Hadiri May Day 2025, Ini Sejumlah Janji Prabowo ke Buruh

Hadiri May Day 2025, Ini Sejumlah Janji Prabowo ke Buruh

By Admin On Mei 02, 2025

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis, 01 Mei 2025.

Di hadapan puluhan ribu buruh yang hadir, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah.

“Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan sejumlah janji kepada para buruh yang ada di Indonesia. Sejumlah janji tersebut di antaranya:

Hapus Outsourcing

Prabowo berjanji akan mencari cara untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia.

Untuk itu, dia meminta Dewan Kesejahteraan Nasional yang akan dibentuk untuk mempelajari cara menghapus sistem kerja yang merugikan kaum buruh tersebut.

“Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo.

Dia juga meminta para buruh bersikap realistis dan ikut menjaga kepentingan para investor demi terus tersedianya lapangan pekerjaan.

Diketahui, penghapusan outsourcing menjadi salah satu yang disuarakan massa buruh dalam aksi May Day 2025.

Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai hadiah untuk para buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

“Saya ingin beri hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujarnya.

Menurutnya, dewan tersebut akan terdiri dari perwakilan pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia. Dengan tujuan, memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait persoalan regulasi dan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undangnya yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh,” jelasnya.

“Mana regulasi yang enggak bener, mereka memberi masukan kepada saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” imbuhnya.

Bentuk Satgas PHK

Tak hanya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan masukan dari para pimpinan serikat buruh, termasuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

“Atas saran dari pimpinan buruh, saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK,” ujarnya.

“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” tegasnya.

Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

Prabowo juga mendukung usulan agar Marsinah mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari kaum buruh.

Menurutnya, nama Marsinah muncul saat dirinya bertanya kepada sejumlah pimpinan serikat buruh dan pekerja.

“Saya tanya, kalian ada saran enggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh,” ujarnya.

“Dan mereka sampaikan, ‘Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak?’ Marsinah jadi pahlawan nasional,” ujar Prabowo.

Dia pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh usulan tersebut, asalkan mendapat kesepakatan luas dari kalangan serikat buruh.

“Asal seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” pungkasnya.

Dorong Pengesahan UU PPRT

Terkait Undang-Undang (UU), Prabowo mendorong segera disahkannya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

“Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan ke saya bahwa minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas,” ujarnya.

Prabowo juga berharap, pembahasan RUU PPRT yang telah lama mandek tersebut bisa dituntaskan kurang dari tiga bulan.

“Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan RUU ini akan selesai kita bereskan,” ujarnya.

UU Perlindungan Pekerja di Sektor Kelautan dan Perikanan

Prabowo juga menjawab permintaan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat perihal perlindungan buruh yang bekerja di kapal dan sektor perikanan melalui ratifikasi Konvensi ILO 188.

Menurutnya, pemerintah berencana menyusun UU terkait perlindungan pekerja di sektor kelautan dan perikanan.

“Juga saran dari Pak Jumhur Hidayat, UU pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal kita juga segera membentuk UU itu,” kata Prabowo.

UU Perampasan Aset

Terakhir, Prabowo juga mendukung segera disahkannya UU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

“Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung UU Perampasan Aset. Saya mendukung,” ujarnya.

Dia menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.

“Enak aja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh, “Setuju!”

Prabowo juga melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.

Tuntutan Buruh

Sebagaimana diketahui, ada empat pimpinan konfederasi serikat buruh dan pekerja yang menyampaikan tuntutan kepada Prabowo dalam momen peringatan Hari Buruh atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis.

Keempatnya adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elita Rosita Silaban; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea; dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Dalam tuntutannya, Elita Rosita Silaban berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan ditindaklanjuti.

Kepada Prabowo, dia juga berharap agar semua stakeholder mendukung revisi jaminan sosial bagi pekerja informal yang belum ter-cover dalam jaminan perlindungan sosial.

Kemudian, Jumhur Hidayat menitipkan soal nasib para buruh yang bekerja di kapal ikan.

Dia meminta agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo segera meratifikasi konvensi ILO 188 guna melindungi buruh yang bekerja di kapal perikanan.

Selanjutnya, Andi Gani menyatakan dukungan buruh pada semua kebijakan yang dibuat pemerintahan Prabowo Subianto, terutama demi menciptakan keadilan bagi para buruh.

Sementara itu, Said Iqbal menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo, di antaranya mengesahkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru, menghapus outsourcing, membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengesahkan UU PPRT yang 21 tahun mandek di DPR, dan memberantas korupsi melalui pengesahan UU Perampasan Aset. (*/red)

Hadiri May Day 2025, Bupati Serang Ingatkan Jaga Komunikasi Buruh, Industri dan Pemerintah

Hadiri May Day 2025, Bupati Serang Ingatkan Jaga Komunikasi Buruh, Industri dan Pemerintah

By Admin On Mei 02, 2025

SERANG, JinNewsOne.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, di Lapangan Kampung Bahbul, Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Kamis, 01 Mei 2025.

Dalam momen tersebut, Ratu Tatu Chasanah mengingatkan untuk menjaga komunikasi yang baik antara buruh, industri, dan Pemerintah Daerah (Pemda), terlebih kondisi ekonomi global saat ini yang kurang baik.

Pantauan di lokasi berbeda pada tahun sebelumnya, kegiatan May Day kali ini dengan melibatkan pelaku UMKM setempat untuk bisa ikut berpartisipasi. Tampak meriah, selain panitia menyiapkan door prize, lebih meriahnya lagi dihibur oleh Wulan Lida.

“Peringatan May Day tahun ini berbeda dengan dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu kita lebih ke internal, teman-teman buruh, Aliansi Buruh dilaksanakan di Hotel Swiss Bel difasilitasi oleh pihak Modern Land, di sana kami berdiskusi lebih banyak membahas aturan-aturan yang ada,” ujar Tatu kepada wartawan.

Sementara tahun ini, kata dia, serikat pekerja dan serikat buruh mengajak masyarakat untuk bergabung bersama-sama. Walaupun acaranya sederhana namun penuh rasa kekeluargaan.

“Kegiatan May Day menjadikan para UMKM ikut hadir di sini. Mereka punya kesempatan, teman-teman serikat buruh tidak hanya memperhatikan diri sendiri tapi lingkungannya, masyarakatnya, UMKM-nya,” tuturnya.

Hingga kini, kata Tatu, Pemkab Serang terus berupaya menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja, menjaga hubungan industrial yang harmonis serta membuka lapangan kerja yang inklusif dan layak.

“Kami mengajak semua pihak, pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan May Day sebagai momen memperkuat sinergi,” katanya.

Seperti dikatakan Apindo, kata dia, May Day bukan hanya perayaan simbolik, tapi juga langkah konkret membangun iklim kerja yang sehat, aman, dan saling menghargai.

“Tadi oleh Pak Rizal (Sekretaris ASPSB) juga disampaikan bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, kebersamaan antara pemerintah, industri, perusahaan, dan pekerja wajib dilakukan.

“Kita seringkali harus duduk bersama, mendiskusikan supaya tidak ada salah paham. Kemudian juga kita sepakat bahwa kita harus berupaya mengoptimalkan mengurangi PHK-PHK yang terjadi,” katanya.

Menurutnya, penting duduk bersama dengan industri untuk mengurangi PHK. Sebab, kata dia, satu sisi kondisi pasar global sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut tentu akan berdampak pada industri di Kabupaten Serang.

“Tapi sekali lagi dengan kebersamaan tentunya kita Insya Allah bisa melewati ini semua,” ucapnya.

Ratu Tatu kembali mengingatkan buruh agar terus menjaga komunikasi dengan industri dan pemerintah, khususnya Disnakertrans.

Ia berharap, hal tersebut dilanjutkan agar bisa melewati kesulitan yang dihadapi.

“Pada intinya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kondisi ekonomi global yang seperti sekarang ini harus antara pemerintah, pihak buruh, pihak industri harus menjaga terus komunikasinya, karena sekarang tidak sedikit juga perusahaan yang terpaksa harus PHK para tenaga kerjanya,” jelasnya.

Turut hadir, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Diana Ardhianty Utami, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Epi Priatna, perwakilan dari Polres Serang Kabupaten, Polda Banten, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, APINDO, dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami mengaku bersyukur peringatan May Day tingkat Kabupaten Serang Tahun 2025 berjalan lancar.

Menurutnya, hal itu tidak lepas atas kerja sama dari Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh sesuai dengan tema “May Day Collaboration Day”. Artinya, harus kolaborasi antara buruh, pemerintah, dan industri.

“Kolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global, semua bisa dicarikan solusinya dengan cara duduk bersama seperti yang disampaikan Ibu Bupati Serang,” ujarnya.

Sekretaris Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, Arizal Peni berharap, momen May Day bisa direalisasi atas usulan pihaknya yang mana pada Februari 2025 sudah menyerahkan draf ke DPRD Kabupaten Serang, tentang regulasi yang muatannya lebih kepada kearifan lokal.

“Sehingga kita mengatur aturan-aturan yang belum diatur undang-undang cipta kerja, itu harapannya,” ujarnya.

Kemudian harapan lainnya, kata Arizal agar Pemkab Serang segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK.

“Sehingga pada saat buruh-buruh menjadi korban PHK, bisa ditangani dengan cepat dan efektif,” pungkasnya. (*/red)

Dua Pengelola Judi Online Jaringan Kamboja Diringkus Polisi

Dua Pengelola Judi Online Jaringan Kamboja Diringkus Polisi

By Admin On Mei 02, 2025

Ilustrasi judi online. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Dua pengelola judi online (Judol) yang merupakan jaringan dari negara Kamboja berhasil diringkus pihak Kepolisian.

Kedua pelaku itu berinisial DO dan J. Situs judi online yang dikelola oleh kedua pelaku bernama MERPATI55. Situs tersebut baru mulai beroperasi pada bulan Februari 2025.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi mengatakan kedua pelaku ditangkap di sebuah resto Jalan Arief Rahman Hakim, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, 23 April 2025, pukul 22.30 WIB.

“Tim berhasil mengamankan dua pelaku yang diduga merupakan admin judi online,” kata Resa dalam keterangannya, Kamis, 01 Mei 2025.

Menurut Resa, kejadian itu terungkap bermula saat pihaknya tengah melakukan patroli cyber pada Minggu lalu, 20 April 2025.

Dalam penelusuran itu, ditemukan situs judi online bernama MERPATI55 dengan link https://merpati55.xyz yang menawarkan beberapa game casino hingga judi bola. 

Kemudian pihaknya juga menemukan rekening hingga E-Wallet OVO dari pengelola situs judol tersebut.

Atas dasar itu, Unit 5 Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti di website judol tersebut. Hasilnya, pihaknya menemukan keberadaan pengelola situs judi online tersebut.

“Tim siber patrol Analisa IT, kemudian tim mendapatkan informasi terkait lokasi yang digunakan untuk pengoperasian Judi Online website MERPATI55 tersebut,” ujarnya.

Kemudian, Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung menangkap dua orang pelaku yang diduga sebagai pengelola akun situs judol tersebut di resto Jalan Arief Rahman Hakim, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, 23 April 2025.

Adapun barang bukti yang diamankan seperti Laptop, Handpone hingga kartu Ajungan Tunai Mandiri (ATM) yang digunakan untuk situs judol tersebut.

Atas perbuatannya kedua telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No 1/2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11/2008 tentang ITE dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf T dan Z UU No. 8/2010 tentang TPPU.

Saat ini, kedua pelaku berserta barang buktinya diamankan di Polda Metro Jaya, guna dilakukan pendalaman terkait situs judol tersebut. (*/red)

Disparitas Pendidikan di Bawah Kewenangan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama: Sebuah Potret Ketimpangan

Disparitas Pendidikan di Bawah Kewenangan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama: Sebuah Potret Ketimpangan

By Admin On Mei 01, 2025

 

Banten, JinNewsOne.Com - Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Di Indonesia, pengelolaan pendidikan dilakukan oleh tiga kementerian utama: Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah (kemendikdasmen), Kementrian Pendidikan Tinggi sains dan teknologi (kemendikti sainstek) dan serta Kementerian Agama (Kemenag). Secara umum, Kemendikdasmen membawahi sekolah umum, sementara Kemenag mengelola madrasah, termasuk madrasah swasta dan negeri. Namun, dualisme kewenangan ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemerataan kualitas pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan kesejahteraan guru.

Salah satu isu utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah ketimpangan kualitas antara sekolah umum yang berada di bawah Kemendikdasmen dan madrasah yang dikelola oleh Kemenag. Dalam banyak kasus, sekolah umum mendapatkan perhatian lebih dalam hal pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta alokasi anggaran. Sebaliknya, madrasah terutama yang berstatus swasta sering kali tertinggal karena keterbatasan dukungan pemerintah.

Beberapa indikator menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di madrasah swasta masih belum optimal. Misalnya, masih banyak madrasah swasta yang belum memenuhi standar nasional pendidikan baik dari sisi kelengkapan kurikulum, kompetensi guru, maupun hasil belajar peserta didik. Sementara sekolah umum secara berkala mendapatkan program peningkatan mutu, banyak madrasah harus berjuang sendiri dengan dana terbatas.

Keterbatasan dalam pelatihan guru juga menjadi masalah besar. Guru di sekolah umum cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan dan pengembangan profesional dibandingkan dengan guru di madrasah. Hal ini berdampak pada kemampuan pedagogis dan profesionalisme tenaga pendidik yang berimbas langsung pada proses pembelajaran.

Selain kualitas pendidikan, ketimpangan infrastruktur antara sekolah umum dan madrasah juga menjadi sorotan utama. Sekolah-sekolah negeri umumnya memiliki gedung yang lebih layak, laboratorium yang memadai, serta fasilitas pendukung lain seperti perpustakaan, ruang komputer, dan sarana olahraga. Di sisi lain, banyak madrasah swasta yang masih menggunakan ruang kelas darurat, minim fasilitas, bahkan ada yang menggunakan rumah pribadi sebagai ruang belajar.

Kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di madrasah. Program rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas baru yang digulirkan oleh pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sering kali lebih memprioritaskan sekolah umum. Sementara madrasah swasta harus mengandalkan dana swadaya atau donasi dari masyarakat.

Kesenjangan ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran. Anak-anak yang belajar di lingkungan dengan fasilitas minim cenderung mengalami hambatan dalam mengakses informasi dan pengalaman belajar yang optimal. Ini juga berdampak pada motivasi belajar dan kenyamanan siswa selama di sekolah.

Salah satu aspek paling mencolok dari disparitas pendidikan ini adalah kesejahteraan guru, terutama guru madrasah swasta. Banyak dari mereka yang mengabdikan diri dengan gaji yang jauh dari layak, bahkan di bawah upah minimum. Tidak sedikit guru madrasah swasta yang hanya menerima gaji Rp. 150.000 per bulan jumlah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar bahkan untuk ongkos saja tidak mencukupi.

Situasi ini sangat kontras dengan kondisi guru PNS di sekolah negeri yang mendapatkan gaji pokok, tunjangan kinerja, dan berbagai insentif lainnya. Guru madrasah swasta, selain gaji kecil, juga sering kali tidak mendapatkan jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mereka mengajar dengan semangat dan dedikasi tinggi, namun tanpa jaminan kesejahteraan dari negara.

Upaya untuk memperbaiki kondisi ini memang ada, seperti program sertifikasi guru yang memberikan tunjangan profesi. Namun, akses terhadap program ini masih terbatas dan tidak merata, terutama bagi guru madrasah swasta yang status kelembagaannya tidak sepenuhnya diakui dalam sistem Kemendikdasmen maupun Kemenag.

Madrasah, terutama yang dikelola secara swasta, sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Namun, daya dukung dari pemerintah masih sangat terbatas. Bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah sering kali lebih kecil dibandingkan dengan sekolah umum. Selain itu, pencairannya pun tidak selalu tepat waktu, yang menghambat operasional sekolah.

Kelemahan dalam manajemen dan koordinasi antara lembaga terkait juga menambah permasalahan. Banyak madrasah swasta yang tidak memiliki akses langsung kepada sumber daya yang seharusnya tersedia bagi lembaga pendidikan. Ini termasuk akses ke pelatihan, pengembangan kurikulum, maupun program digitalisasi pendidikan.

Padahal, madrasah memiliki potensi besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Dengan kombinasi antara pendidikan umum dan keagamaan, madrasah bisa menjadi model pendidikan yang holistik jika mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan dari pemerintah:

Kesatu, Peningkatan Anggaran Pendidikan untuk Madrasah.

Pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk madrasah, baik negeri maupun swasta, agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan infrastruktur.

Kedua, Kesetaraan Akses Pelatihan bagi Guru.

Guru di madrasah harus mendapatkan akses yang setara terhadap pelatihan dan pengembangan profesional.

Ketiga, Standarisasi Kesejahteraan Guru.

Harus ada regulasi yang menjamin kesejahteraan minimal bagi semua guru, termasuk guru madrasah swasta.

Keempat, integrasi Sistem Pendidikan.

Perlu ada koordinasi lebih baik antara Kemendikdasmen dan Kemenag untuk mengintegrasikan kebijakan dan program pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih dan disparitas.

Kelima, Penguatan Lembaga Pengawas dan Evaluasi.

Pemerintah harus memiliki mekanisme evaluasi yang transparan dan objektif terhadap kondisi pendidikan di bawah kedua kementerian.

Selanjutnya, Disparitas pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan Kemenag merupakan tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan di Indonesia. Tanpa intervensi serius dan komprehensif, ketimpangan ini akan terus berlanjut dan menciptakan jurang sosial yang semakin lebar. Sudah saatnya pemerintah memperlakukan semua lembaga pendidikan secara adil dan proporsional, termasuk madrasah swasta, demi masa depan generasi bangsa yang lebih cerah dan merata.

Oleh : Nasrullah, S.IP (Ketua Departemen Pendidikan Dasar dan Informal Pengurus Besar Mathla’ul Anwar)

Menjelang Pelantikan Pengurus Pendekar Darah Garuda Sowan Ke Kesultanan Banten

Menjelang Pelantikan Pengurus Pendekar Darah Garuda Sowan Ke Kesultanan Banten

By Admin On Mei 01, 2025

 

SERANG, JinNewsOne.Com – Dalam upaya memperkuat jalinan budaya, adat, dan persaudaraan, serta mempersiapkan pelantikan resmi organisasi, rombongan Pendekar Darah Garuda melakukan sowan ke Kesultanan Banten.

Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PDG (Sudiyono), didampingi Penasehat Bapak Sukarno dan Sekretaris Jenderal Lastriyanto, serta Panglima Kang Edo.

Rombongan diterima secara resmi oleh Sultan Banten, Yang Mulia Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni, di Keraton Kesultanan Banten yang penuh kharisma.

Kunjungan PDG ini bukanlah sekadar silaturahmi biasa, melainkan membawa misi penting: membicarakan rencana besar tentang pelantikan PDG di bawah restu dan pengayoman adat Kesultanan Banten.

Dengan latar belakang nilai perjuangan, budaya, dan pengabdian terhadap bangsa dan negara, Pendekar Darah Garuda bertekad menjalani prosesi pelantikan yang sakral, berakar pada tradisi luhur Nusantara.

Acara dimulai dengan penyambutan hangat dari Sultan Hendra Bambang Wisanggeni. Dalam sambutannya, Sultan menyampaikan rasa hormat dan dukungan atas inisiatif luhur Pendekar Darah Garuda.

Beliau menegaskan pentingnya menjaga adat istiadat dan budaya leluhur dalam setiap langkah perjuangan, terutama di tengah derasnya arus modernisasi. Sultan menyatakan siap memberikan dukungan penuh agar pelantikan dapat berjalan dalam suasana penuh khidmat dan bermartabat,” Ucapnya, Selasa 29/04/25.

Di tempat yang sama Ketua Sudiyono, mewakili seluruh rombongan, menyampaikan tujuan sowan tersebut. Ia menekankan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum sakral untuk meneguhkan komitmen organisasi dalam membela nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan persatuan bangsa,” Ucap ketua PDG.

Ketua PDG Menambahkan “Kami ingin pelantikan ini berada dalam naungan restu leluhur, agar langkah perjuangan kami mendapat berkah dan kekuatan lahir batin,” Harapnya.

Senada dengan Penasehat Bapak Sukarno juga memberikan pandangan, menekankan pentingnya warisan nilai-nilai perjuangan dalam membangun karakter bangsa. Ia berharap agar Pendekar Darah Garuda menjadi garda depan dalam menjaga kehormatan, keadilan sosial, dan persatuan nasional, dengan tetap mengakar pada budaya luhur Nusantara,” Tandasnya.

Sambung, sekretaris Jenderal Lastriyanto menyampaikan teknis rencana pelantikan yang akan melibatkan prosesi adat, pembacaan ikrar setia kepada tanah air, serta penyematan simbol kehormatan oleh Sultan Banten,” Urainya.

Sambung Panglima kang Edo menambahkan bahwa pendekar-pendekar yang akan dilantik telah melalui proses panjang pembinaan mental, spiritual, dan kebangsaan,” Ujarnya.

Beberapa rangkain acara sudah di ungkapkan kepada kesultanan Banten, Sowan ini pun diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari Pendekar Darah Garuda kepada Sultan sebagai tanda hormat dan Sebagai balasan, Sultan menyerahkan selendang adat sebagai lambang restu dan perlindungan.

Dengan penuh rasa syukur dan harap, kedua pihak bersepakat untuk segera menetapkan tanggal pelantikan, menjadikan momen ini sebagai tonggak sejarah baru dalam perjalanan Pendekar Darah Garuda, di bawah cahaya warisan budaya Kesultanan Banten.

(Suprani IWO-I Kabser)

Busuknya Birokrasi Pendidikan: Kabid GTK Disdik Cianjur Diduga Tagih Uang Jabatan

Busuknya Birokrasi Pendidikan: Kabid GTK Disdik Cianjur Diduga Tagih Uang Jabatan

By Admin On Mei 01, 2025

Cianjur, JinNewsOne.Com – Dunia pendidikan di Kabupaten Cianjur kembali tercoreng dengan mencuatnya dugaan praktik jual beli jabatan menjelang rotasi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK), Wawan Setiawan, S.H., M.I.Pol, diduga meminta uang sebesar Rp15 juta hingga Rp25 juta kepada para Koordinator Wilayah (Kordik) demi mengamankan posisi mereka. Dugaan ini mencuat pada Kamis (1/5/2025).

Sedikitnya 16 Kordik disebut menjadi korban dalam praktik yang dinilai mencederai integritas birokrasi dan semangat meritokrasi tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan, permintaan uang dilakukan secara sistematis dengan janji agar para pejabat tetap menjabat atau bahkan dipromosikan dalam rotasi mendatang.

“Ini jelas mencoreng dunia pendidikan. Bagaimana mutu bisa dijaga jika jabatan dibeli, bukan berdasarkan kompetensi?” ungkap salah satu sumber internal Disdik yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Desakan publik pun menguat, mendesak Bupati Cianjur dan Inspektorat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Jika terbukti, tindakan ini tidak hanya melanggar etika birokrasi, tetapi juga berpotensi masuk dalam ranah pidana korupsi dan gratifikasi.

Kepala Biro Kabarindo Jawa Barat, Dadang Kadarullah, menegaskan, “Dugaan ini sangat serius. Kami minta aparat penegak hukum bergerak cepat. Jangan biarkan dunia pendidikan menjadi ladang transaksi kotor oleh oknum pejabat.”

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdik Cianjur belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, sorotan tajam dari masyarakat terus bergulir, menuntut transparansi dan penegakan hukum atas dugaan praktik kotor dalam rotasi jabatan di lingkungan Disdik Cianjur.

(*/red)

Provinsi Banten Kembali Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut

Provinsi Banten Kembali Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut

By Admin On April 30, 2025

 

SERANG, JinNewsOne.Com - Provinsi Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2024. Penyerahan LHP BPK RI ini dilangsungkan pada Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Rabu (30/04).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim, turut hadir anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten dan jajaran anggota DPRD Provinsi Banten.

Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan bahwa, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini dipertahankan untuk kesembilan kalinya oleh Pemerintah Provinsi Banten. Capaian Opini WTP ini menandai keberhasilan dan diharapkan dapat menjadi motivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

“BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk LKPD Banten 2024, ini adalah opini dalam kata yang paling tinggi. Ini hendaknya memotivasi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” jelas Bobby.

Sejalan dengan itu Ketua DPRD Provinsi Banten H. Fahmi Hakim mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Banten atas diraihnya opini WTP ke-9 kali. Dengan opini ini merupakan bentuk nyata atas kerja sama dan kerja keras semua pihak antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Banten, oleh karena itu hal ini diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian serta pengawasan internal Pemerintah Provinsi Banten demi terwujudnya Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah.

Fahmi Hakim juga memberikan apresiasi kepada BPK RI karena telah memeriksa keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 secara profesional.

“Saya mewakili pimpinan dan anggota DPRD Banten mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Banten atas diraihnya opini WTP ke-9 kali. Ini merupakan bentuk nyata atas kerja sama dan kerja keras semua pihak antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada BPK RI karena telah memeriksa keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 secara profesional,” ungkap Fahmi.(ADV)