Sowan DPRD Jatim di Blitar Soroti Konsolidasi 59 Ribu Anggota Koperasi

Sowan DPRD Jatim di Blitar Soroti Konsolidasi 59 Ribu Anggota Koperasi

By JN¹ On September 30, 2026

JNO | Jawa Timur — Di tengah meningkatnya jumlah koperasi aktif, gerakan koperasi di Kabupaten Blitar masih menghadapi pekerjaan rumah pada sisi keanggotaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Persoalan tersebut mengemuka dalam rangkaian Sowan (Sosialisasi Dewan) DPRD Provinsi Jawa Timur Gelombang 2 hari ke-7 melalui anggota DPRD Jatim F-PDI, Guntur Wahono, S.E.

Forum tersebut menghadirkan Ketua Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto, S.E., M.M.; Ketua Dekopinda Kabupaten Blitar Zaenal Arifin, S.E.; serta Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Blitar Dra. Sri Wahyuni, M.Si.

Ratusan anggota koperasi mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Mereka juga diberikan kesempatan menyampaikan keluhan, persoalan dan aspirasi terkait kebijakan serta regulasi koperasi yang sedang berjalan.

59.256 Anggota Koperasi Tercatat pada Data Terbaru

Berdasarkan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar, jumlah anggota koperasi di Kabupaten Blitar pada 2025 tercatat sebanyak 59.256 orang.

Data tersebut terdiri atas 9.239 anggota KUD dan 50.017 anggota koperasi non-KUD.

Sumber data koperasi tersebut berasal dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blitar, kemudian dimuat dalam publikasi BPS Kabupaten Blitar.

Angka 2025 tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 61.451 anggota. Dengan demikian, terjadi pengurangan sebanyak 2.195 anggota atau sekitar 3,57 persen dalam satu tahun.

Namun, jika dibandingkan dengan 2021 yang mencatat 29.753 anggota, jumlah anggota koperasi pada 2025 masih meningkat sekitar 99,16 persen.

Data lima tahunan menunjukkan jumlah anggota koperasi Kabupaten Blitar tercatat 29.753 orang pada 2021, 63.573 orang pada 2022, 57.445 orang pada 2023, 61.451 orang pada 2024, dan 59.256 orang pada 2025.

Jumlah Koperasi Aktif Naik 43,56 Persen

Sementara itu, indikator jumlah koperasi aktif menunjukkan perkembangan berbeda.

Berdasarkan publikasi yang sama, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Blitar meningkat dari 606 unit pada 2024 menjadi 870 unit pada 2025.

Artinya, terdapat penambahan 264 koperasi aktif, atau meningkat sekitar 43,56 persen dalam satu tahun.

BPS menjelaskan bahwa koperasi aktif merupakan koperasi yang selama tiga tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan kegiatan usaha untuk melayani anggota serta masyarakat.

Perbedaan antara pertumbuhan jumlah koperasi aktif dan jumlah anggota tersebut menjadi konteks penting dalam pembahasan konsolidasi keanggotaan yang disampaikan Dekopinda Kabupaten Blitar dalam forum Sowan.

Dekopinda: Konsolidasi Keanggotaan Masih Mendesak

Ketua Dekopinda Kabupaten Blitar Zaenal Arifin, S.E., menilai kegiatan Sowan sangat dibutuhkan oleh gerakan koperasi di Kabupaten Blitar.

Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi sarana silaturahmi, tetapi juga membantu pelaku koperasi memperoleh informasi mengenai regulasi baru yang diperlukan dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi.

Zaenal menyampaikan apresiasi kepada Guntur Wahono yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.

Ia mengatakan kondisi koperasi di Kabupaten Blitar masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat. Karena itu, Dekopinda bersama dinas dan pemerintah terus melakukan upaya pembinaan dan fasilitasi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas SDM koperasi, termasuk melalui pelatihan dan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Berdasarkan data yang disampaikan Zaenal dalam forum tersebut, pengurus dan pengawas koperasi yang telah mengikuti sertifikasi masih di bawah 50 persen.

Kompetensi Pengurus dan Pengawas Jadi Perhatian

Rendahnya cakupan sertifikasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan profesionalisme pengelolaan koperasi.

Menurut Zaenal, peningkatan mutu SDM diperlukan agar pengurus dan pengawas mampu memahami sekaligus menjalankan regulasi yang terus berkembang.

Selain kompetensi, konsolidasi keanggotaan menjadi hal yang dinilai mendesak.

Dekopinda Kabupaten Blitar terus melakukan pendataan dan konsolidasi agar gerakan koperasi yang menjadi anggota Dekopinda dapat terfasilitasi dengan baik serta mengetahui wadah, informasi dan fasilitas yang tersedia.

“Yang paling mendesak adalah konsolidasi keanggotaan,” jelas Zaenal.

Data Statistik Jadi Catatan untuk Gerakan Koperasi

Data BPS memberikan gambaran bahwa perkembangan gerakan koperasi Kabupaten Blitar memiliki sejumlah indikator yang bergerak berbeda.

Jumlah koperasi aktif meningkat 43,56 persen pada 2025 dibandingkan 2024, sementara jumlah anggota koperasi pada periode yang sama justru turun 3,57 persen.

Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks yang relevan dengan dorongan Dekopinda mengenai pentingnya konsolidasi anggota, peningkatan kompetensi pengurus dan pengawas serta pemahaman regulasi.

Bagi gerakan koperasi Kabupaten Blitar, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya koperasi aktif, tetapi juga bagaimana memperkuat basis keanggotaan, meningkatkan kompetensi SDM dan memastikan koperasi mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada anggotanya.

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar Dalam Angka 2026, dengan data koperasi bersumber dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blitar. Data jumlah anggota koperasi yang digunakan merupakan data tahun 2025, yang dipublikasikan dalam edisi 2026. *(Red)

Blitar Parade Drum Minus-One: Panggung Drummer, Talenta Lokal dan UMKM

Blitar Parade Drum Minus-One: Panggung Drummer, Talenta Lokal dan UMKM

By JN¹ On September 28, 2026

Blitar, Jawa Timur | JNO — Ketika panggung musik biasanya didominasi vokalis dan grup band, Kota Blitar justru membuka ruang berbeda. Blitar Parade Drum Minus-one menghadirkan sekitar 15 drummer dalam pertunjukan drum minus-one di area parkir Pasar Wage, Jalan Mastrip, Kota Blitar, Minggu malam (27/9/2026).

Konsep tersebut menempatkan permainan drum sebagai pusat pertunjukan. Para drummer tampil secara langsung dengan format play along, sementara instrumen musik lainnya menggunakan rekaman minus-one. Masing-masing drummer sedikitnya memainkan dua judul lagu.

Menurut Tito, Penasehat event Blitar Parade Drum Minus-one, konsep pertunjukan tersebut diklaim bahwa konsep parade drum dengan format minus-one sebagai orisinil 100% karya orang Blitar dan baru pertama kali ada di Indonesia, sebagai pencetus sekaligus pelaksana.

“Ini baru pertama kali digelar di Indonesia, tepatnya di Kota Blitar,” ujar Tito.

Klaim tersebut menjadi bagian dari semangat penyelenggara untuk membawa kegiatan musik berbasis komunitas menjadi agenda yang lebih berkelanjutan.

Sembilan Tahun Bergerak Secara Swadaya

Tito mengatakan, kegiatan ini tidak lahir secara tiba-tiba. Komunitas drummer di Blitar telah menjalankan parade drum dan berbagai kegiatan selama sekitar sembilan tahun.

Namun, menurut dia, kegiatan tersebut selama ini lebih banyak berjalan secara mandiri.

Pendanaan event Blitar Parade Drum Minus-One perdana juga berasal dari swadaya dan iuran sukarela atau sambatan dari para pendukung kegiatan seperti event-event yang pernah diselenggarakan sebelumnya.

Di sisi lain, antusiasme penonton, musisi, drummer serta pelaku UMKM disebut cukup positif.

Tito berharap kegiatan tersebut dapat berkembang menjadi event yang lebih besar dan memiliki jangkauan nasional.

Penyelenggara bahkan merencanakan event Blitar Parade Drum Minus-one akan digelar setiap tiga bulan sekali.

Dari sekitar 15 drummer yang tampil, sembilan berasal dari Kota Blitar dan enam lainnya dari Kabupaten Blitar.

Bukan Sekadar Parade

Tito juga menyoroti karakter yang ingin dibangun dari kegiatan drummer di Blitar.

Menurutnya, parade di sejumlah daerah sering menggunakan konsep cover lagu dengan jumlah pemain yang sangat besar, jika ada pun selama ini sebatas Minus-one vocal, melodi, guitar melody atau guitar bass. Blitar mencoba mengambil pendekatan berbeda dengan mengembangkan konsep sendiri yang belum ada di Indonesia, yaitu full exposed skill drummer.

"Untuk konsep parade drum Minus-one belum pernah ada yang menyamai di Indonesia, 100% original karya orang Blitar ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri." tegas Tito dengan penuh semangat.

Bagi penyelenggara, kreativitas tersebut merupakan bagian dari upaya membangun identitas pertunjukan musik lokal yang berpotensi viral secara nasional.

Tito juga mengingat tradisi berkumpulnya para musisi lintas generasi pada momentum tertentu, termasuk Malam Takbir.

Menurut dia, kerinduan untuk kembali berkumpul dan bermain musik menjadi salah satu latar belakang kuat berkembangnya kegiatan tersebut.

DPRD Soroti Talenta Musisi Blitar

Anggota DPRD Kota Blitar, Yasa Kurniawanto, Johan Marihot, Purwanto hadiri Blitar Drum/Percussion Night, 27/09/2026. (ki-ka).

Pertunjukan tersebut mendapat perhatian Yasa Kurniawanto, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar yang hadir bersama rekan Anggota DPRD Kota Blitar Komisi lainnya.

Yasa mengatakan Blitar Raya memiliki banyak musisi dengan kemampuan di bidang masing-masing.

Ia melihat pertunjukan drummer malam itu juga menunjukkan adanya regenerasi karena pemain yang tampil berasal dari berbagai kelompok usia, mulai anak-anak, anak muda hingga dewasa.

“Di Blitar Raya ini saya yakini dan saya ketahui sendiri tidak kurang musisi-musisi yang hebat di bidangnya masing-masing,” kata Yasa.

Menurutnya, dukungan terhadap kegiatan semacam ini juga dapat dikaitkan dengan pengembangan talenta generasi muda.

Ia mengapresiasi kegiatan yang masih dilakukan secara swadaya serta kehadiran para pihak yang memberikan dukungan.

Musik dan UMKM Bisa Berjalan Bersama

Sementara itu, Purwanto, Anggota Komisi III DPRD Kota Blitar, menilai kegiatan tersebut memiliki potensi tidak hanya sebagai ruang kreativitas musisi, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas UMKM.

Ia mendorong agar event serupa terus dikembangkan dan dilaksanakan pada akhir pekan sehingga lebih mudah diakses masyarakat, termasuk anak-anak sekolah.

“Kalau bisa diadakan malam Minggu atau hari Minggu,” ujar Purwanto.

Menurutnya, kegiatan musik yang menghadirkan masyarakat dalam jumlah besar dapat menciptakan aktivitas ekonomi bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi.

Ia juga berharap para pencinta musik dan band terus memperoleh ruang untuk berkreativitas.

Gagasan Kawasan Kreatif Jalan Mastrip-TGP

Purwanto bahkan melihat kegiatan seni dan UMKM dapat dikembangkan lebih jauh sebagai bagian dari aktivitas kawasan.

Ia menyampaikan gagasan agar kawasan Jalan Mastrip hingga TGP secara bertahap dapat berkembang menjadi kawasan yang ramai oleh kegiatan masyarakat dan ekonomi kreatif.

“Dengan berjalannya waktu, kita berharap Jalan Mastrip sampai TGP bisa seperti Malioboro,” ungkapnya.

Purwanto juga menyebut dirinya tergabung dalam perkumpulan musik keroncong. Kondisi tersebut membuka peluang kolaborasi antara berbagai komunitas musik di Kota Blitar.

Akan Dibawa ke Forum DPRD

Dukungan, menurut Purwanto, diharapkan tidak berhenti pada kehadiran di lokasi acara.

Ia menyampaikan rencana untuk mengagendakan pembahasan kegiatan tersebut bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Yudi Meira yang malam tadi turut hadir dalam acara, agar dapat dibicarakan lebih lanjut dalam forum DPRD.

Dalam kesempatan yang sama, Johan Marihot, Anggota DPRD Kota Blitar sampaikan dukungannya, berharap pemerintah bisa mengakomodir para musisi yang bertalenta seperti halnya seniman musik pada kegiatan yang seperti hari ini.

"Kita di DPRD akan mendorong utamanya anggaran untuk memberikan ruang lebih kepada para musisi agar memiliki wadah atau ajang kreasi untuk bisa perform yang pada akhirnya dapat membawa nama baik kota Blitar," pungkasnya.

Salah satu gagasan yang muncul adalah membuka lebih banyak ruang pertunjukan bagi musisi sekaligus menghubungkannya dengan penguatan UMKM.

Bagi para penyelenggara, Blitar Parade Drum Minus-One menjadi pembuktian bahwa event musik dapat lahir dari inisiatif komunitas dengan dukungan swadaya.

Namun, perjalanan berikutnya akan ditentukan oleh kemampuan menjaga konsistensi event, memperluas partisipasi musisi, serta membangun kolaborasi antara komunitas, UMKM dan pemerintah.

Dari panggung drum di Pasar Wage, sebuah ruang baru bagi musisi Blitar mulai diketuk. Pertanyaannya kini bukan sekadar seberapa keras suara drum terdengar, tetapi seberapa jauh ruang kreativitas itu dapat bertahan dan berkembang menjadi ekosistem musik serta ekonomi kreatif di Kota Blitar.

Apa Itu Drum Minus-One?

Drum minus-one atau drum play-along merupakan format pertunjukan ketika drummer memainkan drum secara langsung, sedangkan instrumen musik lainnya menggunakan rekaman.

Format ini memberikan ruang bagi drummer untuk menampilkan teknik, musikalitas, interpretasi dan kreativitas permainan secara lebih menonjol. 

Lima Unsur Pentahelix, Lima Peran Nyata

Blitar Parade Drum Minus-one hanyalah salah satu contoh objek kolaborasi. Event ini dapat menjadi pemantik untuk mempertemukan lima unsur Pentahelix dan menggali lebih banyak potensi yang dapat dikerjakan bersama.

- Pemerintah — menjadi regulator dan fasilitator: membuka kebijakan, ruang publik, perizinan, program, serta memastikan kolaborasi dapat berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

- Akademisi — menjadi sumber pengetahuan dan inovasi: melakukan riset, pemetaan potensi, pendidikan, pelatihan, serta pendampingan agar setiap program memiliki dasar dan arah yang jelas.

- Dunia usaha — menjadi penggerak investasi dan pasar: membuka kemitraan, sponsorship, akses pasar, peluang usaha, serta mendukung keberlanjutan kegiatan dan UMKM.

- Komunitas/masyarakat — menjadi penggerak lapangan: melahirkan kreativitas, mengembangkan talenta, menjalankan kegiatan, sekaligus memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat.

- Media — menjadi penghubung, penguat publikasi dan pengawal informasi: mengangkat potensi lokal, mempertemukan para pihak, memperluas promosi, membuka ruang dialog publik, serta mengawal perkembangan kolaborasi secara berkelanjutan.

Jika kelima unsur ini benar-benar duduk bersama, yang dibicarakan tidak harus berhenti pada satu event. Masih banyak potensi, persoalan, talenta, UMKM, ruang publik, pendidikan, ekonomi kreatif, hingga peluang usaha di Blitar yang dapat dipetakan dan dikolaborasikan.

Karena itu, mari menjadikan satu event sebagai titik awal, bukan titik akhir. Dari satu objek kolaborasi, kita dapat menggali banyak gagasan dan membangun ekosistem yang mampu menciptakan peluang, memperkuat ekonomi lokal, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pentahelix bukan sekadar lima unsur yang hadir dalam satu acara, tetapi lima kekuatan yang bekerja bersama untuk menghasilkan perubahan. *(Red)

Gen Z di Persimpangan 2045: Jangan Sampai Bonus Demografi Hanya Jadi Slogan

Gen Z di Persimpangan 2045: Jangan Sampai Bonus Demografi Hanya Jadi Slogan

By JN¹ On September 27, 2026

Blitar, Jawa Timur | JNO — Indonesia tengah menyiapkan diri menuju 2045, tetapi pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar berapa banyak generasi muda yang akan mengisi bonus demografi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: seberapa siap mereka menghadapi perubahan teknologi, dunia kerja, demokrasi digital, dan persaingan yang semakin ketat?

Persoalan itulah yang mengemuka dalam agenda sosialisasi dewan (sowan) yang menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur F-PDI Perjuangan, Guntur Wahono bersama Anggota DPRD Kabupaten Blitar Aryo Nugroho, S.H., serta Muhammad Yahya, Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Timur, dan Rangga Bisma Aditya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar pada Minggu, 27 September 2026 di Feeling Cafe, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar

Kegiatan yang turut dihadiri puluhan undangan dari kalangan Generasi Z (Gen Z).

Forum tidak hanya membahas masa depan anak muda, tetapi juga menyoroti sejumlah persoalan yang berada di depan mata: rendahnya keterlibatan generasi muda dalam politik, hasil riset mahasiswa yang belum banyak ditindaklanjuti, tantangan kecerdasan buatan atau AI, literasi digital, kesehatan mental, akses pendidikan dan pekerjaan, hingga kebutuhan menciptakan ruang kolaborasi bagi anak muda.

Bonus Demografi: Peluang atau Sekadar Istilah?

Aryo Nugroho, S.H., mendorong generasi muda agar tidak mengambil posisi sebagai penonton dalam perjalanan pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, anak muda perlu memiliki sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus mampu mengubah kritik menjadi masukan maupun aksi nyata.

Era digital, kata Aryo, membuka ruang yang luas bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan. Namun, ruang tersebut juga membutuhkan kemampuan memilah informasi dan keberanian mengambil peran secara konstruktif.

Ia menilai pemerintah perlu menyediakan wadah yang relevan dengan kebutuhan generasi muda, termasuk pelatihan ekonomi kreatif dan pengembangan kemampuan digital.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah cara pandang sebagian Gen Z terhadap politik.

Aryo mendorong agar anak muda tidak melihat politik semata sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai salah satu ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah kebijakan.

Guntur Wahono Soroti Riset yang Berhenti di Perpustakaan

Ia mempertanyakan kondisi ketika hasil penelitian mahasiswa dan akademisi telah menghasilkan berbagai temuan, tetapi sebagian belum berlanjut menjadi kebijakan atau solusi yang dapat dirasakan masyarakat.

Menurut Guntur, pemerintah memiliki kewenangan dalam kebijakan dan anggaran sehingga keberadaan pemerintah dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil riset yang relevan.

Persoalan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan agenda besar menuju 2045.

Generasi muda, menurutnya, harus dipersiapkan sejak sekarang. Pendidikan tidak semestinya hanya dipandang sebagai proses memperoleh ijazah, tetapi sebagai instrumen untuk membangun kemampuan generasi yang akan menghadapi persaingan masa depan.

Guntur juga menekankan perlunya perhatian khusus terhadap anggaran pendidikan agar benar-benar diarahkan bagi penyiapan generasi emas.

2029 dan Tantangan Keterlibatan Politik Anak Muda

Dalam forum itu, isu politik generasi muda juga mendapat perhatian.

Guntur menyampaikan bahwa menjelang 2029, generasi muda akan menjadi bagian penting dari komposisi pemilih. Karena itu, ia menilai diperlukan upaya untuk membangun pemahaman politik yang lebih konstruktif agar anak muda tidak bersikap apatis.

Politik, dalam pandangan yang disampaikan Guntur, dapat menjadi sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, keterlibatan politik juga menuntut pengetahuan dan wawasan. Bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila kualitas sumber daya manusianya tidak dipersiapkan menghadapi persaingan.

Gen Z Menghadapi AI: Menguasai atau Justru Dikendalikan?

Muhammad Yahya, Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Timur, membawa persoalan tersebut ke ruang yang lebih dekat dengan keseharian Gen Z: teknologi dan kecerdasan buatan.

Ia menilai banyak generasi muda telah akrab dengan AI, tetapi kedekatan dengan teknologi tidak selalu berarti penguasaan terhadap teknologi.

Tantangannya adalah bagaimana Gen Z tetap menjadi pihak yang menggunakan teknologi secara sadar, bukan justru membiarkan teknologi membentuk pola pikir dan perilakunya.

Literasi digital karena itu menjadi kebutuhan penting.

Yahya juga menyoroti persoalan lain yang berkembang bersamaan dengan masifnya penggunaan media sosial. Perbandingan kehidupan melalui berbagai konten digital dapat memengaruhi cara anak muda melihat dirinya sendiri dan standar keberhasilan dalam kehidupan.

Karena itu, Gen Z didorong mengenali potensi diri, membangun keterampilan sesuai kapasitas, serta memperkuat kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi.

Demokrasi Bergeser ke Ruang Digital

Sementara itu, Rangga Bisma Aditya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, mengangkat tantangan demokrasi dalam ruang digital.

Ia menawarkan transformasi gagasan Bung Karno, "To Build the World a New", menjadi semangat "To Build the Democracy a New" dalam menghadapi perubahan zaman.

Demokrasi digital, menurutnya, tidak cukup hanya memberikan ruang kebebasan berekspresi. Kebebasan tersebut harus berjalan bersama tanggung jawab.

Semangat persatuan, optimisme, keberanian menyampaikan pendapat, serta karakter kebangsaan dinilai tetap diperlukan ketika ruang demokrasi semakin banyak berlangsung melalui platform digital.

Rangga juga menyoroti persoalan pendidikan dan pekerjaan yang dihadapi anak muda. Menurutnya, diperlukan ruang kolaborasi agar Gen Z dari berbagai latar belakang dapat bergotong royong mencari jawaban atas tantangan tersebut.

22 Kecamatan dan Gagasan "Red Line"

Dorongan kolaborasi anak muda juga diarahkan untuk menjangkau generasi muda di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar.

Dalam forum tersebut turut dibahas "Red Line", wadah perkumpulan anak muda berhaluan nasionalis di Blitar yang diarahkan sebagai ruang untuk mengembangkan ilmu, wawasan, kepemimpinan, serta gagasan progresif.

Guntur Wahono menyebut gagasan tersebut sebagai awal pencanangan yang diharapkan dapat berkembang pada tingkat nasional.

Namun, tantangan terbesar tetap berada pada bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan anak muda.

Sebab, menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya persoalan menunggu datangnya tahun 2045.

Ada satu generasi yang sedang dipersiapkan untuk mengisinya.

Gen Z akan berhadapan dengan dunia yang berbeda: teknologi berkembang cepat, AI mengubah cara bekerja, ruang demokrasi bergeser ke digital, sementara persaingan pendidikan dan pekerjaan semakin terbuka.

Karena itu, forum tersebut menempatkan satu pesan penting sebagai titik tekan: generasi muda tidak cukup hanya dipersiapkan untuk menjadi penonton masa depan. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, keberanian menyampaikan aspirasi, sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas pilihan dan gagasannya.

Dan pada akhirnya, keberhasilan bonus demografi tidak hanya ditentukan oleh jumlah anak muda yang dimiliki Indonesia, tetapi juga oleh seberapa serius negara, masyarakat, dunia pendidikan, dan generasi mudanya sendiri mempersiapkan kualitas manusia yang akan membawa Indonesia menuju 2045. *(Red)

Hari Tani Nasional 2026: Pertanian Modern Didorong Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Hari Tani Nasional 2026: Pertanian Modern Didorong Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

By JN¹ On September 25, 2026

Blitar, Jawa Timur | JNO — Pendidikan dan penerapan pertanian modern didorong menjadi strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas petani. Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Pendidikan Pertanian Modern untuk Menunjang Ketahanan Pangan Nasional di Rest Area Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Kamis (24/9/2026), bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

Kegiatan menghadirkan Guntur Wahono, S.E., Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto, S.E., M.M.; Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Suwito; Kabid DKPP Kabupaten Blitar Siswoyo; Ketua Gapoktan Kabupaten Blitar Maskuri, S.T.; serta ratusan perwakilan Gapoktan dari wilayah barat Kabupaten Blitar.

Forum tersebut menjadi ruang dialog antara legislatif, pemerintah dan kelompok tani untuk membahas sejumlah persoalan, mulai dari krisis air, pupuk subsidi, modernisasi teknologi, pertanian organik hingga regenerasi petani.

Hari Tani Jadi Momentum Penguatan Petani

Momentum Hari Tani Nasional menjadi perhatian Guntur Wahono. Menurutnya, peringatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat dukungan terhadap petani sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan.

“Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk memberikan penghargaan sekaligus memperkuat komitmen terhadap petani. Mereka adalah soko guru bangsa yang menjaga ketahanan pangan. Karena itu, petani harus mendapat dukungan melalui kebijakan, teknologi dan akses yang mampu membuat pertanian semakin maju dan berkelanjutan,”

ujar Guntur.

Guntur juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar persoalan pertanian dapat ditangani secara terpadu, mulai dari kebutuhan air, teknologi, pembiayaan hingga akses pasar.

Krisis Air Jadi Sorotan

Suwito menyampaikan, salah satu keluhan utama petani adalah keterbatasan air yang berdampak terhadap hasil panen.

Pemerintah provinsi bersama DPRD dan dinas terkait akan mendorong peninjauan lapangan untuk melihat kebutuhan infrastruktur pengairan. Salah satu opsi yang dibahas adalah peninggian atau pembendungan sumber air yang berpotensi mengairi sekitar 15 hektare lahan.

Selain itu, dibahas pula sekitar 150 titik sumur potensial, pemilihan varietas yang sesuai kondisi air, serta pemanfaatan teknologi seperti greenhouse dan irigasi tetes.

Siswoyo menyebut penanganan kekeringan juga dilakukan melalui edukasi pola tanam dan dukungan sekitar 155 unit sumur bor/irigasi perpompaan.

PM-AAS Didorong Tingkatkan Produktivitas

Siswoyo menjelaskan, pendidikan pertanian modern diarahkan selaras dengan program Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS).

Implementasinya di Kabupaten Blitar ditargetkan sekitar 550 hektare hingga akhir Desember 2026, dengan sasaran peningkatan produktivitas padi dari kisaran 6–7 ton menuju 10 ton per hektare.

Modernisasi tidak hanya menyangkut mesin, tetapi juga pengelolaan air, varietas, efisiensi budidaya dan peningkatan kapasitas petani.

Pupuk Subsidi dan Perubahan Regulasi

Masalah pupuk subsidi juga menjadi perhatian.

Suwito menilai sosialisasi mengenai aturan baru perlu diperkuat. Siswoyo menjelaskan, penebusan pupuk disesuaikan dengan musim tanam dan alokasi kelompok tani.

Penebusan pada prinsipnya dilakukan secara mandiri, dengan ketentuan perwakilan kelompok maksimal 20 orang bagi anggota yang terkendala jarak. KTP asli menjadi persyaratan, sementara ahli waris dapat mewakili anggota kelompok tani yang meninggal dunia sesuai ketentuan.

Apabila terjadi kekurangan, pupuk dapat direlokasi antarwilayah sesuai kewenangan. Siswoyo juga menyebut alokasi 2026 meningkat, dengan angka yang disampaikan dalam forum sekitar 92 persen untuk urea dan 72 persen untuk NPK.

Pertanian Organik Harus Dibangun Bertahap

Selain air dan pupuk, pengembangan pertanian organik menjadi bagian pembahasan.

Suwito menekankan bahwa pertanian organik tidak cukup hanya melalui kampanye, tetapi membutuhkan sistem kelembagaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

“Pertanian organik tidak bisa dilakukan secara instan. Harus ada pendampingan bertahap, mulai dari kelembagaan, proses budidaya, sertifikasi hingga pemasaran dan pembiayaan, sehingga produk organik benar-benar memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.” terang Suwito, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar

Pendekatan tersebut diarahkan agar petani tidak hanya mampu menghasilkan produk organik, tetapi juga memiliki kepastian standar, akses pasar dan peluang pembiayaan.

Regenerasi Petani Jadi Tantangan

Guntur juga menyoroti persoalan regenerasi. Sebagian besar petani saat ini telah berusia lanjut, sementara minat generasi muda terhadap pertanian tradisional relatif rendah.

Karena itu, pertanian perlu menawarkan teknologi, efisiensi dan nilai ekonomi yang lebih menarik bagi anak muda.

Hidroponik dan greenhouse, termasuk budidaya melon serta komoditas hortikultura lainnya, menjadi salah satu peluang yang disoroti.

Dukungan pemerintah dan lembaga keuangan diperlukan dalam bentuk teknologi, pengetahuan, pembiayaan hingga akses pasar.

Gapoktan Dituntut Visioner

Slamet Sutanto menilai sosialisasi dewan memberi ruang bagi Gapoktan untuk menyampaikan persoalan langsung kepada wakil rakyat.

Menurutnya, petani menghadapi tantangan berupa perubahan regulasi, persaingan pasar bebas dan digitalisasi.

Karena itu, organisasi tani perlu berpikir visioner dan membangun komunikasi lintas lembaga dengan pemerintah, DPRD, masyarakat maupun organisasi lainnya.

Dari Sosialisasi Menuju Aksi

Rangkaian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan produksi.

Air membutuhkan infrastruktur, pupuk membutuhkan tata kelola, produktivitas membutuhkan teknologi, pertanian organik membutuhkan pendampingan, sedangkan regenerasi membutuhkan model pertanian yang menarik dan bernilai ekonomi.

Momentum Hari Tani Nasional 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi petani dengan kebijakan pemerintah dan legislatif.

Guntur Wahono berharap petani sebagai soko guru bangsa terus memperoleh dukungan dalam menjaga keberlanjutan pertanian Indonesia.

Ketahanan pangan tidak cukup dibangun dengan slogan. Ia membutuhkan air, teknologi, kebijakan yang terintegrasi, akses pembiayaan dan pasar, serta petani yang ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan pertanian.

 *(Red)

Guntur Wahono Dorong Transformasi Pertanian Blitar Menuju Sistem Modern

Guntur Wahono Dorong Transformasi Pertanian Blitar Menuju Sistem Modern

By JN¹ On September 23, 2026

Blitar, Jawa Timur | JNO — Pendidikan dan penerapan pertanian modern didorong menjadi salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Blitar. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pertanian Modern untuk Menunjang Ketahanan Pangan Nasional yang digelar di Feeling Cafe, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Guntur Wahono, SE, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama sejumlah pemangku kepentingan sektor pertanian, di antaranya Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur Slamet Sutanto, SE, MM; Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Suwito; Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar Ir. Setiyana; Kepala Bidang DKPP Kabupaten Blitar Siswoyo; Ketua Gapoktan Kabupaten Blitar Maskuri, ST., serta perwakilan Gapoktan kecamatan dan desa wilayah timur Kabupaten Blitar.

Agenda diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang diikuti seluruh peserta kegiatan.

Forum tersebut menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, legislatif, penyuluh pertanian, Gapoktan dan kelompok tani untuk menyelaraskan kebutuhan di lapangan dengan arah kebijakan pengembangan pertanian modern.

Pertanian Modern dan Ancaman Tanah Kerusakan

Kepala DKPP Kabupaten Blitar Ir. Setiyana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi pendidikan pertanian modern untuk menunjang ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, peningkatan produksi pertanian harus tetap memperhatikan keseimbangan alam. Ia mengingatkan penggunaan pupuk secara berlebihan dalam mengejar hasil produksi justru berpotensi meninggalkan dampak buruk ekologis pada generasi berikutnya.

“Dunia pertanian tidak lepas dari keseimbangan alam kita. Hari ini petani mengejar hasil dengan penggunaan pupuk yang ekstrem, namun pada akhirnya akan meninggalkan warisan tanah yang rusak dan tandus,” ujar Setiyana.

Ia menilai target peningkatan hasil pertanian harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kesuburan tanah dan lingkungan.

Terlebih lagi, kondisi pertanian saat ini menghadapi tantangan musim kemarau. Menurutnya, penerapan sistem dan formulasi pertanian modern diharapkan mampu membantu petani mempertahankan bahkan meningkatkan hasil produksi dengan biaya yang lebih efisien.

Dukungan pemerintah, termasuk melalui program Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong penerapan teknologi dan metode pertanian tersebut.

PM-AAS Jadi Model Pengembangan Padi

Sementara itu, Kepala Bidang DKPP Kabupaten Blitar Siswoyo memaparkan pentingnya sinergitas antara DKPP, penyuluh pertanian, Gapoktan dan kelompok tani dalam pengembangan padi menggunakan model Pertanian Modern–Advance Agriculture System (PM-AAS).

Menurut Siswoyo, penerapan PM-AAS diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan pertanian yang lebih terukur dan modern.

Ia menyebut pencapaian produksi pangan nasional pada tahun 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat produktivitas pertanian. Dalam paparannya, swasembada pangan 2026 disebut mencapai sekitar 31 juta ton hasil pertanian nasional, yang diklaim sebagai pencapaian tertinggi dalam sejarah.

Di Kabupaten Blitar, bantuan berupa benih padi, pupuk, pestisida, herbisida hingga alat pertanian diprioritaskan bagi kelompok tani yang menerapkan model PM-AAS.

Target penerapan PM-AAS di Kabupaten Blitar mencapai 5.932 hektar untuk periode Agustus–Desember 2026. Saat ini, model penerapan tersebut antara lain telah dilakukan melalui demplot seluas 4 hektar di wilayah Kabupaten Blitar.

Dengan penuh optimisme, Siswoyo bahkan menyampaikan seruan, “Salam 10 Ton!”

Seruan tersebut mewakili dorongan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi dan tata kelola budidaya yang lebih modern.

Petani Organik Terkendala Pemasaran

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Suwito turut menyampaikan perhatian terhadap pengembangan pertanian organik, termasuk mengenai regulasi daerah yang berkaitan dengan pertanian organik.

Persoalan pertanian organik bukan hanya menyangkut teknik budidaya, tetapi juga bagaimana produk yang dihasilkan memperoleh pasar dan nilai ekonomi yang layak.

Hal senada disampaikan Guntur Wahono dalam wawancara terkait tantangan pengembangan pertanian organik di Blitar.

Menurut Guntur, sebenarnya terdapat masyarakat yang memiliki minat untuk beralih menuju sistem pertanian organik, baik dari sisi penggunaan pupuk maupun proses budidayanya. Namun, persoalan pemasaran masih menjadi salah satu kendala utama.

Petani yang telah menghasilkan produk organik berpotensi menghadapi permasalahan ketika harga jual produknya masih mengikuti harga komoditas konvensional.

“Kalau pemerintah tidak ikut campur tangan dalam membeli atau membantu memasarkan produk organik, petani akan merugi karena harga jualnya tetap mengikuti harga pasar konvensional dan tidak bernilai tinggi,” jelas Guntur.

Oleh karena itu, menurutnya, pengembangan pertanian organik memerlukan keterlibatan pemerintah agar produk petani memperoleh akses pasar dan nilai tambah yang dibarengi dengan proses produksinya.

Koordinasi dimulai dari Pemerintah Kabupaten

Guntur mengatakan, penanganan permasalahan tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan melalui dinas terkait di tingkat kabupaten, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Apabila permasalahan yang dihadapi memerlukan fasilitas lebih lanjut, koordinasi dapat dilakukan melalui pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Provinsi Jawa Timur.

Pola koordinasi tersebut dinilai penting agar kebutuhan petani yang muncul di lapangan dapat dipetakan terlebih dahulu sebelum mendapatkan dukungan anggaran maupun program.

Petani Didorong Perkuat Mekanisasi

Selain pertanian organik, kebutuhan terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Guntur menyebut bantuan alsintan masih sangat dibutuhkan petani, khususnya di wilayah daerah pemilihan (dapil) 7 yang meliputi Blitar dan Tulungagung.

Menurutnya, kebutuhan alsintan perlu diinventarisasi oleh Gapoktan. Jumlah dan jenis alat yang diperlukan kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian, bantuan diharapkan tidak sekedar bersifat distribusi, namun benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.

Gapoktan Soroti Krisis Air dan Infrastruktur Irigasi

Ketua Gapoktan Kabupaten Blitar Maskuri menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut juga menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi petani sekaligus menyamakan persepsi mengenai pembangunan kelembagaan tani, penerapan pertanian modern dan mekanisasi pertanian.

Menurut Maskuri, kondisi pertanian Kabupaten Blitar saat ini menghadapi tantangan serius akibat fenomena El Niño Godzilla, yang ditandai dengan minimnya curah hujan dan menurunnya debit air secara drastis.

Dalam kondisi tersebut, kebutuhan terhadap pengairan infrastruktur menjadi sangat penting.

Petani di wilayah utara Kabupaten Blitar membutuhkan dukungan pompa air dan jaringan irigasi, sedangkan wilayah selatan membutuhkan sumur bor maupun irpom untuk memenuhi kebutuhan air pertanian.

Selain pembangunan infrastruktur, Maskuri juga menekankan pentingnya reboisasi kawasan sumber air agar keberlangsungan sumber daya air dapat terjaga dalam jangka panjang.

Kelembagaan Tani Terus Diperkuat

Dari sisi kelembagaan, Kabupaten Blitar disebut memiliki 22 Gapoktan tingkat kecamatan, dengan data sebelumnya mencatat sekitar 536 Gapoktan desa dan 2.600 kelompok tani. Data tersebut masih terus diperbarui.

Kondisi tersebut menunjukkan besarnya jaringan kelembagaan petani di Kabupaten Blitar yang dapat menjadi kekuatan dalam penerapan program pertanian modern.

Menurut Maskuri, sinkronisasi antara Gapoktan, kelompok tani, penyuluh dan pemerintah menjadi penting agar program pertanian tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan berupa alsintan, irigasi serta program pertanian yang telah dilakukan melalui Guntur Wahono.

Usulan Bantuan Rp2,5 Miliar untuk Gapoktan

Dalam forum tersebut juga muncul usulan bantuan senilai sekitar Rp2,5 miliar bagi Gapoktan yang akan diajukan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2027, dan akan realisasi pada tahun 2028.

Usulan tersebut menjadi bagian dari penguatan kebutuhan sektor pertanian, terutama dalam mendukung mekanisasi, infrastruktur pertanian dan peningkatan kapasitas kelompok tani.

Pengajuan bantuan tersebut diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan sehingga anggaran yang nantinya tersedia dapat memberikan manfaat langsung kepada petani.

Kebijakan Pertanian Harus mengikuti Regulasi Dinamika

Selain masalah teknis, kegiatan juga membahas dinamika pemerintahan dan regulasi yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Kebijakan pemerintah dapat mengalami perubahan mengikuti arah pemerintahan dan regulasi yang baru. Kondisi tersebut menuntut kelompok tani maupun kelembagaan pertanian untuk terus menyesuaikan diri.

Oleh karena itu, pendidikan pertanian modern tidak hanya dipandang sebagai transfer pengetahuan mengenai teknologi budidaya, tetapi juga sebagai sarana membangun pemahaman petani terhadap kebijakan, kelembagaan, mekanisasi, pemasaran dan tata kelola pertanian.

Dari Modernisasi Menuju Kemandirian Pangan

Rangkaian pembahasan dalam kegiatan tersebut menyoroti bahwa persoalan pertanian di Kabupaten Blitar memiliki cakupan yang luas.

Produktivitas tidak cukup hanya dikejar melalui peningkatan penggunaan input pertanian. Kesuburan tanah, ketersediaan air, teknologi, mekanisasi, kualitas sumber daya manusia, kelembagaan petani hingga kepastian pasar menjadi bagian yang saling berkaitan.

Pertanian modern dengan pendekatan PM-AAS menjadi salah satu model yang tengah didorong untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Di sisi lain, pengembangan pertanian organik memerlukan dukungan pemasaran agar petani tidak kehilangan insentif ekonomi ketika beralih dari pola pertanian konvensional.

Sementara itu, persoalan air dan irigasi menjadi pekerjaan penting di tengah kondisi iklim kemarau dan fenomena El Niño Godzilla.

Sinergi antara DKPP, penyuluh pertanian, Gapoktan, kelompok tani, legislatif dan pemerintah daerah maupun provinsi menjadi kunci agar berbagai program tersebut dapat berjalan secara terintegrasi.

Kegiatan pendidikan pertanian modern di Talun pada akhirnya bukan sekadar forum sosialisasi, namun menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan petani dengan kebijakan pemerintah serta dukungan anggaran.

Dengan penguatan teknologi, mekanisasi, kelembagaan, pengairan infrastruktur dan akses pasar, sektor pertanian Kabupaten Blitar wilayah Timur diharapkan semakin mampu menghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan produktivitas.

Tujuan akhirnya bukan sekedar mengejar angka produksi, namun membangun sistem pertanian yang produktif, efisien, berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi petani, sebagai bagian dari kemandirian dan ketahanan pangan nasional. *(Red)

Bantuan Marching Band Diserahkan ke SMK Pemuda 1 Kesamben, Ditargetkan Tembus Kompetisi Nasional

Bantuan Marching Band Diserahkan ke SMK Pemuda 1 Kesamben, Ditargetkan Tembus Kompetisi Nasional

By JN¹ On September 22, 2026

Penyerahan seperangkat peralatan marching band untuk mendukung pengembangan seni, ekstrakurikuler, dan prestasi siswa SMK Pemuda 1 Kesamben, Blitar. (22/09/2026). Kolase by *Red.

Blitar, Jawa Timur | JNO — Seperangkat peralatan marching band modern diserahkan kepada SMK Pemuda 1 Kesamben, Kabupaten Blitar, sebagai bagian dari program bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui APBD Tahun Anggaran 2026.

Bantuan tersebut diserahkan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono, SE, dan diterima pihak sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran serta pengembangan bakat dan prestasi siswa.

Kepala SMK Pemuda 1 Kesamben, Supiyanto, SE, mengatakan bantuan tersebut memiliki arti penting bagi perkembangan kegiatan siswa di sekolah. Ia mulai menjabat sebagai kepala sekolah sejak 1 Juli 2026, meneruskan kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya, Muljono Ismail.

Menurut Supiyanto, pengajuan bantuan peralatan marching band sebenarnya telah dilakukan sekitar dua hingga tiga tahun lalu oleh kepala sekolah sebelumnya. Setelah melalui proses pengajuan dan penganggaran, bantuan akhirnya terealisasi dan diserahkan pada tahun 2026.

“Ini sangat penting bagi sekolah, terutama untuk mendukung pembelajaran seni budaya, baik seni rupa maupun seni musik, sekaligus kegiatan ekstrakurikuler siswa,” ujar Supiyanto.

Disiapkan untuk Kompetisi hingga Tingkat Nasional

Hadirnya alat-alat baru tersebut tidak hanya ditujukan untuk melengkapi fasilitas sekolah. SMK Pemuda 1 Kesamben juga bertujuan pengembangan kemampuan siswa agar mampu mengikuti berbagai kompetisi marching band mulai tingkat kabupaten hingga nasional.

Sekolah bahkan berencana menyiapkan tenaga pelatih khusus untuk masing-masing bagian jika suatu saat nanti mengikuti acara berskala nasional.

Pengembangan tersebut mencakup sejumlah bagian dalam marching band, antara lain alat musik tiup (kuningan), perkusi, arumba, serta bagian pendukung lainnya.

Dengan fasilitas yang lebih memadai, sekolah berharap potensi siswa dapat dikembangkan secara lebih terarah sekaligus membuka ruang bagi lahirnya prestasi baru di bidang seni musik dan hiburan.

Tiga Sekolah di Blitar Menerima Bantuan

Guntur Wahono menjelaskan, bantuan peralatan marching band tahun ini diberikan kepada tiga sekolah di wilayah Blitar, yakni SMK Pemuda 1 Kesamben, SMA Negeri Talun, dan SMA Negeri 1 Blitar.

Program tersebut, katanya, diharapkan tidak berhenti pada tiga sekolah penerima. Sasaran program yang direncanakan dapat mencakup wilayah Blitar secara lebih luas, termasuk Kabupaten Blitar, Kota Blitar, hingga Tulungagung.

“Targetnya nanti bisa berkembang ke 14 daerah pemilihan di Jawa Timur, yang mencakup 38 kabupaten/kota,” kata Guntur.

Menurutnya, pengadaan peralatan marching band merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan dan kreativitas siswa. Selain menjadi sarana pengembangan bakat, keberadaan kegiatan tersebut dinilai dapat meningkatkan daya tarik sekolah di tengah persaingan antarlembaga pendidikan.

SMK Pemuda 1 Kesamben Dinilai Terus Berkembang

Guntur juga menyoroti perkembangan SMK Pemuda 1 Kesamben yang dinilainya cukup pesat.

Saat ini, sekolah tersebut telah memiliki lima jurusan. Dari sisi jumlah peserta didik, SMK Pemuda 1 Kesamben juga disebut masih menjadi salah satu sekolah dengan jumlah siswa terbanyak dibandingkan SLTA lainnya di wilayah Kesamben dan sekitarnya.

Perkembangan sekolah tersebut juga tidak terlepas dari keberadaan para alumninya yang telah berkiprah di berbagai bidang. Sejumlah alumni tersebut antara lain menjadi pengusaha, anggota legislatif, pejabat pemerintahan hingga abdi negara.

Kehadiran fasilitas marching band baru diharapkan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan sekolah, bukan sekadar fasilitas tambahan.

Kecamatan Kesamben Apresiasi Bantuan

Sekretaris Camat Kesamben, Supardi, turut menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.

Menurut Supardi, keberadaan marching band di SMK Pemuda 1 Kesamben dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan mendukung berbagai kegiatan di wilayah Kecamatan Kesamben.

“Ini sangat bermanfaat, luar biasa, juga untuk meningkatkan kemajuan Kecamatan Kesamben,” ujar Supardi.

Ia berharap keberadaan peralatan tersebut dapat membuat berbagai kegiatan di Kecamatan Kesamben semakin semarak dan membuka peluang bagi sekolah untuk berkontribusi dalam berbagai agenda masyarakat.

Atas nama Kecamatan Kesamben, Supardi menyampaikan penghargaan kepada Guntur Wahono atas bantuan yang diberikan.

Bukan Sekadar Alat, Menunggu Prestasi

Realisasi bantuan yang proses Pengajuannya telah berlangsung selama sekitar dua hingga tiga tahun tersebut kini memasuki tahap yang lebih penting: bagaimana fasilitas itu benar-benar menghasilkan prestasi dan manfaat berkelanjutan bagi siswa.

Bagi SMK Pemuda 1 Kesamben, tantangannya bukan hanya memiliki peralatan marching band modern, tetapi memastikan fasilitas tersebut diikuti pelatihan, pelatih yang kompeten, program latihan yang konsisten, serta kesempatan tampil dalam kompetisi.

Jika semua unsur tersebut berjalan beriringan, bantuan APBD 2026 tersebut berpotensi menjadi investasi pendidikan yang menghasilkan prestasi sekaligus memperkuat identitas SMK Pemuda 1 Kesamben sebagai salah satu sekolah yang aktif mengembangkan potensi siswanya. * (Merah)

Jalur Pendakian Gunung Semeru Ditutup Total, 170+ Pendaki Dievakuasi akibat Karhutla Ranu Kembang

Jalur Pendakian Gunung Semeru Ditutup Total, 170+ Pendaki Dievakuasi akibat Karhutla Ranu Kembang

By JN¹ On Agustus 28, 2026

Karhutla di Blok Ranu Kembang membuat jalur pendakian Gunung Semeru ditutup sementara dan lebih dari 170 pendaki dievakuasi.

Malang, Jawa Timur | JNO – Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menutup total jalur pendakian Gunung Semeru menyusul kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Blok Ranu Kembang, kawasan TNBTS, Rabu (26/8/2026).

Penutupan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan dengan pertimbangan utama keselamatan pengunjung serta untuk memberikan ruang bagi petugas melakukan pengendalian dan pemadaman kebakaran.

Kebakaran terdeteksi pada Rabu malam di kawasan Ranu Kembang yang berada di atas atau sekitar jalur menuju Ranu Kumbolo. Munculnya titik api tersebut membuat aktivitas pendakian harus dihentikan sementara. 

Keputusan penutupan dituangkan dalam Surat Pengumuman BB TNBTS Nomor PG.20/T.8/TU/HMS.01.07/B/08/2026.

170+ Pendaki Dievakuasi dari Ranu Kumbolo

Saat kebakaran terjadi, sekitar 170 pendaki diketahui masih berada di kawasan Ranu Kumbolo. Mereka kemudian dievakuasi dengan pendampingan petugas dan Pemandu Pendakian Gunung Semeru Terdaftar (PPGST).

Proses evakuasi dilakukan Kamis (27/8/2026) untuk memastikan seluruh pendaki keluar dari kawasan yang berpotensi terdampak jika api meluas. 

Perkembangan terbaru menyebutkan seluruh pendaki telah berhasil turun dan tiba di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Mereka dilaporkan tiba sekitar pukul 14.30 WIB dalam kondisi selamat dan kemudian kembali ke tempat tinggal masing-masing. 

Kepala BB TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan penutupan jalur diperlukan untuk mendukung kelancaran pengendalian dan pemadaman kebakaran sekaligus memastikan proses evakuasi berlangsung aman.

“Sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan penutupannya.” tegasnya.

Penutupan juga dilakukan untuk mencegah adanya pengunjung yang masuk ke wilayah berisiko selama proses penanganan karhutla berlangsung.

Ranu Kumbolo (2400 Mdpl), didokumentasikan sebelum dilanda kebakaran. Foto dok. BB TNBTS

Akses Malang–Lumajang Tetap Dibuka

Penutupan jalur pendakian Gunung Semeru tidak berarti seluruh akses kawasan TNBTS ditutup.

Akses transportasi Malang–Lumajang melalui Kecamatan Poncokusumo dan Senduro masih dapat dilalui masyarakat. Kunjungan wisata ke Ranu Regulo juga tetap diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. 

Oleh karena itu, kegiatan saat ini secara khusus diberlakukan terhadap aktivitas pendakian Gunung Semeru.

Masyarakat maupun wisatawan tetap diminta memperhatikan informasi terbaru dari pengelola sebelum melakukan perjalanan ke kawasan TNBTS.

Pendaki Diminta Waspadai Risiko Kebakaran

BB TNBTS mengimbau seluruh pengunjung turut menjaga konservasi kawasan dari potensi kebakaran.

Pengunjung dilarang melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, termasuk menyalakan petasan, flare, kembang api, api pemanas, membakar sampah maupun kegiatan lain yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

Imbauan tersebut menjadi semakin penting mengingat kondisi kawasan yang masih menghadapi ancaman karhutla pada musim kemarau.

Tiket Pendakian Bisa Refund atau Reschedule

Bagi calon pendaki yang telah membeli tiket melalui sistem booking online, BB TNBTS menyediakan opsi refund dan reschedule.

Mekanisme pengajuan akan diinformasikan lebih lanjut oleh pengelola sesuai perkembangan kondisi dan pembukaan kembali jalur pendakian.

Hingga saat ini, belum ada batas waktu pasti kapan pendakian Gunung Semeru akan dibuka kembali.

Pembukaan jalur akan memastikan hasil pemantauan dan evaluasi petugas serta kawasan telah dinyatakan aman bagi aktivitas pendakian.

Keselamatan pengunjung menjadi prioritas utama. *Red/

Sumber: BB TNBTS

Festival Es Campur Indonesia, dari Lomba Kuliner hingga Rencana Bisnis

Festival Es Campur Indonesia, dari Lomba Kuliner hingga Rencana Bisnis

By JN¹ On Agustus 25, 2026

Festival Es Campur Indonesia digelar di Aula Gaujari Palace, Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Selasa (25/8/2026).

Blitar, Jawa Timur — JinNewsOne.com | Selasa, 25 Agustus 2026 — Festival Es Campur Indonesia yang digelar Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, di Gaujari Palace, Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, mengusung konsep lomba “Penyaji Es Campur Terlezat.”

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Puluhan peserta mengikuti kompetisi dengan menghadirkan berbagai racikan es campur yang dinilai dari aspek rasa, penampilan, dan kreativitas.

Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat umum. Sejumlah media awak juga ikut ambil bagian dalam kompetisi, sehingga suasana festival berlangsung semakin meriah dan interaktif.

Nurhadi saat memberikan apresiasi kepada pemenang lomba. Foto dok. *Red.

Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat umum. Sejumlah media awak juga ikut ambil bagian dalam kompetisi, sehingga suasana festival berlangsung semakin meriah dan interaktif.

Di balik kegiatan yang bernuansa hiburan tersebut, terdapat pula rencana pengembangan bisnis kuliner. Nurhadi menyampaikan bahwa festival menjadi salah satu sarana untuk melihat secara langsung kreativitas peserta sekaligus mendapatkan inspirasi bagi rencana usaha resto es campur yang akan dikembangkan.

“Festival ini dalam ikut rangka memeriahkan HUT RI. Di samping itu, saya juga punya niat membuka usaha resto es campur, dengan rencana launching pertama di Kediri,” kata Nurhadi.

Menurut Nurhadi, berbagai racikan yang disajikan peserta berpotensi memberikan inspirasi terhadap pengembangan menu. Bahkan, ia membuka kemungkinan resep dari peserta dapat menjadi bagian dari menu resto yang direncanakannya.

Selain potensi pengembangan resep, festival tersebut juga membuka peluang bagi peserta yang memenuhi kriteria untuk terlibat dalam usaha kuliner tersebut. Mereka berpeluang direkrut sebagai pramusaji maupun tenaga pembuat es campur ketika resto mulai beroperasi.

Dengan demikian, Festival Es Campur Indonesia tidak sekadar menjadi lomba kuliner dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempertemukan kreativitas masyarakat, potensi kuliner, dan peluang pengembangan usaha.

Rencana tersebut sekaligus memberikan dimensi berbeda pada festival yang digelar di Istana Gaujari. Dari sebuah kompetisi penyajian es campur, kegiatan ini diarahkan untuk menggali ide, menemukan potensi sumber daya manusia, serta melihat peluang bisnis kuliner yang dapat dikembangkan lebih lanjut. *(Red)

Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Blitar, Rijanto: Zero Mistake

Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Blitar, Rijanto: Zero Mistake

By JN¹ On Agustus 17, 2026

Blitar, Jawa Timur — JinNewsOne.com | Minggu, 17 Agustus 2026 — Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Kanigoro, Minggu (17/8/2026) sore. Rangkaian upacara berlangsung khidmat, tertib, dan lancar.

Upacara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blitar, instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media, serta berbagai elemen masyarakat.

Bupati Blitar H. Rijanto bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, Rijanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Blitar.

Menurut Rijanto, pelaksanaan upacara penurunan bendera berjalan lancar dan tertib tanpa adanya kesalahan. Ia secara khusus mengapresiasi kesiapan para petugas, peserta upacara, serta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).9

"Terima kasih kepada seluruh petugas, dan peserta upacara penurunan bendera Pusaka yang telah hadir, kepada Paskibraka, kepada semuanya, upacara terlaksana dengan sangat baik dan zero mistake," ucapnya.

Lebih lanjut, Rijanto menekankan bahwa momentum peringatan kemerdekaan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Menurut dia, peringatan tersebut penting untuk terus mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneruskan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan.

Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.

Semangat tersebut, lanjut Rijanto, menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang Berdaya dan Berjaya, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Blitar pun menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pahlawan perlu diteruskan melalui kerja, persatuan, dan pengabdian bagi masyarakat. *(Red)

Program Sekolah Rakyat Mulai Berjalan, MPLS Jadi Langkah Awal Pembentukan Karakter Siswa

Program Sekolah Rakyat Mulai Berjalan, MPLS Jadi Langkah Awal Pembentukan Karakter Siswa

By JN¹ On Agustus 16, 2026

 

Blitar, Jawa Timur | JinNewsOne.com — Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar mulai memasuki tahapan awal pembentukan karakter dan adaptasi siswa melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Sabtu (15/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Kali Kuning, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, tersebut menjadi bagian penting dari dimulainya proses pendidikan di sekolah berbasis asrama itu.

Sekitar 750 peserta yang terdiri atas siswa baru, wali murid, tenaga pendidik, dan tamu undangan mengikuti pembukaan MPLS.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar, Johan Argono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses persiapan hingga pembangunan sekolah tersebut dapat terealisasi dan mulai beroperasi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas hadirnya Program Sekolah Rakyat yang dinilai memberikan peluang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan dengan fasilitas yang memadai.

Menurut Johan, keberadaan Sekolah Rakyat bukan hanya memberikan kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga menjadi ruang bagi siswa untuk membangun karakter, kemandirian, serta kesiapan menghadapi kehidupan di masa mendatang.

Pendidikan dan Penguatan Karakter

Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat memberikan manfaat penting bagi keluarga kurang mampu, khususnya dalam membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Blitar, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas terealisasinya Sekolah Rakyat di Kota Blitar,” ujarnya.

Syauqul menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam mempersiapkan masa depan generasi muda.

Karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk anak-anak yang memiliki karakter kuat, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Konsep tersebut menjadi semakin penting karena para siswa akan menjalani pendidikan dalam lingkungan berasrama dengan pola kehidupan yang lebih terstruktur.

MPLS Jadi Tahap Adaptasi Siswa

Komandan Kodim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan, S.H., M.M., M.H.I., menilai MPLS memiliki posisi strategis dalam membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan baru.

Menurutnya, siswa tidak hanya diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, tetapi juga mulai diarahkan untuk memahami pola kehidupan di asrama yang menuntut kedisiplinan dan kemandirian.

“MPLS ini sangat krusial untuk membantu para siswa baru beradaptasi dengan sistem pendidikan berasrama. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, kegiatan ini juga membekali siswa dengan keterampilan hidup sehari-hari atau life skills,” jelas Virlani.

Ia menambahkan, pembentukan kebiasaan dan karakter sejak awal menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat.

Melalui sistem boarding school, siswa akan menjalani aktivitas belajar sekaligus kehidupan sehari-hari dalam lingkungan yang terarah. Kondisi tersebut diharapkan dapat membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan siswa dalam mengelola kehidupan secara mandiri.

Virlani juga mengapresiasi sinergi Pemerintah Kota Blitar dengan Kementerian Sosial dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kota Blitar.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi salah satu faktor penting agar program yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu tersebut dapat berjalan secara optimal.

Diharapkan Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Lebih dari sekadar menyediakan ruang belajar, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kehidupan para siswa dan keluarganya.

Akses terhadap pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kapasitas, memperoleh masa depan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan tersebut diharapkan menjadi salah satu jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar berlangsung tertib dan lancar.

Para siswa kini mulai memasuki babak baru dalam perjalanan pendidikannya. Di lingkungan belajar dan asrama yang baru, mereka diharapkan tidak hanya tumbuh secara akademik, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. *(Red)