Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Bus ALS Diduga Jadi 'Kendaraan Hantu', Angkut Motor Bodong Lolos dari Bakauheni?

By On Oktober 12, 2025

 


Lampung – Jinnewsone@gmail.com – Skandal memalukan mengguncang Pelabuhan Bakauheni! Bus antarprovinsi ALS (Antar Lintas Sumatera) diduga kuat menjadi sarana transportasi ilegal untuk mengangkut motor-motor bodong tanpa surat resmi. Informasi dari sumber terpercaya menyebutkan, sejumlah kendaraan roda dua (R2) yang diangkut bus tersebut tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

 

"Ini bukan pertama kalinya. Sudah lama praktik ini berjalan mulus, melibatkan oknum-oknum yang punya kepentingan di pelabuhan," ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.

 

Upaya konfirmasi kepada Komandan Regu Polisi Militer (Dansubdenpom II/3-2 Lampung Selatan Letda CPM Bagus Setiawan ) Bakauheni melalui pesan WhatsApp justru menimbulkan kejanggalan. Awalnya, Letda CPM Bagus Setiawan mengklaim kasus tersebut sudah ditangani PJR. Namun, beberapa menit kemudian, keterangannya berubah drastis. Ia menyatakan STNK motor-motor tersebut lengkap dan kasusnya sudah dilimpahkan ke PJR Tol Lampung.

 

"Ada apa dengan perubahan keterangan yang begitu cepat? Apakah ada upaya untuk menutupi sesuatu?" tanya seorang pengamat transportasi yang dihubungi terpisah.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak PJR Lampung belum memberikan keterangan resmi. Publik menuntut transparansi dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

 

Jika terbukti benar, skandal ini bukan hanya mencoreng nama baik Pelabuhan Bakauheni, tetapi juga membuktikan lemahnya pengawasan dan rentannya praktik korupsi di sektor transportasi. Aparat penegak hukum harus segera bertindak, membongkar jaringan mafia yang terlibat, dan menyeret para pelaku ke pengadilan. Jangan biarkan Pelabuhan Bakauheni menjadi 'pintu gerbang' bagi kejahatan!


Red*

Aliansi Peduli Banten Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran Sampah di Padarincang, Desak Investigasi APH

By On Oktober 11, 2025


SERANG, Jinnewsone@gmail.com|– Aliansi Peduli Banten (APB) menyoroti dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran sampah di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, untuk tahun anggaran 2024-2025. Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait indikasi korupsi dan penyelewengan dana yang berpotensi merugikan keuangan negara.

 

APB menyoroti beberapa pos anggaran yang dinilai mencurigakan, termasuk pengadaan minyak pelumas, ban dump truck, serta biaya sewa lahan penampungan sampah. Menurut mereka, terdapat ketidaksesuaian antara laporan pembelanjaan dengan fakta di lapangan.

 

"Kami menduga ada indikasi praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga merugikan negara," ujar Iwan Setiawan, Ketua Umum Aliansi Peduli Banten. Ia menambahkan bahwa pihaknya memiliki data dan dokumentasi yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara laporan dan realita di lapangan.

 

Kecurigaan APB semakin meningkat setelah surat klarifikasi yang mereka kirimkan kepada Camat Padarincang belum mendapatkan tanggapan. Hal ini mendorong media untuk melakukan penelusuran langsung ke Kantor Kecamatan Padarincang pada Jumat, 10 Oktober 2025.

 

Petugas pelayanan membenarkan bahwa surat dari APB telah diterima dan berada di ruangan Camat sejak seminggu lalu. Namun, hingga saat ini, belum ada jawaban resmi dari pihak kecamatan terkait surat tersebut.

 

Camat Padarincang, Agus Saefudin, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima dan membaca surat dari APB. "Surat sudah saya terima dan baca, namun untuk jawaban akan disampaikan oleh bagian yang berwenang," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kominfo terkait surat klarifikasi tersebut dan berjanji akan segera memberikan jawaban


Menanggapi lambatnya respons dan dugaan penyimpangan yang kuat, Iwan Setiawan dari APB mendesak APH dan Kejaksaan Negeri Serang untuk segera membentuk tim pemeriksa. "Kami mendesak APH dan Kejaksaan Negeri Serang untuk segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan keuangan negara yang terindikasi kuat dilakukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ini jelas merupakan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegasnya.

 

APB berharap agar investigasi menyeluruh dapat segera dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan penyelewengan anggaran pengelolaan sampah di Kecamatan Padarincang, serta menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke ranah hukum.


Red*

Pj Kades Rancaseneng Beri Peringatan Keras: Sekdes Terancam Sanksi Akibat Dugaan Rangkap Jabatan dan Absensi

By On Oktober 10, 2025


Pandeglang – Jinnewsone@gmail.com|Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, akhirnya buka suara terkait isu rangkap jabatan dan minimnya kehadiran Sekretaris Desa (Sekdes) yang menjadi perbincangan. Ditemui di kantornya hari ini, Pj Kades mengonfirmasi adanya masalah kinerja yang melibatkan Sekdes.

 

"Memang betul, kinerja Sekdes kami belum optimal, terutama dalam hal kehadiran di kantor, karena kesibukannya di luar," ungkap Pj Kades. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah memberikan teguran, baik lisan maupun tertulis, mengingat krusialnya peran Sekdes dalam melayani masyarakat Desa Rancaseneng.

 

"Sudah ada sedikit perbaikan, alhamdulillah. Namun, saya menduga Sekdes masih aktif sebagai operator di beberapa desa lain di Kecamatan Cikeusik," lanjutnya, menyiratkan kekhawatiran akan fokus kerja Sekdes.

 

Pj Kades juga mempertanyakan sistem yang membuat desa lain masih mengandalkan satu operator eksternal. "Ini seharusnya menjadi ranah kecamatan. Saya sebagai Pj Kades Rancaseneng berharap setiap desa dapat mengelola data dan informasinya sendiri, tidak bergantung pada pihak lain," tegasnya, menekankan pentingnya kemandirian desa.


Menyikapi dugaan ketidakdisiplinan Sekdes, Pj Kades menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai regulasi. "Jika perilaku Sekdes yang jarang masuk kantor ini berlanjut, saya akan bertindak sesuai aturan, termasuk mengeluarkan Surat Peringatan (SP) dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya, menunjukkan komitmen untuk menegakkan disiplin.

 

 Red*

 


Bupati Pandeglang Jangan Tutup Mata ! Aliansi Peduli Banten Selatan Desak Sangsi Tegas Untuk Sekdes Rancaseneng Rangkap Jabatan

By On Oktober 08, 2025

 


PANDEGLANG-Jinnewsone@gmail.com|Ramainya pemberitaan mengenai Sekretaris Desa (Sekdes) Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang diduga jarang masuk kerja karena rangkap jabatan, mendapat tanggapan serius dari Koordinator Presidium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten Selatan, Adi Suardi Yulyana. Ia menyayangkan kinerja Sekdes Rancaseneng, Wawan, yang dinilai kurang optimal dalam melayani masyarakat karena kesibukan pribadi. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 8 Oktober 2025.

 

Adi Suardi Yulyana berharap aparat terkait dapat mengevaluasi kinerja Sekdes tersebut. Banyak warga yang mempertanyakan keberadaan Sekdes ketika ada keperluan di kantor desa. Pihaknya juga akan menyurati pihak-pihak terkait agar memanggil atau menegur Sekdes Wawan, serta meminta yang bersangkutan untuk memilih salah satu pekerjaan.

 

Menyoroti hal ini, Adi Suardi Yulyana menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perangkat desa memiliki tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat serta dilarang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, dugaan rangkap jabatan yang menyebabkan kelalaian tugas Sekdes Wawan perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwenang sebagai bentuk penegakan aturan.

 

Warga sekitar juga membenarkan bahwa Sekdes Rancaseneng jarang berada di kantor karena sibuk mengurus proposal pengajuan desa lain. Aliansi Peduli Banten mendesak pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi kinerja Sekdes Rancaseneng. Bupati Pandeglang diharapkan tidak menutup mata terhadap permasalahan ini dan segera mengambil tindakan demi pelayanan publik yang optimal di Desa Rancaseneng.


Red*

Sorotan Tambang Pasir di Cilegon, Aliansi Peduli Banten Minta Polda Banten Bertindak

By On September 20, 2025

 

Cilegon, Banten - Jinnewsone@gmail.com |Aliansi Peduli Banten (APB) baru-baru ini melayangkan permintaan kepada Kapolri, melalui Polda Banten, untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap perizinan tambang pasir yang beroperasi di Kota Cilegon. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dampak negatif yang dirasakan masyarakat dan kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.

 

Aktivitas penambangan pasir di Cilegon telah menjadi perhatian serius. Dampak seperti polusi debu yang mengganggu kesehatan, kerusakan ekosistem, dan perubahan lanskap menjadi alasan utama mengapa APB mendesak tindakan tegas dari pihak berwenang.

 

Pada tanggal 19 September 2025, tim dari Aliansi Peduli Banten melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang pasir di wilayah hukum Cilegon. Iwan Setiawan, selaku Ketua Umum APB, bersama dengan Ketua Harian Bahrudin, menyampaikan bahwa kedatangan mereka didorong oleh banyaknya keluhan warga terkait dampak negatif debu tambang.

 

"Kami datang ke sini karena laporan warga yang resah dengan debu tambang. Selain itu, ada ancaman longsor yang sangat dekat dengan pemukiman warga," ujar Iwan. Sayangnya, kunjungan mereka tidak disambut baik oleh pihak pengelola tambang, yang melarang mereka untuk melihat langsung proses penambangan.

 

Warga sekitar lokasi tambang juga mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada media. Selain masalah debu yang mengotori lingkungan dan mengganggu pernapasan, mereka juga khawatir akan potensi longsor yang bisa terjadi kapan saja. "Jarak rumah kami dengan lokasi galian sangat dekat, bahkan kurang dari setengah meter. Kami juga tidak pernah diberi tahu soal izin lingkungan atau rencana pembangunan tambang ini," keluh seorang warga.

 

Atas dasar temuan dan keluhan tersebut, Aliansi Peduli Banten mendesak Kapolri dan Kapolda Banten untuk segera mengevaluasi izin tambang pasir di Cilegon. Mereka juga menyoroti dugaan adanya praktik perluasan lahan tambang yang tidak sesuai prosedur. APB berharap agar tindakan cepat dapat diambil untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk aktivitas penambangan yang tidak bertanggung jawab.

Red*

Mantan Kadis PUPR Belitar Jadi Tersangka Korupsi Proyek Dam Bentak Kerugian Negara Rp.5,1 M

By On September 19, 2025



Blitar, Jinnewsone@gmail.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan proyek Dam Kali Bentak Tahun Anggaran 2023.

DC Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 18 September 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar, Dr. Zulkarnaen dalam siaran persnya menjelaskan, bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat terkait peran DC dalam proyek yang merugikan keuangan negara hingga Rp.5,1 miliar.

“DC diduga gagal membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek Dam Kali Bentak Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil penyidikan dan fakta persidangan dari tersngka sebelumnya, proyek ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.5.112.489.814,72,” ujar Zulkarnaen.

DC langsung memenuhi panggilan penyidik dan diperiksa sebagai tersangka selama 7 jam, sejak pukul 11.00 WIB hingga 18.00 WIB. Setelah pemeriksaan, Kejari memutuskan untuk menahan DC di Lapas Kelas II B Blitar selama 20 hari ke depan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-09/M.5.48/Fd.2/09/2025.



Zulkarnaen yang didampingi Kasi Pidsus Gede Willy Pramana dan Kasi Intelijen Diyan Kurniawan menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari pengembangan penyidikan.

“Pemeriksaan dan penahanan tersangka DC merupakan tindak lanjut dari pengembangan penyidikan yang sebelumnya telah menetapkan lima orang tersangka lain. Semua proses ini kami lakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Kejari Blitar telah menetapkan lima tersangka dalam kasus yang sama. Mereka saat ini tengah menjalani proses persidangan, yakni:

MID, admin CV Cipta Graha Pratama yang mengelola aliran uang proyek.

HS, Sekretaris Dinas PUPR sekaligus PPK dan KPA.

HB alias BS, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR sekaligus PPTK.

MM, anggota Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) Kabupaten Blitar.

Zulkarnaen memastikan bahwa Kejari Blitar akan terus menindaklanjuti perkara ini hingga tuntas.

“Kami berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara, akan kami proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dengan ditetapkannya DC sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam kasus korupsi proyek Dam Kali Bentak kini menjadi enam orang.


Petrus *

Ali Bustami Korban Dugaan Pencurian Minta Polsek Jawilan Tahan Semua Terduga Pelaku

By On September 16, 2025

 

Jawilan, Serang - Jinnewsone@gmail.com|Ali Bustami, warga Kp. Pondok RT 13 RW 04 Desa Pasir Gintung, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, menjadi korban dugaan pencurian pada hari Sabtu, 13 September 2025, sekitar pukul 15:00 WIB. Aksi pencurian ini diduga dilakukan oleh lima orang tak dikenal.

 

Menurut keterangan korban, para pelaku masuk ke rumah dengan cara merusak gembok pagar menggunakan kunci palsu, kemudian membuka gembok teralis pintu depan. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong. Para pelaku kemudian mengangkut sejumlah barang milik korban, termasuk satu buah sofa, satu meja rias, dan satu unit televisi.

 

Istri Ali Bustomi yang melihat kejadian tersebut langsung menghubungi suaminya. Seketika, Ali Bustomi bergegas pulang dan mendapati para pelaku sedang mengangkut barang-barangnya. Korban sempat menegur para pelaku, yang berdalih bahwa mereka disuruh oleh seseorang bernama Jaya. Namun, saat diminta menghubungi Jaya, nomor yang bersangkutan tidak aktif.

 

Menyadari bahwa dirinya menjadi korban pencurian, Ali Bustomi melaporkan kejadian ini ke Polsek Jawilan. Berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor: LP - B/19/IX/2025/SPKT POLSEK JAWILAN/POLRES SERANG/POLDA BANTEN, kasus ini secara resmi telah dilaporkan.

 

Saat awak media mencoba mengonfirmasi kasus ini ke Polsek Jawilan, Kapolsek dan Kanit Reskrim tidak удалось ditemui. Upaya menghubungi Kanit Reskrim juga tidak membuahkan hasil hingga berita ini ditayangkan. Salah satu anggota Polsek Jawilan memberikan informasi bahwa Kanit Reskrim sedang menitipkan tahanan ke Polres Serang dan membawa satu orang tahanan. Namun, anggota tersebut tidak dapat memberikan keterangan mengenai keberadaan empat terduga pelaku lainnya.

 

Ali Bustomi berharap agar pihak Polsek Jawilan segera melakukan penahanan terhadap kelima terduga pelaku. Ia juga berharap agar Kapolda Banten, Propam Polda Banten, dan Kapolres Serang memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini.

 

Red

Warga Desa Pudar Bergembira Pembangunan Jalan Ahirnya Terealisasi

By On September 11, 2025



Serang Jinnewsone@gmail.com|diungkap Bahrudin Selaku Kepala Desa Pudar kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang  bahwa penting nya pembangunan Infrastruktur jalan raya sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena jalan raya merupakan prasarana utama transportasi di darat yang mendukung kegiatan ekonomi dan non-ekonomi 


Dengan ada nya pembangunan jalan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar dan distribusi barang dan jasa menjadi lebih baik dan merata,sehingga berpengaruh signifikan pada pendapatan daerah semoga pembangunan jalan ini dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pudar 

Semoga pembangunan jalan ini dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pudar kami akan terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan masyarakat" pungkas Bahrudin

Setelah bertahun-tahun warga desa pudar kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Ahirnya dapat merasakan kebahagiaan dengan ada nya pembangunan jalan di beberan titik  

Dirasakan oleh Muhamad warga Pasirwaru,mengungkapkan rasa sukur bahagia atas jalan yang telah lama dinantikan " saya mewakili masyarakat menyampaikan rasa terimakasih kepada kepala Desa Pudar Bapak Bahrudin dan pemerintah yang telah melaksanakan pembangunan jalan Pasirwaru ukap nya.


Red*

Ucu Suheti Korban Perusakan di Pamarayan Menunggu Keadilan

By On September 11, 2025

Serang jinnewsone.com|Ucu Suheti, warga Babakan Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, telah melaporkan dugaan tindak pidana perusakan dan pengeroyokan terhadap barang di Polsek Pamarayan pada 12 April 2025 dengan nomor laporan LABTU/33/IV/2025/SPKT/POLSEK PAMARAYAN/POLRES SERANG. Namun, sampai saat ini, belum ada kepastian keadilan yang diterima


Saat diwawan cara awak Media Ucu Suheti ( 11 September 2025 ) menyampaikan benar saya sudah menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan kepada Bapak Kapolda untuk Memohon Perlindungan hukum dan keadilan,saya hawatir bahwa perkara ini akan terus berlarut-larut dan tidak ada kepastian Hukum dan tidak ada keadilan yang diberikan kepada saya sebagai korban 


Untuk itu saya mohon kepada Bapak Kapolda Banten untuk dapat memerintahkan pihak Polsek Pamarayan untuk segera menindaklanjuti perkara ini dan memberikan keadilan hukum kepada saya,dan saya memohon sikap tegas pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan kepada terduga pelaku


Dalam surat yang saya sampaikan kepada bapak Kapolda banten sy juga melampirkan Bukti-Bukrti diantara nya Dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan  dengan nomor laporan LABTU/33/IV/2025/SPKT/POLSEK PAMARAYAN/POLRES SERANG Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Dengan Nomor : B/21/IV/2025/Sektor pada Tanggal 12 April 2025 serta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Dengan Nomor : B/08/VIII/2025 Sektor pada tanggal 07 agustus 2025 dan saya pun melampirkan dokumentasi Foto diwaktu Kejadian ungkap nya.

Saat dikonfirmas salah satu pihak Penyidik Polsek Pamarayan melalui  saluran Tlp ( 11 September 2025 ) mengungkapkan bahwa pada hari kamis pihak nya akan melakukan Gelar di Polres Serang mohon maaf karna kemarin banyak kegiatan penanaman jagung ungkap nya 



Red

Pohon Tumbang di Jalan Ratu Dibalau 1 Orang Tewas 1 Luka Berat

By On September 02, 2025

 


Lampung jinnewsone@gmail.com|Dua pengendara melintas di Jl. Ratu dibalau kec. Tanjung seneng kota Bandar Lampung tertimpa pohon tumbang 1 diantaranya meninggal dan 1 luka mengalami luka serius , selasa 2/9/2025


Menurut keterangan saksi mata Guntur (39) warga sekitar TKP "ia saya melihat kejadiannya saat 2 orang itu melintas tertimpa pohon yang sudah lama tersambar petir pohon tersebut sudah lapuk dan ia pernah meminta untuk peremajaan, tapi belum terlaksana sampai saat ini " Katanya kepada awak media 


Kejadian itu kisaran pukul 14:30 pada saat ia mau menjemput anaknya disekolah dan evakuasi dibantu oleh warga setempat,lurah dan polsek tanjung senang "imbuh guntur


Lanjut" Babinkantibmas Meilan menerangkan

unit patroli mendatangi TKP laporan dari  warga tentang adanya pengendara Sepeda motor tertimpa pohon dijalan ratu dibalau didepan gedung pemuda Pancasila lokasi di RT 01 Lk 2 Kel way Kandis 2 orang laki laki menggunakan sepeda Motor Yamaha matick .korban tertimpa pohon tumbang pada sekira pukul 14.50 wib. korban an.bpk Ikhsan dan Bpk yuriansyah menggunakan motor Yamaha Mio BE 2346 ADU untuk korban dibawa oleh bpk Kapolsek dan piket patroli dan fungsi kerumah sakit airan wayhui.


dan bpbd sudah dihubungi sementara bhabinkantibmas dan lurah menyingkirkan patahan pohon kemudian  di singkirkan ke pinggir jalan agar Arus lalin lancar 


Hingga saat korban dilarikan kerumah sakit, dr. Siska memberikan keterangan bahwa Bpk. yuriansyah tidak dapat tertolong diduga mengalami penggupalan darah di otak dan meninggal dunia dan an Bpk. Ikhsan hanya mengalami luka serius dikepala bagian sebelah kiri dan robek daun telinga.

Ketua Aliansi Peduli Lampung IWAN SETIAWAN Turun Ke TKP di dampingi SEKJEN & OKK Kel way Kandis Hari  :  Selasa Tanggal  : 2  September 2025 Lokasi  : jalan ratu dibalau Depan gedung pemuda Pancasila  Kel way Kandis, laporan  warga nama Guntur depan tempat usaha bengkel tentang adanya pengendara Sepeda motor tertimpa pohon dijalan ratu dibalau didepan  pemuda Pancasila lokasi di RT 01 Lk 2 Kel way Kandis kecamatan Tanjung senang kota Bandar Lampung, 2 orang laki laki menggunakan Sepeda Motor Yamaha matick . korban tertimpa pohon tumbang dijalan Ratu dibalau pada hari Selasa  sekira pukul 14.50 wib.korban an.bpk Ikhsan dan Bpk yuriansyah pada saat korban melintas dijalan ratu dibalau menggunakan motor Yamaha Mio BE 2346 ADU . untuk korban dibawa oleh bpk Kapolsek dan piket patroli dan fungsi kerumah sakit airan way Hui.dan bpbd sdh dihubungi sementara bhabin dan lurah menyingkirkan patahan pohon kemudian  di singkirkan ke pinggir jalan agar Arus lalin lancar.



KETUM ALIANSI PEDULI LAMPUNG (APL) IWAN SETIAWAN di dampingi SEKJEN & OKK meninjau lokasi pohon tumbang yang terjadi pada rabu sore hari sekitar menimbulkan korban meninggal dunia 1 orang dan 1 orang luka berat. Iwan setiawan menyayangkan tumbangnya pohon tersebut akibat kelalaian DLH, APBD Tidak ada pemeliharaan  tidak ada angin tidak ada hujan pohon tumbang, ditemukan pohon mati  dan rimbun.



Korban meninggal dunia bernama BPK Yuriansyah, warga JATIMULYO  Ia meninggal saat dilarikan ke Rumah Sakit, sedangkan korban luka berat atas nama  Bapak IKHSAN Orang tua dari Almarhum bapak Yuriansyah warga  JATIMULYO 



Atas kejadian tersebut arus lalu lintas sempat terhambat dan terjadi Kemacetan beberapa saat, tidak lama kemudian normal kembali, Cetus Ketum Iwan Setiawan  DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR MELANGGAR PASAL 359 KUHP,  Adanya Kesalahan (Kealpaan) : kurang waspada, atau lalai, yang dapat menyebabkan kematian orang lain. Menyebabkan Kematian tindakan kelalaian Mengakibatkan adanya korban. Meninggalnya Orang Lain

Kematian orang lain tersebut adalah akibat dari tindakan kelalaian tidak ada pengawasan Dinas DLh kota bandar Lampung lalai.

Pemerhati Lingkungan Desak Pemerintah Tindak Tegas Pengusaha Tambang yang diduga Ilegal

By On Agustus 31, 2025


Banten -JinNewsOne.Com|Dikutip dari akun Kementrian Energi Dan Sumberdaya Mineral Sabtu, 23 Agustus 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik penambangan ilegal di tanah air. Ia menekankan bahwa penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, siapapun pihak yang terlibat kegiatan terlarang tersebut.


Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan akan menindak tegas pelaku penambangan ilegal.


"Penegakan hukum akan dilakukan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu seperti apa yang disampaikan Presiden. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan saya selaku pembantu Presiden harus melakukan hal yang sama, kalau komandan sudah bilang A, jangan ada gerakan tambahan, kita juga A," tegas Bahlil pada program wawancara ekslusif di Televisi suasta, Jakarta, Jumat (22/8) malam.


Namun sangat disayangkan marak nya Galian Tambang  ilegal  tanpa izin, yang berada di wilayah Kota cilegon dan kabupaten serang,husus nya di Lik Lebak Gebang Bagedung Kota cilegon Banten serta banyak aktifitas penambangan yang diduga ijin nya sudah tidak diperpanjang Kembali beroprasi atau beraktifitas

Galian tambang pada minggu lalu semenjak ada nya edaran serta pernyataan dari Persiden republik Indonesia sempat tidak aktif atau tutup namun saatini aktifitas Kembali berjalan bahkan aktifitas dilakukan pada malam hari


Agus, warga Bagendung, mengeluhkan aktivitas truk pengangkut pasir yang tidak menggunakan penutup muatan. Hal ini menyebabkan debu beterbangan dan membuat jalan menjadi kotor dan becek. Agus berharap agar pemerintah bertindak tegas dapat mengatur dan mengawasi aktivitas truk pengangkut pasir untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keselamatan warga."


Gan Gan Gesan Kurnia, SH, selaku Ketua Umum Pemerhati Lingkungan Industri Laut dan Pesisir ( PELINTAS) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas pengusaha galian ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat serta negara. Hal ini terkait dengan keluhan masyarakat Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, yang resah dengan aktivitas truk angkutan pasir yang tidak dilengkapi penutup terpal.


Sehingga masyarakat mengeluhkan bahwa pasir basah yang diangkut oleh truk sering menyebabkan ceceran limbah di jalan. Gan Gan Gesan Kurnia menyebutkan bahwa aktivitas ini berasal dari tambang galian milik beberapa pengusaha, termasuk  CV Hafis Nuryatama Konstruksi) dan  (CV Sartika Putra Jaya)


Gan Gan Gesan Kurnia berharap agar pemerintah dan APH dapat mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas ilegal ini dan melindungi lingkungan serta masyarakat,ada nya intimidasi melalui saluran Tlp oleh pihak Pengusaah dirasakan juga oleh Gan gan Gesan Kurnia


Ditempat lain saat ditemui awak media ( 31-08-2025 )  Iwan Setiawan  Selaku Ketua Umum Aliansi Peduli Banten Bahwa pihak nya mendesak Sikap Tegas Polda Banten agar secepat nya membentuk Tim Pemeriksa dan melakukan tidak tegas bagi para pelaku tambang yang diduga illegal serta menutup lokasi Tambang tersebut 

"Aliansi Peduli Banten menyerukan kepada Polda Banten untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha tambang yang beroperasi tanpa izin atau melakukan pelanggaran lainnya. Kami berharap bahwa proses hukum dapat dilakukan secara transparan dan adil, tanpa pengaruh dari jabatan atau uang. Oleh karena itu, kami juga meminta pejabat petinggi Polda Banten, termasuk Yanduan Propam Polda Banten dan Irwasda, untuk terlibat langsung dalam pengawasan dan pemeriksaan aktivitas tambang yang diduga illegal,agar berjalan nya,

"Undang-Undang

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan tentang izin usaha pertambangan.


Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan: Meskipun lebih fokus pada perkebunan, ada ketentuan yang terkait dengan penggunaan lahan yang juga berlaku untuk pertambangan.


Pidana

Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020: Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.

Pasal 160 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020: Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000.

Konsekuensi Lain

Sanksi Administratif: Selain pidana, pelaku tambang ilegal juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan lain-lain.

Dampak Lingkungan: Tambang ilegal juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk polusi air, tanah, dan udara.

Upaya Penindakan

Pemerintah dan aparat penegak hukum sering menggalakkan kerja sama dengan masyarakat untuk melaporkan kegiatan tambang ilegal.

Dilakukan operasi gabungan antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk menindak tambang ilegal.imbihnya


Red*

Penggunaan Anggaran Pengelolaan Sampah di Kecamatan Baros Dipertanyakan APB Desak Kejaksan Negri Serang Bentuk TIM Pemeriksaan

By On Agustus 26, 2025

 

Serang jinnewsone.com|Pengelolaan sampah di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, diduga bermasalah terkait penggunaan anggaran APBD Kabupaten Serang tahun 2024-2025. Aliansi Peduli Banten telah menyampaikan surat klarifikasi secara Resmi kepada pihak Kecamatan Baros mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan sampah selaku Kuasa Pengguna anggaran Kecamatan Baros

Namun pihak Kecamatan baros seolah tidak paham dengan etika bersurat dengan membalas surat kembali Klarifikasi bukan hak jawab,”klarifikasi dibalas Klarifikasi” dengan isi klarifikasi menyampaikan bahwa kegiatan Pengelolaan Sampah dikecamatan baros telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,


Bahrudin selaku Ketua Investigasi Aliansi Peduli Banten Provinsi Banten,menyampaikan bahwa benar pihak telah menerima Pesan singkat dari Pihak Kecamatan Atin selaku Ek-Bank setelah ada nya pemberitaan ia mengatakan  maaf baru bisa kirim balasan suratnya dengan mengirimkan PDF yang berisi Surat Klarifikasi Nomor :972/438/Sekret tertanggal 25 agustus 2025 yang ditujukan untuk Aliansi Peduli Banten ,bahrudin menyatakan bahwa surat klarifikasi yang diterima tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.


Ditempat  lain Iwan setiawan Ketua Umum Aliasi Peduli Banten Provinsi Banten, menuturkan dalam Pengelolaan sampah di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, menduga bermasalah terkait penggunaan anggaran APBD Kabupaten Serang tahun 2024-2025. Aliansi Peduli Banten telah menyampaikan surat klarifikasi kepada pihak Kecamatan Baros mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran.


Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi relevan. Undang-undang ini mewajibkan badan publik untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat .


Pasal-pasal yang Relevan:


Dalam Pasal 2 Badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik,dalam Pasal 3 Pengklasifikasian informasi publik harus dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sedangkan dalam Pasal 14 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi 


Dengan demikian, pihak Kecamatan Baros diduga telah melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan tidak memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait pengelolaan sampah.

Untuk hal tersebut Iwan setiawan menegaskan bahwa pihak nya meminta Sikap tegas Kejaksaan Negri Serang untuk membentuk TIM Pemeriksaan terkait penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Serang Tahun 2024-2025 Pengelolaan Sampah Kuasa Pengguna anggaran Kecamatan baros ungkap nya 

Red*

Kasus Pelecehan Seksual Di Ciwandan,Cilegon:Pelaku Belum Ditangkap meski sudah Lapor

By On Agustus 23, 2025


Cilegon,jinnewsone.com| Kasus dugaan pelecehan seksual disertai kekerasan terhadap seorang perempuan muda di wilayah Ciwandan, Kota Cilegon, menyita perhatian publik. Hingga berita ini diturunkan, terduga pelaku berinisial HR masih bebas berkeliaran, meski laporan resmi telah dilayangkan pihak keluarga korban ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Cilegon. 23 Agustus 2025.

Korban, sebut saja Bunga (19), yang sehari-hari bekerja sebagai sales minuman, mengalami peristiwa nahas tersebut pada Jumat, 25 Juli 2025. Kepada awak media, Bunga mengungkapkan kronologi kejadian yang dialaminya saat tengah menawarkan dagangannya kepada seorang pria yang belakangan diketahui sebagai HR, pengurus kendaraan truk di wilayah tersebut.

“Awalnya saya menawarkan produk. Tapi dia malah minta nomor HP saya. Setelah itu, dia mengajak saya keluar. Karena saya pikir dia tertarik dengan produk, saya turuti,” ujar Bunga saat ditemui.

Tidak lama setelah pertukaran nomor telepon, HR menjemput Bunga menggunakan sepeda motor dan membawanya ke sebuah bangunan yang menurut korban tampak seperti kantor, namun ternyata merupakan sebuah penginapan atau losmen di kawasan Ciwandan.

“Saya diajak masuk ke salah satu ruangan, lalu dipaksa masuk duluan. Setelah itu, HR ikut masuk, mengunci pintu dan menyimpan kuncinya. Dia langsung mendorong saya ke tempat tidur, membuka paksa pakaian saya sambil mengancam saya untuk diam,” ungkap korban dengan suara bergetar.

Kejadian ini dilaporkan ke PPA Polres Cilegon oleh pihak keluarga korban pada Senin, 28 Juli 2025. Namun, hingga kini belum ada penangkapan terhadap HR. Kondisi ini membuat keluarga korban geram dan mendesak aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan konkret.

“Kami sudah melapor secara resmi. Kenapa pelaku masih bebas berkeliaran? Kami khawatir ada korban lain. Kami minta PPA Polres Cilegon tidak tinggal diam,” tegas perwakilan keluarga korban saat diwawancarai.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Polres Cilegon untuk mendapatkan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini.

red*

Mengintip “Harte Bende” Noel yang Disita KPK

By On Agustus 22, 2025

 


JinNewsone.com|Luar biasa “harte bende” (harta benda) Noel. Hartanya lebih banyak dari harta saya. Lah, iyalah, emang siapa saya, kang ngopi vs Wamen. Tapi, harta Noel hanya recehan bagi putra Kalbar, Prajogo Pangestu yang kekayaan bersihnya USD 34,4 miliar (sekitar Rp 556 triliun). Ini tulisan saya ketiga soal si pendobrak yang berubah menjadi si pemeras ini. 


Indonesia, negeri yang katanya tanah surga, kini lagi-lagi menyuguhkan drama klasik favorit. “Pejabat Kaya Raya Mendadak Diseret KPK.” Episode kali ini dibintangi oleh Immanuel Ebenezer alias Noel, Wamenaker dengan harta Rp 17,6 miliar. Kemudian, lengkap dengan moge Ducati, Land Cruiser gagah, sampai Kia Picanto imut yang entah kenapa ikut terseret dalam parade kebobrokan. Inilah opera paling absurd yang pernah dipentaskan di Gedung Merah Putih KPK.


Bayangkan, wak! Mobil towing meluncur pelan membawa Ducati seperti sedang mengantar pengantin, tapi kali ini pengantinnya adalah dosa. Land Cruiser 300 VX keluaran 2023, seharga Rp 2,3 miliar, berkilau gagah layaknya tank modern, kini bertransformasi menjadi tank penyesalan. Pajero 2020 Rp 500 juta berdiri di sampingnya, terlihat lebih muram dari patung di museum. Fortuner 2022 Rp 430 juta, mobil sejuta pejabat setengah mapan, kini justru jadi ikon setengah aib. Di pojokan, Kia Picanto 2015 seharga Rp 90 juta tampak seperti badut yang salah panggung, terjebak di pesta korupsi kelas atas. Bahkan Yamaha NMAX yang konon merakyat pun ikut digandeng, membuktikan bahwa kerakusan pejabat ini tidak mengenal kasta, dari supercar rakyat jelata sampai SUV miliaran, semua ditelan demi hasrat pribadi.


Tapi jangan berhenti di garasi. Mari kita melangkah ke tanah dan bangunan. Rp 12,1 miliar nilainya, tersebar di Depok dan Bogor. Dua kota yang kini dipaksa menjadi saksi betapa properti bukan lagi rumah untuk dihuni, tapi alat untuk memamerkan betapa seorang pejabat bisa menimbun dunia dengan kedua tangannya. Tanah ini mungkin pernah bisa jadi sekolah, rumah sakit, atau rumah baca rakyat kecil. Tapi sayang, ia lebih suka dijadikan bukti pamer kekuasaan seorang Wamenaker yang lupa pada makna kerja.


Lalu ada Rp 2 miliar dalam bentuk kas, uang tunai yang baunya lebih amis dari ikan busuk yang ditinggalkan seminggu di pasar. Ada pula Rp 109 juta harta bergerak lainnya, entah apa isinya, jam tangan, kalung, atau mungkin sekadar simbol kecil bahwa kerakusan itu menyebar sampai ke detail terkecil. Yang lebih dramatis, semua ini ternyata sebagian besar sudah tercatat rapi dalam LHKPN, seolah-olah ingin berkata, “Lihatlah, aku pejabat jujur yang melaporkan harta!” Padahal, ketika KPK masuk, tiba-tiba muncul si Ducati misterius dan uang tunai tak jelas asal-usul, membuka babak baru dugaan gratifikasi dan pencucian uang.


Inilah ironi terbesar. Seorang pejabat bisa tampil seperti malaikat di atas kertas, tapi berubah jadi iblis di lapangan. Noel pernah berteriak lantang membela buruh, pernah berkata lebih baik kehilangan jabatan dari melihat rakyat sengsara. Kini kalimat itu menjadi nubuat paling menyakitkan, ia benar-benar kehilangan jabatan, kehilangan tanah, kehilangan garasi, kehilangan semua mobil, kehilangan muka, dan sebentar lagi kehilangan kebebasan. Sebuah doa yang terkabul, tapi dikabulkan bukan oleh Tuhan yang penuh kasih, melainkan oleh KPK yang datang dengan borgol di tangan.


Lihatlah betapa absurdnya daftar ini jika kita baca keras-keras. Tanah dan bangunan Rp 12,1 miliar. Land Cruiser Rp 2,3 miliar. Pajero Rp 500 juta. Fortuner Rp 430 juta. Kia Picanto Rp 90 juta. Yamaha NMAX. Ducati misterius. Kas Rp 2 miliar. Harta bergerak Rp 109 juta. Total Rp 17,6 miliar. Apa arti semua ini bagi rakyat? Artinya ratusan ribu buruh harus lembur siang malam untuk mengais gaji UMR yang tidak akan pernah cukup bahkan untuk membeli ban cadangan Land Cruiser sang Wamenaker.


Di titik inilah, drama korupsi berubah jadi komedi paling pahit. Barang-barang sitaan Noel kini bukan sekadar harta benda, melainkan simbol kebodohan kolektif sebuah bangsa yang terlalu sering memuja pejabat berslogan, lalu kecewa karena slogan itu hanyalah kertas pembungkus dosa. Land Cruiser, Pajero, Fortuner, Picanto, Ducati, semuanya kini jadi aktor dalam panggung penghinaan nasional. Mereka bukan lagi kendaraan, tapi saksi bisu kerakusan yang dipertontonkan ke seluruh rakyat.


Rakyat pun, mau tidak mau, harus menonton episode ini dengan rasa muak yang menggunung. Karena di negeri ini, daftar LHKPN ternyata hanyalah spoiler untuk drama OTT berikutnya. Drama itu akan terus berulang sampai pejabat terakhir berhenti mengira bahwa jabatan adalah tiket menuju showroom, bukan amanah untuk melayani.

Petrus*

Duduk Perkara Bupati Sudewo Dituntut Mundur, Kenaikan PBB 250 Persen yang Berujung Aksi Massa

By On Agustus 15, 2025

Bupati Pati Sudewo saat menemui massa di depan kantor Bupati Pati, Rabu, 13 Agustus 2025. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Demo besar terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, Rabu, 13 Agustus 2025.

Aksi protes dari masyarakat itu salah satunya dipicu karena keputusan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Ribuan massa memenuhi Kantor Bupati Pati dan DPRD Pati. Mereka mendesak agar Sudewo keluar menemui peserta demo.

Namun, suasana menjadi tegang, membuat sebagian pendemo melempar botol air mineral dan mendorong pagar kantor hingga rusak. Polisi menembakkan water cannon dan gas air mata.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sederet hal yang perlu kamu ketahui soal heboh demo tuntut Bupati Pati Sudewo lengser.

Mulanya Bupati Pati Sudewo beberapa waktu lalu menyepakati penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar kurang-lebih 250 persen. Hal ini menyusul belum dilakukannya kenaikan PBB selama 14 tahun.

“Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian PBB. Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen, karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” kata Bupati Pati Sudewo dikutip dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Selasa, 05 Agustus 2025.

Warga Demo Tolak Kenaikan PBB

Kebijakan tersebut pun mendapat penolakan dari warga. Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu lalu menggelar aksi dan membangun posko penggalangan dana di sekitar Alun-alun Pati, Selasa, 05 Agustus 2025.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati membubarkan posko penggalangan dana itu. Sempat terjadi adu mulut hingga ricuh dalam pembubaran tersebut.

Petugas akhirnya membawa hasil donasi yang dikumpulkan massa. Meskipun demikian, massa kesal dan menduduki truk Satpol PP. Massa juga berusaha merebut kembali barang-barang hasil donasi. Mereka pun sempat melempar kardus ke jalan.

Bupati Sudewo Tantang Massa Penolak

Video Bupati Pati Sudewo menantang massa untuk ramai-ramai berdatangan ini pun ramai di media sosial. Salah satunya diunggah akun TikTok @ekokuswanto09 beberapa waktu lalu.

Pada unggahan itu Sudewo memberikan tanggapan terkait adanya wacana aksi demo penolakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen pada 13 Agustus 2025.

Pada video itu Sudewo mengaku tidak gentar apabila ada pendemo. Dia mengaku 5.000, bahkan 50 ribu orang pun, tidak akan gentar.

Menurutnya, keputusan itu untuk memajukan masyarakat Kabupaten Pati.

“Siapa yang akan melakukan aksi, Yayak Gundul? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh beginning apapun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah,” jelasnya.

“Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati. Yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati,” dia melanjutkan.

Bupati Sudewo Minta Maaf Tantang Warga

Bupati Pati, Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.

Dia menegaskan tak bermaksud menantang massa.

“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya 5.000 silakan, 50 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang," kata Sudewo, Kamis, 07 Agustus 2025.

Sudewo berharap agar demo berjalan lancar. Massa bisa menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

“Saya hanya menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul betul menyampaikan aspirasi bukan karena ditumpangi pihak tertentu,” jelasnya.

Kenaikan PBB-P2 250 Persen Dibatalkan

Bupati Pati, Sudewo memutuskan membatalkan kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250 persen. Kebijakan ini diambil setelah ramai penolakan warga.

“Kami menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan,” kata Bupati Pati Sudewo saat Konferensi Pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat, 08 Agustus 2025.

Dengan adanya pembatalan kenaikan ini, kata dia, berarti kembali sesuai dengan biaya PBB-P2 Tahun 2024.

“Saya sampaikan berarti pembayaran pajak PBB-PP akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024,” ujarnya.

Warga Tetap Demo

Meski Bupati Pati telah meminta maaf dan membatalkan kebijakannya, massa penolak tetap menggelar aksi demo pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Ribuan massa memenuhi Kantor Bupati Pati dan DPRD Pati. Massa aksi mendesak Bupati Sudewo keluar untuk menemui mereka.

Sudewo pun kemudian menemui massa aksi. Namun, Sudewo sempat dilempari botol hingga dilindungi oleh ajudannya. Dari atas mobil polisi, Sudewo meminta maaf kepada warga. Dia lalu berjanji akan bekerja lebih baik lagi.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” kata Sudewo di hadapan massa depan kantor Bupati Pati, Rabu, 13 Agustus 2025.

DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan

DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk Pansus untuk Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sejumlah Fraksi juga mengungkap alasan dari usulan pemakzulan itu.

Ketua Fraksi PKS, Narso mengatakan, ada alasan mengajukan pemakzulan. Seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.

“Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” kata Narso.

Sudewo Tolak Mundur

Bupati Sudewo menolak mundur setelah didemo oleh aliansi Masyarakat Pati Bersatu buntut menaikkan PBB 250 persen.

Sudewo menyatakan dia menjadi Bupati Pati dipilih secara konstitusional.

“Tuntutan sudah disampaikan tadi. Kalau saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Secara demokratis jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu semua ada mekanisme,” ujar Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu, 13 Agustus 2025.

Sudewo mengatakan, kebijakan berujung penolakan warga menjadi pembelajarannya untuk memperbaiki langkah ke depan.

Dia menyatakan baru beberapa bulan menjabat Bupati Pati sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki.

“Tapi yang ini sudah berjalan ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatu ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena saya baru beberapa bulan menjabat sebagai Bupati Pati, masih ada yang harus kita benahi ke depan,” ujarnya. 

(*/red)

OTT Pejabat BUMN Inhutani V, KPK Sita Uang Tunai Rp 2 Miliar

By On Agustus 15, 2025

KPK menahan tiga orang terkait OTT di Inhutani V. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp 2 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait PT Inhutani V di Jakarta, pada Rabu, 13 Agustus 2025.

“Benar (KPK sita uang Rp 2 miliar),” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus 2025.

Fitroh mengatakan, OTT di Inhutani V ini terkait dengan kasus suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan.

“Suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, KPK menangkap sembilan orang, termasuk Direksi Industri Hutan V atau Inhutani V, dalam OTT di Jakarta, pada Rabu, 13 Agustus 2025.

KPK belum memberikan informasi lebih lanjut terkait penangkapan ini. KPK punya waktu 1x24 jam sejak penangkapan dilakukan untuk menentukan status hukum kepada pihak-pihak yang ditangkap. (*/red)

Megawati Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDI-P Lagi

By On Agustus 15, 2025

Hasto Kristiyanto dilantik kembali sebagai Sekjen PDI-P oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan.

Penunjukan ini dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam pelantikan pengurus yang belum sempat dilantik saat Kongres ke-6 di Bali.

Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pelantikan dilakukan secara simbolis oleh Megawati.

“Pelantikan DPP yang kemarin belum dilantik di Bali, sekaligus Sekjen – Hasto,” ujar Ganjar kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus 2025.

Diketahui sebelumnya, posisi Sekjen sempat menjadi teka-teki di internal partai. Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, sempat memberikan sinyal bahwa akan ada “kejutan” terkait sosok yang akan menduduki jabatan strategis tersebut.

“Yang pertama, pasti akan ada kejutan,” kata Puan kepada wartawan, Senin, 11 Agustus 2025.

Meski Puan tidak menyebutkan nama, publik langsung berspekulasi. Kini, teka-teki tersebut terjawab dengan kembalinya Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI-P.

Penunjukan Hasto sekaligus menandai kelanjutan konsolidasi struktural PDI-P pasca Kongres.

Dengan pengukuhan ini, Hasto akan melanjutkan perannya sebagai motor organisasi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan. (*/red)

Kapolresta Tangerang Kunjungi Sekolah Ambruk di Mauk, Tinjau Bangunan dan Beri Bantuan

By On Agustus 15, 2025


TANGERANG, JinNewsOne.Com – Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengunjungi SDN Kedung Dalem 2 di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 14 Agustus 2025. 

Kunjungan itu dilakukan setelah kemarin, atap SDN itu ambruk, diduga akibat cuaca ekstrem.

Indra Waspada datang didampingi Wakapolresta Tangerang AKBP Christian Aer. Turut hadir Ketua Cabang Bhayangkari Kota Tangerang Ny. Putri Indra Waspada.

“Kunjungan ini untuk melaksanakan peninjauan SDN II Kedung Dalem atas musibah yang terjadi kemarin dan mohon maaf kami baru bisa hadir,” kata Indra Waspada.

Indra Waspada didampingi Kepala SDN Kedung Dalem 2 Rusdi dan beberapa dewan guru, meninjau bangunan yang atapnya ambruk. Pada peninjauan itu juga, Indra Waspada berdialog dengan dewan guru.

Usai meninjau bangunan ban berdialog, Indra Waspada menyerahkan bantuan berupa beberapa bahan material bangunan dan peralatan sekolah seperti buku dan alat tulis.

Indra Waspada berharap, gedung sekolah segera direhab agar peserta didik dapat kembali belajar seperti sebelumnya. (*/red)

Gubernur Andra Soni Raih Penghargaan Lencana Melati Pramuka

By On Agustus 15, 2025


SERANG, JinNewsOne.Com – Gubernur Banten, Andra Soni selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Banten meraih Penghargaan Lencana Melati dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Penyerahan dilakukan pada upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-64 yang dirangkai dengan Pembukaan Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBKN) tingkat Nasional 2025, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis, 14 Agustus 2025.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan perhatian besar Gubernur Banten terhadap pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka. Khususnya dalam membina generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan berjiwa kebangsaan.

“Alhamdulillah, hari ini sebagai Mabida Provinsi Banten saya menerima penghargaan Lencana Melati dari Kwartir Nasional. Terima kasih atas penghargaan ini, semoga kita bisa terus bersama-sama berkontribusi memajukan Pramuka dan membangun generasi muda di Provinsi Banten,” ujar Andra Soni.

Selain Gubernur Banten, sejumlah tokoh juga menerima penghargaan dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, di antaranya Ketua Majelis Pembimbing Daerah Ria Norsan (Kalimantan Barat) – Lencana Melati, Irjen Pol (P) Wahyu Adi (Waka Bidang Saka Sako dan Gugus Dharma Kwarnas) – Lencana Dharma Bhakti, serta Rayhan Muhammad Sujaya (Ketua Dewan Kerja Nasional) – Lencana Teladan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno yang hadir mewakili Presiden RI dalam sambutannya menegaskan, Gerakan Pramuka harus menjadi pelopor dalam membangun karakter generasi muda di era digital.

“Inklusivitas yang ditunjukkan melalui Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus ini membuktikan bahwa Gerakan Pramuka tidak hanya mengedepankan kebersamaan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan, digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan untuk meningkatkan produktivitas bangsa,” ujar Menko PMK.

Tahun ini, kegiatan HUT Pramuka ke-64 dan PPBKN Nasional 2025 diikuti oleh 14.242 peserta yang terdiri dari 700 Pramuka Berkebutuhan Khusus se-Indonesia, 11.300 Pramuka dari Kwartir Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta Saka dan Sako. Peserta dari 29 Kwartir Daerah dan 12.000 anggota Kwartir Cabang.

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten, Septo Kalnadi menjelaskan, Lencana Melati sendiri merupakan tanda penghargaan tertinggi Gerakan Pramuka yang diberikan kepada individu yang dinilai memiliki jasa dan kontribusi luar biasa bagi perkembangan Gerakan Pramuka, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Dengan diterimanya penghargaan ini, diharapkan Gerakan Pramuka Banten semakin berperan aktif dalam membentuk generasi muda yang mandiri, tangguh, dan berjiwa Pancasila, sejalan dengan tema HUT ke-64 Gerakan Pramuka tahun ini Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *