Blitar Parade Drum Minus-One: Panggung Drummer, Talenta Lokal dan UMKM

Blitar Parade Drum Minus-One: Panggung Drummer, Talenta Lokal dan UMKM

By JN¹ On September 28, 2026

Blitar, Jawa Timur | JNO — Ketika panggung musik biasanya didominasi vokalis dan grup band, Kota Blitar justru membuka ruang berbeda. Blitar Parade Drum Minus-one menghadirkan sekitar 15 drummer dalam pertunjukan drum minus-one di area parkir Pasar Wage, Jalan Mastrip, Kota Blitar, Minggu malam (27/9/2026).

Konsep tersebut menempatkan permainan drum sebagai pusat pertunjukan. Para drummer tampil secara langsung dengan format play along, sementara instrumen musik lainnya menggunakan rekaman minus-one. Masing-masing drummer sedikitnya memainkan dua judul lagu.

Menurut Tito, Penasehat event Blitar Parade Drum Minus-one, konsep pertunjukan tersebut diklaim bahwa konsep parade drum dengan format minus-one sebagai orisinil 100% karya orang Blitar dan baru pertama kali ada di Indonesia, sebagai pencetus sekaligus pelaksana.

“Ini baru pertama kali digelar di Indonesia, tepatnya di Kota Blitar,” ujar Tito.

Klaim tersebut menjadi bagian dari semangat penyelenggara untuk membawa kegiatan musik berbasis komunitas menjadi agenda yang lebih berkelanjutan.

Sembilan Tahun Bergerak Secara Swadaya

Tito mengatakan, kegiatan ini tidak lahir secara tiba-tiba. Komunitas drummer di Blitar telah menjalankan parade drum dan berbagai kegiatan selama sekitar sembilan tahun.

Namun, menurut dia, kegiatan tersebut selama ini lebih banyak berjalan secara mandiri.

Pendanaan event Blitar Parade Drum Minus-One perdana juga berasal dari swadaya dan iuran sukarela atau sambatan dari para pendukung kegiatan seperti event-event yang pernah diselenggarakan sebelumnya.

Di sisi lain, antusiasme penonton, musisi, drummer serta pelaku UMKM disebut cukup positif.

Tito berharap kegiatan tersebut dapat berkembang menjadi event yang lebih besar dan memiliki jangkauan nasional.

Penyelenggara bahkan merencanakan event Blitar Parade Drum Minus-one akan digelar setiap tiga bulan sekali.

Dari sekitar 15 drummer yang tampil, sembilan berasal dari Kota Blitar dan enam lainnya dari Kabupaten Blitar.

Bukan Sekadar Parade

Tito juga menyoroti karakter yang ingin dibangun dari kegiatan drummer di Blitar.

Menurutnya, parade di sejumlah daerah sering menggunakan konsep cover lagu dengan jumlah pemain yang sangat besar, jika ada pun selama ini sebatas Minus-one vocal, melodi, guitar melody atau guitar bass. Blitar mencoba mengambil pendekatan berbeda dengan mengembangkan konsep sendiri yang belum ada di Indonesia, yaitu full exposed skill drummer.

"Untuk konsep parade drum Minus-one belum pernah ada yang menyamai di Indonesia, 100% original karya orang Blitar ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri." tegas Tito dengan penuh semangat.

Bagi penyelenggara, kreativitas tersebut merupakan bagian dari upaya membangun identitas pertunjukan musik lokal yang berpotensi viral secara nasional.

Tito juga mengingat tradisi berkumpulnya para musisi lintas generasi pada momentum tertentu, termasuk Malam Takbir.

Menurut dia, kerinduan untuk kembali berkumpul dan bermain musik menjadi salah satu latar belakang kuat berkembangnya kegiatan tersebut.

DPRD Soroti Talenta Musisi Blitar

Anggota DPRD Kota Blitar, Yasa Kurniawanto, Johan Marihot, Purwanto hadiri Blitar Drum/Percussion Night, 27/09/2026. (ki-ka).

Pertunjukan tersebut mendapat perhatian Yasa Kurniawanto, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar yang hadir bersama rekan Anggota DPRD Kota Blitar Komisi lainnya.

Yasa mengatakan Blitar Raya memiliki banyak musisi dengan kemampuan di bidang masing-masing.

Ia melihat pertunjukan drummer malam itu juga menunjukkan adanya regenerasi karena pemain yang tampil berasal dari berbagai kelompok usia, mulai anak-anak, anak muda hingga dewasa.

“Di Blitar Raya ini saya yakini dan saya ketahui sendiri tidak kurang musisi-musisi yang hebat di bidangnya masing-masing,” kata Yasa.

Menurutnya, dukungan terhadap kegiatan semacam ini juga dapat dikaitkan dengan pengembangan talenta generasi muda.

Ia mengapresiasi kegiatan yang masih dilakukan secara swadaya serta kehadiran para pihak yang memberikan dukungan.

Musik dan UMKM Bisa Berjalan Bersama

Sementara itu, Purwanto, Anggota Komisi III DPRD Kota Blitar, menilai kegiatan tersebut memiliki potensi tidak hanya sebagai ruang kreativitas musisi, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas UMKM.

Ia mendorong agar event serupa terus dikembangkan dan dilaksanakan pada akhir pekan sehingga lebih mudah diakses masyarakat, termasuk anak-anak sekolah.

“Kalau bisa diadakan malam Minggu atau hari Minggu,” ujar Purwanto.

Menurutnya, kegiatan musik yang menghadirkan masyarakat dalam jumlah besar dapat menciptakan aktivitas ekonomi bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi.

Ia juga berharap para pencinta musik dan band terus memperoleh ruang untuk berkreativitas.

Gagasan Kawasan Kreatif Jalan Mastrip-TGP

Purwanto bahkan melihat kegiatan seni dan UMKM dapat dikembangkan lebih jauh sebagai bagian dari aktivitas kawasan.

Ia menyampaikan gagasan agar kawasan Jalan Mastrip hingga TGP secara bertahap dapat berkembang menjadi kawasan yang ramai oleh kegiatan masyarakat dan ekonomi kreatif.

“Dengan berjalannya waktu, kita berharap Jalan Mastrip sampai TGP bisa seperti Malioboro,” ungkapnya.

Purwanto juga menyebut dirinya tergabung dalam perkumpulan musik keroncong. Kondisi tersebut membuka peluang kolaborasi antara berbagai komunitas musik di Kota Blitar.

Akan Dibawa ke Forum DPRD

Dukungan, menurut Purwanto, diharapkan tidak berhenti pada kehadiran di lokasi acara.

Ia menyampaikan rencana untuk mengagendakan pembahasan kegiatan tersebut bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Yudi Meira yang malam tadi turut hadir dalam acara, agar dapat dibicarakan lebih lanjut dalam forum DPRD.

Dalam kesempatan yang sama, Johan Marihot, Anggota DPRD Kota Blitar sampaikan dukungannya, berharap pemerintah bisa mengakomodir para musisi yang bertalenta seperti halnya seniman musik pada kegiatan yang seperti hari ini.

"Kita di DPRD akan mendorong utamanya anggaran untuk memberikan ruang lebih kepada para musisi agar memiliki wadah atau ajang kreasi untuk bisa perform yang pada akhirnya dapat membawa nama baik kota Blitar," pungkasnya.

Salah satu gagasan yang muncul adalah membuka lebih banyak ruang pertunjukan bagi musisi sekaligus menghubungkannya dengan penguatan UMKM.

Bagi para penyelenggara, Blitar Parade Drum Minus-One menjadi pembuktian bahwa event musik dapat lahir dari inisiatif komunitas dengan dukungan swadaya.

Namun, perjalanan berikutnya akan ditentukan oleh kemampuan menjaga konsistensi event, memperluas partisipasi musisi, serta membangun kolaborasi antara komunitas, UMKM dan pemerintah.

Dari panggung drum di Pasar Wage, sebuah ruang baru bagi musisi Blitar mulai diketuk. Pertanyaannya kini bukan sekadar seberapa keras suara drum terdengar, tetapi seberapa jauh ruang kreativitas itu dapat bertahan dan berkembang menjadi ekosistem musik serta ekonomi kreatif di Kota Blitar.

Apa Itu Drum Minus-One?

Drum minus-one atau drum play-along merupakan format pertunjukan ketika drummer memainkan drum secara langsung, sedangkan instrumen musik lainnya menggunakan rekaman.

Format ini memberikan ruang bagi drummer untuk menampilkan teknik, musikalitas, interpretasi dan kreativitas permainan secara lebih menonjol. 

Lima Unsur Pentahelix, Lima Peran Nyata

Blitar Parade Drum Minus-one hanyalah salah satu contoh objek kolaborasi. Event ini dapat menjadi pemantik untuk mempertemukan lima unsur Pentahelix dan menggali lebih banyak potensi yang dapat dikerjakan bersama.

- Pemerintah — menjadi regulator dan fasilitator: membuka kebijakan, ruang publik, perizinan, program, serta memastikan kolaborasi dapat berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

- Akademisi — menjadi sumber pengetahuan dan inovasi: melakukan riset, pemetaan potensi, pendidikan, pelatihan, serta pendampingan agar setiap program memiliki dasar dan arah yang jelas.

- Dunia usaha — menjadi penggerak investasi dan pasar: membuka kemitraan, sponsorship, akses pasar, peluang usaha, serta mendukung keberlanjutan kegiatan dan UMKM.

- Komunitas/masyarakat — menjadi penggerak lapangan: melahirkan kreativitas, mengembangkan talenta, menjalankan kegiatan, sekaligus memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat.

- Media — menjadi penghubung, penguat publikasi dan pengawal informasi: mengangkat potensi lokal, mempertemukan para pihak, memperluas promosi, membuka ruang dialog publik, serta mengawal perkembangan kolaborasi secara berkelanjutan.

Jika kelima unsur ini benar-benar duduk bersama, yang dibicarakan tidak harus berhenti pada satu event. Masih banyak potensi, persoalan, talenta, UMKM, ruang publik, pendidikan, ekonomi kreatif, hingga peluang usaha di Blitar yang dapat dipetakan dan dikolaborasikan.

Karena itu, mari menjadikan satu event sebagai titik awal, bukan titik akhir. Dari satu objek kolaborasi, kita dapat menggali banyak gagasan dan membangun ekosistem yang mampu menciptakan peluang, memperkuat ekonomi lokal, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pentahelix bukan sekadar lima unsur yang hadir dalam satu acara, tetapi lima kekuatan yang bekerja bersama untuk menghasilkan perubahan. *(Red)

Guntur Wahono Dorong Transformasi Pertanian Blitar Menuju Sistem Modern

Guntur Wahono Dorong Transformasi Pertanian Blitar Menuju Sistem Modern

By JN¹ On September 23, 2026

Blitar, Jawa Timur | JNO — Pendidikan dan penerapan pertanian modern didorong menjadi salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Blitar. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pertanian Modern untuk Menunjang Ketahanan Pangan Nasional yang digelar di Feeling Cafe, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Guntur Wahono, SE, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama sejumlah pemangku kepentingan sektor pertanian, di antaranya Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur Slamet Sutanto, SE, MM; Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Suwito; Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar Ir. Setiyana; Kepala Bidang DKPP Kabupaten Blitar Siswoyo; Ketua Gapoktan Kabupaten Blitar Maskuri, ST., serta perwakilan Gapoktan kecamatan dan desa wilayah timur Kabupaten Blitar.

Agenda diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang diikuti seluruh peserta kegiatan.

Forum tersebut menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, legislatif, penyuluh pertanian, Gapoktan dan kelompok tani untuk menyelaraskan kebutuhan di lapangan dengan arah kebijakan pengembangan pertanian modern.

Pertanian Modern dan Ancaman Tanah Kerusakan

Kepala DKPP Kabupaten Blitar Ir. Setiyana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi pendidikan pertanian modern untuk menunjang ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, peningkatan produksi pertanian harus tetap memperhatikan keseimbangan alam. Ia mengingatkan penggunaan pupuk secara berlebihan dalam mengejar hasil produksi justru berpotensi meninggalkan dampak buruk ekologis pada generasi berikutnya.

“Dunia pertanian tidak lepas dari keseimbangan alam kita. Hari ini petani mengejar hasil dengan penggunaan pupuk yang ekstrem, namun pada akhirnya akan meninggalkan warisan tanah yang rusak dan tandus,” ujar Setiyana.

Ia menilai target peningkatan hasil pertanian harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kesuburan tanah dan lingkungan.

Terlebih lagi, kondisi pertanian saat ini menghadapi tantangan musim kemarau. Menurutnya, penerapan sistem dan formulasi pertanian modern diharapkan mampu membantu petani mempertahankan bahkan meningkatkan hasil produksi dengan biaya yang lebih efisien.

Dukungan pemerintah, termasuk melalui program Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong penerapan teknologi dan metode pertanian tersebut.

PM-AAS Jadi Model Pengembangan Padi

Sementara itu, Kepala Bidang DKPP Kabupaten Blitar Siswoyo memaparkan pentingnya sinergitas antara DKPP, penyuluh pertanian, Gapoktan dan kelompok tani dalam pengembangan padi menggunakan model Pertanian Modern–Advance Agriculture System (PM-AAS).

Menurut Siswoyo, penerapan PM-AAS diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan pertanian yang lebih terukur dan modern.

Ia menyebut pencapaian produksi pangan nasional pada tahun 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat produktivitas pertanian. Dalam paparannya, swasembada pangan 2026 disebut mencapai sekitar 31 juta ton hasil pertanian nasional, yang diklaim sebagai pencapaian tertinggi dalam sejarah.

Di Kabupaten Blitar, bantuan berupa benih padi, pupuk, pestisida, herbisida hingga alat pertanian diprioritaskan bagi kelompok tani yang menerapkan model PM-AAS.

Target penerapan PM-AAS di Kabupaten Blitar mencapai 5.932 hektar untuk periode Agustus–Desember 2026. Saat ini, model penerapan tersebut antara lain telah dilakukan melalui demplot seluas 4 hektar di wilayah Kabupaten Blitar.

Dengan penuh optimisme, Siswoyo bahkan menyampaikan seruan, “Salam 10 Ton!”

Seruan tersebut mewakili dorongan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi dan tata kelola budidaya yang lebih modern.

Petani Organik Terkendala Pemasaran

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Suwito turut menyampaikan perhatian terhadap pengembangan pertanian organik, termasuk mengenai regulasi daerah yang berkaitan dengan pertanian organik.

Persoalan pertanian organik bukan hanya menyangkut teknik budidaya, tetapi juga bagaimana produk yang dihasilkan memperoleh pasar dan nilai ekonomi yang layak.

Hal senada disampaikan Guntur Wahono dalam wawancara terkait tantangan pengembangan pertanian organik di Blitar.

Menurut Guntur, sebenarnya terdapat masyarakat yang memiliki minat untuk beralih menuju sistem pertanian organik, baik dari sisi penggunaan pupuk maupun proses budidayanya. Namun, persoalan pemasaran masih menjadi salah satu kendala utama.

Petani yang telah menghasilkan produk organik berpotensi menghadapi permasalahan ketika harga jual produknya masih mengikuti harga komoditas konvensional.

“Kalau pemerintah tidak ikut campur tangan dalam membeli atau membantu memasarkan produk organik, petani akan merugi karena harga jualnya tetap mengikuti harga pasar konvensional dan tidak bernilai tinggi,” jelas Guntur.

Oleh karena itu, menurutnya, pengembangan pertanian organik memerlukan keterlibatan pemerintah agar produk petani memperoleh akses pasar dan nilai tambah yang dibarengi dengan proses produksinya.

Koordinasi dimulai dari Pemerintah Kabupaten

Guntur mengatakan, penanganan permasalahan tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan melalui dinas terkait di tingkat kabupaten, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Apabila permasalahan yang dihadapi memerlukan fasilitas lebih lanjut, koordinasi dapat dilakukan melalui pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Provinsi Jawa Timur.

Pola koordinasi tersebut dinilai penting agar kebutuhan petani yang muncul di lapangan dapat dipetakan terlebih dahulu sebelum mendapatkan dukungan anggaran maupun program.

Petani Didorong Perkuat Mekanisasi

Selain pertanian organik, kebutuhan terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Guntur menyebut bantuan alsintan masih sangat dibutuhkan petani, khususnya di wilayah daerah pemilihan (dapil) 7 yang meliputi Blitar dan Tulungagung.

Menurutnya, kebutuhan alsintan perlu diinventarisasi oleh Gapoktan. Jumlah dan jenis alat yang diperlukan kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian, bantuan diharapkan tidak sekedar bersifat distribusi, namun benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.

Gapoktan Soroti Krisis Air dan Infrastruktur Irigasi

Ketua Gapoktan Kabupaten Blitar Maskuri menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut juga menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi petani sekaligus menyamakan persepsi mengenai pembangunan kelembagaan tani, penerapan pertanian modern dan mekanisasi pertanian.

Menurut Maskuri, kondisi pertanian Kabupaten Blitar saat ini menghadapi tantangan serius akibat fenomena El Niño Godzilla, yang ditandai dengan minimnya curah hujan dan menurunnya debit air secara drastis.

Dalam kondisi tersebut, kebutuhan terhadap pengairan infrastruktur menjadi sangat penting.

Petani di wilayah utara Kabupaten Blitar membutuhkan dukungan pompa air dan jaringan irigasi, sedangkan wilayah selatan membutuhkan sumur bor maupun irpom untuk memenuhi kebutuhan air pertanian.

Selain pembangunan infrastruktur, Maskuri juga menekankan pentingnya reboisasi kawasan sumber air agar keberlangsungan sumber daya air dapat terjaga dalam jangka panjang.

Kelembagaan Tani Terus Diperkuat

Dari sisi kelembagaan, Kabupaten Blitar disebut memiliki 22 Gapoktan tingkat kecamatan, dengan data sebelumnya mencatat sekitar 536 Gapoktan desa dan 2.600 kelompok tani. Data tersebut masih terus diperbarui.

Kondisi tersebut menunjukkan besarnya jaringan kelembagaan petani di Kabupaten Blitar yang dapat menjadi kekuatan dalam penerapan program pertanian modern.

Menurut Maskuri, sinkronisasi antara Gapoktan, kelompok tani, penyuluh dan pemerintah menjadi penting agar program pertanian tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan berupa alsintan, irigasi serta program pertanian yang telah dilakukan melalui Guntur Wahono.

Usulan Bantuan Rp2,5 Miliar untuk Gapoktan

Dalam forum tersebut juga muncul usulan bantuan senilai sekitar Rp2,5 miliar bagi Gapoktan yang akan diajukan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2027, dan akan realisasi pada tahun 2028.

Usulan tersebut menjadi bagian dari penguatan kebutuhan sektor pertanian, terutama dalam mendukung mekanisasi, infrastruktur pertanian dan peningkatan kapasitas kelompok tani.

Pengajuan bantuan tersebut diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan sehingga anggaran yang nantinya tersedia dapat memberikan manfaat langsung kepada petani.

Kebijakan Pertanian Harus mengikuti Regulasi Dinamika

Selain masalah teknis, kegiatan juga membahas dinamika pemerintahan dan regulasi yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Kebijakan pemerintah dapat mengalami perubahan mengikuti arah pemerintahan dan regulasi yang baru. Kondisi tersebut menuntut kelompok tani maupun kelembagaan pertanian untuk terus menyesuaikan diri.

Oleh karena itu, pendidikan pertanian modern tidak hanya dipandang sebagai transfer pengetahuan mengenai teknologi budidaya, tetapi juga sebagai sarana membangun pemahaman petani terhadap kebijakan, kelembagaan, mekanisasi, pemasaran dan tata kelola pertanian.

Dari Modernisasi Menuju Kemandirian Pangan

Rangkaian pembahasan dalam kegiatan tersebut menyoroti bahwa persoalan pertanian di Kabupaten Blitar memiliki cakupan yang luas.

Produktivitas tidak cukup hanya dikejar melalui peningkatan penggunaan input pertanian. Kesuburan tanah, ketersediaan air, teknologi, mekanisasi, kualitas sumber daya manusia, kelembagaan petani hingga kepastian pasar menjadi bagian yang saling berkaitan.

Pertanian modern dengan pendekatan PM-AAS menjadi salah satu model yang tengah didorong untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Di sisi lain, pengembangan pertanian organik memerlukan dukungan pemasaran agar petani tidak kehilangan insentif ekonomi ketika beralih dari pola pertanian konvensional.

Sementara itu, persoalan air dan irigasi menjadi pekerjaan penting di tengah kondisi iklim kemarau dan fenomena El Niño Godzilla.

Sinergi antara DKPP, penyuluh pertanian, Gapoktan, kelompok tani, legislatif dan pemerintah daerah maupun provinsi menjadi kunci agar berbagai program tersebut dapat berjalan secara terintegrasi.

Kegiatan pendidikan pertanian modern di Talun pada akhirnya bukan sekadar forum sosialisasi, namun menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan petani dengan kebijakan pemerintah serta dukungan anggaran.

Dengan penguatan teknologi, mekanisasi, kelembagaan, pengairan infrastruktur dan akses pasar, sektor pertanian Kabupaten Blitar wilayah Timur diharapkan semakin mampu menghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan produktivitas.

Tujuan akhirnya bukan sekedar mengejar angka produksi, namun membangun sistem pertanian yang produktif, efisien, berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi petani, sebagai bagian dari kemandirian dan ketahanan pangan nasional. *(Red)

Korban Arupadhatu 1 Teridentifikasi, Jenazah Ditemukan di Pulau Enggano

Korban Arupadhatu 1 Teridentifikasi, Jenazah Ditemukan di Pulau Enggano

By JN¹ On September 23, 2026

Serang, Banten | JN¹ — Operasi Disaster Victim Identification (DVI) Pusdokkes Polri berhasil mengidentifikasi salah satu korban kapal Arupadhatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat membawa lima jurnalis dan tiga kru untuk meliput aktivitas letusan Gunung Anak Krakatau.

Korban teridentifikasi berinisial SU, salah satu Anak Buah Kapal (ABK) Arupadhatu 1. Jenazah sebelumnya ditemukan tanpa identitas di perairan Sawang Bengkok, Desa Kahyapu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Proses pengenalan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu (23/9/2026). Kegiatan dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dan dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Kabasarnas Banten Al Amrad serta unsur Lanal Banten.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menjelaskan, proses identifikasi dilakukan melalui koordinasi antara Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Banten dan Biddokkes Polda Bengkulu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim DVI Pusdokkes Polri.

“Setelah menerima informasi adanya penemuan jenazah di wilayah Pulau Enggano, kami berkoordinasi dengan Polda Bengkulu untuk melakukan proses identifikasi dan pencocokan dengan data antemortem dari keluarga korban kapal Arupadhatu 1,” ujar Hengki.

Identifikasi dilakukan dengan data primer kebetulan, meliputi sidik jari, data gigi, serta DNA keluarga korban dengan jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA oleh Operasi DVI Pusdokkes Polri, jenazah Mr X tersebut secara genetis teridentifikasi sebagai SU yang merupakan ABK kapal Arupadhatu 1 dan salah satu korban hilang kontak saat kapal tersebut melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau,” jelasnya.

Hasil identifikasi ini menjadi bagian penting dalam penanganan kasus hilangnya kapal Arupadhatu 1 sekaligus memberikan kepastian mengenai salah satu korban yang sebelumnya belum diketahui keberadaannya.

Arupadhatu 1 Hilang Kontak Saat Liputan Erupsi

Kapal Arupadhatu 1 sebelumnya bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Kapal tersebut membawa lima jurnalis dan tiga kru dengan tujuan kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan aktivitas letusan.

Informasi kontak hilangnya kapal diterima Kapolsek Carita Iptu Supandi pada Selasa (8/9/2026) pukul 13.55 WIB dari seorang jurnalis Antara Banten.

Sejak laporan diterima, operasi pencarian dilakukan bersama-sama terkait dengan membagi wilayah pencarian ke dalam sejumlah sektor.

Hingga hari ke-10 pencarian, sebanyak 24 kapal berhasil ditemukan dalam 11 sektor pencarian.

Dalam operasi tersebut, sejumlah benda ditemukan di beberapa lokasi, antara lain jaket pelampung, pelampung botol, helm plastik, jeriken, terpal dan galon air.

Operasi SAR Diperpanjang Tiga Hari

Kabasarnas Banten Al Amrad menjelaskan bahwa operasi pencarian dilaksanakan sesuai ketentuan selama tujuh hari dan kemudian diperpanjang tiga hari berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.

"Secara aturan, pencarian kami terlaksana selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, kami melakukan perpanjangan selama tiga hari. Pada pelaksanaan tujuh hari tersebut kami mendapatkan informasi adanya penemuan yang dimakamkan pada tanggal 12, kemudian sampai tanggal 14 kami melakukan evaluasi dan kami perpanjang tiga hari," ujar Al Amrad.

Namun, selama perpanjangan waktu tiga hari, tim tidak menemukan tanda-tanda korban lainnya selain sejumlah objek yang sebelumnya ditemukan.

"Dari tiga hari pelaksanaan perpanjangan yang kami laksanakan, tidak ada tanda-tanda korban yang kami temukan selain objek-objek yang sudah kami sampaikan pada saat di lapangan. Karena itu, kami melakukan tindak lanjutnya dan menyembunyikan operasi pencarian," jelasnya.

Jenazah Enggano Tak Langsung Dinyatakan Korban

Al Amrad menegaskan bahwa jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano tidak langsung dinyatakan sebagai korban Arupadhatu 1.

Hal itu karena diperlukan proses pemahaman ilmiah dan pencocokan dengan data keluarga korban.

"Kenapa tidak disampaikan dari awal? Karena seperti yang disampaikan Kapolda tadi, kita harus menunggu hasil identifikasi lebih lanjut dengan data keluarga. Setelah proses identifikasi lebih lanjut dan pencocokan dilakukan, hasilnya dapat kita sampaikan bersama," ungkapnya.

Dengan hasil pemeriksaan DVI tersebut, jenazah yang sebelumnya berstatus Mr X akhirnya dipastikan secara genetis merupakan SU, salah satu ABK Arupadhatu 1.

Operasi Resmi Berakhir, Pemantauan Tetap Berjalan

Meskipun operasi pencarian resmi telah dihentikan, Basarnas masih melakukan tindak lanjut melalui koordinasi dengan sejumlah Kantor SAR dan unsur terkait di wilayah yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan area pencarian.

“Hingga saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan Kantor SAR Bengkulu dan Kantor SAR Lampung untuk wilayah pesisir, termasuk dengan para nelayan yang ada di sekitar wilayah tersebut,” kata Al Amrad.

Menurutnya, unsur SAR di Bengkulu juga masih melakukan penyisiran berdasarkan informasi yang diterima, termasuk di sekitar Pulau Enggano.

“Untuk wilayah Bengkulu sampai saat ini teman-teman dari tim gabungan masih melakukan penyampaian informasi dengan informasi yang kami terima. Tindakan yang saat ini kami lakukan adalah koordinasi, termasuk edukasi kepada instansi terkait, nelayan dan masyarakat yang berada di wilayah pesisir, termasuk di sekitar Pulau Enggano,” ujarnya.

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut setelah operasi pencarian resmi dihentikan berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan operasi SAR.

Pencarian Arupadhatu 1 sebelumnya melibatkan gabungan berbagai instansi dengan meliputi wilayah perairan yang luas, mulai dari Banten, Lampung hingga Bengkulu.

Polri dan Basarnas memastikan koordinasi dengan unsur-unsur terkait serta masyarakat pesisir tetap dilakukan untuk memastikan setiap informasi yang berpotensi mengenai keberadaan korban maupun benda yang diduga berasal dari kapal Arupadhatu 1. * (Merah)

OTT KPK di ATR/BPN: 17 Orang Diamankan, 20 Koper Uang dan Misteri HGB Bogor

OTT KPK di ATR/BPN: 17 Orang Diamankan, 20 Koper Uang dan Misteri HGB Bogor

By JN¹ On September 15, 2026

Jakarta | JNO — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mempertanyakan seberapa bersih tata kelola pertanahan di Indonesia.

Pada Senin, 14 September 2026, KPK mengamankan 17 orang dalam operasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. KPK juga mengamankan uang rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam boks, kardus, serta sekitar 20 koper. Nilainya disebut masih dalam proses penghitungan dan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan proses pemeriksaan masih berlangsung. Karena itu, 17 orang yang diamankan belum dapat disebut sebagai pelaku korupsi sebelum status hukum mereka ditetapkan berdasarkan alat bukti dan proses hukum.

Namun, skala barang bukti tersebut menjadi alarm serius bagi sektor pertanahan.

HGB dan Pertanyaan Besar

HGB bukan sekadar dokumen administratif. Hak tersebut berkaitan dengan pemanfaatan tanah, kepastian hukum, investasi, dan nilai ekonomi yang besar.

Jika benar terdapat transaksi ilegal dalam pengurusannya, persoalannya bukan hanya dugaan suap atau korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan juga ikut dipertaruhkan.

Karena itu, publik menunggu jawaban:

Siapa pemberi uang? Siapa penerima? Untuk kepentingan apa? Siapa perantaranya? Dan siapa yang akhirnya menikmati keuntungan?

Keberadaan sekitar 20 koper uang juga menimbulkan pertanyaan apakah seluruh uang tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB atau terdapat transaksi lain. Jawaban atas hal itu menjadi bagian penting dari konstruksi perkara yang harus dibuktikan KPK.

Pejabat hingga Pihak Swasta

Sejumlah pejabat ATR/BPN disebut termasuk pihak yang diamankan, di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.

OTT tersebut juga disebut melibatkan pihak swasta dari PT Summarecon Agung Tbk, serta politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Keterlibatan mereka masih harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan dan pembuktian KPK. Diamankan bukan berarti tersangka, dan tersangka belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun, beragam latar belakang pihak yang diperiksa membuat perkara ini layak dikawal secara serius.

Pertanyaan utamanya: apakah ini sekadar tindakan individu atau terdapat celah sistem yang memungkinkan praktik tersebut terjadi?

Bukan Sekadar "Oknum"

Istilah mafia tanah selama ini lekat dengan berbagai persoalan pertanahan, mulai dari sertifikat, sengketa batas, peralihan hak, penguasaan lahan hingga dugaan pungutan dalam pelayanan.

Tetapi OTT ini belum cukup untuk menyimpulkan ATR/BPN sebagai sarang mafia tanah.

Yang harus dibuktikan adalah apakah terdapat pola, jaringan, perantara, aliran dana, atau pihak yang mengendalikan proses dari belakang layar.

Jika uang tersebut benar berkaitan dengan pengurusan HGB, penyidikan tidak boleh berhenti pada penerima terakhir. Aliran dana harus ditelusuri dari pemberi, perantara, penerima, hingga pihak yang mendapatkan keuntungan.

OTT seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan, bukan sekadar menangkap tangan yang menerima uang.

Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Kasus ini kembali menguji reformasi birokrasi pertanahan.

Masyarakat membutuhkan layanan pertanahan yang transparan, cepat, profesional dan bebas dari pungutan ilegal. Sebab tanah bukan sekadar aset. Tanah adalah rumah, sawah, tempat usaha, warisan keluarga, sekaligus sumber kehidupan.

Ketika kepastian hukum atas tanah diduga dapat dipengaruhi transaksi ilegal, yang rusak bukan hanya administrasinya, tetapi juga kepercayaan rakyat kepada negara.

KPK kini ditunggu untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Jika memang ada permainan dalam pengurusan HGB, bongkar sampai akar. Telusuri uangnya, ungkap perantaranya dan buktikan siapa yang mengatur.

Namun jika ada pihak yang tidak terbukti terlibat, hal tersebut juga harus disampaikan secara terbuka.

Publik tidak hanya menunggu siapa yang menjadi tersangka.

Publik menunggu jawaban yang lebih besar:

Apakah OTT ini hanya menangkap sejumlah orang, atau menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan yang lebih dalam dalam tata kelola pertanahan Indonesia? 

*(Red)

Catatan Redaksi: Tulisan ini membahas dugaan perkara berdasarkan informasi mengenai OTT KPK di lingkungan ATR/BPN. Seluruh pihak yang diamankan maupun disebut dalam perkara tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah sampai terdapat penetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Purbaya Dipanggil Istana Saat Rapat DPD, Sore Harinya Diganti Suahasil

Purbaya Dipanggil Istana Saat Rapat DPD, Sore Harinya Diganti Suahasil

By JN¹ On September 15, 2026

JAKARTA | JNO — Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa oleh Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026) berlangsung dalam situasi yang terbilang mendadak. Beberapa jam sebelum pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Purbaya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dalam rapat kerja gabungan bersama Komite IV DPD RI.

Purbaya mengikuti rapat bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia di Ruang Rapat GBHN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda tersebut antara lain membahas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangan, serta sinkronisasi pembangunan jangka panjang dan menengah nasional.

Namun, situasi berubah ketika rapat masih berlangsung.

Telepon di Tengah Pemaparan

Saat Purbaya tengah menyampaikan pemaparan, perhatian ruang sidang sempat beralih setelah muncul informasi mengenai adanya panggilan dari pihak Istana.

Purbaya kemudian meminta izin meninggalkan ruang rapat untuk menerima panggilan tersebut. Ia keluar dari ruang sidang dan setelah itu tidak kembali hingga agenda rapat selesai.

Peristiwa tersebut menjadi semakin signifikan karena kepergian Purbaya terjadi hanya sekitar 30 menit sebelum agenda pelantikan menteri di Istana Kepresidenan yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi bahkan sempat meminta Purbaya kembali ke ruang rapat. Ketika Purbaya belum kembali, pimpinan rapat menyebut ketidakhadiran tersebut sebagai “utang” yang nantinya harus dibayar dalam agenda berikutnya.

Tak lama berselang, teka-teki tersebut terjawab.

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024–2029.

Pergantian Mendadak, Alasan Belum Dijelaskan Secara Spesifik

Pergantian tersebut menjadi perhatian karena dilakukan ketika Purbaya masih menjalankan agenda resmi sebagai Menteri Keuangan pada hari yang sama.

Hingga laporan ini disusun, pemerintah belum memberikan penjelasan publik yang secara spesifik menguraikan alasan personal maupun kebijakan yang menjadi dasar pemberhentian Purbaya.

Reuters melaporkan bahwa pergantian tersebut terjadi di tengah kekhawatiran mengenai pengelolaan fiskal dan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Purbaya sebelumnya dikenal dengan pendekatan yang lebih pro-pertumbuhan, sementara Suahasil dipandang sebagai teknokrat yang lebih dekat dengan pendekatan disiplin fiskal dan stabilitas anggaran.

Karena itu, hubungan langsung antara panggilan telepon di tengah rapat DPD dan keputusan pemberhentian Purbaya belum dapat disimpulkan sebagai sebab-akibat. Yang dapat dipastikan adalah keduanya terjadi dalam rentang waktu yang sangat berdekatan pada hari yang sama.

Pesan Singkat Purbaya: “Udah Siap Belum?”

Pada penghujung hari setelah kehilangan jabatan sebagai bendahara negara, muncul pula unggahan di akun TikTok pribadi Purbaya yang dikelola oleh stafnya.

Unggahan tersebut menampilkan foto Purbaya dengan pesan singkat:

“Udah siap belum?”

Pesan tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik mengenai langkah Purbaya berikutnya. Namun, tanpa penjelasan langsung dari Purbaya mengenai maksud unggahan tersebut, pesan itu belum dapat dipastikan sebagai pernyataan politik ataupun indikasi rencana tertentu.

Dari Sri Mulyani, Purbaya, Kini Suahasil

Purbaya sebelumnya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Dengan pergantian pada 14 September 2026, Purbaya tercatat hanya sekitar satu tahun menduduki posisi tersebut.

Pergantian ini sekaligus menunjukkan tingginya dinamika posisi Menteri Keuangan pada era pemerintahan Presiden Prabowo. Reuters mencatat Suahasil menjadi orang ketiga yang menduduki jabatan Menteri Keuangan dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo.

Kini perhatian publik beralih kepada Suahasil.

Sebagai Menteri Keuangan baru, Suahasil menghadapi pekerjaan besar untuk menjaga kredibilitas APBN, mempertahankan disiplin fiskal, sekaligus memastikan program prioritas pemerintahan tetap berjalan. Dalam pernyataannya setelah dilantik, Suahasil menegaskan komitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berdampak bagi masyarakat.

Pergantian mendadak tersebut akhirnya tidak hanya menyisakan pertanyaan tentang alasan Purbaya diberhentikan, tetapi juga tentang ke mana arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo setelah pergantian pucuk Kementerian Keuangan..*(Red)

Abu Vulkanik: Ancaman bagi Manusia, Lingkungan dan Keselamatan Penerbangan

Abu Vulkanik: Ancaman bagi Manusia, Lingkungan dan Keselamatan Penerbangan

By JN¹ On September 08, 2026

JAKARTA | JNO — Aktivitas gunung api yang disertai letusan tidak hanya menghadirkan ancaman berupa lahar, awan panas, dan material pijar. Abu vulkanik yang terbawa angin juga menjadi salah satu bahaya serius karena mampu menyebar hingga puluhan bahkan ratusan kilometer dari lokasi letusan.

Partikel abu vulkanik yang tampak seperti debu biasa tersebut sesungguhnya dapat mengandung material batuan, mineral, serta pecahan kaca vulkanik berukuran sangat kecil. Kondisi ini membuat abu vulkanik berpotensi membahayakan kesehatan manusia, merusak lingkungan, mengganggu aktivitas masyarakat, hingga mengancam keselamatan penerbangan.

Ancaman Abu Vulkanik bagi Kesehatan Manusia

Bagi manusia, paparan abu vulkanik dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama ketika partikel halus terhirup melalui saluran pernapasan.

Abu dapat menyebabkan batuk, iritasi pada tenggorokan, sesak napas, hingga melemahkan kondisi orang yang telah memiliki gangguan pada sistem pernapasan. Risiko tersebut menjadi perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan kondisi pernapasan tertentu.

Selain saluran pernapasan, abu vulkanik juga dapat mengganggu kesehatan mata dan kulit. Partikel yang bersifat abrasif dapat menyebabkan mata terasa perih, merah, berair, hingga mengalami iritasi. Paparan pada kulit juga berpotensi menimbulkan rasa gatal dan ketidaknyamanan.

Dalam kondisi hujan abu, masyarakat juga perlu memperhatikan sumber air dan makanan. Abu yang jatuh dapat mencemari air minum, bahan makanan, serta peralatan yang berada di ruang terbuka.

Penggunaan pelindung pernapasan yang sesuai, kacamata pelindung, serta menggerakkan aktivitas di luar ruangan menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko paparan.

Lingkungan dan Pertanian Turut Terdampak

Dampak abu vulkanik tidak berhenti pada kesehatan manusia. Lingkungan di sekitar kawasan terdampak juga dapat mengalami gangguan.

Timbunan abu pada tanaman dapat menutup permukaan daun dan menghambat proses fotosintesis. Apabila terjadi dalam skala besar, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pertanian dan menyebabkan kerusakan pada tanaman.

Sumber air seperti sungai, sumur, waduk, maupun saluran air juga dapat terdampak oleh material abu. Perubahan kualitas air dapat terjadi ketika pengendapan vulkanik masuk dan bercampur dengan sumber air yang digunakan masyarakat maupun hewan.

Hewan ternak juga dapat menghadapi risiko jika abu mencemari pakan dan air minum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kandang, pakan, dan sumber udara menjadi bagian penting dalam penanganan dampak letusan.

Di kawasan rekreasi, akumulasi abu juga dapat meningkatkan beban pada atap bangunan. Abu yang menumpuk dalam jumlah besar, terutama ketika bercampur dengan air hujan, dapat menjadi semakin berat dan meningkatkan risiko kerusakan pada konstruksi bangunan.

Gangguan Transportasi dan Ancaman Lahar

Hujan abu juga dapat mengganggu transportasi darat. Jarak pandang pengendara dapat berkurang, sementara material abu yang menumpuk di jalan dapat menciptakan kondisi licin dan berbahaya.

Ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah terjadinya banjir lahar. Material vulkanik yang sebelumnya mengendap di lereng dan aliran sungai dapat terbawa air hujan, kemudian bergerak mengikuti jalur sungai dengan membawa lumpur, batu, pasir, dan material vulkanik lainnya.

Oleh karena itu, bahaya letusan gunung api tidak selalu berakhir ketika aktivitas letusan mulai menurun. Material yang tertinggal di kawasan gunung masih dapat menjadi sumber ancaman baru sekitar ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Abu Vulkanik, Ancaman Serius bagi Penerbangan

Selain berdampak pada permukaan bumi, abu vulkanik juga menjadi ancaman serius bagi dunia penerbangan.

Berbeda dengan awan biasa, abu vulkanik mengandung partikel abrasif yang dapat merusak berbagai bagian pesawat. Salah satu risiko terbesar adalah masuknya abu ke dalam mesin pesawat jet.

Dalam kondisi tertentu, partikel vulkanik yang masuk ke mesin dapat mengalami perubahan akibat suhu yang sangat tinggi dan menempel pada komponen mesin. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kinerja mesin, menurunkan tenaga, hingga dalam situasi ekstrim menyebabkan gangguan serius terhadap operasional mesin.

Partikel abu juga dapat mengikis permukaan kaca kokpit. Efek abrasif tersebut dapat membuat kaca menjadi buram dan mengurangi jarak pandang pilot, terutama dalam kondisi penerbangan malam atau saat proses mendekat.

Tidak hanya itu, abu vulkanik berpotensi mengganggu sensor dan instrumen pesawat. Gangguan pada sistem pengukuran dan navigasi dapat meningkatkan risiko kesalahan pembacaan data yang sangat penting bagi keselamatan penerbangan.

Badan pesawat, lampu, antena, serta berbagai komponen aerodinamis juga dapat mengalami dampak akibat paparan partikel abrasif.

Mengapa Penerbangan Bisa Ditunda atau Dibatalkan?

Ketika sebuah gunung api mengalami letusan, informasi mengenai arah dan sebaran abu menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan penerbangan.

Awan abu vulkanik tidak selalu mudah dikenal seperti awan cuaca biasa. Oleh karena itu, penerbangan yang berpotensi melintasi kawasan terdampak dapat dialihkan ke rute lain, ditunda, atau bahkan dibatalkan.

Bandara yang berada di wilayah terdampak hujan abu juga dapat mengalami gangguan operasional. Keselamatan pesawat, awak, dan penumpang menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan penutupan sementara atau mencakup aktivitas penerbangan.

Bagi masyarakat, pembatalan penerbangan akibat abu vulkanik mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Namun langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi untuk mencegah pesawat memasuki wilayah yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.

Mitigasi Menjadi Kunci

Ancaman abu vulkanik menunjukkan bahwa dampak sebuah letusan dapat menjangkau berbagai sektor kehidupan.

Manusia yang menghadapi risiko gangguan kesehatan, lingkungan dan pertanian dapat mengalami kerusakan, infrastruktur serta transportasi darat dapat terganggu, sementara sektor penerbangan menghadapi risiko yang lebih kompleks karena abu vulkanik dapat mempengaruhi mesin dan sistem pesawat.

Masyarakat di wilayah terdampak perlu mengikuti informasi resmi dan arahan dari otoritas terkait. Penggunaan masker yang sesuai, perlindungan mata, menjaga sumber udara dan makanan, serta membatasi aktivitas di luar ruangan ketika terjadi hujan abu merupakan langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi risiko.

Sementara itu, dalam dunia penerbangan, pemantauan aktivitas gunung api dan sebaran abu menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan.

Abu vulkanik bukan sekedar debu yang jatuh setelah erupsi. Dibalik partikel-partikel kecil ancaman tersebut dapat menjangkau manusia, lingkungan, transportasi, hingga keselamatan penerbangan terdapat. *(Red)

Sejumlah Gunung Api Erupsi Berdekatan, Apakah Saling Berkaitan? Ini Penjelasan Ahli Vulkanologi

Sejumlah Gunung Api Erupsi Berdekatan, Apakah Saling Berkaitan? Ini Penjelasan Ahli Vulkanologi

By JN¹ On September 06, 2026

Jakarta, DKI Jakarta | JNO — Aktivitas vulkanik di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah sejumlah gunung api mengalami letusan dalam periode waktu yang berdekatan. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, hingga Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur menjadi bagian dari dinamika aktivitas vulkanik tersebut.

Fenomena ini kembali memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah letusan sejumlah gunung api dalam waktu berdekatan memiliki hubungan satu sama lain?

Fenomena aktivitas sejumlah gunung api secara bersamaan sebenarnya bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Pada bulan April 2020, enam gunung api, yakni Kerinci, Anak Krakatau, Merapi, Semeru, Ibu, dan Dukono, juga tercatat mengalami aktivitas vulkanik dalam waktu yang relatif bersamaan.

Saat itu, ahli vulkanologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Mirzam Abdurrahman, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan sejumlah gunung api mengalami peningkatan aktivitas pada waktu yang berdekatan.

Kemungkinan pertama, gunung-gunung tersebut berada pada busur atau sistem tektonik yang berbeda. Dalam kondisi demikian, kesamaan waktu aktivitas atau letusan dapat terjadi tanpa adanya hubungan langsung antara satu gunung api dengan gunung lainnya.

“Analogi sederhananya seperti saat saya makan, tetangga saya makan dan Anda juga makan, ya kebetulan pas jam makan siangnya sama,” jelas Mirzam.

Indonesia sendiri memiliki beberapa jalur atau busur gunung api, di antaranya Busur Sunda, Banda, Halmahera, serta Celebes-Sangihe. Gunung api yang berada pada busur berbeda memiliki sistem magma dan kondisi geologi masing-masing.

Namun, apabila sejumlah gunung api berada dalam satu busur yang sama, terdapat kemungkinan adanya faktor tektonik regional yang ikut mempengaruhi aktivitas vulkanik. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti satu gunung api menjadi pemicu langsung letusan gunung lainnya.

Penjelasan tersebut relevan untuk memahami aktivitas gunung api di Indonesia. Anak Krakatau, Sinabung, Semeru, dan Lewotobi Laki-laki berada di wilayah yang berbeda dengan karakteristik sistem vulkanik masing-masing.

Dengan jumlah gunung api aktif yang besar, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu terdekat bukan merupakan sesuatu yang mustahil.

Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, yang menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas tektonik dan vulkanik paling aktif di dunia. Kondisi geologis tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif.

Oleh karena itu, ketika beberapa gunung api mengalami letusan dalam periode yang sama, fenomena tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya satu pemicu yang menyebabkan seluruh gunung tersebut meletus.

Pemantauan terhadap aktivitas masing-masing gunung tetap menjadi faktor utama dalam menentukan perkembangan kondisi vulkanik. Perubahan aktivitas kegempaan, puncak tubuh gunung, kondisi kawah, emisi gas, hingga intensitas erupsi merupakan sejumlah indikator yang digunakan dalam pemerataan perkembangan aktivitas gunung api.

Fenomena sejumlah letusan yang terjadi dalam waktu berdekatan, dengan demikian, lebih tepat dipahami sebagai bagian dari dinamika alam Indonesia yang berada di kawasan vulkanik aktif.

Setiap gunung api memiliki sistem magma dan karakteristik vulkanik tersendiri. Aktivitas satu gunung tidak dapat serta-merta dijadikan indikator bahwa gunung api lainnya akan mengalami erupsi.

Masyarakat pun diimbau untuk selalu mengikuti informasi dan rekomendasi resmi dari otoritas vulkanologi terkait perkembangan aktivitas gunung api di wilayah masing-masing. *(Red)

Kendalikan Inflasi, Pemkab Blitar Gelar Operasi Pasar Murah di Kecamatan Wlingi

Kendalikan Inflasi, Pemkab Blitar Gelar Operasi Pasar Murah di Kecamatan Wlingi

By JN¹ On September 02, 2026

Gelaran Operasi Pasar Murah Disperindag Kabupaten Blitar di Halaman Kantor Kecamatan Wlingi, Rabu (2/9/2026).

Blitar, Jawa Timur | JNO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar kegiatan Operasi Pasar Murah yang dipusatkan di Halaman Kantor Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni Rabu hingga Kamis, 2–3 September 2026 tersebut digelar mulai pukul 08.30 WIB guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tren fluktuasi harga komoditas.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar, Darmadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa operasi pasar ini diselenggarakan sebagai langkah proaktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergiliran di berbagai kawasan, di mana sebelum menyasar Kecamatan Wlingi, program serupa telah digelar di Kecamatan Srengat.

"Hari ini dari Disperindag Kabupaten Blitar mengadakan kegiatan Operasi Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilisasi harga barang-barang kebutuhan pokok," ujar Darmadi.

Bermitra langsung dengan Perum Bulog dan berbagai penyedia bahan pangan, Disperindag menyalurkan komoditas pangan utama yang dijual sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET):

Beras SPHP (Bulog): Disiapkan sebanyak 2 ton dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kg.

Minyak goreng dalam kemasan: Disiapkan sebanyak 20 karton dengan harga Rp15.700 per liter.

Gula Pasir: Disediakan dengan harga Rp16.000 per kg.

Produk UMKM Lokal: Berbagai produk olahan dari pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Wlingi.

Darmadi menjelaskan bahwa pembatasan kuota pembelian diterapkan agar distribusi barang merata ke seluruh masyarakat yang membutuhkan. Pembelian beras dibatasi maksimal 2 pak (10 kg) per warga, sementara Minyak goreng dalam kemasan dibatasi 1 bungkus per pembeli.

Menyinggung kondisi pasar terkini, Darmadi mengungkapkan bahwa kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok pada bulan September merupakan hal yang relatif lumrah terjadi akibat pasokan yang terbatas di tengah tingginya permintaan. Namun, pihak Disperindag memastikan ketersediaan barang di pasaran tetap aman dan rantai distribusi berjalan lancar.

"Secara umum kenaikannya masih terkendali. Kami memastikan semua komoditas sembako seperti beras, minyak, dan gula tersedia di pasar sehingga masyarakat bisa langsung membeli saat membutuhkan. Operasi pasar ini menjadi salah satu bagian dari upaya stabilisasi harga tersebut," jelasnya.

Antusiasme masyarakat menyambut gelaran ini terlihat dari kehadiran para warga setempat. Susi Jayanti, 38 tahun, salah seorang pembeli dari Kampung Baru, mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga pasaran.

"Harganya lumayan miring. Saya beli minyak sama gula, kalau beras tidak beli karena di rumah masih ada stok," ungkap Susi.

Operasi pasar murah ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum dan diharapkan dapat terus menjaga stabilitas pasokan serta harga komoditas pangan di wilayah Kabupaten Blitar. *Red/

Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU 2026-2031, Muktamar ke-35 Tetapkan Kepemimpinan Baru

Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU 2026-2031, Muktamar ke-35 Tetapkan Kepemimpinan Baru

By JN¹ On Agustus 31, 2026

KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031 dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

JOMBANG, Jawa Timur | JNO — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031.

Penetapan Gus Kikin dilakukan melalui musyawarah sembilan kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Keputusan tersebut kemudian dibacakan oleh salah satu anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, di hadapan peserta muktamar.

“Anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) memutuskan secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031,” kata KH Anwar Iskandar saat membacakan hasil sidang pleno Muktamar ke-35 NU.

Gus Kikin sebelumnya menjadi nama dengan perolehan suara tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Ia meraih 472 suara, mengungguli empat nama lainnya yang masuk lima besar, yakni KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan KH Nusron Wahid 207 suara.

Lima nama tersebut kemudian menjadi calon yang diserahkan kepada AHWA untuk proses penentuan Ketua Umum PBNU. Namun, proses tersebut tetap mengikuti ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Muktamar ke-35 NU.

Musyawarah AHWA

Sembilan kiai anggota AHWA selanjutnya menggelar musyawarah tertutup untuk menentukan Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031.

Musyawarah tersebut berlangsung pada Senin pagi, 31 Agustus 2026. Setelah proses musyawarah selesai, AHWA mencapai mufakat untuk menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.

Dengan keputusan tersebut, kepemimpinan PBNU masa khidmat 2026-2031 telah terbentuk. Muktamar ke-35 sebelumnya juga menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.

Bagaimana Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU?

Pimpinan Tim Materi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Asrorun Niam, sebelumnya menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU mengalami perubahan dibandingkan mekanisme sebelumnya.

Keputusan tersebut disepakati dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU. Sebanyak 401 suara peserta muktamar menghendaki penggunaan mekanisme AHWA, menggantikan pola pemilihan langsung dengan prinsip one man one vote.

Dalam ketentuan yang disepakati, Ketua Umum PBNU pada prinsipnya dipilih secara langsung oleh peserta muktamar melalui musyawarah mufakat.

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan dilanjutkan melalui AHWA. Sebelumnya, peserta muktamar melakukan penjaringan dengan memilih sebanyak-banyaknya lima calon yang memenuhi persyaratan.

Lima nama dengan perolehan suara teratas kemudian diserahkan kepada AHWA. Para calon tersebut selanjutnya harus menyatakan kesediaannya dan memperoleh persetujuan dari Rais Aam terpilih sebelum dipilih oleh AHWA.

Dengan mekanisme tersebut, proses pemilihan Gus Kikin berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari penjaringan calon oleh peserta muktamar hingga musyawarah AHWA.

Gus Kikin Pimpin PBNU 2026-2031

Terpilihnya Gus Kikin menandai dimulainya kepemimpinan baru PBNU untuk masa khidmat 2026-2031.

Pasangan kepemimpinan PBNU yang dihasilkan Muktamar ke-35 NU kini terdiri atas KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum.

Penetapan tersebut menjadi salah satu keputusan utama Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur.

Rangkaian Muktamar ke-35 NU selanjutnya memasuki agenda penutupan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara penutupan muktamar. *Red/