Cibaliung,- Jinnewsone @ gmail.com | 29 November 2025 – Kasus dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Cibaliung kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah warga mengaku dimintai biaya di luar ketentuan resmi saat mengurus buku nikah dan layanan hibah, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di tengah masyarakat.   Kejadian ini terungkap setelah beberapa warga melaporkan adanya permintaan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi pada Kamis, 27 November 2025. Mereka menyebutkan bahwa tarif yang dikenakan tidak transparan dan cenderung memberatkan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut.   Menanggapi hal ini, lembaga pemerhati pelayanan publik mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan. "Kami mendesak agar aparat penegak hukum bertindak tegas jika terbukti adanya praktik pungli. Pelaku harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar perwakilan lembaga tersebu...

  LEBAK,- jinnewsone@ gmail.com| Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lebak kembali menjadi sorotan karena dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik APBN Pusat. Sebanyak 15 lembaga PKBM tercatat memiliki dugaan manipulasi data peserta didik dan administrasi yang tidak sesuai dengan data pusat – yang semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan dinas.   Aliansi Peduli Banten telah menyampaikan surat resmi kepada Dinas Pendidikan terkait kinerjanya. Sebagai pihak berwenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dinas bertugas memberikan izin, mengevaluasi, dan memantau PKBM – serta wajib mencabut izin jika ditemukan masalah.   Namun, Erwin Kaidah selaku Ketua DPD Lebak Aliansi Peduli Banten mengaku kekecewaan parah karena dinas terus-menerus tidak transparan. "Pada tanggal ...

  SERANG, Jinnewsone @gmail.com | – Aliansi Peduli Banten (APB) menyoroti lambatnya respons dari Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, terhadap surat klarifikasi terkait pengelolaan anggaran sampah tahun 2024-2025. APB mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran tersebut, menyusul adanya dugaan indikasi praktik korupsi dan penyelewengan dana.   APB menduga beberapa pos anggaran dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cikande mengandung unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Beberapa contoh yang disoroti termasuk anggaran untuk minyak pelumas, pengadaan ban dump truck, dan sewa lahan penampungan sampah. Menurut APB, alokasi anggaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.   Ketua Umum Aliansi Peduli Banten, Iwan Setiawan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya respons dari pihak kecamatan. "Kami menyayangkan kurangnya respons dari Kecamatan Cikande terhadap surat klarifikasi yang kami kirimkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkai...

  Serang, Jinnewsone @gmail.com| Aliansi Peduli Banten (APB) secara tegas mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran pengelolaan sampah tahun 2024-2025 di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. APB menduga adanya potensi korupsi dan penyelewengan dana yang merugikan negara, menyusul temuan indikasi anggaran fiktif dan ketidaksesuaian peruntukan.   Menurut APB, sejumlah pos anggaran dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kibin terindikasi sarat praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Beberapa contoh yang disoroti adalah pembelanjaan minyak pelumas, pengadaan ban dump truck beserta cator, hingga sewa lahan penampungan sampah, yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.   "Kami menduga anggaran ini dijadikan ajang korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta merugikan negara," ujar Iwan Setiawan, Ketua Umum Aliansi Peduli Banten, dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa berdasarkan data dan dokumentasi yang dimiliki APB, realita di lapan...

  Serang, Banten – pojokjurnal.com |04 November 2025-Aliansi Peduli Banten menyuarakan desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi dugaan praktik setoran proyek perumahan sarana, prasarana, dan utilitas (PSU) yang melibatkan oknum di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten. Desakan ini muncul dengan harapan KPK segera mengambil tindakan konkret.   "Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini benar-benar diusut oleh KPK. Dugaan praktik setoran proyek ini sangat merugikan masyarakat Banten," ujar Iwan Setiawan, Ketua Umum Aliansi Peduli Banten, dalam pernyataan persnya hari ini.   Aliansi menyoroti adanya indikasi kuat bahwa sejumlah pengembang properti di Banten diduga memberikan sejumlah dana kepada oknum di Dinas Perkim sebagai imbalan untuk memuluskan perizinan dan pelaksanaan proyek PSU. Praktik ini dinilai telah mengganggu kualitas pembangunan infrastruktur dasar yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat.  ...