Karnaval budaya dapat menjadi ruang kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media untuk menggerakkan UMKM sekaligus memperkuat budaya lokal.
Blitar, Jawa Timur | JNO — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang Agustus 2026 telah menghadirkan berbagai bentuk ekspresi masyarakat. Mulai dari upacara, kegiatan sosial, perlombaan, pentas seni, karnaval, festival budaya, hingga berbagai hiburan rakyat.
Semangat masyarakat untuk merayakan kemerdekaan tentu merupakan sesuatu yang patut diapresiasi.
Namun, setelah seluruh rangkaian perayaan berakhir, sudah saatnya kita melakukan satu hal yang tidak kalah penting:
Evaluasi.
Bukan untuk mencari siapa yang salah.
Bukan pula untuk mempertentangkan masyarakat yang menyukai sound horeg dengan mereka yang menginginkan ketenangan.
Evaluasi diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah cara kita merayakan kemerdekaan sudah benar-benar mencerminkan makna kemerdekaan itu sendiri?
Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan untuk mengadakan pesta.
Kemerdekaan juga berbicara mengenai kedaulatan, tanggung jawab, penghormatan terhadap sesama, kebudayaan, ekonomi rakyat dan kemampuan masyarakat menentukan masa depannya sendiri.
UMKM Memang Mendapatkan Dampak Ekonomi dari Karnaval
Perdebatan mengenai penyelenggaraan karnaval sound horeg perlu dimulai dari pengakuan terhadap fakta bahwa kegiatan tersebut memang dapat menciptakan perputaran ekonomi.
Pedagang makanan dan minuman mendapatkan pembeli.
Jasa parkir memperoleh pemasukan.
Sopir dan pemilik kendaraan mendapatkan pekerjaan.
Penjahit memperoleh pesanan kostum.
Perias mendapatkan pelanggan.
Fotografer dan videografer memperoleh pekerjaan.
Pekerja teknis sound system mendapatkan penghasilan.
Pengusaha perlengkapan acara mendapatkan pesanan.
Pelaku usaha kreatif memperoleh ruang promosi.
Karena itu, kekhawatiran bahwa perubahan pola penyelenggaraan event dapat memengaruhi pendapatan masyarakat tidak boleh diabaikan.
Tetapi ada pertanyaan yang lebih besar:
Apakah seluruh manfaat ekonomi tersebut hanya dapat diperoleh melalui karnaval sound horeg?
Tentu tidak.
Jika tujuan kita adalah membangun ekonomi rakyat, maka yang harus dipertahankan adalah ekosistem ekonominya, bukan semata-mata satu bentuk hiburannya.
Karnaval Tidak Identik dengan Sound Horeg
Karnaval adalah bentuk ekspresi masyarakat.
Sound system hanyalah salah satu perangkat pendukung.
Karnaval dapat berupa parade seni, budaya, kendaraan hias, kostum, musik, tari, pertunjukan rakyat, komunitas, kreativitas sekolah dan berbagai bentuk ekspresi lainnya.
Karena itu, persoalan mengenai penggunaan sound system berintensitas tinggi tidak semestinya otomatis diterjemahkan sebagai persoalan mengenai keberlangsungan karnaval.
Justru terdapat peluang untuk mengembangkan format baru:
Karnaval Budaya Tradisional.
Sebuah karnaval yang tetap meriah, tetapi menjadikan kreativitas, kebudayaan dan partisipasi masyarakat sebagai kekuatan utamanya.
Ada Regulasi yang Harus Dihormati
Perdebatan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari regulasi yang telah diterbitkan pemerintah.
Pada 6 Agustus 2025, Gubernur Jawa Timur bersama Kapolda Jawa Timur dan Pangdam V/Brawijaya menerbitkan Surat Edaran Bersama mengenai penggunaan sound system atau pengeras suara di wilayah Jawa Timur.
Surat tersebut menjadi pedoman penggunaan sound system agar kegiatan masyarakat tetap memperhatikan norma, ketertiban, keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Regulasi tersebut bukan berarti melarang seluruh penggunaan sound system.
Penggunaan sound system tetap dimungkinkan, tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Salah satu ketentuan yang berkaitan langsung dengan karnaval adalah batas tingkat kebisingan untuk kegiatan nonstatis.
Untuk kegiatan nonstatis seperti karnaval, penggunaan sound system dibatasi maksimal 85 dBA.
Artinya, karnaval yang bergerak melewati ruang publik memiliki konsekuensi berbeda dengan pertunjukan yang berlangsung secara statis di satu lokasi.
Karnaval melewati rumah warga, jalan umum, fasilitas publik, tempat ibadah, sekolah dan berbagai ruang aktivitas masyarakat.
Karena itu, penyelenggara tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada peserta, tetapi juga kepada masyarakat yang berada di sepanjang rute.
Bukan Sekadar Persoalan "Boleh atau Dilarang"
Persoalan sound horeg tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan:
“Boleh atau dilarang?”
Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan.
Berapa tingkat kebisingannya?
Di mana kegiatan berlangsung?
Berapa lama kegiatan berlangsung?
Bagaimana rutenya?
Apakah kendaraan yang digunakan memenuhi ketentuan?
Apakah kegiatan telah mendapatkan izin?
Bagaimana keselamatan peserta dan penonton?
Bagaimana dampaknya terhadap warga?
Apakah fasilitas umum tetap aman?
Bagaimana ketika kegiatan melewati rumah sakit, tempat ibadah atau sekolah?
Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sound system sebenarnya juga merupakan persoalan tata kelola ruang publik.
Hak Masyarakat Juga Harus Dihormati
Karnaval merupakan kegiatan masyarakat.
Namun masyarakat yang mengikuti karnaval bukan satu-satunya pihak yang mempunyai hak.
Di sepanjang rute terdapat warga yang sedang bekerja, belajar, beristirahat, merawat anak, memiliki anggota keluarga lanjut usia, sedang sakit atau mempunyai aktivitas lain.
Ada fasilitas kesehatan yang harus tetap berfungsi.
Ada sekolah yang membutuhkan suasana kondusif.
Ada tempat ibadah yang harus dihormati.
Karena itu, kebebasan berekspresi harus berjalan bersama dengan tanggung jawab sosial.
Hak untuk merayakan kemerdekaan tidak boleh menghapus hak warga lain untuk mendapatkan ketenangan.
Sebaliknya, hak masyarakat untuk mendapatkan ketenangan juga tidak boleh diterjemahkan sebagai larangan terhadap seluruh ekspresi budaya.
Di sinilah pentingnya keseimbangan.
UMKM Tidak Boleh Dipertentangkan dengan Ketertiban
Narasi bahwa pembatasan sound horeg otomatis mematikan UMKM perlu dilihat secara lebih kritis.
Benar bahwa karnaval mampu menggerakkan ekonomi.
Tetapi UMKM tidak hanya memiliki satu sumber pasar.
Ekonomi rakyat dapat tumbuh melalui:
festival kuliner,
bazar produk lokal,
festival seni,
pameran kerajinan,
karnaval budaya,
event pariwisata,
pasar kreatif,
pertunjukan tradisional,
dan berbagai agenda ekonomi kreatif lainnya.
Karena itu, tantangannya bukan mempertahankan satu bentuk keramaian.
Tantangannya adalah menciptakan sebanyak mungkin ruang ekonomi baru bagi masyarakat.
Karnaval Budaya Tradisional sebagai Alternatif
Jawa Timur, termasuk Blitar, memiliki kekayaan budaya yang sangat besar.
Jaranan.
Karawitan.
Tari tradisional.
Wayang.
Bantengan.
Musik patrol.
Pakaian adat.
Cerita rakyat.
Kendaraan hias.
Gunungan.
Kerajinan lokal.
Kuliner tradisional.
Sanggar seni.
Komunitas budaya.
Dan generasi muda dengan kreativitasnya.
Semua itu dapat menjadi kekuatan utama karnaval.
Bayangkan apabila setiap desa membawa identitas budayanya.
Satu desa membawa legenda lokal.
Desa lain membawa kesenian tradisional.
Sekolah menampilkan tari.
Komunitas pemuda membuat kendaraan hias.
Pengrajin membuat properti.
UMKM membuka stan kuliner.
Sanggar seni menampilkan pertunjukan.
Media mendokumentasikan.
Perguruan tinggi melakukan riset dan pendampingan.
Dunia usaha menjadi mitra.
Maka karnaval bukan sekadar tontonan.
Karnaval berubah menjadi ekosistem ekonomi dan kebudayaan.
Budaya Tradisional Bukan Berarti Kuno
Budaya tradisional juga tidak boleh ditempatkan sebagai sesuatu yang kuno.
Jaranan dapat dikemas secara kolosal.
Karawitan dapat berkolaborasi dengan musik modern.
Tari tradisional dapat menggunakan koreografi kontemporer.
Wayang dapat dipadukan dengan teknologi visual.
Kendaraan hias dapat mengangkat sejarah dan legenda daerah.
Kostum tradisional dapat dikembangkan menjadi desain kreatif.
Cerita rakyat dapat dikemas menjadi pertunjukan teatrikal.
Anak muda dapat menjadi desainer, koreografer, videografer, fotografer, kreator konten dan pengelola promosi digital.
Dengan begitu, budaya bukan hanya dilestarikan.
Budaya juga menjadi sumber ekonomi baru.
Pentahelix Kebudayaan
Untuk membangun ekosistem tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan Program Pentahelix Kebudayaan.
Pentahelix mempertemukan lima unsur utama:
Pemerintah — Akademisi — Dunia Usaha — Komunitas — Media.
Kelima unsur tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi bekerja menuju tujuan yang sama.
Pemerintah: Regulator dan Fasilitator
Pemerintah menyediakan regulasi, ruang publik, infrastruktur, kalender event, fasilitasi perizinan, keamanan dan dukungan program.
Pemerintah dapat menyusun:
Kalender Karnaval Budaya Daerah.
Dengan demikian, kegiatan budaya tidak hanya muncul secara sporadis.
Ia menjadi agenda tahunan yang dipersiapkan secara profesional.
Akademisi: Riset dan Kurasi
Perguruan tinggi dapat memetakan budaya lokal, mendokumentasikan sejarah kesenian, mengembangkan konsep pertunjukan, mengkaji dampak ekonomi dan sosial, serta mendampingi UMKM.
Mahasiswa dapat dilibatkan melalui penelitian, pengabdian masyarakat, dokumentasi dan pengembangan ekonomi kreatif.
Dunia Usaha: Penggerak Ekonomi
UMKM, perusahaan, perbankan, hotel, restoran, transportasi, pengrajin, industri kreatif, penyedia perlengkapan acara dan pelaku sound system dapat menjadi mitra.
Sound system tidak harus dikeluarkan dari ekosistem.
Justru pelaku industri audio dapat didorong menjadi bagian dari event profesional yang mematuhi standar teknis dan regulasi.
Komunitas: Pelaku Utama Budaya
Desa, sanggar seni, kelompok pemuda, sekolah, komunitas budaya dan masyarakat menjadi aktor utama.
Mereka bukan sekadar penonton.
Mereka adalah pencipta budaya.
Media: Promosi dan Dokumentasi
Media dapat memperkenalkan sejarah kesenian, profil seniman, UMKM, cerita rakyat dan agenda budaya sebelum event berlangsung.
Saat acara berlangsung, media mendokumentasikan.
Setelah acara selesai, konten budaya tetap hidup di ruang digital.
Dengan demikian, karnaval tidak berhenti ketika jalanan kembali sepi.
Program "Karnaval Budaya Pentahelix"
Program tersebut dapat diwujudkan melalui:
Culture Parade
Parade seni dan budaya, kendaraan hias, kostum, cerita rakyat dan kreativitas masyarakat.
Culture Market
Zona UMKM yang menjual kuliner, kerajinan, fesyen, merchandise dan produk unggulan daerah.
Culture Stage
Panggung untuk sanggar seni, sekolah, komunitas dan seniman lokal.
Culture Lab
Workshop, diskusi, riset, digitalisasi dan pengembangan inovasi budaya.
Culture Media
Dokumentasi dan promosi melalui media massa, media sosial, fotografi, video, podcast dan dokumenter.
Kelima unsur tersebut membentuk sebuah ekosistem:
Pemerintah mengatur.
Akademisi mengembangkan.
Dunia usaha menggerakkan.
Komunitas menciptakan.
Media menyebarluaskan.
Dari "Sound Horeg" Menjadi "Culture Horeg"
Jika horeg dimaknai sebagai kemeriahan, maka sebenarnya istilah tersebut dapat diperluas.
Bukan hanya sound yang horeg.
Tetapi:
budayanya yang horeg.
UMKM-nya yang horeg.
kreativitas anak mudanya yang horeg.
seninya yang horeg.
ekonomi rakyatnya yang horeg.
Ukuran keberhasilan karnaval tidak lagi hanya:
“Seberapa keras suaranya?”
Tetapi:
“Seberapa besar manfaatnya?”
Berapa UMKM yang terlibat?
Berapa transaksi yang tercipta?
Berapa seniman yang mendapatkan pekerjaan?
Berapa anak muda yang terlibat?
Berapa budaya lokal yang terdokumentasi?
Berapa wisatawan yang datang?
Berapa banyak produk lokal yang terjual?
Dan apakah kegiatan tersebut berlangsung dengan aman dan tertib?
Agustus 2026: Saatnya Mengevaluasi Cara Kita Merayakan Kemerdekaan
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sepanjang Agustus 2026 seharusnya tidak berhenti pada kemeriahan.
Justru setelah bendera diturunkan, panggung dibongkar, kendaraan karnaval kembali ke garasi dan pedagang menutup lapaknya, kita perlu bertanya:
Apa yang sebenarnya kita wariskan dari perayaan kemerdekaan tahun ini?
Apakah hanya foto dan video?
Apakah hanya keramaian?
Apakah hanya jumlah penonton?
Atau ada sesuatu yang lebih besar?
Apakah UMKM semakin kuat?
Apakah seniman semakin sejahtera?
Apakah budaya lokal semakin dikenal?
Apakah generasi muda semakin mengenal sejarah daerahnya?
Apakah masyarakat semakin mampu menghargai perbedaan?
Apakah ruang publik semakin tertib?
Apakah penyelenggaraan event semakin profesional?
Dan yang paling penting:
Apakah masyarakat semakin memahami arti kemerdekaan?
Evaluasi semacam ini penting karena perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kehidupan masyarakat, bukan sekadar mengejar kemeriahan.
Kemerdekaan yang Berdaulat
Kemerdekaan yang berdaulat bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan.
Kedaulatan juga berarti masyarakat memiliki kemampuan untuk menentukan arah kehidupannya sendiri.
Kedaulatan ekonomi berarti masyarakat mampu membangun dan mengembangkan usaha.
Kedaulatan budaya berarti masyarakat mengenali, menjaga dan mengembangkan identitas budayanya sendiri.
Kedaulatan sosial berarti masyarakat mampu hidup berdampingan dengan menghormati hak satu sama lain.
Kedaulatan hukum berarti semua pihak tunduk pada aturan yang disepakati.
Dan kedaulatan dalam ruang publik berarti kebebasan seseorang tetap menghormati kebebasan orang lain.
Karena itu, kemerdekaan yang berdaulat tidak dapat dibangun hanya dengan pesta.
Ia dibangun melalui masyarakat yang berdaya.
UMKM yang kuat.
Seniman yang dihargai.
Budaya yang hidup.
Pendidikan yang berkembang.
Generasi muda yang kreatif.
Pemerintahan yang hadir.
Dunia usaha yang bertanggung jawab.
Media yang sehat.
Dan masyarakat yang saling menghormati.
Jangan Sampai Ekonomi Kreatif Berhenti pada Dentuman
Sound system adalah industri.
Pekerjanya membutuhkan penghasilan.
Pengusahanya harus dihargai.
Teknologi audio juga merupakan bagian dari ekonomi kreatif.
Karena itu, pendekatannya bukan menghilangkan sound system.
Tetapi mengarahkannya menjadi bagian dari industri event yang profesional.
Perangkat disesuaikan dengan lokasi.
Tingkat kebisingan mengikuti ketentuan.
Waktu dan rute diatur.
Teknologi digunakan untuk menghasilkan kualitas audio yang baik.
Bukan sekadar mengejar volume maksimal.
Dengan demikian, pembatasan bukan harus dipahami sebagai kematian industri.
Sebaliknya, ia dapat menjadi momentum untuk mendorong profesionalisme, inovasi dan standardisasi industri event.
Pentahelix Harus Memiliki Target yang Terukur
Program Pentahelix Kebudayaan juga tidak boleh berhenti menjadi slogan.
Harus ada indikator keberhasilan.
Berapa UMKM yang terlibat?
Berapa nilai transaksi?
Berapa kelompok seni yang tampil?
Berapa seniman mendapatkan honor?
Berapa produk lokal terjual?
Berapa pelajar dan mahasiswa terlibat?
Berapa konten budaya diproduksi?
Berapa wisatawan datang?
Bagaimana dampaknya terhadap hotel, restoran dan sektor pariwisata?
Bagaimana kepuasan masyarakat?
Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap aturan kebisingan?
Bagaimana tingkat keselamatan?
Dengan indikator tersebut, sebuah event dapat dinilai secara objektif.
Bukan hanya berdasarkan viral atau tidak.
Bukan hanya berdasarkan ramai atau tidak.
Tetapi berdasarkan dampak nyata bagi masyarakat.
Evaluasi HUT ke-81 RI: Jangan Hanya Menghitung Keramaian
Setelah rangkaian peringatan HUT ke-81 RI berakhir, pemerintah daerah bersama masyarakat perlu melakukan evaluasi terbuka.
Evaluasi bukan untuk menghakimi.
Evaluasi adalah bagian dari pembangunan.
Apa yang berhasil dipertahankan?
Apa yang perlu diperbaiki?
Apa yang menimbulkan persoalan?
Bagaimana dampak ekonominya?
Bagaimana dampak sosialnya?
Bagaimana dampak budayanya?
Bagaimana respons masyarakat?
Dari evaluasi tersebut, pemerintah dapat menyusun formula perayaan kemerdekaan tahun berikutnya.
Sehingga setiap Agustus bukan sekadar mengulang pola yang sama.
Tetapi selalu ada peningkatan.
Lebih tertib.
Lebih kreatif.
Lebih berbudaya.
Lebih inklusif.
Lebih menggerakkan ekonomi rakyat.
Dan yang terpenting:
lebih mencerminkan kemerdekaan yang berdaulat.
Bukan Melarang, Tetapi Mengembangkan
Karena itu, artikel ini bukan ajakan untuk memusuhi sound horeg.
Bukan pula ajakan mematikan UMKM.
Bukan seruan menghapus hiburan rakyat.
Dan bukan pula penolakan terhadap kebebasan berekspresi.
Yang ditawarkan adalah perubahan paradigma.
Dari karnaval berbasis suara menuju karnaval berbasis kreativitas.
Dari keramaian sesaat menuju ekosistem ekonomi budaya.
Dari penonton menuju partisipasi masyarakat.
Dari event tahunan menuju identitas budaya daerah.
Dari persaingan siapa yang paling keras menuju kolaborasi siapa yang paling kreatif.
Dan dari kemeriahan semata menuju kemerdekaan yang memiliki dampak nyata.
Penutup: Yang Harus Dibuat "Horeg" Adalah Kreativitas
Pada akhirnya, kita tidak perlu memilih antara sound horeg atau UMKM.
Kita tidak perlu memilih antara budaya tradisional atau modernitas.
Kita tidak perlu memilih antara hiburan dan ketertiban.
Semuanya dapat berjalan bersama apabila dikelola dengan baik.
Sound system tetap ada.
Pekerjanya tetap bekerja.
UMKM tetap berjualan.
Seniman tetap berkarya.
Anak muda tetap berekspresi.
Karnaval tetap meriah.
Budaya lokal semakin dikenal.
Ekonomi rakyat semakin bergerak.
Dan masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tetap mendapatkan hak atas kenyamanan.
Itulah kemerdekaan yang dewasa.
Kemerdekaan bukan kebebasan tanpa batas.
Kemerdekaan adalah kemampuan menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab, kesadaran dan penghormatan terhadap sesama.
Maka setelah satu bulan penuh kita merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, barangkali pertanyaan terpenting bukan:
“Seberapa meriah perayaan kita?”
Melainkan:
“Apa yang menjadi lebih berdaulat setelah perayaan itu selesai?”
Jika UMKM semakin kuat, kita menang.
Jika budaya lokal semakin hidup, kita menang.
Jika seniman semakin berdaya, kita menang.
Jika generasi muda semakin kreatif, kita menang.
Jika masyarakat semakin tertib dan saling menghormati, kita menang.
Jika ekonomi lokal semakin mandiri, kita menang.
Dan jika seluruhnya dapat berjalan dalam koridor hukum dan kepentingan bersama, maka kita tidak hanya sedang merayakan kemerdekaan.
Kita sedang mengisi kemerdekaan.
Karena itu, mungkin sudah saatnya kita mengubah arti horeg.
Bukan lagi semata-mata tentang suara yang menggelegar.
Tetapi tentang:
budaya yang hidup,
UMKM yang tumbuh,
seniman yang berdaya,
anak muda yang kreatif,
ekonomi rakyat yang bergerak,
masyarakat yang saling menghormati,
dan bangsa yang semakin berdaulat.
Yang harus dibuat “horeg” bukan telinga masyarakat.
Yang harus dibuat “horeg” adalah kreativitas, kebudayaan, ekonomi rakyat dan semangat kemerdekaan yang berdaulat. *Red/
