JAKARTA — JinNewsOne.com | Minggu, 19 Juli 2026 — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berlarut-larut menerapkan moratorium pembangunan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong agar dapur yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan segera diprioritaskan untuk melanjutkan kerja sama sehingga memberikan kepastian bagi para mitra.
Yahya menjelaskan, di bawah kepemimpinan baru, BGN menerapkan tiga kebijakan utama, yakni moratorium pembangunan dapur baru, penataan kembali sasaran penerima manfaat (refocusing), serta efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan kepastian bagi mitra yang telah berinvestasi dalam pembangunan dapur MBG.
Hal itu disampaikan Yahya usai Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama berbagai asosiasi dan konsorsium mitra Program Makan Bergizi Gratis.
"Terkait moratorium dapur baru, Komisi IX telah mengadakan RDPU dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium," ujar Yahya kepada wartawan, Minggu (19/7/2026).
Dalam forum tersebut, para mitra menyampaikan harapan agar BGN menerapkan perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak yang telah resmi menjalin kerja sama secara kelembagaan. Mereka menilai seluruh proses pembangunan dilakukan berdasarkan persetujuan resmi BGN dan telah memiliki identitas (ID) sebagai mitra.
Menurut Yahya, sebagian mitra telah mengeluarkan investasi dalam jumlah besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan, ada yang mengajukan pinjaman ke perbankan hingga menjual aset untuk membiayai pembangunan fasilitas tersebut.
Selain biaya pembangunan, para mitra juga masih menanggung biaya perawatan terhadap bangunan yang telah selesai sambil menunggu kepastian operasional.
Minta Ada Batas Waktu Moratorium
Komisi IX DPR RI meminta BGN menetapkan batas waktu yang jelas terhadap kebijakan moratorium sekaligus melakukan evaluasi terhadap dapur yang dinilai layak melanjutkan kerja sama.
Yahya menilai dapur yang telah memiliki Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) maupun virtual account perlu menjadi prioritas. Selain itu, fasilitas yang telah selesai dibangun juga diharapkan segera mendapat kepastian operasional.
"BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian," kata Yahya.
Ia juga menyoroti pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan informasi yang diterimanya, sekitar 2.000 dapur di kawasan tersebut telah selesai dibangun namun belum dapat melanjutkan kerja sama akibat kebijakan moratorium.
Menurutnya, operasional dapur di wilayah 3T perlu diprioritaskan mengingat perannya dalam memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis di daerah yang memiliki keterbatasan akses.
BGN Pastikan Moratorium Hanya Sementara
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono, menegaskan bahwa moratorium pembangunan dapur MBG hanya bersifat sementara dan bukan penghentian permanen.
Usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7), Trenggono mengatakan BGN memahami berbagai aspirasi dan keluhan yang disampaikan mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Menurutnya, BGN saat ini membutuhkan waktu untuk melakukan penataan ulang agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal.
Saat ini, BGN tengah mengevaluasi sekitar 27 ribu SPPG yang telah terbentuk di berbagai daerah, termasuk melakukan penataan terhadap fasilitas yang berada di wilayah 3T.
"Kita berikan waktu untuk menata kembali. Seluruh SPPG akan kita cek dan tata kembali agar pelaksanaan program berjalan lebih baik," ujar Trenggono.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran di berbagai wilayah Indonesia.
JinNewsOne.com akan terus mengikuti perkembangan kebijakan Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk hasil evaluasi moratorium pembangunan dapur MBG, serta menyajikannya secara akurat, berimbang, dan terpercaya sesuai prinsip Justice in Journalism, Integrity in Every News.
Editor: RC
Sumber: Keterangan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono kepada wartawan.
Foto: Dok. DPR RI
« Prev Post
Next Post »