Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Tradisi Berkah Ramadan, Kabarindo Jabar Kembali Gelar Bagi-Bagi Takjil

By On Maret 28, 2025



Cianjur, JinNewsOne.Com – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Kabarindo Grup Biro Jawa Barat kembali menggelar aksi sosial berupa pembagian takjil bagi masyarakat dan pengendara yang melintas. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat dan mendapat sambutan antusias dari warga, Jum’at (28/3/2025).

Sebanyak 200 paket takjil yang disiapkan oleh tim panitia habis dalam sekejap. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, menunjukkan betapa besar manfaat dari kegiatan sosial ini.

Dadang Kadarullah S.H, selaku Ketua Kabiro Kabarindo Jabar, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan serta respons positif dari masyarakat.

“Kami sangat bersyukur atas antusiasme masyarakat yang begitu tinggi. Semoga kegiatan ini bisa terus memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi yang lainnya,” ujar Dadang.

Tidak hanya bermanfaat bagi pengendara yang melintas, aksi sosial ini juga dirasakan dampaknya oleh para pedagang kecil di sekitar lokasi kegiatan. Salah satu pedagang yang menerima takjil mengungkapkan rasa terima kasihnya.

“Jujur, saya pribadi sangat merasa terbantu dengan kegiatan bagi-bagi takjil ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi yang lainnya,” tuturnya.

Dengan semangat kebersamaan, kegiatan sosial seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi tradisi tahunan di bulan Ramadan, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

(*/red)

PT. Kabarindo Multimedia Biro Jawa Barat Gelar Aksi Berbagi Takjil, Didukung Anggota DPRD

By On Maret 27, 2025

 

Dadang Kadarulloh Selaku Kabiro Jabar Serta H. Asep Deni Mulyadi anggota DPRD KOMISI 3 KABUPATEN CIANJUR

Cianjur, JinNewsOne.Com – PT. Kabarindo Multimedia Biro Jawa Barat menggelar aksi sosial berbagi takjil bagi masyarakat sekitar dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Kabiro Jawa Barat, Dadang Kadarullah, dan mendapat dukungan penuh dari H. Asep Deni Mulyadi alias Deni Endun, Anggota DPRD Komisi 3 Kabupaten Cianjur.

Aksi berbagi takjil ini disambut antusias oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan ini bertujuan untuk menebar kebaikan dan mempererat tali silaturahmi antar sesama.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi lebih banyak orang untuk berbagi,” ujar Dadang Kadarullah.



H. Asep Deni Mulyadi yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif PT. Kabarindo Multimedia.

“Kegiatan seperti ini sangat positif dan patut didukung. Berbagi dengan sesama di bulan Ramadan adalah bentuk kepedulian sosial yang harus terus dilakukan,” ujarnya.

Selain berbagi takjil, PT. Kabarindo Multimedia juga berencana mengadakan berbagai kegiatan sosial lainnya, seperti santunan untuk anak yatim dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat semakin memperluas manfaat dari kegiatan sosial ini.

Dengan adanya aksi berbagi ini, diharapkan semakin banyak perusahaan dan komunitas yang tergerak untuk turut serta dalam kegiatan sosial, sehingga semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama semakin kuat di tengah masyarakat.


(*/red)

DPRD Banten Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPj Gubernur TA 2024

By On Maret 26, 2025


SERANG, JinNewsOne.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Rabu, 26 Maret 2025.

Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo.

Turut hadir pula Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Dimyati Natakusuma berserta unsur Forkopimda lainnya.

Agenda rapat kali ini, yaitu Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024, dan Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024.

Budi Prajogo mengungkapkan, Gubernur Banten agar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara itu, Wagub Banten, Dimyati Natakusuma menyampaikan, LKPj Gubernur Banten Tahun 2024 yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan yang di dalamnya mengandung unsur akuntabilitas atas pengerahan sumber daya meliputi seluruh kekuasaan, hak dan kewajiban oleh Provinsi Banten.

“LKPj Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kemudian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah tahun 2023/2026 dengan telah ditetapkan lima prioritas pembangunan daerah, yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM, meningkatkan pengeloaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu,” tuturnya.

Pencapaian atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 merupakan hasil kinerja bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak lepas dari sinergitas antara pemerintah dunia usaha serta peran seluruh masyarakat di Provinsi Banten.

Kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Pansus I Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024 dibacakan oleh Kepala Bagian Persidangan, Aspirasi, dan Humas Subhan Setiabudi dengan penetapan Ketua Pansus I H. M. Faizal, Wakil Ketua Pansus I Rifki Hermansyah, dan Sekretaris Pansus I Muhlis SH. (Adv)

Jelang Idulfitri, Pesantren Al-Faltami Baros Pererat Silaturahmi dan Jaga Kamtibmas Banten

By On Maret 26, 2025



Serang, JinNewsOne.Com – Pondok Pesantren Al-Faltami Baros, Kabupaten Serang, menggelar acara buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada 100 fakir miskin yang berada di sekitar lingkungan pesantren. Acara ini menjadi bagian dari silaturahmi serta doa bersama menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H, dengan mengusung tema “Sucikan Hati, Sucikan Diri Bersama Menjaga Aman Kamtibmas di Provinsi Banten.”

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat serta jajaran Polsek Baros, termasuk pimpinan dan pengasuh pondok pesantren dari wilayah sekitarnya. Beberapa tokoh yang turut hadir dalam acara ini di antaranya adalah KH. Turmudi, KH. Ujang Jarkasih, Ustadz Wardi, H. Bebed, Bapak Fahruroji, serta sejumlah ulama lainnya seperti Ustadz Mansur, Ustadz Nasir, Ustadz Yana, Ustadz Rohim, dan Ustadz Anis.

Dalam kesempatan tersebut, H. Mustofa, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falamani Nyomplong Baros, menyampaikan pesan penting kepada seluruh masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Provinsi Banten. Ia menekankan pentingnya peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan suasana yang kondusif menjelang Idulfitri.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Banten untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menjaga kerukunan, dan menciptakan keamanan, terutama di momentum menjelang Idulfitri ini. Mari kita pererat silaturahmi dan bekerja sama demi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis,” ujar H. Mustofa dalam sambutannya, Rabu (26 Maret 2025).

Ia juga berharap agar masyarakat Banten yang berada di bawah pengayoman Polda Banten tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Menurutnya, kesejahteraan dan kedamaian dapat terwujud jika seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan mereka masing-masing.

Acara buka puasa bersama ini berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Selain menikmati hidangan berbuka, para peserta juga melaksanakan doa bersama demi keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat Banten. Pemberian santunan kepada fakir miskin pun menjadi momen haru, di mana bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban mereka menjelang Hari Raya Idulfitri.

(*)

Mantan PJ Desa Koroncong Rampungkan Proyek Jalan Cor Beton

By On Maret 25, 2025

 


Pandeglang, JinNewsOne.Com - Pembangunan yang didanai Dana Desa 2024 di Desa Koroncong, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, mulai dilaksanakan. Beberapa proyek yang tengah direalisasikan antara lain pembangunan jalan cor beton dan sarana air bersih (SAB). Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 27 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah disalurkan.

Saat ditemui di kediamannya pada 25 Maret 2025, Muhadi menjelaskan bahwa progres pembangunan jalan cor beton di Kampung Koroncong telah mencapai 50%. “Nanti malam akan dilanjutkan, mudah-mudahan bisa segera rampung,” ujarnya.

Selain proyek jalan, pembangunan sarana air bersih juga sudah berjalan. Muhadi menegaskan bahwa BLT untuk 27 KPM telah disalurkan sesuai ketentuan.

Terkait penggunaan Dana Desa 2024, Muhadi menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan segala persoalan. “Saya bertanggung jawab penuh atas keterlambatan pembangunan yang terjadi saat Pejabat Kepala Desa dijabat oleh istri saya. Saya berharap proses pertanggungjawaban ini berjalan lancar hingga tuntas, agar tidak ada masalah yang tersisa,” pungkasnya.

(Ucu)

PKBM Al Fathonah Diduga Manipulasi Data Siswa, Diduga Uang BOP Masuk Kantong Pribadi

By On Maret 25, 2025

 


Cianjur, JinNewsOne.Com - PKBM Al Fathonah, yang berlokasi di Kampung Bojongkoneng, Cikaroya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Lembaga ini diduga memanipulasi data jumlah siswa demi meraup keuntungan pribadi, memunculkan indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025), Kepala Sekolah PKBM Al Fathonah, Saeful Bahri, enggan memberikan rincian jumlah siswa dan fasilitas pendidikan. Ia hanya menyebut bahwa kegiatan belajar mengajar tidak sepenuhnya dilakukan di lokasi PKBM karena berbagi tempat dengan rumah pribadinya.

“Berhubung jumlah siswanya kurang lebih seratus, jadi kegiatannya tidak cukup kalau di situ, karena gabung dengan tempat tinggal,” ujarnya.

Namun, data Dapodik pusat mencatat jumlah siswa yang terdaftar mencapai 292 orang dengan enam ruangan. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa kegiatan belajar berlangsung di Madrasah Ibtidaiyah (MI) setempat, bukan di fasilitas PKBM sendiri.

Dugaan penyimpangan semakin kuat karena jumlah siswa yang dilaporkan berpengaruh langsung terhadap besaran dana BOP yang diterima PKBM. Semakin banyak siswa yang terdaftar, semakin besar dana yang dikucurkan pemerintah. Jika terbukti ada manipulasi data, maka besar kemungkinan dana tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya.

Besaran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PKBM ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Besaran dana ini biasanya diperhitungkan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar dalam sistem Dapodik.

Pada tahun-tahun sebelumnya, alokasi dana BOP untuk PKBM biasanya berkisar:

Paket A (Setara SD): Rp1.300.000 per peserta didik per tahun

Paket B (Setara SMP): Rp1.500.000 per peserta didik per tahun

Paket C (Setara SMA): Rp1.800.000 per peserta didik per tahun.

Hingga saat ini, Kabarindo Grup telah melayangkan surat resmi kepada pihak PKBM Al Fathonah untuk meminta klarifikasi, namun belum mendapat tanggapan.

Jika dugaan ini terbukti, PKBM Al Fathonah berpotensi menghadapi sanksi berat, antara lain:

Pencabutan Dana BOP – Pemerintah dapat menghentikan kucuran dana bantuan operasional pendidikan.

Penutupan Lembaga – PKBM bisa dicabut izinnya jika terbukti tidak memenuhi standar dan terlibat dalam praktik curang.

Sanksi Pidana – Jika terdapat unsur penipuan atau korupsi, pihak terkait dapat dijerat sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta regulasi lainnya.

Sanksi Administratif – Teguran keras, pengembalian dana yang disalahgunakan, hingga pencopotan kepala sekolah atau pengelola lembaga.

Minimnya pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Cianjur turut menjadi sorotan dalam kasus ini. Diharapkan pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas guna memastikan transparansi dan kualitas pendidikan di PKBM Al Fathonah serta mencegah praktik serupa di lembaga pendidikan lainnya.

(*/red)

PKBM Asyura Diduga Tidak Miliki Bangunan Sendiri, Beroperasi di SMK Setempat

By On Maret 25, 2025



Cianjur, JinNewsOne.Com – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Cianjur semakin terang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah PKBM Asyura, yang berlokasi di Kampung Kadupungur, Cisarandi, Kecamatan Warungkondang, Selasa (25/3/2025).

Berdasarkan hasil Pantauan dan investigasi tim Kabarindo Grup, PKBM ini tidak memiliki bangunan sendiri dan diduga hanya menumpang di sebuah SMK setempat.

Lebih dari itu, terdapat indikasi kuat manipulasi jumlah siswa dalam laporan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna memperoleh dana bantuan pendidikan yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik sebenarnya.

Indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) semakin mencuat, memperkuat dugaan bahwa praktik ini dilakukan untuk kepentingan pribadi, bukan demi peningkatan mutu pendidikan.

“Iya benar, memang sekolahnya bareng sama sekolah ini,” ungkap seorang guru SMK yang enggan disebutkan namanya.

Jika dugaan ini terbukti, pengelola PKBM Asyura bisa dijerat dengan sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin operasional, pengembalian dana bantuan yang diterima secara tidak sah, hingga proses hukum bagi pihak yang terlibat dalam penyimpangan ini.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak PKBM Asyura dan Dinas Pendidikan Cianjur masih bungkam.

Jika tidak ada respons atau tindakan tegas dari pihak terkait, Kabarindo Grup akan membawa kasus ini ke otoritas berwenang untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap PKBM tersebut.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Cianjur.

Jika tidak segera ditindak, bukan tidak mungkin praktik serupa terjadi di PKBM lain, merugikan siswa yang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas dan transparan.

(*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *