Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Duduk Perkara Bupati Sudewo Dituntut Mundur, Kenaikan PBB 250 Persen yang Berujung Aksi Massa

By On Agustus 15, 2025

Bupati Pati Sudewo saat menemui massa di depan kantor Bupati Pati, Rabu, 13 Agustus 2025. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Demo besar terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, Rabu, 13 Agustus 2025.

Aksi protes dari masyarakat itu salah satunya dipicu karena keputusan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Ribuan massa memenuhi Kantor Bupati Pati dan DPRD Pati. Mereka mendesak agar Sudewo keluar menemui peserta demo.

Namun, suasana menjadi tegang, membuat sebagian pendemo melempar botol air mineral dan mendorong pagar kantor hingga rusak. Polisi menembakkan water cannon dan gas air mata.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sederet hal yang perlu kamu ketahui soal heboh demo tuntut Bupati Pati Sudewo lengser.

Mulanya Bupati Pati Sudewo beberapa waktu lalu menyepakati penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar kurang-lebih 250 persen. Hal ini menyusul belum dilakukannya kenaikan PBB selama 14 tahun.

“Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian PBB. Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen, karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” kata Bupati Pati Sudewo dikutip dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Selasa, 05 Agustus 2025.

Warga Demo Tolak Kenaikan PBB

Kebijakan tersebut pun mendapat penolakan dari warga. Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu lalu menggelar aksi dan membangun posko penggalangan dana di sekitar Alun-alun Pati, Selasa, 05 Agustus 2025.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati membubarkan posko penggalangan dana itu. Sempat terjadi adu mulut hingga ricuh dalam pembubaran tersebut.

Petugas akhirnya membawa hasil donasi yang dikumpulkan massa. Meskipun demikian, massa kesal dan menduduki truk Satpol PP. Massa juga berusaha merebut kembali barang-barang hasil donasi. Mereka pun sempat melempar kardus ke jalan.

Bupati Sudewo Tantang Massa Penolak

Video Bupati Pati Sudewo menantang massa untuk ramai-ramai berdatangan ini pun ramai di media sosial. Salah satunya diunggah akun TikTok @ekokuswanto09 beberapa waktu lalu.

Pada unggahan itu Sudewo memberikan tanggapan terkait adanya wacana aksi demo penolakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen pada 13 Agustus 2025.

Pada video itu Sudewo mengaku tidak gentar apabila ada pendemo. Dia mengaku 5.000, bahkan 50 ribu orang pun, tidak akan gentar.

Menurutnya, keputusan itu untuk memajukan masyarakat Kabupaten Pati.

“Siapa yang akan melakukan aksi, Yayak Gundul? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh beginning apapun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah,” jelasnya.

“Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati. Yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati,” dia melanjutkan.

Bupati Sudewo Minta Maaf Tantang Warga

Bupati Pati, Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.

Dia menegaskan tak bermaksud menantang massa.

“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya 5.000 silakan, 50 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang," kata Sudewo, Kamis, 07 Agustus 2025.

Sudewo berharap agar demo berjalan lancar. Massa bisa menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

“Saya hanya menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul betul menyampaikan aspirasi bukan karena ditumpangi pihak tertentu,” jelasnya.

Kenaikan PBB-P2 250 Persen Dibatalkan

Bupati Pati, Sudewo memutuskan membatalkan kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250 persen. Kebijakan ini diambil setelah ramai penolakan warga.

“Kami menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan,” kata Bupati Pati Sudewo saat Konferensi Pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat, 08 Agustus 2025.

Dengan adanya pembatalan kenaikan ini, kata dia, berarti kembali sesuai dengan biaya PBB-P2 Tahun 2024.

“Saya sampaikan berarti pembayaran pajak PBB-PP akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024,” ujarnya.

Warga Tetap Demo

Meski Bupati Pati telah meminta maaf dan membatalkan kebijakannya, massa penolak tetap menggelar aksi demo pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Ribuan massa memenuhi Kantor Bupati Pati dan DPRD Pati. Massa aksi mendesak Bupati Sudewo keluar untuk menemui mereka.

Sudewo pun kemudian menemui massa aksi. Namun, Sudewo sempat dilempari botol hingga dilindungi oleh ajudannya. Dari atas mobil polisi, Sudewo meminta maaf kepada warga. Dia lalu berjanji akan bekerja lebih baik lagi.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” kata Sudewo di hadapan massa depan kantor Bupati Pati, Rabu, 13 Agustus 2025.

DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan

DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk Pansus untuk Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sejumlah Fraksi juga mengungkap alasan dari usulan pemakzulan itu.

Ketua Fraksi PKS, Narso mengatakan, ada alasan mengajukan pemakzulan. Seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.

“Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” kata Narso.

Sudewo Tolak Mundur

Bupati Sudewo menolak mundur setelah didemo oleh aliansi Masyarakat Pati Bersatu buntut menaikkan PBB 250 persen.

Sudewo menyatakan dia menjadi Bupati Pati dipilih secara konstitusional.

“Tuntutan sudah disampaikan tadi. Kalau saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Secara demokratis jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu semua ada mekanisme,” ujar Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu, 13 Agustus 2025.

Sudewo mengatakan, kebijakan berujung penolakan warga menjadi pembelajarannya untuk memperbaiki langkah ke depan.

Dia menyatakan baru beberapa bulan menjabat Bupati Pati sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki.

“Tapi yang ini sudah berjalan ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatu ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena saya baru beberapa bulan menjabat sebagai Bupati Pati, masih ada yang harus kita benahi ke depan,” ujarnya. 

(*/red)

OTT Pejabat BUMN Inhutani V, KPK Sita Uang Tunai Rp 2 Miliar

By On Agustus 15, 2025

KPK menahan tiga orang terkait OTT di Inhutani V. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp 2 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait PT Inhutani V di Jakarta, pada Rabu, 13 Agustus 2025.

“Benar (KPK sita uang Rp 2 miliar),” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus 2025.

Fitroh mengatakan, OTT di Inhutani V ini terkait dengan kasus suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan.

“Suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, KPK menangkap sembilan orang, termasuk Direksi Industri Hutan V atau Inhutani V, dalam OTT di Jakarta, pada Rabu, 13 Agustus 2025.

KPK belum memberikan informasi lebih lanjut terkait penangkapan ini. KPK punya waktu 1x24 jam sejak penangkapan dilakukan untuk menentukan status hukum kepada pihak-pihak yang ditangkap. (*/red)

Megawati Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDI-P Lagi

By On Agustus 15, 2025

Hasto Kristiyanto dilantik kembali sebagai Sekjen PDI-P oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan.

Penunjukan ini dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam pelantikan pengurus yang belum sempat dilantik saat Kongres ke-6 di Bali.

Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pelantikan dilakukan secara simbolis oleh Megawati.

“Pelantikan DPP yang kemarin belum dilantik di Bali, sekaligus Sekjen – Hasto,” ujar Ganjar kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus 2025.

Diketahui sebelumnya, posisi Sekjen sempat menjadi teka-teki di internal partai. Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, sempat memberikan sinyal bahwa akan ada “kejutan” terkait sosok yang akan menduduki jabatan strategis tersebut.

“Yang pertama, pasti akan ada kejutan,” kata Puan kepada wartawan, Senin, 11 Agustus 2025.

Meski Puan tidak menyebutkan nama, publik langsung berspekulasi. Kini, teka-teki tersebut terjawab dengan kembalinya Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI-P.

Penunjukan Hasto sekaligus menandai kelanjutan konsolidasi struktural PDI-P pasca Kongres.

Dengan pengukuhan ini, Hasto akan melanjutkan perannya sebagai motor organisasi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan. (*/red)

Kapolresta Tangerang Kunjungi Sekolah Ambruk di Mauk, Tinjau Bangunan dan Beri Bantuan

By On Agustus 15, 2025


TANGERANG, JinNewsOne.Com – Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengunjungi SDN Kedung Dalem 2 di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 14 Agustus 2025. 

Kunjungan itu dilakukan setelah kemarin, atap SDN itu ambruk, diduga akibat cuaca ekstrem.

Indra Waspada datang didampingi Wakapolresta Tangerang AKBP Christian Aer. Turut hadir Ketua Cabang Bhayangkari Kota Tangerang Ny. Putri Indra Waspada.

“Kunjungan ini untuk melaksanakan peninjauan SDN II Kedung Dalem atas musibah yang terjadi kemarin dan mohon maaf kami baru bisa hadir,” kata Indra Waspada.

Indra Waspada didampingi Kepala SDN Kedung Dalem 2 Rusdi dan beberapa dewan guru, meninjau bangunan yang atapnya ambruk. Pada peninjauan itu juga, Indra Waspada berdialog dengan dewan guru.

Usai meninjau bangunan ban berdialog, Indra Waspada menyerahkan bantuan berupa beberapa bahan material bangunan dan peralatan sekolah seperti buku dan alat tulis.

Indra Waspada berharap, gedung sekolah segera direhab agar peserta didik dapat kembali belajar seperti sebelumnya. (*/red)

Gubernur Andra Soni Raih Penghargaan Lencana Melati Pramuka

By On Agustus 15, 2025


SERANG, JinNewsOne.Com – Gubernur Banten, Andra Soni selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Banten meraih Penghargaan Lencana Melati dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Penyerahan dilakukan pada upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-64 yang dirangkai dengan Pembukaan Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBKN) tingkat Nasional 2025, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis, 14 Agustus 2025.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan perhatian besar Gubernur Banten terhadap pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka. Khususnya dalam membina generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan berjiwa kebangsaan.

“Alhamdulillah, hari ini sebagai Mabida Provinsi Banten saya menerima penghargaan Lencana Melati dari Kwartir Nasional. Terima kasih atas penghargaan ini, semoga kita bisa terus bersama-sama berkontribusi memajukan Pramuka dan membangun generasi muda di Provinsi Banten,” ujar Andra Soni.

Selain Gubernur Banten, sejumlah tokoh juga menerima penghargaan dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, di antaranya Ketua Majelis Pembimbing Daerah Ria Norsan (Kalimantan Barat) – Lencana Melati, Irjen Pol (P) Wahyu Adi (Waka Bidang Saka Sako dan Gugus Dharma Kwarnas) – Lencana Dharma Bhakti, serta Rayhan Muhammad Sujaya (Ketua Dewan Kerja Nasional) – Lencana Teladan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno yang hadir mewakili Presiden RI dalam sambutannya menegaskan, Gerakan Pramuka harus menjadi pelopor dalam membangun karakter generasi muda di era digital.

“Inklusivitas yang ditunjukkan melalui Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus ini membuktikan bahwa Gerakan Pramuka tidak hanya mengedepankan kebersamaan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan, digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan untuk meningkatkan produktivitas bangsa,” ujar Menko PMK.

Tahun ini, kegiatan HUT Pramuka ke-64 dan PPBKN Nasional 2025 diikuti oleh 14.242 peserta yang terdiri dari 700 Pramuka Berkebutuhan Khusus se-Indonesia, 11.300 Pramuka dari Kwartir Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta Saka dan Sako. Peserta dari 29 Kwartir Daerah dan 12.000 anggota Kwartir Cabang.

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten, Septo Kalnadi menjelaskan, Lencana Melati sendiri merupakan tanda penghargaan tertinggi Gerakan Pramuka yang diberikan kepada individu yang dinilai memiliki jasa dan kontribusi luar biasa bagi perkembangan Gerakan Pramuka, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Dengan diterimanya penghargaan ini, diharapkan Gerakan Pramuka Banten semakin berperan aktif dalam membentuk generasi muda yang mandiri, tangguh, dan berjiwa Pancasila, sejalan dengan tema HUT ke-64 Gerakan Pramuka tahun ini Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa. (*/red)

Aliansi Peduli Banten Surati DLH Kota Cilegon namun Tak ada Jawaban Diduga Jadi Sarang Korupsi

By On Agustus 15, 2025

 Aliansi Peduli Banten Surati  DLH Kota Cilegon namun Tak ada Jawaban  Diduga  Jadi Sarang Korupsi 



Cilegon JinNewsone. Com|Kamis 14-Agustus 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Provinsi Banten menuai Sorotan Publik 

Pasalnya di setiap UPT wilayah satu sampai UPT wilayah empat banyak dugaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya alias fiktif 

Misalnya, Uraian Pekerjaan yang di jadwalkan pemilihan penyedia mulai Januari 2024  dan tanggal diumumkan paket 28  Februari 2024 , dalam Belanja Bahan Bakar dan  Pelumas yaitu ; bahan bakar minyak Excapator 3 unit bahan bakar minyak Bulldozer 1 unit bahan bakar minyak mini Loader bahan bakar minyak mobil Tanki bahan Bakar minyak Cator bahan bakar minyak mesin motong rumput bahan bakar minyak mobil pick up . Total mencapai pagu Rp.1.913.549.276 APBD di tahun 2024  UPT TPSA Bagendung

Seperti  Pemeliharaan alat berat eksapator tahun 2024 namun alat tersebut tidak produktif

Bukan itu saja menurut keterangan dari salah satu warga yang sehari hari aktifitasnya disekitar lokasi TPSA saat di konfirmasi terkait kegiatan dan fungsi alat berat ia mengatakan  kegiatan di sini aktif pak setiap harinya , ucapnya  

Tapi alat berat yang berfungsi cuman satu karna yang lainya sudah tidak berfungsi pak makanya sampah disini sampai mengunung numpuk karna hanya satu yang jalan ,kalau untuk yang dua ini dapat sewa tapi mati juga sama dengan yang lainya intinya yang dapat digunakan cuma satu terangnya 

Dan yang doser itu sudah lama sekali gak berfungsi mati total ungkapnya 

Tidak sampai disitu awak media bersama tim menghampiri salah seorang penjaga alat daur ulang  penyaringan sampah dari daun batok kelapa dan lainya saat dikonfirmasi  ia mengatakan  ini tempat gudang daur ulang sampah menjadi pupuk pak cuma saja alatnya banyak yang tidak berfungsi karna pada rusak alias tidak dipelihara yang berfungsi hanya satu saja ujarnya 

Disela sela pembicaraan awak media mempertanyakan gudang yang tertutup ? 

Oh itu gudang penyimpanan minyak solar untuk alat dan mobil damtruck disini  pak pungkasnya 

Sewaktu di cek dan di lihat ternyata diduga tidak tersedianya drum solar alias fiktif 

Sampai kapan Dinas DLH kota Cilegon transparan terhadap anggaran yang digunakan 

Seperti ;

Pengadaan Gerobak Sampah 25 unit Rp. 140.567.542 yang berlokasi DLH Kota Cilegon paket diumumkan 01 Februari 2024 


Pengadaan Bak Container Sampah 18 unit Rp. 1.044.000.000 DLH Kota Cilegon paket di umumkan 01 Februari 2024 

Bukan itu saja di tahun 2025 Belanja suku cadang Roda 2 mencapai Rp.26.400.000 satu  paket diumumkan 25 Februari 2025 

Pengadaan alat timbangan dengan kapasitas 10-50 kg dengan Volume 50 unit Rp .22.200.000 tanggal di umumkan paket 25 Maret 2025 

Pengadaan mobil pick up 1 unit Rp .308.000.000 tanggal di umumkan paket 25 Maret 2025 dan masih banyak data yang lainya 

Iwan setiawan ketua umum Aliansi Peduli Banten mengecam keras tindakan para oknum yang semena mena terhadap anggaran negara  yang kami duga ini di jadikan ajang Korupsi serta merugikan negara 

Patu diduga Fakta dan realita dilapangan sangat  miris berbeda dengan by data yang kami rangkum jelas dugaan ini menjadi sarang oknum untuk melakukan Korupsi dengan bukti dan dokumentasi yang kami punya DLH Kota Cilegon kami duga berbau sarat KKN tandasnya 

Kami akan mendesak pihak APH dan Kejaksaan Untuk segera membentuk tim pemeriksa  terkait keuangan negara yang diduga banyak diselewengkan demi kepentingan pribadi dan golongan disebut korupsi kolusi dan nepotisme imbuhnya

Sampai berita ini di tayangkan pihak DLH Kota Cilegon Belum memberikan Jawaban Surat Klarifikasi dari Aliansi Peduli Banten 


Bahrudin *




Ini Sosok Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Dilantik Prabowo

By On Agustus 10, 2025

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Presiden Prabowo resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI.

Acara pelantikan digelar dalam rangkaian acara upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar).

“Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandyo Budi,” demikian pengumuman dalam acara yang diikuti dengan penyematan tanda bintang kepada Tandyo oleh Prabowo, Minggu, 10 Agustus 2025.

Sebelumnya, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) sejak Februari 2024.

Perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1991 itu dikenal memiliki latar belakang kecabangan Infanteri (Kostrad), dengan jejak karier yang panjang dan strategis di tubuh TNI.

Tandyo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Februari 1969, dari pasangan ayah seorang guru dan ibu rumah tangga. Ia berasal dari keluarga militer, kakaknya, Mayjen TNI (Purn) Nugroho Budi Wiryanto, juga pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi dan Wakil Irjenad.

Karier Militer dan Pendidikan

Tandyo meniti karier militer sejak menjadi anggota Tim Khusus Combat Intelligence Yonif Linud 330/Tri Dharma pada tahun 1995. Ia kemudian dipercaya memegang berbagai jabatan penting, antara lain:

Danyonif Linud 330/Tri Dharma

Danbrigif Linud 17/Kujang I

Asops Kasdam VII/Wirabuana

Danrindam IX/Udayana

Danmentar Akmil

Danrem 142/Taroada Tarogau

Ia juga pernah menjabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, termasuk sebagai:

Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan

Dirrah Komhan Ditjen Strahan Kemhan

Kepala Badiklat Kemhan (2021–2023)

Jabatan strategis lainnya adalah sebagai Pangdam IV/Diponegoro pada tahun 2023–2024, sebelum kemudian naik menjadi Wakasad.

Pendidikan Militer

Untuk menunjang karier militernya, Tandyo telah mengikuti berbagai pendidikan militer bergengsi, seperti:

Akademi Militer (1991)

Sesarcab Infanteri

Dik PARA & PARA Madya

Dik Pemburu

Diklapa I & II

Dikreg XLIV Seskoad (2006)

Sesko TNI

Lemhannas RI


(*/red)

Komdigi Sebut Kerugian Finansial dari Kejahatan Siber Capai Rp 476 Miliar

By On Agustus 10, 2025

Wamen Komdigi, Nezar Patria. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Kejahatan siber dari periode November 2024 hingga Januari 2025 telah menyebabkan kerugian finansial hingga mencapai Rp 476 miliar.

Demikian dikatakan Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria kepada wartawan, Sabtu, 09 Agustus 2025.

“Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, sepanjang November 2024 hingga Januari 2025, tercatat kerugian finansial akibat kejahatan siber mencapai Rp476 miliar,” ujarnya. 

Menurutnya, hingga pertengahan 2025, terdapat 1,2 juta laporan penipuan digital yang masuk ke sistem pengaduan publik.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah peringatan bahwa kita harus bertindak cepat dan bersama,” ujarnya.

Dia mengatakan, perlu ada penguatan perlindungan bagi warga Indonesia di ruang digital, sekaligus memastikan kedaulatan teknologi nasional.

“Hal ini tidak hanya dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi dan literasi digital, tetapi juga melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI) untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan siber sejak dini,” ucapnya.

Ia menegaskan, bahwa teknologi harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat pertahanan masyarakat, bukan justru sebaliknya.

Nezar menambahkan, visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian teknologi nasional yang berbasis pada kemampuan dalam negeri.

“Indonesia tidak boleh menjadi korban dari kolonialisme digital dan eksploitasi data oleh kekuatan asing,” jelasnya. (*/red)

Duduk Perkara Kasus Korupsi Proyek RSUD yang Menyeret Bupati Koltim Jadi Tersangka KPK

By On Agustus 10, 2025

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis sebagai tersangka terkait kasus pembangunan rumah sakit daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C di Kabupaten Kolaka Timur. Ia ditangkap usai Rakernas Partai Nasdem.

Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yaitu Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku PPK proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.

“Menetapkan lima orang tersangka sebagai berikut: ABZ (Bupati Kolaka Timur Abdul Azis), ALH (Andi Lukman Hakim), AGD (Ageng Dermanto), DK (Deddy Karnady), AR (Arif Rahman),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 09 Agustus 2025.

Asep mengatakan, pada Desember 2024 diduga terjadi pertemuan antara pihak Kementerian Kesehatan dengan lima konsultan perencana untuk membahas basic design atau desain dasar RSUD yang didanai oleh DAK.

Kemudian, pihak Kemenkes membagi pekerjaan pembuatan basic design 12 RSUD ke para rekanan, dengan cara penunjukan langsung di masing-masing daerah. Sementara, Basic Design proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dikerjakan oleh Nugroho Budiharto selaku pihak swasta PT PA.

Pengaturan Agar PT PCP Menang Lelang

Asep mengatakan, pada Januari 2025 terjadi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dengan pihak Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C di Kolaka Timur.

“Diduga AGD (Ageng Dermanto) juga memberikan sejumlah uang kepada ALH (Andi Lukman Hakim),” ujarnya.

Selanjutnya, Abdul Azis bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Gusti Putu Artana dan Kepala Dinas Kesehatan Nasri menuju Jakarta diduga untuk melakukan pengondisian agar PT PCP memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Kolaka Timur yang telah diumumkan pada situs LPSE Kolaka Timur.

Pada Maret 2025, Ageng Dermanto selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan PT PCP senilai Rp 126,3 miliar.

Penyerahan Uang

Penyerahan uang Pada akhir April 2025, Ageng Dermanto berkonsultasi dan memberikan uang senilai Rp 30 juta kepada Andi Lukman Hakim di Bogor.

Kemudian, pada periode Mei-Juni, PT PCP melalui Deddy Karnady melakukan penarikan uang sekitar Rp 2,09 miliar.

“Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Sdr. AGD (Ageng Dermanto) senilai Rp 500 juta di lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur,” ujarnya.

Deddy Karnady disebut juga menyampaikan permintaan dari Ageng Dermanto kepada rekan-rekan di PT PCP terkait komitmen fee sebesar delapan persen.

Pada Agustus 2025, Deddy Karnady kemudian melakukan penarikan cek Rp 1,6 miliar yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng Dermanto.

Ageng Dermanto kemudian menyerahkan ke Yasin selaku staf dari Abdul Azis.

“Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh Sdr. ABZ (Abdul Azis) yang di antaranya untuk membeli kebutuhan Sdr. ABZ,” ujarnya.

Asep menyebut, Deddy Karnady juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp 200 juta yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng Dermanto.

Selain itu, kata Asep, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar Rp 3,3 miliar.

“Tim KPK kemudian menangkap Sdr. AGD dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 200 juta yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian dari komitmen fee sebesar delapan persen atau sekitar Rp 9 miliar, dari nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp 126,3 miliar,” jelas Asep.

Dijerat UU Tipikor

Atas perbuatannya, para tersangka pemberi suap, yakni Deddy Karnady dan Arif Rahman, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Bupati Kolaka Abdul Azis, Lukman, dan Ageng selaku tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 8-27 Agustus 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ucapnya. (*/red)

Hadiri HIMAS 2025, Gubernur Andra Soni: Masyarakat Adat Jaga Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

By On Agustus 10, 2025


LEBAK, JinNewsOne.Com – Gubernur Banten, Andra Soni menghadiri Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) Tahun 2025, di Desa Guradog, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Sabtu, 09 Agustus 2025.

Peringatan HIMAS Tahun 2025 mengusung tema Memperkuat Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri : Jalan Menuju Kedaulatan Pangan. Hadir dalam peringatan itu dari berbagai masyarakat adat asal Provinsi Banten dan provinsi lainnya serta masyarakat adat dari berbagai negara.

"Alhamdulillah, hari ini saya bisa membersamai masyarakat adat dan kasepuhan Guradog yang hari ini menjadi tuan rumah dari peringatan hari masyarakat adat sedunia," ujarnya.

Menurut Andra Soni, masyarakat adat memiliki kontribusi nyata dalam menjaga nilai budaya, kearifan lokal serta ketahanan sosial dan pangan daerah.

"Masyarakat Adat Nusantara bukan hanya bagian dari identitas bangsa, tetapi juga penjaga sumber daya alam yang berperan penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya dalam sektor pangan," katanya.

Andra Soni mengatakan, kegiatan itu sebagai wadah untuk bersilaturahmi dengan sejumlah masyarakat adat, baik yang ada di Indonesia maupun dunia.

"Tadi juga kita melihat berbagai penampilan budaya, seperti kesenian rengkong dan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi menyampaikan, Masyarakat Adat telah lebih dahulu mengedepankan kedaulatan pangan melalui cara dan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para leluhur.

"Dari dahulu, kita Masyarakat Adat berdaulat pangan. Pangan bukan hanya makanan, tapi lahir ditanam di wilayah kita. Ditanam sesuai sistem pengetahuan kita. Dikerjakan secara gotong royong dan mengikuti ilmu pengetahuan titipan leluhur," ujarnya.

Dia mengatakan, masyarakat Adat terus menyampaikan rasa syukur pada saat hasil panen yang melimpah.

"Kita selalu merayakan dan bersyukur, kita berada di Guradog, karena tempat ini simbol Kasepuhan Banten Kidul yang melimpah pangannya," pungkasnya. (*/red)

Wabup Najib Hamas Pastikan Kolaborasi Chadra Asri dan UGM Jaga Ekosistem Laut Terus Berlanjut

By On Agustus 10, 2025


SERANG, JinNewsOne.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memastikan kolaborasi antara PT Chandra Asri Pacific Tbk dan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta akan terus berlanjut dalam upaya menjaga ekosistem laut.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas, usai Seminar Konservasi Ekosistem Mangrove di Wilayah Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Jumat, 08 Agustus 2025.

"Saya hadir di seminar konservasi mangrove mewakili Ibu Bupati, menyampaikan pesan-pesan beliau dalam forum yang pertama, Pemerintah Kabupaten Serang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada keluarga besar UGM yang telah bersinergi untuk KKN mahasiswa UGM yang sudah 25 hari di Kabupaten Serang di dua Kecamatan Tirtayasa dan Tanara," ujarnya.

Najib Hamas juga mengapresiasi managemen PT Chandra Asri yang telah berpartisipasi aktif untuk menyukseskan proses kolaborasi antara Pemkab Serang, PT Chandra Asri dan KKN-PPM UGM Yogyakarta.

"Beberapa hal yang sudah kita sampaikan di forum, bahwa kolaborasi ini akan terus berlanjut sesuai komitmen kita semua untuk menjaga ekosistem lingkungan, khususnya di laut," ujarnya.

Dia menjelaskan, ekosistem mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mengurangi emisi karbon dengan menyerap CO2 dari udara selama fotosintesis.

"Yang kedua adalah untuk bersama-sama mewujudkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan, khususnya lingkungan laut kita," ucapnya.

Najib Hamas juga menjelaskan, soal ekosistem mangrove terkonsentrasi di kawasan Kecamatan Tanara dan Tirtayasa. 

Menurutnya, esuai dengan mitigasi dan diskusi dengan pihak PT Chandra Asri dan KKN-PPM UGM Yogyakarta, masih ada MoU hingga Tahun 2026 mendatang.

"Insya Allah, kita akan perdalam kesepakatan-kesepakatan secara tematik bagaimana kesinambungan MoU ini bagian dari tekad kita semua untuk menjaga lingkungan kita di Kabupaten Serang, khususnya," terangnya.

Najib Hamas memastikan, kolaborasi ini akan terus berlanjut sesuai dengan tekad semua pihak, di mana beberapa perusahaan juga siap melakukan kesinambungan. 

Mengingat, kata dia, untuk wilayah masih luas dari sekitar 160 hektare, baru sekitar lima persen yang tertanami mangrove. 

"Yang tertanam (mangrove) baru lima persen dari 160 hektare, jadi masih sangat luas. Ini bagian tanggung jawab kita bersama, pemerintah daerah, akademisi, perusahaan, masyarakat, pemerhati lingkungan, dan masyarakat umum," paparnya.

"Ini bertahap sesuai perencanaan kita, tiga tahun ini, ini sudah sesuai 2028 untuk memastikan bahwa ini bagian dari kerja sama semua gotong-royong. Jadi Insya Allah industri juga punya komitmen yang sama karena proses produksi, kemudian iklim usaha itu bagian keinginan kita bersama supaya semuanya bahagia," tutupnya.

Sementara itu, Corporate Shared Value (CSV) Department Manager PT Chandra Asri Pacific Tbk, Wawan Mulyana mengatakan, pihaknya ukan hanya intervensi di wilayah Kabupaten Serang, khususnya di pesisir Serang Utara, juga wilayah pesisir Panimbang Kabupaten Pandeglang. 

"Tapi luasannya sangat luas di Serang Utara, kurang lebih kami akan mengintervensi sesuai dengan MoU sekitar 180-200 hektare. Kurang lebih sekitar 800 ribu pohon mangrove yang sudah tertanam di pesisir Serang Utara," ujarnya.

Di tempat yang sama, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN-PPM UGM Yogyakarta, Sudaryatmo, mengapresiasi kinerja Pemda Kabupaten Serang dan PT Chandra Asri dalam masalah rehabilitasi dan pengelolaan lahan pesisir, dalam hal ini untuk konservasi mangrove. 

"Kami akan terus belajar ke sana di tempat yang sudah berjalan seperti Pandeglang, kemudian itu akan diterapkan di Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, dan sekitarnya, tentunya akan menambah pendapatan masyarakat desa," ujarnya.

Turut hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Ida Nuraida, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Haryadi, Plt Kepala Dinas Kelautan (Diskan) Suhardjo, Kepala Disporapar Anas Dwi Satya Prasadya, Sekretaris DLH Iman Saiman, Camat Tanara Farid Anwar Ibrahim, dan Sekretaris Diskan Rochyan Aglan. (*/red)

Dinas PU Kota Bandar Lampung Diduga Terlibat Mark-Up APL Ancam Laporkan Ke Pihak Berwajib

By On Agustus 09, 2025


Lampung-JinNewsOne.Com|M. Hidayat Tri Ansori.,S.H.,C.L.E.  Aktivis Muda dari APL - PBSR dan VIA MULTIMEDIA GRUP Menyurati PU KOTA BANDAR LAMPUNG TERINDIKASI MARK-UP BERJAMAAH.

Sebagai Sekertaris Aliansi Peduli Lampung M.Hidayat Tri Ansori.,S.H.,C L.E. Menerangkan kepada awak media bawah dirinya meminta kepala Dinas pekerjaan umum kota bandar Lampung agar menyikapi suratnya NOMOR : E723/SK-APL/PBSR-VMM/VII/2025 yang sudah jelas sifatnya PENTING Agar menjadi perhatian dan di sikapi (KLARIFIKASI) kuasa pengguna anggaran ( PPK-PPTK ).


Mengingat, Menimbang Bahwa APL - PBSR - VMM Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers yang bersifat terbuka, dan jelas sebagai "social control of the change" untuk memastikan pemerintah  yang bersih dan bebas dari KKN, (transparan, partisipasi dan akuntabilitas).


APL - PBSR - VMM Bergerak Berdasarkan UUD . Tahun 1945 pasal 28 : kemerdekaan berserikat, 

UU NO : 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.

UU NO : 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

UU NO : 9 tahun 1998 (9/1998) tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

UU NO : 40 tahun 1999 tentang Pers.

UU NO:25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Mengacu pada peraturan Gubernur Lampung tentang tentang informasi publik, (REGULASI) Peraturan daerah provinsi Lampung no.15 tahun 2013 mengatur tentang pelayanan informasi publik di provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung no.20 tahun 2017 menetapkan SOP Pelayanan publik PPID provinsi Lampung.

Keputusan gubernur Lampung G/276/V.14/HK/2017 Mengatur tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Peraturan gubernur Lampung no,51 tahun 2020 tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Jelas Bung Dayat bahwa peraturan di atas menunjukkan komitmen pemerintah provinsi Lampung guna untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan informasi yang efektif.


Bung Dayat Menyayangkan Kepala Dinas Dedi Sutiyoso pekerjaan umum kota bandar Lampung Bungkam dirinya tidak dapat menjawab klarifikasi data yang diminta oleh Tim investigasi, Bung Dayat juga selalu menyatakan pendapat didepan umum kepada pemerintah daerah lainnya dan provinsi Lampung khususnya "KALAU BERSIH TIDAK USAH RISIH". Cetusnya Dengan Geram .


Penggunaan dana APBD Selalu tidak efektif, perlu diawasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana,  besarnya MARK-UP, untuk kepentingan pribadi. KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) untuk keluarga dan kedekatan jelas potensi korupsi ini ada  main dari 

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 

PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) tutup Bung Dayat.


Dalam waktu dekat ini apa bila kepala Dinas pekerjaan umum kota bandar lampung. Tidak mengindahkan Surat Aliansi Peduli Lampung  maka APL- PBSR dan VIA MULTIMEDIA GRUP Lampung akan melaporkan kepada pihak berwajib .


Red*

Lepas Ekspor Emping Melinjo, Gubernur Andra Soni: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Potensi Lokal

By On Agustus 09, 2025


SERANG, JinNewsOne.Com – Ekspor emping melinjo yang merupakan produk unggulan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Banten menjadi pengungkit ekonomi dan keberlanjutan UMKM lokal. 

Menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu dikatakan Gubernur Banten, Andra Soni saat melakukan pelepasan ekspor emping melinjo ke Arab Saudi di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Jln. Raya Serang-Jakarta, Penancangan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis, 07 Agustus 2025.

Andra Soni menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut dan menegaskan bahwa ekspor emping melinjo seberat 6,48 ton itu merupakan langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya berharap kegiatan seperti ini menjadi pengungkit ekonomi dan membuka jalan ekspor berkelanjutan bagi UMKM lokal. Ini bukan hanya soal pengiriman barang, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal,” ujarnya.

Menurutnya, emping melinjo memiliki daya tarik tersendiri di pasar ekspor, khususnya negara-negara dengan komunitas diaspora Indonesia yang besar seperti Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, dan Singapura.

“Nilai ekspor hari ini mencapai 35.640 US $ atau Rp. 573.804.000 ke negara Arab Saudi. Potensi serupa bisa kita dapat dari pasar lokal bila dikelola maksimal. Emping adalah makanan khas yang dicintai masyarakat,” jelasnya.

Andra Soni juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengawal UMKM naik kelas.

Ia mengapresiasi dukungan Bea Cukai, BPOM RI, serta perangkat daerah teknis yang telah aktif mendampingi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor.

“Perizinan dan pembinaan usaha harus difasilitasi, bukan dipersulit. Pemerintah harus berpihak kepada pelaku usaha kecil karena mereka punya semangat besar. Tugas kita menciptakan iklim usaha yang kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Babar Suharso dalam laporannya menyampaikan, ekspor kali ini merupakan bagian dari ekspor kelima CV Novan ke Arab Saudi, dengan volume mencapai 6,48 ton. CV Novan sendiri telah melakukan ekspor ke berbagai negara termasuk Singapura, Korea, Australia, dan Amerika Serikat.

“Hingga Juli 2025, nilai ekspor IKM Provinsi Banten telah mencapai Rp 32 miliar. Ini bukti bahwa produk UMKM kita sangat diminati pasar global,” ujar Babar.

Menurutnya, kerja sama antara CV Novan dan PT ABM diharapkan mampu memperkuat rantai produksi emping di Banten yang melibatkan ribuan pengrajin dari Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak.

Babar juga mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan komoditas unggulan lain yang untuk diekspor seperti gula aren, talas beneng, cokelat kakao, dan kelapa.

Sementara itu, Direktur Utama CV Novan Putra, Donny Novan mengatakan, sejak 2007, perusahaannya telah aktif mengekspor produk ke sejumlah negara.

Dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dinilai sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekspor.

“Kami fokus pada peningkatan produksi dan kualitas. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis ekspor emping dan produk lokal lainnya dari Banten akan terus tumbuh,” ujar Donny. (*/red)

Kunjungi PT Polyplex Cikande, Bupati Ratu Zakiyah Pastikan Industri Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

By On Agustus 09, 2025


SERANG, JinNewsOne.Com – Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah kembali menegaskan agar industri di Kabupaten Serang memprioritaskan warga lokal sebagai tenaga kerjanya. Selain itu, industri juga harus berdampak positif terhadap lingkungan sekitarnya.

Penegasan itu disampaikan Bupati Serang, Ratu Zakiyah di depan para Direksi PT Polyplex Training Center, Kawasan Modern Cikande, Kamis, 07 Agustus 2025.

Bupati mengatakan, perlu sinergisitas dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan industri.

“Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kita perlu sinergisitas. Perusahaan perlu tenaga kerja, Pemkab perlu penyerapan tenaga kerja bagi warga lokal,” tegasnya.

Bupati juga menyambut baik kehadiran perusahaan Polyplex di Kabupaten Serang.

“Kami mendapatkan laporan bahwa sebagian besar dari total tenaga kerja yang ada di Polyplek ini 70 persen adalah warga Kabupaten Serang. Ini merupakan hal yang sangat baik,” ujarnya.

Menurut Bupati, perlu komitmen seluruh perusahaan untuk memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Serang.

“Penyerapan tenaga kerja lokal  tentu harus kami apresiasi,” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi perusahaan yang berkomitmen menghilangkan praktek pungli dalam rekrutmen tenaga kerja seperti yang dilakukan di PT Polyplex.

“Saya juga mengimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Serang untuk berkomitmen yang sama yakni memberantas pungli dan praktik percaloan,” pungkasnya.

Bupati juga meminta kepada perusahaan agar dapat menyalurkan CSR bagi warga sekitar. CSR adalah tanggung jawab sosial yang harus dijalankan perusahaan kepada warga sekitar.

Bupati juga mengatakan, pihaknya akan mengajak industri untuk bersama-sama menangani sampah dengan baik. Penanganan sampah harus dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak agar hasilnya maksimal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putra yang turut hadir menyambut baik investasi di Kabupaten Serang.

Menurutnya, pihaknya akan mensupport investasi di Serang.

“Kita akan support industri agar berkembang di sini. Namun yang penting masyarakat lokal bisa bekerja dan dapat menikmati CSR,” ujarnya.

Sementara, Somvir Singh, dari Polyplex menegaskan, pihaknya memastikan menyerap tenaga kerja lokal.

Kata dia, perusahaannya ini berbasis di New Delhi India dan sudah memiliki cabang di beberapa negara termasuk di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia. (*/red)

Gerak Cepat Polres Blitar 9 Pelaku Pengeroyokan Pelajar Diamankan

By On Agustus 08, 2025


Belitar-JinNewsOne.Com|Satuan Reskrim Polres Blitar berhasil mengungkap kasus  pengeroyokan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Dalam peristiwa tersebut, sembilan orang pelaku diamankan, terdiri dari enam anak di bawah umur dan tiga orang dewasa. Kamis(07/08/2025).


Kejadian pengeroyokan terjadi pada Senin, 4 Agustus 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, di tiga lokasi berbeda, yakni di area persawahan Desa Sukosewu, di depan rumah salah satu pelaku, dan di depan rumah korban sendiri.


Korban berinisial R.I.P, seorang pelajar berusia 15 tahun, mengalami luka memar di bagian dada dan punggung serta rasa sakit di wajah akibat dipukuli secara bergantian oleh sembilan orang pelaku menggunakan tangan kosong.


Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kejadian berawal saat korban meminjam jaket bergambar logo salah satu perguruan silat dari temannya. Aksinya terekam oleh salah satu pelaku dan diunggah ke media sosial. Unggahan tersebut kemudian menimbulkan kesalah pahaman dari sejumlah anggota perguruan yang merasa tersinggung karena korban bukan bagian dari mereka.


Korban kemudian didatangi dan dibawa oleh para pelaku ke lokasi persawahan, di mana aksi pengeroyokan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Tidak berhenti di sana, korban kembali dianiaya di rumah salah satu pelaku, hingga akhirnya dipukul sekali lagi di depan rumahnya sendiri sebelum akhirnya diantar pulang.


Pihak keluarga yang melihat kondisi korban segera membawanya ke rumah sakit, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar.


Tak butuh waktu lama, hanya dalam kurun waktu tiga jam setelah laporan diterima, petugas berhasil mengamankan seluruh pelaku.


Tiga orang pelaku dewasa, yakni J (22), S.B.N.H (19), dan G.A.P (20) langsung dilakukan penahanan, sedangkan enam pelaku anak-anak di bawah umur tidak ditahan karena masih berstatus pelajar.


Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya Satu celana pendek warna biru Satu jaket merah,Satu kaos hitam,Dua unit sepeda motor.


Kapolres Blitar melalui Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Momon Suwito menegaskan bahwa para pelaku dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun 6 bulan penjara.


Motif dari pengeroyokan ini diduga karena rasa kesal dan tersinggung dari para pelaku terhadap korban yang menggunakan atribut perguruan tanpa izin.


Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelajar, untuk menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan tidak melakukan tindakan kekerasan atau main hakim sendiri yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. _(Oppet)_


Petrus.*


Perjudian Sabung Ayam di Desa Karangduren Jember Ada Pembiaran, Diduga Penyelenggara Judi Orang dalam Polda Jatim dan Polres Jember

By On Agustus 07, 2025


JEMBER, JinNewsOne.Com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pemberantasan perjudian adalah bentuk upaya untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh jajarannya. Satu pekan pemberitaan terkait perjudian di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), sempat menjadi pergunjingan masyarakat luas. Sampai detik ini perjudian di Dusun Krajan, Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, tidak satu pun ada yang ditangkap penyelenggara judi maupun pemain lokal maupun luar daerah, Kamis, 07 Agustus 2025.

Narasumber Rud (58) membeberkan permasalah perjudian darat seperti sabung ayam, dadu dan cap Djiki belum ada yang tertangkap sampai saat ini.

“Harapan masyarakat Jember, penyakit masyarakat harus ditindak tegas. Kepolisian Polda Jawa Timur bersama Jajarannya, Polres dan Polsek, harus tegas dalam penegakan hukum, jangan kalah dengan PREMAN,” ujar Rud.

Menurut informasi, pengelola arena itu bernama Yon dan Imam.

“Mereka selalu dikatakan memang orangnya Resmob Polres Jember dan Polda Jatim mas. Makanya mereka tenang aja bukak kalangan, tanpa ada hambatan,” ujar Rud.

“Informasi apa terkait kriminallitas di Jember maupun narkoba, pihak jajaran Kepolisian pasti minta bantuan mereka,” urainya.

“Pesan kami juga kepada Tokoh Agama Ranting Balung, segera berkordinasi dengan pihak Kepala Desa, Koramil, Polsek, Kecamatan untuk membahas wilayahnya tempat penyakit Masyarakat. Biar segera ditertibkan para pelaku membuat rusuh di Kecamatan Balung, karena adanya arena itu. Wilayah Jember sudah tidak kondusif kembali, meningkatnya kriminalitas, pencurian hewan, ranmor, jambret dan banyak kejahatan,” pungkasnya. (*/red)

Ini Sosok Komjen Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Ditunjuk Kapolri Sigit

By On Agustus 07, 2025

Komjen Dedi Prasetyo. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Dedi Prasetyo menjadi Wakapolri. Ia menggantikan posisi Komjen Ahmad Dofiri yang telah pensiun.

“Secara keseluruhan terdapat 61 personel yang dimutasi, dengan rincian 34 personel promosi/flat, 4 personel penugasan khusus (Gassus), dan 23 personel pensiun,” ujar Kadiv Humas, Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 05 Agustus 2025.

Mutasi itu tertuang dalam dua surat, yakni Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025, yang diterbitkan pada 5 Agustus 2025.

Profil Komjen Dedi Prasetyo

Dilansir dari laman humas.polri.go.id, Komjen Dedi Prasetyo merupakan perwira tinggi kelahiran Magetan, Jawa Timur (Jatim), pada 26 Juli 1968.

Dedi Prasetyo kemudian menyelesaikan pendidikan sebagai perwira tinggi Polri pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1990.

Saat itu di masa Orde Baru, Akademi Kepolisian belum dipisah dan masih menjadi satu dengan Akabri.

Setelah lulus dari pendidikan, Dedi Prasetyo mengawali karier profesional sebagai Kaurbinopsnal Satreskrim Polres Lamongan pada Polda Jatim.

Kariernya terus menanjak dan berselang enam tahun kemudian, Dedi diberi jabatan sebagai Kapolsek Serpong pada Polresta Tangerang, di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Selanjutnya pada 2008, Dedi diberi tugas baru sebagai Kapolres Kediri Kota, Jatim.

Dedi kemudian menjabat sebagai Karo SDM Polda Jawa Tengah pada 2012 berpangkat Komisaris Besar.

Setelah itu, Dedi Prasetyo diangkat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2017 dan naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

Kemudian Dedi ditarik ke Mabes Polri untuk ditempatkan sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri pada 2018.

Pada 2019, Dedi Prasetyo diberi tugas sebagai Karobinkar SSDM Polri.

Setahun setelah itu Dedi kembali ditugaskan ke wilayah menjadi Kapolda Kalimantan Tengah.

Dedi lalu kembali ditarik ke Mabes Polri dan menjabat sebagai Kadiv Humas Polri sejak 2021.

Namanya juga pernah menempati Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia pada 26 Februari 2023-11 November 2024.

Setelah itu, Dedi Prasetyo ditunjuk menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri pada 11 November 2024.

Kini lewat Surat Telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 per tanggal 5 Agustus 2025, Komjen Dedy Prasetyo ditunjuk sebagai Wakapolri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia menggantikan Ahmad Dofiri yang pensiun pada akhir Juni lalu. (*/red)

Densus 88 Tangkap Dua Teroris di Aceh, Berprofesi ASN

By On Agustus 07, 2025

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh karena diduga terlibat jaringan terorisme, Selasa, 05 Agustus 2025. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh dikabarkan ditangkap Densus 88 Antiteror karena diduga terlibat jaringan terorisme. Keduanya bekerja di instansi berbeda.

“Informasi sementara memang benar, ada dua ASN di Aceh yang ditangkap oleh Densus 88 terkait terorisme. Polda Aceh hanya melakukan pengamanan saat penggeledahan,” ujar Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto kepada wartawan, Selasa, 05 Agustus 2025.

Menurutnya, penangkapan keduanya dilakukan di lokasi terpisah. Kedua orang yang diciduk adalah MZ alias KS (40) dan ZA alias SA (47).

Diketahui, MZ merupakan ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh. Ia ditangkap saat berada di salah satu warung kopi di Banda Aceh.

Sementara itu, ZA, yang bertugas di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, ditangkap di sebuah showroom mobil di kawasan Batoh, Kota Banda Aceh. Keduanya ditangkap hari ini.

Namun Joko belum memberikan informasi lebih lanjut terkait keterlibatan mereka dalam jaringan terorisme. Pihaknya masih melakukan pengecekan. (*/red)

Dua Panser Anoa Diparkir di Kejagung, Ini Penjelasan Kapuspenkum

By On Agustus 07, 2025


JAKARTA, JinNewsOne.Com – Dua kendaraan lapis baja atau panser TNI jenis Anoa buatan PT Pindad tampak bersiaga di sekitar gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta Selatan, Selasa, 05 Agustus 2025.

Kedua panser itu terlihat terparkir berhadap-hadapan. Beberapa personel TNI AD juga terlihat bersiaga, sebagian di antaranya tampak menenteng senjata laras panjang.

Keberadaan kendaraan lapis baja itu baru pertama kali terlihat di Kejagung.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, keberadaan Panser itu terkait dengan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Ini pengamanan Sekretariat Tim PKH. Di mana di dalamnya ada unsur TNI, kebetulan kantornya (Satgas PKH) ada di Kejagung,” ujar Anang kepada wartawan.

Anang membantah pengerahan Panser ini berkaitan dengan sejumlah isu yang saat ini dikaitkan dengan Kejagung. Anang menyebut ini hanya pengamanan rutin.

“Nggak ada, memang pengamanan rutin saja,” pungkasnya. (*/red)

Kunjungi Bupati Ratu Zakiyah, Anggota DPR RI Annisa Mahesa Serap Aspirasi Soal Keuangan

By On Agustus 07, 2025


SERANG, JinNewsOne.Com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Annisa Maharani Alzahra Mahesa melakukan kunjungan silaturahmi ke Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah di Pendopo Bupati, Rabu, 06 Agustus 2025.

Dalam kunjungannya, Anggota Fraksi Partai Gerindra itu juga menyerap aspirasi soal keuangan.

Diketahui, Annisa Mahesa merupakan Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan.

Saat tiba di Pendopo Bupati, Annisa Mahesa disambut langsung Bupati Serang, Ratu Zakiyah beserta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah  (Sekda) Ida Nuraida, Inspektur Rudy Suhartanto, dan para Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Serang.

“Kunjungan hari ini adalah silahturahmi di periode pertama saya menjabat DPR RI. Ini silahturahmi dengan Ibu Bupati yang dua bulan lalu dilantik. Karena Dapil saya Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon,” ujarnya kepada wartawan.

Namun yang pasti, kata Annisa, keinginan kuat bersilaturahmi bersama Bupati Serang Ratu Zakiyah serta OPD di lingkungan Pemkab Serang sekaligus berdiskusi sesuai dengan yang dibidanginya sebagai Anggota Komisi XI, yakni Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan.

Ia mencontohkan, aspirasi mengenai Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Disini kan kalau permasalahan eksekutif itu masalah teknis. Dimana kami anggota legislatif harus mempelajari dulu. Jadi ketika ada aspirasi ini, tadi pun mengenai masalah DAK, DAU dan DBH, para Kepala OPD yang ada di Kabupaten Serang ini sudah menjelaskan dengan sangat baik,” ujarnya.

Selain menyerap aspirasi secara lisan, Annisa Mahesa juga meminta aspirasi secara tertulis dalam bentuk surat tembusan sehingga membawa sebagai aspirasinya oleh DPR.

Misal, disampaikan kepada Badan Perencanaan Nasioan (Bappenas) dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau rapat kerja sehingga bisa memiliki data yang valid.

“Atau misalnya bertanya kepada Kementerian Keuangan kita memiliki data yang valid dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang ini. Jadi intinya tadi aspirasinya lebih banyak di bidang ekonomi, keuangan, dan perencanaan pembangunan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Zakiyah mengapresiasi kepada Anggota DPR RI Annisa Mahesa yang sudah melakukan kunjungan kerja sekaligus saling bersilaturahmi dan bisa berdiskusi ecara intens.

“Terima kasih, tentunya tadi juga kita sudah saling bertukar informasi, karena Bu Annisa Anggota DPR RI membidangi mitranya Bappenas dan Kemenkeu,” ujarnya.

Atas dasar diskusi yang begitu akrab, kata Ratu Zakiyah, penyampaian aspirasi terkait DBH dan yang lainnya diharapkan bisa selesai yang ditindaklanjuti dengan melalui aspirasi berupa tertulis atau surat kepada Anggota DPR Annisa Mahesa.

“Tujuannya untuk disampaikan kepada Kementerian mengenai DBH, DAK, dan DAU yang menurut kami harus di dapatkan. Kalau dana bagi hasil itu mendapatkan sesuai dengan semestinya, Insya Allah itu menjadi pendapatan yang luar biasa bagi Pemkab Serang melalui peningkatan PAD,” ujarnya.

Dia menyebut, berkaitan dengan DBH sangat mendesak karena di wilayah Kabupaten Serang tersebar adanya ratusan perusahaan industri dan dari jumlah tersebut dana bagi hasil tidak masuk ke Pemkab  Serang, namun langsung ke Pemerintah Pusat.

"Maka jika itu didapatkan oleh kita, Insya Allah itu bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa bagi Kabupaten Serang untuk Pendapatan Asli Daerah. Jadi mohon doanya saya juga mohon dukungan dari Ibu Annisa, kita sama-sama perempuan, biasanya saling mendukung,” ucapnya.

“Saya juga mohon doa dari semuanya, semoga pertemuan ini, kita mendapatkan banyak manfaat. Mendapatkan banyak hasil dan berkah, sehingga ke depannya Kabupaten Serang bisa jadi lebih baik lagi, terutama dalam mendapatkan PAD,” tambahnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *