Sosialisasi Pendidikan Blitar Menyongsong Indonesia Emas, Guru Soroti P3K hingga Kesejahteraan
On September 29, 2026
BLITAR, JAWA TIMUR | JNO — Persoalan kesejahteraan guru, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pemerataan tenaga pendidik, fasilitas sekolah hingga nasib guru TK menjadi sorotan dalam Sowan (Sosialisasi Dewan) Pendidikan: Menyongsong Indonesia Emas, yang digelar di Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Senin (28/9/2026).
Kegiatan Sowan (Sosialisasi Dewan) tersebut dipelopori oleh Guntur Wahono, S.E., Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, sebagai ruang dialog untuk menyerap langsung berbagai persoalan pendidikan dari para pendidik.
Kegiatan dihadiri ratusan anggota PGRI Kabupaten Blitar, unsur pemerintah daerah, legislatif dan bidang pendidikan. Turut hadir Slamet Sutanto, Anggota Dekopindo Wilayah Jawa Timur.
Antusiasme peserta begitu terasa. Satu per satu persoalan pendidikan disampaikan langsung kepada para anggota dewan, dengan harapan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan di ruang sosialisasi, tetapi diteruskan kepada pihak terkait dan segera menemukan jalan penyelesaian.
PGRI: Aspirasi Harus Berujung Tindak Lanjut
Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Bambang Dwi Cahyono, S.Pd., M.Pd., mengapresiasi PGRI yang dinilai mampu menjadi ruang kolaborasi dalam mencari solusi berbagai persoalan pendidikan.
Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah persoalan guru TK, mulai kenaikan pangkat hingga usulan perubahan status TK swasta menjadi negeri. Bambang menyebut persoalan kepemilikan tanah dan aset masih menjadi salah satu kendala.
Pemkab Blitar, lanjutnya, menargetkan minimal satu TK negeri di setiap kecamatan.
Ketua PGRI Kabupaten Blitar Sunarto berharap Sowan tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi. Ia menyoroti persoalan kenaikan pangkat, mutasi PPPK, kesejahteraan, pemerataan tenaga pendidik hingga perlindungan hukum.
Kehadiran BKN Regional II juga diharapkan memberikan kejelasan terkait regulasi PPPK dan P3K paruh waktu, sehingga berbagai persoalan status dan kepegawaian memiliki gambaran penyelesaian yang lebih jelas.
P3K dan Guru TK Jadi Sorotan
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga pendidikan, termasuk P3K paruh waktu.
Keterbatasan anggaran 2026 menjadi salah satu tantangan dalam melakukan terobosan kebijakan. Ia menyebut rencana alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar pada 2027 berada di kisaran Rp995 miliar.
Fatatoh juga menyoroti aspirasi sekitar 1.350 guru TK yang membutuhkan penyelesaian secara bertahap melalui koordinasi dengan PGRI dan IGTKI.
Guntur: Pendidikan Harus Disiapkan untuk Indonesia Emas
Sebagai penggagas Sowan, Guntur Wahono, S.E., menyoroti persoalan guru TK, fasilitas pendidikan dan pemerataan tenaga pendidik.
Ia menyebut masih terdapat guru TK swasta yang menerima honor sekitar Rp100 ribu per bulan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Guntur juga menyoroti fasilitas pendidikan yang belum memadai serta penempatan guru yang masih jauh dari domisili. Ia menyatakan akan mendorong dukungan melalui anggaran dan dana aspirasi APBD Jawa Timur untuk fasilitas pendidikan yang membutuhkan penanganan.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu segera diurai agar sektor pendidikan mampu menopang penyiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045.
Sowan: Dari Aspirasi Menuju Solusi
Sowan (Sosialisasi Dewan) yang dipelopori Guntur Wahono menjadi ruang pertemuan antara guru, pemerintah, legislatif dan pemangku kepentingan pendidikan untuk mengurai persoalan di lapangan.
Mulai dari P3K, P3K paruh waktu, kesejahteraan guru, guru TK, kenaikan pangkat, pemerataan tenaga pendidik, fasilitas sekolah hingga perlindungan hukum, seluruhnya menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan peserta.
Kini, tantangannya bukan hanya bagaimana aspirasi guru didengar, tetapi bagaimana aspirasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan, anggaran dan solusi nyata untuk memperkuat pendidikan Kabupaten Blitar menuju Indonesia Emas 2045. *(Red)
