Hari Tani Nasional 2026: Pertanian Modern Didorong Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
On September 25, 2026
Blitar, Jawa Timur | JNO — Pendidikan dan penerapan pertanian modern didorong menjadi strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas petani. Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Pendidikan Pertanian Modern untuk Menunjang Ketahanan Pangan Nasional di Rest Area Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Kamis (24/9/2026), bertepatan dengan Hari Tani Nasional.
Kegiatan menghadirkan Guntur Wahono, S.E., Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto, S.E., M.M.; Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Suwito; Kabid DKPP Kabupaten Blitar Siswoyo; Ketua Gapoktan Kabupaten Blitar Maskuri, S.T.; serta ratusan perwakilan Gapoktan dari wilayah barat Kabupaten Blitar.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara legislatif, pemerintah dan kelompok tani untuk membahas sejumlah persoalan, mulai dari krisis air, pupuk subsidi, modernisasi teknologi, pertanian organik hingga regenerasi petani.
Hari Tani Jadi Momentum Penguatan Petani
Momentum Hari Tani Nasional menjadi perhatian Guntur Wahono. Menurutnya, peringatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat dukungan terhadap petani sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan.
“Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk memberikan penghargaan sekaligus memperkuat komitmen terhadap petani. Mereka adalah soko guru bangsa yang menjaga ketahanan pangan. Karena itu, petani harus mendapat dukungan melalui kebijakan, teknologi dan akses yang mampu membuat pertanian semakin maju dan berkelanjutan,”
ujar Guntur.
Guntur juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar persoalan pertanian dapat ditangani secara terpadu, mulai dari kebutuhan air, teknologi, pembiayaan hingga akses pasar.
Krisis Air Jadi Sorotan
Suwito menyampaikan, salah satu keluhan utama petani adalah keterbatasan air yang berdampak terhadap hasil panen.
Pemerintah provinsi bersama DPRD dan dinas terkait akan mendorong peninjauan lapangan untuk melihat kebutuhan infrastruktur pengairan. Salah satu opsi yang dibahas adalah peninggian atau pembendungan sumber air yang berpotensi mengairi sekitar 15 hektare lahan.
Selain itu, dibahas pula sekitar 150 titik sumur potensial, pemilihan varietas yang sesuai kondisi air, serta pemanfaatan teknologi seperti greenhouse dan irigasi tetes.
Siswoyo menyebut penanganan kekeringan juga dilakukan melalui edukasi pola tanam dan dukungan sekitar 155 unit sumur bor/irigasi perpompaan.
PM-AAS Didorong Tingkatkan Produktivitas
Siswoyo menjelaskan, pendidikan pertanian modern diarahkan selaras dengan program Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS).
Implementasinya di Kabupaten Blitar ditargetkan sekitar 550 hektare hingga akhir Desember 2026, dengan sasaran peningkatan produktivitas padi dari kisaran 6–7 ton menuju 10 ton per hektare.
Modernisasi tidak hanya menyangkut mesin, tetapi juga pengelolaan air, varietas, efisiensi budidaya dan peningkatan kapasitas petani.
Pupuk Subsidi dan Perubahan Regulasi
Masalah pupuk subsidi juga menjadi perhatian.
Suwito menilai sosialisasi mengenai aturan baru perlu diperkuat. Siswoyo menjelaskan, penebusan pupuk disesuaikan dengan musim tanam dan alokasi kelompok tani.
Penebusan pada prinsipnya dilakukan secara mandiri, dengan ketentuan perwakilan kelompok maksimal 20 orang bagi anggota yang terkendala jarak. KTP asli menjadi persyaratan, sementara ahli waris dapat mewakili anggota kelompok tani yang meninggal dunia sesuai ketentuan.
Apabila terjadi kekurangan, pupuk dapat direlokasi antarwilayah sesuai kewenangan. Siswoyo juga menyebut alokasi 2026 meningkat, dengan angka yang disampaikan dalam forum sekitar 92 persen untuk urea dan 72 persen untuk NPK.
Pertanian Organik Harus Dibangun Bertahap
Selain air dan pupuk, pengembangan pertanian organik menjadi bagian pembahasan.
Suwito menekankan bahwa pertanian organik tidak cukup hanya melalui kampanye, tetapi membutuhkan sistem kelembagaan dan pendampingan yang berkelanjutan.
“Pertanian organik tidak bisa dilakukan secara instan. Harus ada pendampingan bertahap, mulai dari kelembagaan, proses budidaya, sertifikasi hingga pemasaran dan pembiayaan, sehingga produk organik benar-benar memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.” terang Suwito, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar
Pendekatan tersebut diarahkan agar petani tidak hanya mampu menghasilkan produk organik, tetapi juga memiliki kepastian standar, akses pasar dan peluang pembiayaan.
Regenerasi Petani Jadi Tantangan
Guntur juga menyoroti persoalan regenerasi. Sebagian besar petani saat ini telah berusia lanjut, sementara minat generasi muda terhadap pertanian tradisional relatif rendah.
Karena itu, pertanian perlu menawarkan teknologi, efisiensi dan nilai ekonomi yang lebih menarik bagi anak muda.
Hidroponik dan greenhouse, termasuk budidaya melon serta komoditas hortikultura lainnya, menjadi salah satu peluang yang disoroti.
Dukungan pemerintah dan lembaga keuangan diperlukan dalam bentuk teknologi, pengetahuan, pembiayaan hingga akses pasar.
Gapoktan Dituntut Visioner
Slamet Sutanto menilai sosialisasi dewan memberi ruang bagi Gapoktan untuk menyampaikan persoalan langsung kepada wakil rakyat.
Menurutnya, petani menghadapi tantangan berupa perubahan regulasi, persaingan pasar bebas dan digitalisasi.
Karena itu, organisasi tani perlu berpikir visioner dan membangun komunikasi lintas lembaga dengan pemerintah, DPRD, masyarakat maupun organisasi lainnya.
Dari Sosialisasi Menuju Aksi
Rangkaian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan produksi.
Air membutuhkan infrastruktur, pupuk membutuhkan tata kelola, produktivitas membutuhkan teknologi, pertanian organik membutuhkan pendampingan, sedangkan regenerasi membutuhkan model pertanian yang menarik dan bernilai ekonomi.
Momentum Hari Tani Nasional 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi petani dengan kebijakan pemerintah dan legislatif.
Guntur Wahono berharap petani sebagai soko guru bangsa terus memperoleh dukungan dalam menjaga keberlanjutan pertanian Indonesia.
Ketahanan pangan tidak cukup dibangun dengan slogan. Ia membutuhkan air, teknologi, kebijakan yang terintegrasi, akses pembiayaan dan pasar, serta petani yang ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan pertanian.
*(Red)
