Cilegon

Dinas Kesehatan Cilegon Menyayangkan Berita Hoaks yang Beredar

By Admin On Mei 06, 2025

Cilegon, JinNewsOne.Com – Beberapa media online pekan lalu memberitakan bahwa salah satu pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, Dr. H. Febri Naldo, diduga melontarkan kata-kata bernada rasis kepada perwakilan Aliansi Reformasi dalam audiensi yang berlangsung pada Kamis, 17 April 2025.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, drg. Hj. Ratih Purnamasari, melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) Kesehatan, M. Zais, menyampaikan klarifikasi kepada media bahwa tudingan tersebut tidak benar. Menurutnya, Dr. Febri selaku Kepala Bidang Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang bersifat rasis atau berpotensi memecah belah antar suku.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025, dihadiri juga oleh Kabid dr. Febri dan Humas Edy Sunartejo, Sekdis M. Zais menegaskan:

“Benar bahwa pada 17 April 2025, Dinkes Cilegon menerima audiensi dari Aliansi Reformasi yang turut dihadiri oleh Kanit Intelkam Polres Cilegon, Bapak Munif. Namun, selama kegiatan berlangsung, tidak ada ucapan rasis dari pihak kami. Hal ini dapat dibuktikan melalui rekaman video saat acara tersebut berlangsung.”

Ia juga mengimbau agar media tidak menyebarkan narasi yang dapat menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat.

“Tolong jangan ada narasi pemberitaan yang bisa memicu perpecahan antar suku bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, dr. Febri Naldo menyatakan bahwa dalam audiensi tersebut dirinya tidak pernah menyinggung pihak manapun.

“Atas nama pribadi, saya mohon maaf jika ada ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat Banten,” ujarnya.

Sebagai penutup, Sekdis M. Zais kembali menegaskan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat dan menegaskan bahwa tidak ada ucapan rasis yang dilontarkan oleh pejabat Dinas Kesehatan Kota Cilegon.

(*/red)

Dugaan Kejanggalan Dana BOP PKBM di Kota Cilegon di Duga Korupsi, KBB Minta Transparansi

By Admin On Maret 24, 2025

Cilegon, JinNewsOne.Com – Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Banten Koalisi Bela Bangsa (KBB) menyampaikan klarifikasi terkait distribusi dan alokasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2023 dan 2024 bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Cilegon. Berdasarkan data yang beredar, KBB menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyaluran dana yang dinilai kurang transparan.

Dalam klarifikasi yang disampaikan kepada Ketua Forum PKBM Kota Cilegon pada Senin (24/3), KBB menyoroti beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian, di antaranya perbedaan signifikan dalam alokasi dana bagi PKBM dengan jumlah peserta didik yang hampir sama, alokasi dana bagi PKBM yang memiliki fasilitas dan tenaga pengajar terbatas, serta dugaan pemberian dana kepada PKBM yang tidak memiliki peserta didik.

Dugaan Ketidaksesuaian Data dan Alokasi Dana Dalam analisis yang dilakukan KBB, ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah peserta didik dengan dana yang diterima oleh beberapa PKBM. Misalnya, PKBM Melati Cibeber mendapatkan dana sebesar Rp 246.750.000 untuk 251 peserta didik, sedangkan PKBM Istiqomah menerima Rp 258.250.000 untuk 311 peserta didik. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan alokasi dana.

Selain itu, PKBM Achsan Cilegon menerima dana sebesar Rp 95.400.000 meskipun data Dapodik menunjukkan tidak memiliki peserta didik maupun rombongan belajar. Hal serupa terjadi pada beberapa PKBM lain yang mendapatkan dana besar meskipun memiliki tenaga pendidik yang terbatas.

KBB juga menyoroti kondisi fasilitas PKBM yang dinilai kurang memadai dibandingkan besaran dana yang diterima. Sebagai contoh, PKBM Widya Bina Karya menerima Rp 205.360.000 dengan hanya memiliki tiga ruang kelas dan satu perpustakaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kecukupan fasilitas dalam mendukung kegiatan belajar mengajar.

Atas dasar temuan ini, KBB merekomendasikan beberapa langkah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOP, di antaranya:

Audit Keuangan – Pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana BOP di setiap PKBM guna memastikan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan pendidikan.

Verifikasi Lapangan – Pengecekan langsung ke PKBM untuk memastikan jumlah peserta didik dan keberadaan fasilitas.

Evaluasi Distribusi Dana – Penyesuaian skema pembagian dana agar lebih adil dan berdasarkan kebutuhan riil PKBM.

Penyelidikan Lanjutan – Investigasi terhadap PKBM yang menerima dana dalam jumlah besar tanpa peserta didik terdaftar.

Surat klarifikasi ini juga ditembuskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, serta Kepolisian Daerah Banten untuk memastikan tindak lanjut yang sesuai dengan regulasi.

KBB menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan agar dapat digunakan secara optimal demi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cilegon. “Kami siap bekerja sama dalam proses evaluasi agar dana BOP benar-benar dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi,” ujar Ketua KBB, Bahrudin.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan tersebut. Namun, KBB berharap ada respons cepat dari pihak terkait untuk memastikan dana pendidikan digunakan sebagaimana mestinya.

(Red)

Komunitas Driver Banten Gelar Pembagian Ifthor dan Buka Puasa Bersama di Depan Sekretariat KDB Link.Terate Udik Jalan Pangeran Jayakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon-Banten

By Admin On Maret 20, 2025

Cilegon, JinNewsOne.Com - Dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan, Komunitas Driver Banten menggelar kegiatan pembagian Ifthor di depan sekretariat KDB, Kamis (20/03/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum KDB, Ahmad Rosidin, dan dihadiri oleh Kesbangpol Kota Cilegon dan Ketua LKPK Bapak Hilman serta masyarakat sekitar.

Ratusan paket Ifthor dibagikan kepada warga Kota Cilegon, khususnya pengendara dan masyarakat yang melintas di sekitar area sekretariat KDB. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Komunitas Driver Banten dalam membantu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dan menjalin kedekatan dengan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadhan. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat mempererat hubungan silaturahmi serta meningkatkan rasa kepedulian sosial,” ujar Ahmad Rosidin.

Setelah pembagian ifthor, acara dilanjutkan dengan BUKBER (Buka Puasa Bersama) yang, diikuti dengan Keluarga Besar KDB. Kebersamaan dan kehangatan tampak terasa dalam momen ini, menunjukkan semangat Ramadhan yang penuh berkah dan kepedulian.

Masyarakat yang hadir mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Komunikasi Driver Banten.

Mereka menilai bahwa aksi ini mencerminkan sosok Organisasi yang baik dan humanis, yang selalu hadir untuk melayani serta mendekatkan diri kepada masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, Komunitas Driver Banten berharap dapat terus menjalin hubungan yang harmonis dengan warga serta memperkuat sinergi dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban, khususnya selama bulan Ramadhan.

(*/red)

Dugaan Pelanggaran Etika DPRD Kota Cilegon, Aliansi Pengusaha Gerem Geram!

By Admin On Maret 06, 2025

Cilegon, JinNewsOne.Com - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Gerem menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Cilegon. Sebagai Korlap Suherdi menuntut transparansi dan akuntabilitas DPRD, menyusul dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam praktik bisnis yang melanggar kode etik serta tindakan yang berpotensi mencederai hak-hak rakyat kecil.

Aliansi Pengusaha Gerem menyoroti adanya oknum DPRD yang diduga menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok dalam proyek pengadaan barang, jasa konstruksi, serta perawatan industri di Cilegon.

Hal ini dinilai bertentangan dengan Peraturan DPRD Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik, khususnya Pasal 12 Ayat 4 yang melarang anggota DPRD memanfaatkan jabatan untuk kepentingan bisnis pribadi atau kelompok.

“Dewan itu seharusnya mengawasi kebijakan, bukan justru bermain dalam proyek yang mereka awasi. Ini jelas konflik kepentingan!” ujar Suherdi, salah satu perwakilan pengusaha yang turut serta dalam aksi, Cilegon, 5 Maret 2025.

Tak hanya dugaan pelanggaran etika, seorang warga bernama Wawan Ruswandi diduga menjadi korban kriminalisasi oleh oknum DPRD. Wawan yang memiliki sengketa perdata berupa utang Rp9 juta justru diarahkan ke ranah pidana oleh oknum anggota dewan.

“Ini bertentangan dengan Pasal 19 Ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh dipenjara hanya karena tidak mampu membayar utang,” kata salah satu orator aksi.

Kasus ini semakin mencurigakan karena ada dugaan intervensi oknum DPRD dalam proses hukum yang seharusnya netral dan independen.

Aliansi Pengusaha Gerem menyatakan sudah dua kali mengajukan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada pimpinan DPRD Kota Cilegon pada 21 Januari dan 19 Februari 2025. Namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari DPRD.

“Kami hanya meminta klarifikasi dan transparansi. Kenapa mereka diam? Ini bukti bahwa ada yang disembunyikan,” tegas seorang peserta aksi.

Dalam aksi ini, demonstran mengajukan tiga tuntutan utama:

1. Pimpinan DPRD Kota Cilegon harus menindak tegas anggotanya yang diduga melanggar kode etik.

2. Seluruh anggota DPRD Kota Cilegon wajib menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum dan etika.

3. DPRD Kota Cilegon harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Dedi Kusnadi sebagai salah satu peserta aksi menegaskan bahwa pihaknya akan membawa dugaan pelanggaran ini ke Ombudsman dan Komnas HAM jika tidak ada tindak lanjut dari DPRD.

“Kami tidak ingin DPRD diisi oleh orang-orang yang menginjak etika dan hak asasi manusia. Ini peringatan keras!” tegasnya.

Red

GRIB Ranting Suralaya PAC Pulomerak Gelar Aksi Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan 1446 H

By Admin On Maret 04, 2025

Cilegon, JinNewsOne.Com - Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan 1446 H, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Ranting Suralaya bersama Pengurus Anak Cabang (PAC) Pulomerak di bawah pimpinan Abah Haji Sahruji selaku Ketua DPC GRIB Jaya Kota Cilegon menggelar kegiatan berbagi takjil di depan Taman Ekopak, Taman PLTU Suralaya, Selasa, (4/3/2025).

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para pengurus serta anggota GRIB yang turut serta dalam membagikan takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan.

Sebanyak 200 paket takjil disiapkan dan dibagikan secara gratis kepada warga yang melintas di kawasan tersebut menjelang waktu berbuka puasa. Ketua GRIB Ranting Suralaya, Ratam Batu Bara, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian GRIB terhadap masyarakat sekitar, khususnya di bulan penuh berkah ini.

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada sesama, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara GRIB dan warga sekitar," ujar Ratam Batu Bara.

Wakil Ketua GRIB Ranting Suralaya, Hendra Merdeka, menambahkan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan agenda rutin yang diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

"Kami berusaha menjadikan kegiatan ini sebagai tradisi tahunan, agar kehadiran GRIB semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Hendra Merdeka.

Ketua GRIB PAC Pulomerak, Kang Marufi, turut memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota yang telah berpartisipasi dalam aksi sosial ini.

"Saya sangat bangga dengan semangat kebersamaan dari seluruh anggota GRIB yang ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga keberkahan bulan Ramadhan membawa kebaikan bagi kita semua," ujar Kang Marufi.

Aksi berbagi takjil ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima, tetapi juga mempererat rasa solidaritas di antara anggota GRIB Ranting Suralaya dan PAC Pulomerak. Dengan semangat kebersamaan, GRIB berharap dapat terus berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

(*/Red)

Pengusaha Lokal Gerem Akan Gelar Aksi di DPRD Kota Cilegon: Tuntut Transparansi dan Penegakan Kode Etik

By Admin On Februari 27, 2025

Cilegon, JinNewsOne.Com – Pengusaha Lokal Gerem akan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Cilegon pada Rabu, 5 Maret 2025, sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD Kota Cilegon. Aksi ini juga menyoroti kurangnya respons lembaga legislatif terhadap aspirasi masyarakat dan pengusaha lokal, Kamis 27 Februari 2025

Latar Belakang Aksi Dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada Kapolres Kota Cilegon, Pengusaha Lokal Gerem menyampaikan kekhawatiran mereka atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD. Dugaan tersebut mencakup keterlibatan anggota dewan aktif dalam kegiatan usaha yang diduga melanggar Peraturan DPRD Kota Cilegon No. 2 Tahun 2015 Tentang Kode Etik, khususnya Pasal 12 Ayat 4 dan Ayat 5 yang berkaitan dengan Pasal 19 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Upaya membangun dialog telah dilakukan melalui dua kali pengajuan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat kepada pimpinan DPRD Kota Cilegon, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan resmi.

Aksi ini dilaksanakan berdasarkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai regulasi, antara lain:

- UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang – Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan DPRD Kota Cilegon No. 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD

Adapun detail Aksi Damai

Hari/Tanggal: Rabu, 5 Maret 2025

Waktu: 10.00 WIB – Selesai

Tempat: Gedung DPRD Kota Cilegon

Jumlah Peserta: ±200 orang

Perlengkapan Aksi: Mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan alat peraga lainnya

Tuntutan Aksi

1. Penindakan Tegas Terhadap Pelanggar Kode Etik

Mendesak Ketua DPRD Kota Cilegon untuk menindak tegas anggota dewan yang diduga melanggar kode etik dan terlibat dalam konflik kepentingan.

2. Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme DPRD

Meminta seluruh anggota DPRD Kota Cilegon menjadi teladan dalam menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengutamakan Aspirasi Masyarakat

Menuntut DPRD Kota Cilegon untuk lebih responsif dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tanpa terpengaruh oleh hubungan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.

“Kami tidak ingin DPRD menjadi lembaga yang lupa pada rakyat yang memilihnya. Kami menggelar aksi ini untuk menuntut transparansi, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Sudah saatnya DPRD Kota Cilegon mendengar suara kami,” ujar Suherdi, Direktur Utama PT Tekindo Jaya Karya, mewakili Pengusaha Lokal Gerem.

Lebih lanjut, Pengusaha Lokal Gerem menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendorong DPRD Kota Cilegon agar lebih terbuka, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Cilegon, khususnya dalam menjaga marwah dan kredibilitas DPRD sebagai representasi rakyat. Masyarakat berharap agar tuntutan ini segera ditindaklanjuti demi menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

(*/Red)

Gerakan Rakyat Cilegon Minta Mayora Buka Peluang Kerja dan Usaha Bagi Masyarakat Lokal

By Admin On Februari 26, 2025

Cilegon, JinNewsOne.Com - Ratusan masa dari sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Cilegon (GRC), Rabu (26/2), menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Nutrindo Bogarasa Mayora Group Cilegon Flour Mills yang berada di lingkungan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten.

Tokoh masyarakat Kota Cilegon, Muhammad Ibrohim Aswadi mengatakan, kedatangan warga masyarakat untuk menuntut tiga hal kepada Mayora Group yakni agar mengakomodir masyarakat sekitar untuk dapat bekerja, memberikan peluang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha lokal dan berkontribusi program Coorporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) nya kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan pabrik.

"Aspirasi yang tergabung dalam gerakan rakyat Cilegon GRC kita turun aksi hari ini ke PT Mayora ini ada berapa hal tuntutan yang pertama tentu kaitan dengan masalah agar PT Mayora membuka peluang seluas-luasnya bagi para pengusaha lokal. Yang kedua PT Mayora juga memberikan kontribusi CSR kepada masyarakat wabil khusus di lingkungan Mayora, yang ketiga yang ketiga Bagaimana Mayora mengakomodir kaitan dengan masalah pengangguran yang ada agar bisa membantu penyerapan tenaga kerja lokal," kata Ibrohim.

Ibrohim Aswadi menambahkan, aksi unjuk rasa ini juga akan dilakukan ke sejumlah perusahaan mengingat masih banyak industri di Kota Cilegon belum melaksanakan kewajiban aturan pemerintah Kota Cilegon kaitan perekrutan tenaga kerja lokal sebanyak 70 persen dari jumlah kebutuhan.

"Di Cilegon ini masih banyak perusahaan yang tujuannya datang hanya untuk membangun di Kota Cilegon, bukan membangun Kota Cilegon. Makanya banyak perusahaan yang belum mengakomodir tenaga kerja lokal sesuai dengan aturan yang dimintakan pemerintah yakni sebesar 70 persen tenaga kerja lokal dari total kebutuhan tenaga kerja. Begitu juga dengan kontribusi CSR kepada masyarakat di lingkungan perusahaan dan peluang usaha bagi pengusaha lokal itu masih minim," jelas Ibrohim.

Hal senada juga disampaikan Korlap aksi, Eko Budi S, di mana aksi unjuk rasa ini sebagai upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

"Tujuan kami seperti disampaikan rekam kami, bahwa kami menuntut tiga hal, peluang usaha bagi pengusaha lokal, penyerapan tenaga kerja lokal dan penyaluran CSR. Misalnya pada peluang usaha bagi pengusaha lokal kami harap digelar tender di Cilegon tidak dilakukan tender di Jakarta agar kami juga berpeluang berusaha. Saat ini memang ada pengusaha Cilegon yang dilibatkan tapi dimonopoli, maka kami harap ini terbuka untuk pengusaha lokal," kata Eko.

Sementara itu, Teja, Perwakilan perusahaan PT Nutrindo Bogarasa Mayora Group Cilegon Flour Mills yang menemui masa aksi, mengatakan pihaknya akan berupaya untuk menjembatani untuk bisa mengakomodir aspirasi yang disampaikan warga.

"Saya sengaja datang dari Jakarta dari kantor pusat untuk menemui masyarakat. Tujuan kami membangun tentu untuk juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami akan berupaya untuk menjembatani untuk bisa mengakomodir aspirasi yang disampaikan," kata Teja, saat menemui masa aksi untuk audiensi di dalam kantor Nutrindo Bogarasa Mayora Group Cilegon Flour Mills.