Jakarta | JNO — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mempertanyakan seberapa bersih tata kelola pertanahan di Indonesia.
Pada Senin, 14 September 2026, KPK mengamankan 17 orang dalam operasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. KPK juga mengamankan uang rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam boks, kardus, serta sekitar 20 koper. Nilainya disebut masih dalam proses penghitungan dan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan proses pemeriksaan masih berlangsung. Karena itu, 17 orang yang diamankan belum dapat disebut sebagai pelaku korupsi sebelum status hukum mereka ditetapkan berdasarkan alat bukti dan proses hukum.
Namun, skala barang bukti tersebut menjadi alarm serius bagi sektor pertanahan.
HGB dan Pertanyaan Besar
HGB bukan sekadar dokumen administratif. Hak tersebut berkaitan dengan pemanfaatan tanah, kepastian hukum, investasi, dan nilai ekonomi yang besar.
Jika benar terdapat transaksi ilegal dalam pengurusannya, persoalannya bukan hanya dugaan suap atau korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan juga ikut dipertaruhkan.
Karena itu, publik menunggu jawaban:
Siapa pemberi uang? Siapa penerima? Untuk kepentingan apa? Siapa perantaranya? Dan siapa yang akhirnya menikmati keuntungan?
Keberadaan sekitar 20 koper uang juga menimbulkan pertanyaan apakah seluruh uang tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB atau terdapat transaksi lain. Jawaban atas hal itu menjadi bagian penting dari konstruksi perkara yang harus dibuktikan KPK.
Pejabat hingga Pihak Swasta
Sejumlah pejabat ATR/BPN disebut termasuk pihak yang diamankan, di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.
OTT tersebut juga disebut melibatkan pihak swasta dari PT Summarecon Agung Tbk, serta politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
Keterlibatan mereka masih harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan dan pembuktian KPK. Diamankan bukan berarti tersangka, dan tersangka belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Namun, beragam latar belakang pihak yang diperiksa membuat perkara ini layak dikawal secara serius.
Pertanyaan utamanya: apakah ini sekadar tindakan individu atau terdapat celah sistem yang memungkinkan praktik tersebut terjadi?
Bukan Sekadar "Oknum"
Istilah mafia tanah selama ini lekat dengan berbagai persoalan pertanahan, mulai dari sertifikat, sengketa batas, peralihan hak, penguasaan lahan hingga dugaan pungutan dalam pelayanan.
Tetapi OTT ini belum cukup untuk menyimpulkan ATR/BPN sebagai sarang mafia tanah.
Yang harus dibuktikan adalah apakah terdapat pola, jaringan, perantara, aliran dana, atau pihak yang mengendalikan proses dari belakang layar.
Jika uang tersebut benar berkaitan dengan pengurusan HGB, penyidikan tidak boleh berhenti pada penerima terakhir. Aliran dana harus ditelusuri dari pemberi, perantara, penerima, hingga pihak yang mendapatkan keuntungan.
OTT seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan, bukan sekadar menangkap tangan yang menerima uang.
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Kasus ini kembali menguji reformasi birokrasi pertanahan.
Masyarakat membutuhkan layanan pertanahan yang transparan, cepat, profesional dan bebas dari pungutan ilegal. Sebab tanah bukan sekadar aset. Tanah adalah rumah, sawah, tempat usaha, warisan keluarga, sekaligus sumber kehidupan.
Ketika kepastian hukum atas tanah diduga dapat dipengaruhi transaksi ilegal, yang rusak bukan hanya administrasinya, tetapi juga kepercayaan rakyat kepada negara.
KPK kini ditunggu untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
Jika memang ada permainan dalam pengurusan HGB, bongkar sampai akar. Telusuri uangnya, ungkap perantaranya dan buktikan siapa yang mengatur.
Namun jika ada pihak yang tidak terbukti terlibat, hal tersebut juga harus disampaikan secara terbuka.
Publik tidak hanya menunggu siapa yang menjadi tersangka.
Publik menunggu jawaban yang lebih besar:
Apakah OTT ini hanya menangkap sejumlah orang, atau menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan yang lebih dalam dalam tata kelola pertanahan Indonesia?
*(Red)
Catatan Redaksi: Tulisan ini membahas dugaan perkara berdasarkan informasi mengenai OTT KPK di lingkungan ATR/BPN. Seluruh pihak yang diamankan maupun disebut dalam perkara tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah sampai terdapat penetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
You are reading the newest post
Next Post »
