Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.

Search This Blog

ADVERTISER

ADVERTISER
Usut Tuntas Proyek Saum di Dishub Banten: Ungkap Proyek Pokir Anggota DPRD Banten yang Diduga Korupsi Terstruktur, Sistematis, dan Masif!

By On Maret 17, 2025

 


Banten, JinNewsOne.Com - Dugaan korupsi proyek Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang merugikan rakyat Banten hingga miliaran rupiah adalah bukti nyata bahwa birokrasi di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten bukan hanya gagal total, tetapi juga telah berubah menjadi sarang para tikus berdasi. Bagaimana mungkin sejak 2018 hingga 2024, proyek ini terus menyedot anggaran, tetapi tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi masyarakat? Inilah pola korupsi klasik: bakar uang rakyat tanpa hasil, hanya untuk memperkaya segelintir pejabat dan oknum panitia anggaran baik eksekutif maupun legislatif.

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo, tak bisa lagi bersembunyi di balik alasan birokrasi atau hambatan teknis. Fakta-fakta yang terungkap begitu terang-benderang! Dua unit bus yang tak beroperasi, halte yang dibangun di sepanjang titik project SAUM dari tahun ke tahun tanpa operasional yang jelas, anggaran jasa konsultasi yang terus dikucurkan tanpa ada hasil nyata—semua ini adalah skandal korupsi yang dipelihara dengan sadar dan sistematis! Jika Tri Nurtopo tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, maka ia layak dicopot dan diseret ke meja hijau!

Bagaimana mungkin proyek dengan anggaran Rp 16,5 miliar lebih tidak memberikan dampak sama sekali bagi masyarakat? Bagaimana bisa halte dan bus yang diadakan dengan uang rakyat malah menjadi monumen kegagalan Dishub dan DPRD? Ini bukan hanya pemborosan, tapi perampokan terang-terangan! Jika proyek ini terus berjalan dengan modus yang sama, maka jelas ada sindikat yang terus bermain dan menikmati hasil korupsi ini.

Selain proyek SAUM, indikasi keterlibatan oknum anggota DPRD dalam proyek lain di Dishub Banten juga perlu ditelusuri, khususnya pada program seperti Area Traffic Control System (ATCS), proyek Penerangan Jalan Umum (PJU), serta proyek marka jalan yang nilainya milyaran rupiah dan berkaitan dengan Pokir DPRD. Jika memang ada pola yang sama dalam mekanisme anggaran dan pelaksanaannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa proyek-proyek lain di lingkungan Dishub Banten juga terindikasi sebagai lahan korupsi. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan adalah audit menyeluruh terhadap seluruh program yang bersumber dari APBD, serta tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

Lebih ironisnya lagi, ada indikasi kuat keterlibatan oknum anggota DPRD Banten dalam skema kolusi ini. Pokok Pikiran (Pokir) yang seharusnya menjadi solusi bagi rakyat malah disalahgunakan untuk memainkan proyek-proyek untuk kepentingannya. Dugaan permainan dalam penunjukan pihak ketiga, manipulasi anggaran, hingga bancakan uang rakyat semakin membuktikan bahwa anggota dewan yang seharusnya menjadi wakil rakyat malah menjadi bagian yang menggerogoti uang rakyat! Jika Aparat Penegak Hukum (APH) di Banten dan KPK diam saja, maka institusi ini patut dipertanyakan kiprahnya dalam hal penegakkan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Banten

Tidak ada lagi toleransi! Aparat Penegak Hukum di Banten dan KPK harus segera mengusut tuntas kasus ini! Panggil dan periksa Tri Nurtopo, bongkar aliran dana proyek ini, dan seret semua pelaku ke meja hijau tanpa pandang bulu! Jika Gubernur Banten Andra Soni masih membiarkan orang seperti Tri Nurtopo bercokol di jabatan strategis, maka patut dipertanyakan apakah ada kongkalikong antara mereka? Jangan sampai Gubernur melakukan pembiaran bancakan anggaran ini dengan mendudukkan pejabat bermasalah tetap duduk di kursi kekuasaan!

Dan harus diingat, bahwa dana yang dititipkan oleh anggota DPRD Banten bukan hanya di Dishub Banten saja, tapi hampir di setiap OPD melalui Pokok –Pokok Pikiran (Pokir) dan mendominasi APBD Banten, yang patut dipertanyakan adalah, begitu gamblangnya tunjuk menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan, begitu terkomunikasinya nilai komisi-komisi yang disebutkan, begitu terkoreksinya bin pokir atas pekerjaan atau program di dinas-dinas tersebut. Apakah sudah begitu rusaknya tatanan Negara dan hukum di negeri ini, apakah sudah begitu akrabnya lingkaran kolusi, korupsi dan nepotisme bercokol di negeri ini.

PROYEK ATCS: MENGGELONTORKAN ANGGARAN MILIARAN TANPA TRANSPARANSI!

Tak hanya SAUM, proyek ATCS pada APBD Tahun 2024 yang menghabiskan anggaran hingga milyaran rupiah lebih juga menyimpan dugaan penyimpangan besar. Beberapa proyek dengan nilai fantastis yang perlu diaudit dan diusut tuntas, antara lain:

 Pengadaan & Pemasangan Traffic Signal Control ATCS Simpang 4 – Rp 8.674.200.000,-

 Revitalisasi Traffic Light Simpang ATCS – Rp 2.994.956.000,-

 Pengadaan & Pemasangan Videowall Command Centre (CC Room) ATCS – Rp 2.812.868.00,-

 Pengadaan & Pemasangan Server ATCS – Rp 2.720.400.000,-

 Pengadaan & Pemasangan Traffic Signal Control ATCS Simpang 3 – Rp 1.620.200.000,-

 Belanja Paket Internet ATCS – Rp 784.008.000,-

 Pengadaan & Pemasangan Traffic Light Simpang 3 – Rp 1.040.087.400,-

Dari proyek-proyek ini, tidak ada transparansi bagaimana realisasi anggarannya! Proyek ATCS yang seharusnya meningkatkan sistem pengendalian lalu lintas justru menjadi lahan korupsi baru! Apa hasil dari miliaran rupiah yang digelontorkan? Apakah sistem ATCS benar-benar berfungsi maksimal atau hanya sekadar proyek untuk menguras uang rakyat?

Demikian juga yang berkaitan dengan Penerangan Jalan Umum, Marka Jalan dan lain-lain, pada akhirannya dari urutan bagian-bagian item pekerjaan tersebut, dinyatakan bahwa usulan kegiatan tersebut adalah bagian dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Banten.

Kita bisa simak alokasi anggaran di APBD Dishub Banten Tahun Anggaran 2024, terutama yang berkaitan dengan area PJU dan Marka Jalan, dimana dikatakan sebagian besar adalah bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Banten, diantaranya :

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka DI Ruas Jalan Propinsi – Rp 3.329.000.000,-

 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya – Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Standar - Rp. 3.029.079.000,-

 Pengadaan dan Pemasangan / Instalasi APJ/LPJU Stang Ornamen (Mekanikal dan Elektrikal) Listrik PLN pada Ruas Jalan Propinsi di WKP III - Rp. 2.517.396.000,-

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan-Jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di WKP iii - Rp. 2.330.300.000,-

 Pengadaan Lampu LED Armateur LPJU/APJ Daya 90 Watt Non Smart System (Alokasi Pemasangan APJ /LPJU Stang Ornamen di WKP III) - Rp. 2.225.700.000,-

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan-jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di WKP ii - Rp. 1.997.400.000,-

 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik – Belanja Barang Revitalisasi Warning Light - Rp. 1.916.088.000,-

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan-Jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Jaln WKP I – Rp. 1.664.500.000,-

 Belanja Modal Jaringan Distribusi, Belanja Modal Pengadaan Pemasangan APJ/LPJU Tenaga Listrik PLN (Tiang Single Arm dan Double Arm) - Rp. 1.482.882.000,-

 Pengadaan Lampu LED Armateur LPJU/APJ Daya 120 Watt Non Smart System (Alokasi Pemasangan APJ/LPJU Tiang Single Arm dan Double Arm) - Rp. 1.200.800.000,-

 Pengadaan dan Pemasangan/Instalasi APJ/LPJU Stang Ornamen (Mekanikal dan Elektrikal Liistrik PLN pada Ruas Jalan Propinsi di WKP II - Rp. 1.198.760.000,-

 Pembangunan Zona Selamat Sekolah Zoss – Pengadaan dan Pemasangan Marka Zoss Coldplastic-Pengadaan dan Pemasangan Marka Zoss Thermoplastic - Rp. 1.078.761.675,-

 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Simpang Tiga - Rp. 1.040.087.400,-

 Pembangunan CC Room – Rp, 948.000.000,-

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan-Jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka Zebra Cross (20 Lokasi) - Rp. 930.107.050.000,-

 Belanja Komponen-komponen Rambu-rambu – Belanja Barang RevitalISASI Warning Light - Rp. 854.514.000,-

 Pengadaan Lampu LED Armateur LPJU/APJ Daya 90 Watt Non Smart System (Alokasi Pemasangan APJ/LPJU Stang Ornamen di WKP II - Rp. 840.820.000,-

 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya – Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Standar - Rp. 807.754.400,-

 Belanja Pengadaan Lampu LED Armateur LPJU – Pengadaan Armature Lampu APJ/PJU (E-Kataloge) 90 Watt Non Smart System (Untuk Stock Pemeliharaan) - Rp. 741.900.000,-

 Belanja Modal Jaringan Distribusi, Konversi APJ/LPJU Solar cell Menjadi APJ/LPJU Tenaga Listrik PLN - Rp. 666.588.000,-

 Belanja Modal Jaringan Distribusi Pengadaan Lampu LED, Armateur LPJU/APJ Daya 90 Watt Non Smart System (Alokasi Konversi APJ/LPJU) - Rp. 593.520.000,-

 Pengadaan Lampu LED Armateur LPJU/APJ Daya 90 Watt Non Smart System (Alokasi Pemasangan APJ/LPJU Stang Ornamen di WKP I - Rp. 593.520.000,-

 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan-jalan Propinsi, Pengadaan dan Pemasangan Marka Zebra Cross - Rp. 399.480.000,-

Melihat fenomena dan realita yang terjadi sepanjang tahun 2024, tentunya akan berulang kembali pada tahun 2025 ini dan jawabannya, Mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil harus bersatu untuk menjungkalkan para maling anggaran ini! Jika pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lambat bertindak, gelombang aksi besar harus dilakukan! Banten bukan tempat bagi para bandit berdasi yang pura-pura bekerja tapi hanya memperkaya diri sendiri!

Sudah saatnya aktivis, mahasiswa dan masyarakat sipil bersatu untuk menyuarakan mafia anggaran dan proyek di Pemprop Banten ini kehadapan Aparat Penegak Hukum maupun KPK. Ketika rekan-rekan aktivis bergerak, terjadi penolakan atau argumentasi di media mengkoreksi pergerakan rekan-rekan aktivis di sosmed oleh yang mengaku atas nama aktivis atau akademisi, sudah dipastikan yang bersangkitan juga adalah bagian dari penerima manfaat pada lingkaran mafia anggaran tersebut.

Perbanyak simpul-simpul diskusi dan kajian atas tema dan materi ini, sampaikan analisa, kajian dan observasi ini kehadapan publik melalui sosial media. Diharapkan dengan cara-cara seperti ini para mafia anggaran yang berlindung atas nama jabatan mulai mengerem tindakan-tindakan mereka yang selalu merugikan rakyat dan Negara.

Ingat! Saat ini Negara sedang dalam masa keprihatinan dalam kondisi keuangan Negara yang sedang tidak baik-baik saja, efesiensi keuangan saat ini sedang diilakukan. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan ke kantong pejabat rakus! Jika kasus ini tidak dituntaskan, maka jangan salahkan jika rakyat turun ke jalan dan menggulingkan pejabat-pejabat yang korup..!!!

OLEH : KAMALUDIN, SE (AKTIVIS PEMERHATI KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK)

Play Time is Over: Mengapa AI Menjadi Prioritas Investasi di Indonesia?

By On Maret 14, 2025

CEO NTT DATA Indonesia,  Hendra Lesmana saat memaparkan Laporan Global GenAI NTT DATA di Digital E. 

JAKARTA, JinNewsOne.Com – NTT DATA, inovator global dalam layanan bisnis dan teknologi, mengungkapkan dalam laporan Global GenAI bahwa lanskap AI akan mengalami perubahan besar di seluruh dunia.

Dengan 97 persen CEO memperkirakan dampak signifikan dari teknologi ini, dan 99 persen perusahaan merencanakan investasi lebih lanjut dalam GenAI, pasar yang berkembang di Indonesia menjadikan peralihan ke AI sebagai prioritas.

Pasar Indonesia: Wawasan dan Tren

Sektor layanan Teknologi Informasi (TI) di Indonesia berkembang pesat, didorong oleh pemerintah yang agresif dalam transformasi digital, mempromosikan otomatisasi industri dan digitalisasi, serta populasi muda yang online dan berkembang pesat.

Permintaan untuk cloud, keamanan siber, dan analitik data meningkat tajam, dan integrasi AI menjadi pendorong utama. Bisnis sangat membutuhkan otomatisasi dan wawasan yang didukung AI.

Lebih dari dua pertiga perusahaan yang disurvei merencanakan investasi signifikan dalam dua tahun ke depan.

Tren ini sangat terlihat di sektor-sektor seperti logistik, kesehatan, dan manufaktur, di mana AI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan operasional dan pengalaman pelanggan.

CEO NTT DATA Indonesia, Hendra Lesmana mengatakan, strategi AI yang sukses memerlukan lebih dari sekadar rencana, juga membutuhkan integrasi yang mendalam dengan tujuan bisnis secara keseluruhan dan budaya yang mendukung keselarasan inisiatif AI dengan tujuan bisnis.

Di kawasan APAC, kata dia, Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di pasar layanan TI dengan pertumbuhan tahunan dua digit yang tinggi, dan kita berada di titik penting di mana integrasi AI dapat mendefinisikan ulang cara bisnis beroperasi.

CEO NTT Data Indonesia,  Hendra Lesmana saat di Digital Experience Center BSD Tangerang Selatan. 

“Dengan mengadopsi teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih gesit dan responsif,” ujarnya.

Meskipun ada antusiasme terhadap AI, ada tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan.

Menurut Laporan Global GenAI NTT DATA, sebagian besar eksekutif, terutama Chief Information Security Officers (CISOs), mengungkapkan kekhawatiran tentang implikasi GenAI terhadap keamanan dan privasi.

Sekitar 45 persen CISOs merasa tertekan dan kewalahan oleh kemajuan cepat dalam GenAI, menyoroti perlunya kerangka tata kelola yang kuat untuk mengurangi risiko.

Delapan dari sepuluh responden masih ragu tentang manfaat nyata GenAI bagi operasi mereka, dan hanya 43 persen yang sangat setuju bahwa solusi GenAI yang ada memenuhi harapan mereka.

Ketidakpastian ini menunjukkan pentingnya inovasi yang didukung GenAI yang bertanggung jawab, yang memprioritaskan etika, keamanan, dan keberlanjutan.

Dalam tiga tahun ke depan, potensi AI untuk mengubah strategi perusahaan inti sangat besar. Bisnis yang mengadopsi teknologi ini akan meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memosisikan diri sebagai pemimpin di industri masing-masing.

Perjalanan menuju masa depan yang didukung AI memerlukan komitmen terhadap keselarasan strategis, inovasi yang bertanggung jawab, dan fokus pada pembangunan kultur yang adaptif terhadap perubahan.

Kemampuan terintegrasi NTT DATA dalam infrastruktur, aplikasi bisnis, dan kecerdasan data memungkinkan keselarasan strategis dan keterlibatan dengan mitra teknologi utama, seperti Cisco, Google Cloud, HPE Aruba, Palo Alto Networks, Microsoft, dan AWS.  

Kolaborasi strategis ini membantu memberikan solusi komprehensif yang mendorong inovasi klien, meningkatkan keamanan, dan memaksimalkan potensi AI.

Dengan memanfaatkan investasi tahunan sebesar USD 3,6 miliar dalam R&D untuk inovasi digital, NTT DATA menggunakan berbagai alat AI internal untuk menciptakan kerangka transformasi bagi klien, mengoptimalkan proposisi nilai, model bisnis, dan model pengantaran jasa.

Perusahaan-perusahaan Indonesia yang tidak memprioritaskan integrasi AI secara strategis sekarang berisiko tertinggal dalam lanskap digital yang berkembang pesat.

Tentang NTT DATA

NTT DATA adalah inovator global terpercaya dalam layanan bisnis dan teknologi dengan nilai lebih dari USD 30 miliar.

Kami melayani 75 persen dari Fortune Global 100 dan berkomitmen untuk membantu klien berinovasi, mengoptimalkan, dan bertransformasi untuk kesuksesan jangka panjang.

Sebagai Pemberi Kerja Terbaik Global, kami memiliki berbagai ahli di lebih dari 50 negara dan ekosistem mitra yang kuat dari perusahaan mapan dan startup.

Layanan kami mencakup konsultasi bisnis dan teknologi, data dan kecerdasan buatan, solusi industri, serta pengembangan, implementasi, dan manajemen aplikasi, infrastruktur, dan konektivitas.

Kami juga merupakan salah satu penyedia infrastruktur digital dan AI terkemuka di dunia.

NTT DATA adalah bagian dari NTT Group, yang menginvestasikan lebih dari USD 3,6 miliar setiap tahun dalam R&D untuk membantu perusahaan dan masyarakat bergerak dengan percaya diri dan berkelanjutan menuju masa depan digital.

Kunjungi kami di nttdata.com. (*/red)

LSM PPPPB Segera Laporkan Dugaan Tipikor di Dinas PUPRPKP Rejang Lebong ke Kejati Bengkulu

By On Maret 14, 2025

 


Rejang Lebong, JinNewsOne.Com – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pelaksana Pembangunan Provinsi Bengkulu (LSM PPPPB) dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam kegiatan Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di Bidang Bina Marga, kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Jumat, 14 Maret 2025.

Ketua LSM PPPPB, Bambang Purnama Saputra, mengungkapkan bahwa laporan ini didasarkan pada aduan masyarakat serta temuan di lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Menurut Bambang, pihaknya telah melakukan investigasi langsung terhadap sejumlah proyek yang diduga bermasalah. Salah satu temuan utama adalah metode pengerjaan yang dilakukan secara manual dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, ditemukan perbedaan volume pekerjaan antara yang tercantum dalam kontrak dengan yang terealisasi di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan kelebihan bayar.

Bambang mengungkapkan bahwa ada enam proyek yang menjadi fokus laporan, yaitu:

1. Pembangunan Bawah Jembatan Lubuk Alai – Palembang Kecil (BM1)

Nilai kontrak: Rp2.173.090.000

Sumber dana: APBD (Dana Alokasi Umum) Tahun 2023

Waktu pelaksanaan: 150 hari kalender

Kontraktor: CV Bayu Mandiri

Konsultan pengawas: CV Tifa Engineering

Dilanjutkan pada 2024 dengan anggaran Rp10 miliar lebih, dengan penyedia jasa CV Finsa Bersaudara

2. Pembangunan Bahu Jalan

Pelaksana: CV Harapan Sentosa

Pengawas: CV Palemo Konsultan

Nilai anggaran: Rp1.170.770.000

Sumber dana: APBD (Dana Alokasi Umum) Tahun 2023

3. Peningkatan Jalan (Hotmix) di Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang

Pelaksana: CV Henderson

Pengawas: CV Arch Studio

Nilai kontrak: Rp795.855.000

Sumber dana: APBD (Dana Alokasi Umum) Tahun 2022

4. Peningkatan Jalan Desa Pal VIII – Talang Kedurang

Pelaksana: CV Ifano Jaya Nusa

Pengawas: CV Falemo Consultants

Nilai anggaran: Rp978.702.000

Sumber dana: APBD (Dana Alokasi Umum) Tahun 2022.

5. Pembangunan Bahu Jalan di Tabarenah (Curup Utara) dan Sukarami (Bermani Ulu)

Pelaksana: CV Bermani Jurukalang

Pengawas: CV Griya Teknik

Nilai anggaran: Rp907.974.000

Sumber dana: APBD (Dana Alokasi Umum) Tahun 2022.

6. Peningkatan Jalan Hotmix Desa Lubuk Tujuan – Desa Belimbing Dua, Kecamatan Padang Ulak Tanding

Bambang menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyusun laporan resmi dan menyerahkannya kepada Kejati Bengkulu dalam waktu dekat. “Kami berharap Kejati Bengkulu dapat segera menindaklanjuti laporan ini agar tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat dan negara,” pungkasnya.

(Red/Tim)

Dunia Pendidikan Tercoreng! Dana BOP Diduga Disalahgunakan Demi Kepentingan Pribadi

By On Maret 13, 2025



Sumatera Selatan, JinNewsOne.Com – Dunia pendidikan di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur kembali tercoreng akibat dugaan korupsi yang dilakukan oleh 10 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Aliansi Pemerhati Pendidikan Nusantara secara resmi melaporkan lembaga penyelenggara pendidikan tersebut ke Kejaksaan Negeri OKU Timur pada Rabu, 12 Maret 2025.

Laporan ini menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang mengalir langsung ke rekening pribadi penyelenggara PKBM.

Investigasi awal mengungkap berbagai kejanggalan dalam pengelolaan dana BOP, termasuk:

Manipulasi Data Dapodik: Penggelembungan jumlah siswa dan jam pembelajaran untuk mendapatkan dana lebih besar.

Penyalahgunaan Anggaran: Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru diduga masuk ke kantong pribadi pihak tertentu.

Dengan cara ini, penyelenggara PKBM dapat menarik dana BOP yang lebih besar. Dana yang semestinya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru diduga masuk ke kantong pribadi oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Ketua Tim Investigasi, Zaenudin, dengan tegas mengecam tindakan ini dan menuntut agar Kejaksaan Negeri OKU Timur segera bertindak tegas untuk mengusut tuntas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta jabatan selaku kuasa pengguna anggaran dana nonfisik berupa BOP Kesetaraan.

“Ini adalah kejahatan terhadap dunia pendidikan. Jika terbukti bersalah, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Jangan biarkan anggaran pendidikan dijadikan ladang korupsi oleh segelintir orang yang rakus,” ujar Zaenudin dengan nada geram.

Sementara itu, Nasarudin, selaku anggota Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR), mendesak Kejaksaan Negeri OKU Timur agar tetap independen dalam menangani kasus ini. Ia memperingatkan agar kejaksaan tidak terpengaruh jabatan, uang, serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Jangan sampai kasus ini berakhir dengan kompromi. Kami ingin melihat keadilan ditegakkan tanpa ada celah bagi mafia pendidikan untuk lolos dari jeratan hukum,” tegasnya.

Ke-10 lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan PKBM yang dilaporkan dalam kasus ini adalah PKBM Tunas Bangsa, PKBM Maju Bersama, PKBM Al Ilmu, PKBM Harapan Bangsa, PKBM Maju Terus, PKBM Al Hafidz, PKBM Tulus Abadi, PKBM Puncak Mas Jaya, PKBM Smart Darussalam, dan PKBM Surya Buana. Lembaga penyelenggara ini kini berada dalam sorotan tajam publik dan berpotensi menghadapi sanksi hukum jika terbukti bersalah.

Alih-alih menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa, oknum-oknum di balik PKBM ini justru diduga menjadikan dana pendidikan sebagai lahan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menciptakan dampak buruk bagi para peserta didik yang membutuhkan bantuan nyata untuk pendidikan mereka.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk program Pendidikan Kesetaraan di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Paket A (setara SD): Rp1.300.000 per peserta didik per tahun.

Paket B (setara SMP): Rp1.500.000 per peserta didik per tahun.

Paket C (setara SMA): Rp1.800.000 per peserta didik per tahun.

Dari 10 penyelenggara pendidikan yang dilaporkan berikut besaran dana BOP dari 2023 sampai 2024 yang mereka dapatkan:

• PKBM Tunas Bangsa

Tahun 2022 : Rp. 172.800.000

Tahun 2023 : Rp. 225.200.000

Tahun 2024 : Rp. 376.700.000

• PKBM Maju Bersama

Tahun 2022 : Rp. 423.700.000

Tahun 2023 : Rp. 518.600.000

Tahun 2024 : Rp. 405.600.000

• PKBM Al Ilmu

Tahun 2023 : Rp. 31.300.000

Tahun 2024 : Rp. 21.000.000

• PKBM Harapan Bangsa

Tahun 2022 : Rp. 72.900.000

Tahun 2023 : Rp. 109.500.000

Tahun 2024 : Rp. 152.100.000

• PKBM Maju Terus

Tahun 2022 : Rp. 90.600.000

Tahun 2023 : Rp. 158.000.000

Tahun 2024 : Rp. 148.300.000

• PKBM Al Hafidz

Tahun 2023 : Rp. 40.200.000

Tahun 2024 : Rp. 75.000.000

• PKBM Tulus Abadi

Tahun 2023 : Rp. 50.100.000

Tahun 2024 : Rp.108.900.000

• PKBM Puncak Mas Jaya

Tahun 2023 : Rp. 45.100.000

Tahun 2024 : Rp. 132.600.000

• PKBM Smart Darussalam

Tahun 2023 : Rp. 29.500.000

Tahun 2024 : Rp. 114.000.000

• PKBM Surya Buana

Tahun 2022 : Rp. 21.600.000

Tahun 2023 : Rp. 81.600.000

Tahun 2024 : Rp. 121.500.000.

Total anggaran yang diduga disalahgunakan mencapai miliaran rupiah. Dengan kasus ini, masyarakat berharap Kejaksaan Negeri OKU Timur dapat menegakkan hukum dengan adil dan transparan.

(*/red)

Mahasiswa Desak KPK Periksa Kadishub Banten dan Jajaran, Diduga Korupsi Proyek SAUM 2018-2024

By On Maret 12, 2025

 


JAKARTA, JinNewsOne.Com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRADE) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK RI pada Rabu (12/3/2025). Mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam program Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang didanai miliaran rupiah oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Banten.

Koordinator aksi, Wahyu Pandu, menyampaikan bahwa proyek SAUM yang dianggarkan sejak 2018 hingga 2024, bahkan masih berlanjut pada 2025, diduga kuat sarat korupsi. Menurutnya, meskipun anggaran terus dikucurkan setiap tahun, proyek ini tak kunjung berjalan. Pengadaan bus, pembangunan halte, serta biaya konsultan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat Banten justru tidak terlihat hasilnya.

“Kerugian negara dalam proyek ini mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, kami menuntut KPK segera memeriksa Kepala Dishub Provinsi Banten, Tri Nurtopo, beserta jajarannya yang diduga gagal mengelola APBD dengan baik,” ujar Wahyu.

Ia juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali menggelar aksi di gedung KPK untuk menindaklanjuti laporan ini. “Kami akan terus mengawal kasus ini demi terwujudnya Banten yang bersih dari pejabat korup,” tandasnya.

(Pran’s)

BOP Kesetaraan Diduga Disalahgunakan, Kejari Diminta Usut Mafia Pendidikan!

By On Maret 12, 2025



Sumatera Selatan, JinNewsOne.Com – Dunia pendidikan di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan kembali tercoreng akibat dugaan korupsi yang dilakukan oleh 8 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Aliansi Pemerhati Pendidikan Nusantara secara resmi melaporkan lembaga penyelenggara pendidikan tersebut ke Kejaksaan Negeri OKU Selatan pada Rabu, 12 Maret 2025.

Laporan ini menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang mengalir langsung ke rekening pribadi penyelenggara PKBM.

Dugaan penyimpangan ini bermula dari investigasi yang mengungkap berbagai kejanggalan dalam pengelolaan dana BOP. Salah satu modus yang ditemukan adalah manipulasi data Dapodik dengan menggelembungkan jumlah siswa serta jam pembelajaran yang di cantumkan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Dengan cara ini, penyelenggara PKBM dapat menarik dana BOP yang lebih besar. Dana yang semestinya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru diduga masuk ke kantong pribadi oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Ketua Tim Investigasi, Zaenudin, dengan tegas mengecam tindakan ini dan menuntut agar Kejaksaan Negeri OKU Selatan segera bertindak tegas agar mengusut tuntas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta jabatan selaku kuasa pengguna anggaran dana non fisik berupa BOP Kesetaraan.

“Ini adalah kejahatan terhadap dunia pendidikan. Jika terbukti bersalah, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Jangan biarkan anggaran pendidikan dijadikan ladang korupsi oleh segelintir orang yang rakus,” ujar Zaenudin dengan nada geram.

Sementara itu, Arip Romdoni, selaku Sekretaris dalam investigasi ini, mendesak Kejaksaan Negeri OKU Selatan agar tetap independen dalam menangani kasus ini. Ia memperingatkan agar kejaksaan tidak terpengaruh jabatan dan uang serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Jangan sampai kasus ini berakhir dengan kompromi. Kami ingin melihat keadilan ditegakkan tanpa ada celah bagi mafia pendidikan untuk lolos dari jeratan hukum,” tegasnya.

Ke-8 lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan PKBM yang dilaporkan dalam kasus ini adalah PKBM Banding Indah , PKBM Palapa Ilmu, PKBM Tanjung Durian, PKBM Kader Bangsa, PKBM Cemerlang, Yayasan PKBM Cinta Bangsa, PKBM Mandiri dan PKBM Aji Mandiri Kisam Ilir. Lembaga penyelenggara ini kini berada dalam sorotan tajam publik dan berpotensi menghadapi sanksi hukum jika terbukti bersalah.

Alih-alih menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa, oknum-oknum di balik PKBM ini justru diduga menjadikan dana pendidikan sebagai lahan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menciptakan dampak buruk bagi para peserta didik yang membutuhkan bantuan nyata untuk pendidikan mereka.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk program Pendidikan Kesetaraan di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Paket A (setara SD): Rp1.300.000 per peserta didik per tahun.

Paket B (setara SMP): Rp1.500.000 per peserta didik per tahun.

Paket C (setara SMA): Rp1.800.000 per peserta didik per tahun.

Dari 8 penyelenggara pendidikan yang dilaporkan berikut besaran dana BOP dari 2022 sampai 2024 yang mereka dapatkan :

PKBM Banding Indah

Tahun 2022 : Rp. 52.200.000

Tahun 2023 : Rp. 50.400.000

PKBM Palapa Ilmu

Tahun 2023 : Rp. 35.400.000

Tahun 2024 : Rp. 132.300.000

PKBM Tanjung Durian

Tahun 2022 : Rp. 28.800.000

Tahun 2023 : Rp. 24.600.000

Tahun 2024 : Rp. 39.300.000

PKBM Kader Bangsa 

Tahun 2022 : Rp. 32.200.000

Tahun 2023 : Rp. 83.100.000

Tahun 2024 : Rp. 113.400.000

PKBM Cemerlang

Tahun 2022 : Rp. 87.300.000

Tahun 2023 : Rp. 134.400.000

Tahun 2024 : Rp. 63.300.000

Yayasan PKBM Cinta Bangsa 

Tahun 2022 : Rp. 46.500.000

Tahun 2023 : Rp. 69.300.000

Tahun 2024 : Rp. 77.500.000

PKBM Mandiri 

Tahun 2022 : Rp. 25.200.000

Tahun 2023 : Rp. 73.900.000

Tahun 2024 : Rp. 76.300.000

PKBM Mandiri Kisam Ilir

Tahun 2023 : Rp. 63.500.000

Tahun 2024 : Rp.108.600.000


(*/red)

Kejati Banten Harus Tegas! Bongkar Dugaan Korupsi Miliaran di Dishub Banten!

By On Maret 11, 2025



Banten, JinNewsOne.Com - Dinas Perhubungan (Dishub) Banten diduga telah menghambur-hamburkan uang rakyat melalui proyek Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang sejak 2018 hingga 2024 tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Proyek bernilai Rp 16,5 miliar lebih ini diduga hanya menjadi ajang pemborosan anggaran, bahkan berpotensi kuat sebagai lahan bancakan para koruptor. Namun, hingga saat ini, tidak ada langkah serius dari aparat penegak hukum, khususnya Kejati Banten, untuk mengusut tuntas skandal ini.

Kami menegaskan, Kejati Banten tidak boleh tinggal diam dan harus segera bertindak tegas! Jika tidak, maka Kejati Banten akan dicap sebagai institusi yang hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Rakyat Banten tidak butuh institusi penegak hukum yang hanya sekadar formalitas, tetapi butuh keberanian untuk menindak pelaku korupsi yang telah menggerogoti uang negara!

Bukti-bukti yang disampaikan oleh DPW Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Banten dalam laporan mereka ke Kejati Banten sudah sangat jelas dan terang benderang. Bus yang tidak beroperasi, halte yang dibangun di titik yang sama setiap tahun, hingga miliaran rupiah anggaran yang digelontorkan untuk jasa konsultasi tanpa hasil yang jelas—semuanya adalah bentuk dugaan penyalahgunaan anggaran yang tidak bisa ditoleransi!

Selain itu, indikasi keterlibatan oknum anggota DPRD Banten dalam proyek di Dishub Banten ini juga tidak bisa diabaikan. Program yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) mereka diduga kuat menjadi pintu masuk permainan standar ganda dalam pelaksanaan proyek ini, terutama dalam hal penunjukan pihak ketiga. Dengan nilai miliaran rupiah, ada dugaan kuat bahwa proses ini sarat kepentingan, bukan demi kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Jika benar ada keterlibatan oknum DPRD dalam skandal ini, maka Kejati Banten juga harus segera bertindak tegas! Tidak boleh ada impunitas bagi mereka yang menyalahgunakan jabatannya untuk merampok uang rakyat!

Gubernur Banten juga tidak boleh pura-pura tidak tahu dan lepas tangan! Sudah terlalu lama masyarakat Banten dirugikan oleh kebijakan yang tidak becus dan sarat dengan dugaan korupsi. Tri Nurtopo sebagai Kepala Dinas Perhubungan Banten jelas-jelas telah gagal total dalam menjalankan tugasnya! Jika Gubernur Banten masih membiarkan orang seperti ini bercokol di jabatannya, maka patut dipertanyakan apakah ada kepentingan tersembunyi di balik pembiaran ini!

Gubernur Banten harus segera mencopot Tri Nurtopo dari jabatannya sebagai Kadishub Banten! Tidak ada alasan untuk mempertahankan seorang pejabat yang diduga terlibat dalam pemborosan uang rakyat dan mempermainkan anggaran negara. Jika Gubernur Banten tidak segera bertindak, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memilihnya! Jangan sampai masyarakat menilai bahwa Gubernur ikut menikmati hasil dugaan korupsi ini dengan cara melindungi pejabat yang bermasalah!

Kami tidak akan tinggal diam! Jika dalam waktu dekat Tri Nurtopo tidak dicopot, maka kami akan menuntut pertanggungjawaban Gubernur Banten! Jangan sampai gelombang aksi besar terjadi di Banten hanya karena pemimpin daerah lebih memilih melindungi kroni-kroninya daripada membela kepentingan rakyat! Gubernur harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan membersihkan pejabat-pejabat busuk di lingkarannya!

Jika Kejati Banten serius dalam penegakan hukum, maka:

1. Pejabat-pejabat Dishub Banten yang bertanggung jawab dalam proyek SAUM harus segera diperiksa!

2. Aliran dana proyek ini harus ditelusuri, jangan sampai ada uang rakyat yang berakhir di kantong pejabat dan kroni-kroninya!

3. Setiap pihak yang terlibat harus diseret ke meja hijau, tanpa pandang bulu!

KEJATI BANTEN HARUS MEMBUKTIKAN INTEGRITASNYA!

Peringatan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin sangat jelas: Tidak ada toleransi bagi aparat Kejaksaan yang bermain proyek atau melakukan intervensi yang tidak seharusnya! Jika Kejati Banten tidak segera menindaklanjuti laporan ini, maka patut dipertanyakan, apakah ada pihak di dalam institusi hukum yang bermain mata dengan Dishub Banten?

Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan saat ini berada di puncaknya dengan tingkat kepercayaan 77%, namun jika kasus ini dibiarkan menguap tanpa kejelasan, maka reputasi Kejati Banten akan hancur! Jangan sampai Kejati hanya sibuk dengan kasus-kasus kecil, tetapi membiarkan dugaan korupsi miliaran rupiah di depan mata tanpa tindakan!

Kami, sebagai bagian dari masyarakat sipil, tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari Kejati Banten, maka kami akan terus mengawal kasus ini dengan aksi yang lebih besar! Kejati Banten harus membuktikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan melindungi kepentingan segelintir elit koruptor!

Jangan Biarkan Dishub Banten Leluasa Menghabiskan Uang Rakyat! Usut, Tangkap, Adili Para Koruptor!

Oleh : Kamaludin, SE (Aktivis, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik)

DPW SOLMET Banten Laporkan Dishub Banten Ke Kejati Banten

By On Maret 11, 2025

 


BANTEN, JinNewsOne.Com – Puluhan orang perwakilan dari DPW Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Banten lakukan aksi unjuk rasa di halaman Kejaksaan Tinggi Banten untuk melaporkan adanya dungaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi ada dugaan tindak pidana korupsi pada program kegiatan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang bernilai milyaran rupiah pada Dinas Perhubungan (Dishub) Banten, Selasa, 11/03/25.

Menurut Koordinator Aksi, Suprani menegaskan bahwa kegiatan program SAUM ini merupakan program bakar uang, dimana pelaksanaan kegiatan yang sejak tahun 2018 dikerjakan dan tiap tahun dianggarkan hingga tahun 2024 yang lalu, namun pada kenyataannya operasional 2 unit bus dan halte yang sudah dibangun tidak dioperasionalkan. “Banyak hal yang sangat prioritas bagi penerima manfaat untuk dapat menerima manfaat secara langsung dari program pemerintah, namun kenapa program ini dibuat dan dilaksanakan tapi hingga saat ini masyarakat belum bisa menerima manfaatnya, malah yang ada 2 unit bus itu bakal jadi bahan besi tua yang terparkir sepanjang tahun di halaman belakang kantor dishub,”ungkap Suprani.

Lebih lanjut Suprani menerangkan, ada beberapa indikasi potensi kerugian Negara untuk pelaksanaan pekerjaan ‘Belanja peralatan dan perlengkapan Bus TA. 2019 sebesar Rp. 188.716.000,- dengan pelaksana CV. ADIF PUTRA KONTRAKTOR dan pelaksanaan pekerjaan yang berulang dengan metode SWAKELOLA oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada TA. 2021 dengan nilai Swakelola Rp. 198.000.000,-

Pada kaitan item yang lainnya, lanjut Suprani, terdapat indikasi potensi pelaksanaan APBD tidak tepat sasaran, tidak berfungsi dalam pelayanan kepada masyarakat luas berupa Pengadaan BUS Pelajar pada TA. 2018 sebesar Rp. 1.700.000.000,- dan sampai saat ini tidak difungsikan atau melakukan pelayanan umum. Dari pengadaan ini juga dapat ditelusuri lebih dalam penggunaan anggaran swakelola untuk perjalanan dinas yang mendukung operasional BUS tersebut.

Disisi lain, terang Suprani, terdapat indikasi potensi kerugian Negara untuk pelaksanaan anggaran jasa konsultasi/perencanaan yang terkait dengan pelayanan BUS SAUM dari TA 2018 sampai dengan TA. 2023 sebesar Rp. 1,363,824,500 namun tidak ada pelaksanaan di lapangan dari hasil perencanaan tersebut, pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi tersebut tidak berdampak terhadap pelayanan umum dan dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Bahkan kata Suprani, terdapat indikasi kerugian Negara untuk pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Halte bus yang terkait dengan pelaksanaan program SAUM yang di laksanakan berulang dari TA 2018 sampai dengan TA 2024, dengan lokasi halte yang titik yang sama setiap Tahun Anggaran. Diperlukan audit khusus untuk pelaksanaan konstruksi pada titik halte tersebut.

Pada intinya tegas Suprani, rangkaian program BUS SAUM dari TA 2018 sampai dengan TA. 2024 dengan perkiraan penggunaan APBD Provinsi Banten Sebesar Rp. 16,523,900,700,- tidak tepat guna, tidak berfungsi dalam pelayanan masyarakat Banten.

Suprani menegaskan, bahwa pihaknya akan mengawal proses hukum sampai tuntas, dan minggu depan akan turun kembali untuk mempertanyakan laporan ini ke pihak Kejati Banten.

Perwakilan DPW Solmet Banten saat memberikan Laporan di ruang PTSP Kejati Banten diterima oleh Plt Kasi Intel Kejati Banten, Raka.

(Red)

DISHUB Banten Sarang Korupsi: Akademisi Peringatkan Skandal SAUM Bisa Meledak Jadi Gerakan Perlawanan Massal!

By On Maret 09, 2025

 


SERANG, JinNewsOne.Com – Banten tengah berada di titik nadir akibat bobroknya tata kelola pemerintahan. Skandal proyek Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM), yang sejak 2018 menelan miliaran rupiah dari APBD, kini terbukti sebagai bukti nyata pengkhianatan terhadap rakyat. Bus yang seharusnya melayani masyarakat justru mangkrak, halte terbengkalai, dan uang rakyat lenyap entah ke mana. Ini bukan sekadar kelalaian birokrasi, tetapi indikasi kuat korupsi sistemik yang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya!

Sebagai akademisi dan pemerhati kebijakan publik, saya dengan tegas menyatakan bahwa skandal ini adalah bentuk penghinaan terang-terangan terhadap rakyat Banten! Tidak ada alasan logis bagi proyek sebesar ini untuk gagal total kecuali ada permainan kotor di baliknya. Diamnya Kepala Dinas Perhubungan Banten, Tri Nurtopo, semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya menutupi jejak kejahatan anggaran. Jika Kejaksaan Tinggi Banten tidak segera bertindak, maka rakyat sendiri yang akan menegakkan keadilan di jalanan!

Kita sudah terlalu sering dipertontonkan drama busuk birokrasi yang rakus dan serakah! SAUM hanyalah puncak gunung es dari budaya korupsi yang sudah mendarah daging di tubuh pemerintahan Banten. Jika proyek ini dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, maka kita mengirim pesan bahwa mencuri uang rakyat adalah hal yang biasa! Jangan heran jika kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum semakin runtuh, karena mereka justru menjadi bagian dari masalah!

Kebijakan publik seharusnya berpihak pada rakyat, bukan menjadi alat bancakan para pejabat korup! Jika proyek ini memang gagal karena ketidakmampuan, maka seluruh pejabat yang bertanggung jawab harus dicopot! Jika terbukti ada unsur korupsi, maka mereka harus dipenjarakan tanpa kompromi! Banten bukan sarang maling anggaran, dan rakyat tidak akan tinggal diam melihat uang mereka dirampok oleh pejabat bermental tikus!

Keadaan dan situasi ini akan menjadi pintu masuk di kalangan para aktivis Banten untuk melakukan konsolidasi gerakan. Dan pada 11 Maret 2025, kalangan aktivis dan pergerakan rakyat Banten akan turun ke jalan dan mengepung Kejati Banten! Ini bukan aksi biasa, tetapi bentuk kemarahan rakyat yang sudah muak dengan pembodohan sistematis yang terus terjadi. Kami menuntut Kejati segera menyelidiki dan menangkap para pejabat yang terlibat dalam skandal ini! Jika dalam 14 hari tidak ada langkah konkret, maka kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar dan lebih keras!

Jangan coba-coba bermain api dengan kesabaran rakyat! Jika hukum terus berpihak pada penguasa dan mengabaikan keadilan, maka rakyat sendiri yang akan mengambil alih peran tersebut! Ini bukan ancaman kosong, tetapi peringatan keras bahwa kejahatan anggaran tidak bisa dibiarkan. Jika Kejati Banten memilih bungkam, maka mereka sama saja bersekongkol dengan maling uang rakyat!

Kami tidak butuh dalih, alasan, atau janji manis! Kami ingin tindakan nyata, transparansi, dan pertanggungjawaban! Jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka rakyat akan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu! Ini bukan sekadar skandal, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang harus dibayar lunas dengan hukuman bagi para penjahat anggaran!

Banten bukan tempat bagi pejabat pecundang yang hanya pandai memperkaya diri sendiri! Jika mereka tidak bisa bekerja untuk rakyat, maka mereka harus siap menghadapi kemarahan rakyat! Pemerintah dan penegak hukum, dengarkan baik-baik: jika keadilan tidak ditegakkan di meja hukum, maka keadilan akan ditegakkan di jalanan!

Oleh ; Malik Fathoni.SH.,M.Si

(Akademisi, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik)


Pelantikan DPC PJS Belitung: Sinergi dan Profesionalisme Jadi Prioritas

By On Maret 08, 2025

Prosesi pelantikan DPC PJS Kab Belitung oleh Ketua DPD PJS Babel, Rikky Permana dihadiri Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba, Sabtu (08/03/2025).


Belitung, JinNewsOne.Com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pers Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Kabupaten Belitung resmi dilantik. Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS Provinsi Bangka Belitung, Rikky Permana, di Aula Kantor Bupati Belitung. Sabtu, (8/3/2025)

Momentum bersejarah ini turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba, serta sejumlah perwakilan unsur pimpinan daerah.

Hadir pula Kepala Dinas Kominfo yang mewakili Bupati Belitung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Kasi Humas Polres Belitung AKP Bambang, Kasi Intel Kejari Belitung, Ketua Pokja Belitung, serta perwakilan dari berbagai organisasi pers dan insan jurnalis di Kabupaten Belitung.

Mengusung tema “Solidaritas, Profesionalisme, dan Sinergi PJS Menuju Konstituen Dewan Pers 2025,” pelantikan ini menandai komitmen DPC PJS Belitung untuk terus memperjuangkan jurnalisme yang profesional, akurat, dan berimbang.

Dalam sambutannya, Ketua DPC PJS Belitung yang baru dilantik, Dedi Haryadi, menegaskan bahwa organisasi yang ia pimpin siap membangun hubungan harmonis dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan.

Tujuannya adalah memastikan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.

“Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam setiap pemberitaan. PJS Belitung akan selalu hadir sebagai garda terdepan dalam menyajikan informasi yang berimbang dan dapat dipercaya,” ujar Dedi Haryadi.

Sementara itu, Rikky Permana selaku Ketua DPD PJS Babel mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan organisasi.

Ia menekankan bahwa DPC PJS Belitung harus terus mengibarkan bendera PJS dan memastikan anggotanya selalu bekerja dengan standar jurnalistik yang tinggi.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, turut memberikan arahan penting bagi para jurnalis yang tergabung dalam PJS.

Menurutnya, kompetensi wartawan adalah harga mati dalam dunia jurnalisme.

“Seorang wartawan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi harus memahami etika jurnalistik, hukum pers, serta memiliki keterampilan yang mumpuni dalam menulis dan menyajikan berita yang akurat dan berimbang,” tegas Mahmud Marhaba.

Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pers di era digital, seperti hoaks dan misinformasi.

Oleh karena itu, menurutnya, jurnalis harus terus meningkatkan kompetensi agar tidak tergerus oleh arus informasi yang tidak terverifikasi.

“Jurnalis yang tergabung dalam PJS harus menjadi garda terdepan dalam menjunjung tinggi profesionalisme. Setiap berita yang diproduksi harus dapat dipercaya oleh publik dan menjadi sumber informasi yang berkualitas,” tambahnya.

Untuk memastikan standar profesionalisme yang tinggi, Mahmud Marhaba juga mendorong para anggota PJS, khususnya di Belitung, untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bentuk standarisasi profesi jurnalis di Indonesia.

Di akhir sambutannya, Mahmud Marhaba berharap agar DPC PJS Kabupaten Belitung bisa menjadi organisasi pers yang solid, profesional, dan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan ekosistem media yang sehat dan bertanggung jawab.

Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi PJS Belitung untuk semakin aktif dalam membangun jurnalisme yang kredibel, serta berperan dalam menciptakan ruang informasi yang lebih berkualitas di Kabupaten Belitung. (DPD PJS Babel/KBO Babel)

GRIB Lebak Gede Bagikan 200 Paket Takjil untuk Pengguna Jalan

By On Maret 07, 2025

 


Pulomerak, JinNewsOne.Com – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan 1446 H, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Ranting Lebak Gede menggelar aksi sosial dengan membagikan 200 paket nasi takjil kepada pengguna jalan di depan SPBU Pertamina Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Jumat (7/3/2025).

Ketua Ranting GRIB Lebak Gede, H. Ridwan, memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia didampingi Wakil Ketua Ali serta segenap anggota dan pengurus ranting Lebak Gede, bersama PAC GRIB Pulomerak. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Binmas dan Babinsa Pulomerak.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, terutama mereka yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba. Semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat dan mendapat keberkahan,” ujar H. Ridwan.

Antusiasme warga terlihat saat pembagian berlangsung. Pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, menyambut baik inisiatif ini.

Ketua PAC GRIB Pulomerak, Mahrufi, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap aksi serupa dapat terus dilakukan.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan berbagi takjil ini. Semoga ke depan, GRIB semakin solid dalam menjalankan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Mahrufi.

Aksi berbagi ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak komunitas dan organisasi untuk terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

(Red)

Pasien Keluhkan Pelayanan RSUD Jalur Dua Curup yang Kurang Maksimal

By On Maret 07, 2025

 


Rejang Lebong, JinNewsOne.Com – Seorang pasien yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jalur Dua Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Pasien merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh bidan yang bertugas, yang diduga kurang maksimal.

“Kami datang ke RSUD Jalur Dua untuk mengetahui kondisi kesehatan ayah kami, namun pelayanan yang kami terima justru kurang baik,” ujar anak pasien kepada media, Senin (03/02/2025).

Ia menjelaskan bahwa ayahnya sudah lama sakit dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang optimal. Namun, menurutnya, dua bidan yang bertugas, salah satunya bernama Eka, justru terkesan kurang peduli.

“Kami disuruh sendiri memasang oksigen di hidung ayah kami dan mengambil sampel darah dari ujung jarinya, seolah-olah mereka enggan atau jijik menangani pasien,” tambahnya.

Dalam dunia medis, bidan memiliki tanggung jawab utama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta harus bekerja sesuai kode etik profesinya, yang menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Jika terbukti melanggar kode etik, bidan dapat dikenakan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin praktik.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak RSUD Jalur Dua Kota Curup belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi terkait keluhan tersebut.

(Red/Tim)

Anggaran Milyaran Rupiah untuk SAUM di Dishub Banten, Terbuang Sa-sia Proses Hukum Akan Dikawal

By On Maret 06, 2025

 


BANTEN, JinNewsOne.Com – Sudah cukup rakyat Banten dipermainkan! Proyek Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) dengan menelan anggaran Milyaran Rupiah di Dishub Banten, terbuang sia-sia tanpa sasaran program dan target program yang jelas. Ini adalah bukti betapa bobroknya mental birokrasi di Dinas Perhubungan (Dishub) Banten, demikian dikatakan Kamaludin, pemerhati Kebijakan Publik dan Politik saat dikonfirmasi beberapa media online di kediamannya pada Kamis 6/02/25.

Dikatakannya, seluruh aspek pendukung untuk memenuhi kebutuhan terhadap program Sarana Angkutan Umum Massal dan pendukungnya sudah digelontorkan milyaran rupiah melalui APBD Provinsi Banten dari tahun 2018 hingga 2024, namun hingga kini baik uji coba hingga pengoperasionalannya tidak pernah terlihat.

 “Padahal bus sudah ada sejak APBD 2018 dengan pagu Rp. 1.7 M, Jasa konsultasi pengembangan transportasi massal di KSP KP3B dengan pagu APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 437.080.00, Belanja peralatan dan pendukung bus dengan Pagu APBD tahun 2019 sebesar Rp.188.716.000, belum lagi belanja modal pembangunan halte SAUM di beberapa titik yang totalnya milyaran rupiah,” ungkap Kamaludin sambil menegaskan bahwa pembangunan halte sudah dibangun sejak 2022, tetapi sampai detik ini tidak ada satupun yang beroperasi dan dua unit bus itu kini hanya menjadi etalase calon bangkai besi tanpa kejelasan.

Untuk itu, Kamaludin mempertanyakan, di balik semua ini, ada satu pertanyaan mendasar: Apakah ini murni ketidakmampuan atau justru kesengajaan? Kadishub Banten, Tri Nurtopo, dan jajarannya harus bertanggung jawab! Jika proyek ini benar-benar gagal tanpa alasan yang jelas, maka ini bukan sekadar ketidakmampuan, tapi sudah masuk kategori kejahatan birokrasi.

Lebih lanjut, Kamaludin juga mempertanyakan pada pos anggaran yang terlihat tumpang tindih, yaitu pada pos APBD DISHUB Tahun 2019, Belanja peralatan dan pendukung bus dengan Pagu APBD tahun 2019 sebesar Rp.188.716.000 di pihak ketigakan dan pada pos APBD Tahun 2021 yaitu pengadaan acesories dan perlengkapan pendukung bus sekolah/wisata sebesar Rp. 198.000.000,- yang di swakelolakan.

“Ada apa ini, bus belum pernah dioperasionalkan tapi pada pos anggaran yang sejenis di anggarkan pada tahun 2019 dan 2021, ini jadi ini potret buram perencanaan anggaran di APBD Banten yang tidak cermat dan teliti,” tegas Kamaludin.

Melihat kondisi ini, Kamaludin menyatakan bahwa kepemimpinan Tri Nurtopo gagal total! Dia bukan hanya tidak becus dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga terlihat tidak memiliki niat baik untuk memperbaiki situasi. Diamnya dia atas mangkraknya proyek ini adalah cerminan dari mental birokrat oportunis yang hanya peduli pada jabatan, proyek baru, dan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya.

Lebih gamblangnya Kamaludin menyatakan bagaimana mungkin fasilitas yang sudah siap pakai dibiarkan begitu saja? Apakah karena proyek ini tidak memberikan keuntungan pribadi? Apakah karena tidak ada komisi haram yang bisa dikantongi? Jika itu alasannya, maka ini bukan hanya soal kebodohan, tapi sudah menyentuh ranah korupsi terselubung!

Pada kesempatan ini juga Kamaludin mengungkapkan, rakyat berhak marah! Uang pajak yang mereka bayar bukan untuk menggaji pejabat pemalas yang hanya bisa duduk di kursi empuk tanpa hasil! Jika Tri Nurtopo masih punya sedikit harga diri, mundurlah sebelum dipermalukan lebih jauh! Jika dia tetap bertahan tanpa solusi, maka Gubernur Banten wajib mencopotnya!,” tandasnya.

Masih kata Kamaludin, mangkraknya proyek SAUM bukan sekadar kelalaian administratif, tapi bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang. Jika ada unsur kesengajaan untuk membiarkan proyek ini gagal demi kepentingan segelintir orang, maka ini sudah masuk kategori tindak pidana korupsi!

Bahkan, lanjut Kamaludin, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya hingga merugikan negara bisa dijerat hukum. Apakah Tri Nurtopo dan kroninya merasa kebal hukum? Apakah mereka berpikir rakyat akan diam saja? Jika iya, maka mereka sedang bermain api!

“Jangan biarkan bus-bus hantu ini menjadi monumen kegagalan dan pembodohan rakyat! Jika rakyat terus diam, maka pejabat rakus akan semakin berani menjarah uang negara!” Ujar Kamaludin seraya menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan membuat laporan pendahuluan secara komprehensif kepada aparat penegak hukum dan mengawal proses hukumnya agar hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Ditegaskan Kamaludin, jangan sampai rakyat berpikir bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jika ada indikasi korupsi dalam proyek ini, maka Tri Nurtopo dan semua pejabat Dishub yang terlibat harus diperiksa, diadili, dan jika terbukti bersalah harus menanggung konsekuensi resikonya.

“Banten butuh pemimpin yang benar-benar bekerja, bukan pejabat yang hanya pintar bermain proyek dan memperkaya diri sendiri! Jika Dishub Banten tidak segera bertindak, maka bersiaplah menghadapi amarah rakyat yang sudah muak dengan kebusukan ini!” ujar Kamaludin.

(Suprani)

Dugaan Pelanggaran Etika DPRD Kota Cilegon, Aliansi Pengusaha Gerem Geram!

By On Maret 06, 2025

 


Cilegon, JinNewsOne.Com - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Gerem menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Cilegon. Sebagai Korlap Suherdi menuntut transparansi dan akuntabilitas DPRD, menyusul dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam praktik bisnis yang melanggar kode etik serta tindakan yang berpotensi mencederai hak-hak rakyat kecil.

Aliansi Pengusaha Gerem menyoroti adanya oknum DPRD yang diduga menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok dalam proyek pengadaan barang, jasa konstruksi, serta perawatan industri di Cilegon.

Hal ini dinilai bertentangan dengan Peraturan DPRD Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik, khususnya Pasal 12 Ayat 4 yang melarang anggota DPRD memanfaatkan jabatan untuk kepentingan bisnis pribadi atau kelompok.

“Dewan itu seharusnya mengawasi kebijakan, bukan justru bermain dalam proyek yang mereka awasi. Ini jelas konflik kepentingan!” ujar Suherdi, salah satu perwakilan pengusaha yang turut serta dalam aksi, Cilegon, 5 Maret 2025.

Tak hanya dugaan pelanggaran etika, seorang warga bernama Wawan Ruswandi diduga menjadi korban kriminalisasi oleh oknum DPRD. Wawan yang memiliki sengketa perdata berupa utang Rp9 juta justru diarahkan ke ranah pidana oleh oknum anggota dewan.

“Ini bertentangan dengan Pasal 19 Ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh dipenjara hanya karena tidak mampu membayar utang,” kata salah satu orator aksi.

Kasus ini semakin mencurigakan karena ada dugaan intervensi oknum DPRD dalam proses hukum yang seharusnya netral dan independen.

Aliansi Pengusaha Gerem menyatakan sudah dua kali mengajukan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada pimpinan DPRD Kota Cilegon pada 21 Januari dan 19 Februari 2025. Namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari DPRD.

“Kami hanya meminta klarifikasi dan transparansi. Kenapa mereka diam? Ini bukti bahwa ada yang disembunyikan,” tegas seorang peserta aksi.

Dalam aksi ini, demonstran mengajukan tiga tuntutan utama:

1. Pimpinan DPRD Kota Cilegon harus menindak tegas anggotanya yang diduga melanggar kode etik.

2. Seluruh anggota DPRD Kota Cilegon wajib menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum dan etika.

3. DPRD Kota Cilegon harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Dedi Kusnadi sebagai salah satu peserta aksi menegaskan bahwa pihaknya akan membawa dugaan pelanggaran ini ke Ombudsman dan Komnas HAM jika tidak ada tindak lanjut dari DPRD.

“Kami tidak ingin DPRD diisi oleh orang-orang yang menginjak etika dan hak asasi manusia. Ini peringatan keras!” tegasnya.

Red

GRIB Ranting Suralaya PAC Pulomerak Gelar Aksi Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan 1446 H

By On Maret 04, 2025

 


Cilegon, JinNewsOne.Com - Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan 1446 H, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Ranting Suralaya bersama Pengurus Anak Cabang (PAC) Pulomerak di bawah pimpinan Abah Haji Sahruji selaku Ketua DPC GRIB Jaya Kota Cilegon menggelar kegiatan berbagi takjil di depan Taman Ekopak, Taman PLTU Suralaya, Selasa, (4/3/2025).

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para pengurus serta anggota GRIB yang turut serta dalam membagikan takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan.

Sebanyak 200 paket takjil disiapkan dan dibagikan secara gratis kepada warga yang melintas di kawasan tersebut menjelang waktu berbuka puasa. Ketua GRIB Ranting Suralaya, Ratam Batu Bara, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian GRIB terhadap masyarakat sekitar, khususnya di bulan penuh berkah ini.

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada sesama, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara GRIB dan warga sekitar," ujar Ratam Batu Bara.

Wakil Ketua GRIB Ranting Suralaya, Hendra Merdeka, menambahkan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan agenda rutin yang diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

"Kami berusaha menjadikan kegiatan ini sebagai tradisi tahunan, agar kehadiran GRIB semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Hendra Merdeka.

Ketua GRIB PAC Pulomerak, Kang Marufi, turut memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota yang telah berpartisipasi dalam aksi sosial ini.

"Saya sangat bangga dengan semangat kebersamaan dari seluruh anggota GRIB yang ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga keberkahan bulan Ramadhan membawa kebaikan bagi kita semua," ujar Kang Marufi.

Aksi berbagi takjil ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima, tetapi juga mempererat rasa solidaritas di antara anggota GRIB Ranting Suralaya dan PAC Pulomerak. Dengan semangat kebersamaan, GRIB berharap dapat terus berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

(*/Red)

Peresmian Kantor Baru LBH KKPMP Banten: Doa dan Buka Puasa Bersama Menjadi Momen Kebersamaan

By On Maret 04, 2025

 


Banten, JinNewsOne.Com – Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (LBH KKPMP) Markas Wilayah Provinsi Banten menggelar acara peresmian kantor baru yang dirangkaikan dengan doa bersama serta buka puasa bersama. Acara ini dihadiri oleh Kamawil KKPMP Jeri Kaspor, Sekretaris LBH KKPMP Iwan Setiawan, serta puluhan anggota KKPMP lainnya, Selasa 4 Maret 2025

Dalam kesempatan tersebut, Kamawil LBH KKPMP Ahmad Rosidin menyampaikan bahwa peresmian kantor baru ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran serta LBH KKPMP dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Banten.

“Dengan adanya kantor baru ini, kami berharap dapat semakin optimal dalam memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal penegakan keadilan,” ujar Ahmad Rosidin.

Selain menjadi momentum peresmian, acara ini juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian organisasi serta sebagai sarana mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan.

Sementara itu, Kamawil KKPMP Jeri Kaspor menambahkan bahwa keberadaan kantor baru ini akan menjadi pusat koordinasi bagi seluruh anggota KKPMP di Banten dalam menjalankan visi dan misi organisasi.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap keadilan, LBH KKPMP Banten berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

(*/red)

Peduli Sesama, GRIB JAYA PAC Pulo Ampel Bagikan Sembako dan Adakan Buka Puasa Bersama

By On Maret 03, 2025



Serang, JinNewsOne.Com – Dalam suasana penuh berkah bulan suci Ramadhan 1446 H, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pulo Ampel yang dipimpin oleh Ketua Izmam Gen’k kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Organisasi ini terus aktif melaksanakan berbagai program sosial guna meningkatkan kesejahteraan warga setempat, Senin (03/03/25).

Sejak awal bulan Ramadhan, PAC Pulo Ampel telah menggelar serangkaian kegiatan, termasuk bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga mengadakan buka puasa bersama dengan kaum dhuafa, anak yatim, serta membagikan Al-Qur’an ke pondok pesantren di Pulo Ampel.

Kegiatan ini juga melibatkan tokoh masyarakat guna mempererat tali silaturahmi. Selain program sosial, PAC Pulo Ampel juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka mengadakan pelatihan keterampilan bagi pemuda dan pemudi di Pulo Ampel, seperti pelatihan wirausaha dan keterampilan kerja, guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih mandiri dan produktif.

Dalam bidang keamanan dan ketertiban, GRIB JAYA PAC Pulo Ampel turut berperan aktif dengan bekerja sama dengan aparat setempat. Mereka mengadakan patroli keamanan di beberapa titik strategis untuk memastikan lingkungan tetap kondusif selama bulan Ramadhan, terutama menjelang waktu sahur dan tarawih. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan toleransi antarwarga juga dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

Ketua PAC Pulo Ampel, Izmam Gen’k, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. “Kami ingin Ramadhan ini menjadi momentum kebersamaan dan kepedulian sosial yang lebih besar. GRIB JAYA PAC Pulo Ampel akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk membantu dan mendukung kesejahteraan mereka,” ujar Izmam Gen’k.

Dedikasi PAC Pulo Ampel dalam menggerakkan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Banyak warga yang merasa terbantu dengan program-program yang telah dijalankan dan berharap agar kegiatan positif ini dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, GRIB JAYA PAC Pulo Ampel di bawah kepemimpinan Izmam Gen’k berupaya menjaga keberlanjutan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran organisasi ini semakin memperkuat solidaritas dan kebersamaan di tengah komunitas Pulo Ampel, terutama di bulan penuh berkah ini.

(*/Red)

PCNU Kota Serang Gelar Semarak Ramadhan 1446 H: Dukung Kebijakan Kepala Daerah Baru

By On Maret 02, 2025

 


Serang, JNO- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Serang menggelar acara Semarak Ramadhan 1446 H dengan mengusung tema ‘Apresiasi dan Mendukung Program serta Kebijakan Kepala Daerah Provinsi Banten’.


Acara berlangsung, Jumat 28 Februari 2025 di wilayah kota serang dihadiri oleh berbagai tokoh serta warga Nahdlatul Ulama.


Sekretaris PCNU Kota Serang, Akbarudin, dalam sambutannya mengajak seluruh warga NU untuk bersinergi dan mendukung kebijakan serta program kepala daerah yang baru.


Menurutnya, dukungan penuh dari masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan kondisi yang kondusif di Provinsi Banten.


"Dengan telah dilantiknya kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk masa jabatan 2025-2030, mari kita bersama-sama mendukung kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Akbarudin.


Ia juga menegaskan pentingnya menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah umat.


"Kami menolak dengan tegas segala bentuk hoaks dan ujaran kebencian. Mari kita jaga nilai-nilai toleransi antarumat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun, tenteram, dan damai," tambahnya.


PCNU Kota Serang berharap kepemimpinan kepala daerah yang baru dapat membawa kemajuan bagi Banten, serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

Unit Tipidter Satreskrim Polres Rejang Lebong Pantau Harga Sembako Jelang Ramadan

By On Maret 01, 2025

 


Bengkulu, JinNewsOne.Com – Unit II Tipidter Satreskrim Polres Rejang Lebong melakukan pengecekan stabilitas harga sembako menjelang Ramadan di Pasar Atas Curup pada Jumat, 28 Februari 2025.

Dari hasil pengecekan, beberapa bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying.

Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, Iptu Reno Wijaya, SE., MH., mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain daging sapi, ayam potong, telur, bawang merah, bawang putih, serta berbagai jenis cabai seperti cabai keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau.

“Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini sebagian besar mulai terjadi sejak satu bulan sebelum Ramadan,” ujar Kasat.



Meskipun ada kenaikan harga, Iptu Reno menegaskan bahwa secara umum harga sembako di Kabupaten Rejang Lebong masih dalam kondisi normal, dan stok bahan pokok tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan minyak goreng. “Stok minyak goreng di wilayah Kabupaten Rejang Lebong masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Pengecekan harga sembako ini dilakukan mulai pukul 09.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, Iptu Reno Wijaya, SE., MH., didampingi Kanit II Tipidter, Aipda Rinto Sahrizal, SH., serta anggota Brigpol A.R. Malau, SH., Brigpol Yuda P.U., dan Briptu Reno Saputra.

(Red/Nandar)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *