Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.

Search This Blog

Labels

Topik

Terpopuler

Trending

🔴 BREAKING
Memuat berita terbaru...
Guntur Wahono Dorong Pendidikan Politik dan Hukum Pro Rakyat di Blitar

By On September 02, 2026


Sosialisasi Transformasi Pendidikan Politik dan Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Pro Rakyat bersama Guntur Wahono di Blitar

Guntur Wahono Sosialisasikan Transformasi Pendidikan Politik dan Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Pro Rakyat yang diikuti pengurus dan kader PDI Perjuangan Kabupaten Blitar. Dalam kegiatan tersebut, peserta menyampaikan aspirasi dan masukan terkait berbagai persoalan masyarakat (2/9/2026). Foto/*Red

Blitar, Jawa Timur | JNO — Pendidikan politik dan hukum menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Transformasi Pendidikan Politik dan Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Pro Rakyat yang diikuti jajaran pengurus dan kader PDI Perjuangan Kabupaten Blitar.

Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, S.E, serta dihadiri Sugeng Suroso selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, serta pengurus tingkat kecamatan atau PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Blitar.

Dalam kegiatan tersebut, peserta tampak antusias mengikuti materi dan menyampaikan aspirasi serta berbagai masukan yang berkaitan dengan persoalan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Guntur Wahono mengatakan, kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pembekalan politik, baik kepada kader partai maupun masyarakat secara luas. Menurutnya, politik tidak semata-mata berbicara mengenai perebutan kekuasaan melalui mekanisme konstitusional.

“Di dalam politik itu tidak hanya merebut kekuasaan secara konstitusi melalui pilihan, tetapi lebih dari itu kewajiban politik adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman agar masyarakat tidak sampai buta politik,” ujar Guntur Wahono.

Menurutnya, masih terdapat pandangan di tengah masyarakat yang menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor dan negatif. Padahal, politik dapat menjadi sesuatu yang mulia apabila digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

“Politik jelek dan politik kotor manakala itu menyengsarakan orang banyak. Tetapi politik akan dikatakan mulia manakala itu memperjuangkan kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Politik Harus Dekat dengan Persoalan Rakyat

Guntur menegaskan pentingnya struktur partai, kader, maupun anggota legislatif untuk terus turun ke bawah atau melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar para pelaku politik memahami persoalan nyata yang dihadapi rakyat.

Menurutnya, PDI Perjuangan harus terus menjaga kedekatan dengan masyarakat sehingga setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat diketahui dan diperjuangkan.

“Jangan sampai ada persoalan di masyarakat, kita sebagai orang politik tidak tahu-menahu. Tugas kita adalah memperjuangkan dan menguraikan persoalan-persoalan rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat pemerintah yang dinilai kurang peka terhadap persoalan masyarakat, maka menjadi kewajiban politik untuk memberikan peringatan dan menjalankan fungsi pengawasan.

Melalui tema Pendidikan Politik dan Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Pro Rakyat, Guntur berharap pemerintahan di berbagai tingkatan dapat benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa partai politik juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan, khususnya melalui peran anggota legislatif di tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga pusat.

Generasi Muda Dinilai Masih Apatis terhadap Politik

Dalam kesempatan tersebut, Guntur Wahono juga menyoroti masih adanya sikap apatis sebagian generasi muda terhadap politik.

Menurutnya, banyak anak muda yang belum tertarik terhadap politik karena memandang dunia politik hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan.

“Sasarannya adalah masyarakat, terutama generasi muda. Sekarang banyak generasi muda yang apatis terhadap politik dan tidak tertarik kepada politik karena mereka melihat politik itu kotor dan hanya memperebutkan kekuasaan,” ujarnya.

Padahal, lanjut Guntur, partai politik memiliki fungsi penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Karena itu, pendidikan politik dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai fungsi politik, peran partai, serta tanggung jawab para pelaku politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Bukan kita menyalahkan mereka, karena itu hak mereka untuk berpendapat. Tetapi kewajiban kita adalah memberikan pemahaman agar mereka mengetahui apa itu politik dan apa tugas kita sebagai orang politik,” katanya.

Target Kemenangan Pemilu 2029

Selain memberikan pendidikan politik, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal PDI Perjuangan dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Guntur menyebut PDI Perjuangan Kabupaten Blitar menargetkan kemenangan dalam berbagai agenda demokrasi pada Pemilu 2029, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah dan agenda politik nasional lainnya.

Menurutnya, target tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah strategis, perencanaan serta kesiapan organisasi.

“Targetnya adalah kemenangan di Pemilu 2029. Dengan kita menargetkan itu, maka kita harus melakukan langkah-langkah strategis. Tanpa konsep, jalan keluar, rencana, dan langkah-langkah strategis, maka mustahil cita-cita besar itu akan terwujud,” ujar Guntur.

Ia menekankan bahwa kekuatan politik harus terus dibangun dengan menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, kader partai diminta untuk peka terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Konsolidasi Anak Ranting Ditargetkan Tuntas

Dalam kesempatan wawancara tersebut, Guntur juga menyampaikan perkembangan konsolidasi organisasi PDI Perjuangan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan keputusan rapat DPC, Musyawarah Anak Ranting ditargetkan berlangsung dalam periode 1 Agustus hingga 30 September, dengan target konsolidasi struktur di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Setelah struktur di tingkat bawah terbentuk, langkah berikutnya adalah menyiapkan legalitas organisasi melalui Surat Keputusan (SK) serta memberikan pembekalan kepada para pengurus.

“Untuk apa mereka dibentuk, dibuatkan SK dan diberikan legalitas kalau mereka nanti tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus partai. Pembekalan ini penting agar mereka tidak salah arah,” jelasnya.

Guntur juga menyebut konsolidasi di tingkat desa telah dilakukan di seluruh 22 kecamatan dan 248 desa/kelurahan di Kabupaten Blitar, sementara proses penguatan struktur di tingkat anak ranting terus dilanjutkan.

DPC Siapkan Respons terhadap Kebutuhan Air Bersih


Endik: kebutuhan masyarakat terhadap air bersih harus segera mendapatkan perhatian karena kondisi di sejumlah wilayah mulai membutuhkan penanganan.

Sementara itu, Endik Susilo, Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi dan UMKM, mengatakan pihaknya juga menerima berbagai masukan dari masyarakat, terutama terkait potensi kekeringan dan kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah.

Menurut Endik, aspirasi mengenai kebutuhan air bersih, khususnya dari wilayah selatan Kabupaten Blitar, menjadi perhatian untuk segera dikoordinasikan bersama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar.

“Kemarin kami mendapatkan banyak masukan dari wilayah selatan terutama. Kami juga sudah berkomunikasi dengan DPC Partai. Insyaallah kami menjadwalkan untuk menampung aspirasi dan apabila diperlukan akan membuat suatu gerakan ataupun bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa keterbatasan peralatan membuat kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting dalam upaya membantu masyarakat.

“Karena keterbatasan alat, tentu kita harus menggandeng pihak lain. Tetapi upaya DPC untuk berbuat kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih tetap kita lakukan,” katanya.

Menurut Endik, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih harus segera mendapatkan perhatian karena kondisi di sejumlah wilayah mulai membutuhkan penanganan.

Pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk kemungkinan berkomunikasi dengan PDAM untuk menentukan wilayah mana yang paling mendesak mendapatkan bantuan.

“Kita akan melihat mana yang memang urgen dan harus segera dibantu terlebih dahulu,” tutupnya. /*Red

ICW Soroti Pengadaan Burung Merpati Rp305 Juta untuk HUT ke-81 RI di Tengah Efisiensi Anggaran

By On Agustus 21, 2026

Ilustrasi pengadaan burung merpati Rp305 juta untuk HUT ke-81 RI
Burung merpati dalam perayaan HUT ke-81 RI. ICW menyoroti pengadaan senilai Rp305 juta di tengah kebijakan efisiensi anggaran. (Foto ilustrasi: Rc/Red)

Jakarta — JinNewsOne.com | Kamis, 20 Agustus 2026 — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta yang disebut dilakukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Staf Investigasi ICW Azhim Syah mengatakan, berdasarkan temuan ICW, paket pengadaan tersebut dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya. Sorotan muncul karena pengadaan itu disebut berlangsung ketika pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.

"ICW menemukan adanya pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta dalam rangka perayaan Kemerdekaan RI. Pengadaan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya," kata Azhim kepada wartawan, Kamis (20/8).

Menurut Azhim, ICW juga menelusuri realisasi pengadaan yang berkaitan dengan penanganan bencana untuk tahun anggaran 2026 pada Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan," ungkapnya.

ICW Pertanyakan Skala Prioritas Anggaran

ICW menilai persoalan tersebut tidak semata-mata terletak pada nilai pengadaan sebesar Rp305 juta. Lembaga antikorupsi itu mempertanyakan bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan anggaran negara di tengah kebutuhan publik yang dinilai masih mendesak.

Azhim menyebut pengadaan burung merpati untuk kegiatan perayaan kemerdekaan perlu dilihat dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan.

"Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran dan bencana besar di NTT, kebakaran hutan dan lahan yang masif di Kalimantan, serta perbaikan dan pemulihan yang belum tuntas pascabencana besar di Aceh dan Sumatera," tegasnya.

Menurut Azhim, evaluasi terhadap belanja pemerintah tidak cukup hanya dengan melihat besar kecilnya nilai suatu paket pengadaan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kesesuaian belanja tersebut dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi yang sedang dihadapi negara.

"Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi," cetusnya.

ICW: Perayaan Kemerdekaan Tetap Penting

ICW tidak mempersoalkan semangat memperingati Hari Kemerdekaan. Namun, menurut lembaga tersebut, kegiatan seremonial pemerintah semestinya tetap mempertimbangkan kondisi fiskal serta kebutuhan masyarakat.

ICW berpandangan bahwa momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tetap penting sebagai bagian dari penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Persoalannya adalah bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara proporsional dan bertanggung jawab terhadap penggunaan uang negara.

"Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran," pungkas Azhim.

Temuan ICW tersebut menjadi sorotan publik karena menyentuh isu yang lebih luas, yakni transparansi, akuntabilitas, dan prioritas dalam belanja pemerintah.

Namun, informasi mengenai pengadaan tersebut tetap perlu dibaca secara proporsional. Sorotan ICW merupakan penilaian terhadap prioritas dan penggunaan anggaran, bukan dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Status, tujuan, mekanisme, serta rincian paket pengadaan perlu dikonfirmasi melalui dokumen pengadaan dan penjelasan resmi pihak terkait. *(Red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *