Blitar, Jawa Timur | JNO — Polemik di tubuh KONI Kota Blitar kembali memasuki fase yang semakin serius. Ketika organisasi seharusnya menjadi rumah pelatihan dan penguatan prestasi atlet, yang mengemuka justru kegelisahan cabang olahraga (cabor) terhadap belum optimalnya kepemimpinan, belum cairnya dana pelatihan, serta belum jelasnya arah penyelesaian menuju Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub).
Sejumlah pengurus cabor kini membentuk Forum Cabor Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar dan mendesak KONI Jawa Timur segera melakukan evaluasi terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba.
Desakan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang diinisiasi Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Blitar, M. Trijanto, bersama sekitar 12 hingga 14 perwakilan cabor di salah satu kafe di Kota Blitar, Selasa (8/9/2026).
Bagi forum tersebut, persoalan utama bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan Plt. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah amanat pimpinan sementara telah berjalan sesuai tujuan, terutama untuk membawa organisasi menuju Musorkotlub dan memastikan pembinaan atlet tidak terhenti?
“Kami meminta KONI Jawa Timur memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Plt, terutama terkait langkah-langkah yang dilakukan selama masa kepemimpinan sementara. Fokus utama keberadaan Plt sesuai SK seharusnya menyiapkan dan mengantarkan proses menuju Musorkotlub,” tegas Trijanto.
Mandat Plt Harus Terukur, Bukan Status Sekadar
Keberadaan seorang Plt dalam organisasi pada prinsipnya bukanlah tujuan akhir. Jabatan tersebut merupakan mandat transisional untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan dan mengantarkan proses menuju kepemimpinan definitif.
Oleh karena itu, desakan evaluasi dari sejumlah cabor seharusnya tidak langsung dipahami sebagai serangan pribadi terhadap Elim Tyu Samba. Justru, kritik tersebut perlu ditempatkan sebagai alarm bagi seluruh struktur organisasi olahraga di Kota Blitar.
Publik olahraga berhak mengetahui indikator keberhasilan seorang Plt.
Apa saja langkah yang telah ditempuh? Sejauh mana persiapan Musorkotlub? Apa tantangan yang dihadapi? Dan kapan kepastian organisasi akan diberikan kepada cabor serta atlet?
Tanpa penjelasan yang terbuka dan terukur, jabatan sementara berpotensi berubah menjadi jangka waktu yang terlalu lama.
Dalam organisasi olahraga, permasalahannya adalah masalah serius. Atlet tidak dapat menghentikan proses latihan hanya karena organisasi sedang mengalami kebuntuan administrasi atau politik internal. Kalender pertandingan tetap berjalan, persiapan tetap membutuhkan biaya, dan kesempatan atlet untuk berprestasi tidak dapat ditunda.
Rangkap Jabatan dan Pentingnya Menjaga Kepercayaan
Forum Cabor Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar juga menyoroti posisi Elim Tyu Samba yang merangkap sebagai Wakil Wali Kota Blitar sekaligus Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar.
Trijanto menilai kondisi tersebut perlu dilihat dari perspektif tata kelola dan etika organisasi.
“Memang tidak ada larangan wakil wali kota menjadi Plt, tetapi secara etika dan moral kurang tepat karena rawan terjadi konflik kepentingan. Kami mendorong agar Plt konsisten menjalankan amanatnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut perlu dijawab secara proporsional.
Tidak adanya larangan formal tidak serta-merta menghapus pentingnya prinsip tata kelola yang baik, independensi organisasi, dan kepercayaan masyarakat. Dalam dunia olahraga modern, organisasi tidak hanya dituntut untuk berjalan secara legal, tetapi juga harus mampu menjaga independensi persepsi dalam pengambilan keputusan.
Namun demikian, kritik terhadap rangkap jabatan juga harus dibuktikan melalui fakta dan mekanisme organisasi, bukan sekadar asumsi.
Yang paling penting saat ini adalah memastikan bahwa seluruh keputusan terkait KONI Kota Blitar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan pemangku kepentingan olahraga.
Dana Pembinaan Tak Kunjung Cair, Atlet Terancam Menanggung Dampak
Persoalan yang paling mendesak justru berada pada aspek pelatihan.
Menurut kegelisahan yang disampaikan sejumlah pengurus cabor, hingga memasuki bulan September 2026 belum ada dana pelatihan yang dicairkan bagi cabor-cabor di Kota Blitar.
Kondisi tersebut menjadi persoalan karena setiap cabor telah memiliki program pelatihan, jadwal latihan, persiapan kompetisi, hingga kebutuhan operasional atlet dan pelatih.
"Yang rugi ini adalah cabor-cabor yang ada. Ketika ketua umum terpilih, sampai sekarang bulan September belum ada pencairan dana serupiah pun bagi cabor," ungkap Trijanto.
Jika kondisi tersebut benar terjadi secara menyeluruh, maka permasalahan tidak lagi dapat dianggap hanya sekedar masalah administrasi internal.
Yang terancam adalah ekosistem perlindungan olahraga.
Atlet tidak boleh menjadi pihak yang harus membayar harga dari konflik organisasi. Pelatih tidak seharusnya mencari solusi sendiri atas kebutuhan program pelatihan. Dan cabor tidak seharusnya dibiarkan berada dalam jarak dekat ketika agenda kejuaraan terus berjalan.
“Jangan sampai persoalan organisasi justru membuat atlet dan cabor menjadi korban,” imbau Trijanto.
Pernyataan itu seharusnya menjadi titik temu bagi semua pihak.
Elim: Sudah Tiga Kali Berkirim Surat ke Pemkot
Di sisi lain, Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar Elim Tyu Samba memberikan penjelasan bahwa berupaya memperjuangkan anggaran pelatihan kepada Pemerintah Kota Blitar.
Menurut Elim, sejak ditetapkan sebagai Plt, dirinya telah tiga kali mengirimkan surat kepada Pemkot Blitar, tetapi belum mendapatkan tanggapan.
“Sejak ditetapkan sebagai Plt, saya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Pemkot Blitar, tetapi hingga kini belum ada tanggapan,” kata Elim saat menemui perwakilan cabor dan atlet di depan Kantor Pemkot Blitar, Senin (7/9/2026).
Elim juga menegaskan bahwa kedudukannya sebagai Plt sah berdasarkan penetapan KONI Jawa Timur pasca Musyawarah Olahraga Kota (Muskot).
Karena komunikasi dengan Pemerintah Kota Blitar belum membuahkan hasil, Elim bersama perwakilan cabor dan atlet disebut telah membawa persoalan anggaran tersebut ke DPRD Kota Blitar untuk mencari kepastian solusi.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan KONI Kota Blitar tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada satu pihak.
Jika benar surat-surat terkait kebutuhan pelatihan telah dikirimkan namun belum mendapat tanggapan, maka Pemerintah Kota Blitar juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai posisi dan mekanisme anggaran pelatihan olahraga.
Sebab, transparansi bukan hanya tuntutan KONI.
Pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan anggaran juga memiliki tanggung jawab menjelaskan permasalahan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan pelatihan atlet.
KONI Jatim Harus Turun Tangan
Forum Cabor Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar berencana mengirimkan surat sikap resmi kepada KONI Jawa Timur.
Langkah tersebut merupakan konsekuensi organisasi yang wajar dan tidak dapat dianggap sebagai upaya memperbaiki keadaan. Ketika terjadi kebuntuan di tingkat kota, maka pelatihan mekanisme dan pengawasan organisasi di tingkat provinsi memang perlu berfungsi.
KONI Jawa Timur kini memiliki kesempatan untuk tidak sekadar menjadi penerima surat keluhan.
Evaluasi harus dilakukan secara objektif dengan mendengarkan seluruh pihak, mulai dari Plt Ketua Umum, pengurus cabor, Pemerintah Kota Blitar, hingga pihak-pihak yang memahami masalah administrasi dan pembinaan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar pertemuan seremonial.
KONI Jatim perlu membantu melahirkan peta jalan penyelesaian yang jelas, antara lain:
Evaluasi terhadap pelaksanaan amanat Plt secara tujuan dan terukur.
Tahapan kepastian serta jadwal menuju Musorkotlub.
Kejelasan mekanisme pencairan dana pelatihan.
Forum dialog resmi yang mempertemukan seluruh cabor dan pengurus KONI.
Perlindungan terhadap program pelatihan agar atlet tidak menjadi korban konflik organisasi.
Marwah Olahraga Harus Dikembalikan
Polemik KONI Kota Blitar seharusnya menjadi momentum introspeksi, bukan arena untuk memperbesar konflik.
Tidak ada pihak yang benar-benar menang jika organisasi terus berada di wilayah yang tertutup. Sebaliknya, semua pihak akan kalah jika atlet kehilangan kesempatan bertanding, terhambatnya pelatihan, dan kepercayaan cabor terhadap organisasi semakin menurun.
Kritik dari Forum Cabor Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar perlu didengar. Penjelasan dari Elim Tyu Samba juga harus diperhitungkan. Demikian pula, Pemerintah Kota Blitar dan KONI Jawa Timur harus memberikan kepastian atas persoalan yang selama ini menjadi sumber kegelisahan.
Pada akhirnya, masyarakat olahraga tidak membutuhkan polemik yang terus berputar.
Yang dibutuhkan adalah keputusan, kepastian, dan keberanian untuk menyelesaikan masalah.
KONI Kota Blitar harus segera kembali pada tujuan utamanya: membangun prestasi dan menjaga masa depan atlet.
Sebab, marwah olahraga tidak akan terselamatkan hanya melalui forum, surat, atau pernyataan.
Marwah olahraga hanya akan kembali ketika organisasi bekerja, anggaran menemukan kepastian, Musorkotlub memiliki arah yang jelas, dan atlet kembali menjadi pusat dari seluruh kebijakan. *(Merah)
« Prev Post
Next Post »
