Sowan Hari Keenam: PGRI Blitar Soroti Nasib P3K Paruh Waktu, SK 1 Oktober Dipastikan Berproses

Sowan Hari Keenam: PGRI Blitar Soroti Nasib P3K Paruh Waktu, SK 1 Oktober Dipastikan Berproses

By JN¹ On September 29, 2026

Blitar, Jawa Timur | JNO — Kepastian nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi salah satu persoalan utama yang mengemuka dalam kegiatan “Sosialisasi Dewan (Sowan) dalam hal Pendidikan terhadap Dinamika Pemerintahan.” 

Kegiatan tersebut merupakan inisiatif Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono, SE. Turut hadir sebagai narasumber Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya, Ketua PGRI Kabupaten Blitar Sunarto, S.Pd., serta Anggota Dekopindo Wilayah Jawa Timur Slamet Sutanto. Selasa (29/9/2026).

Ratusan guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blitar wilayah Timur memadati Feeling Cafe, Kecamatan Talun, dalam kegiatan Sowan yang telah memasuki hari keenam tersebut. Forum ini menjadi ruang bagi para pendidik untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pendidikan kepada unsur legislatif, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan.

SK P3K Paruh Waktu Per 1 Oktober Jadi Perhatian

Kekhawatiran guru P3K paruh waktu terkait berakhirnya Surat Keputusan (SK) per 1 Oktober mendapat perhatian dalam forum tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Fatatoh Hironi Ulya, menyampaikan bahwa proses perpanjangan status P3K paruh waktu sedang berjalan.

“Proses perpanjangan status bagi P3K paruh waktu sedang diproses. Kami mengimbau rekan-rekan guru untuk tidak khawatir karena insya Allah SK mereka akan diperpanjang,” ujar Fatatoh.

Pernyataan tersebut diperkuat Sekretaris PGRI Kabupaten Blitar, Sudarno. Ia mengatakan PGRI telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Blitar terkait keberlanjutan SK para P3K paruh waktu.

“Pertanyaan dari teman-teman P3K wilayah barat maupun timur mengenai kelanjutan SK yang habis per 1 Oktober sudah dikoordinasikan. Prosesnya sudah berjalan dan ada harapan kuat untuk diperpanjang,” kata Sudarno.

Honor Guru Masih Jadi Persoalan

Di balik kabar mengenai proses perpanjangan SK, persoalan kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah.

Sudarno menyoroti besaran honor yang diterima sebagian guru honorer maupun P3K paruh waktu. Menurutnya, penghasilan tersebut masih jauh dari standar kesejahteraan yang layak.

“Honor yang mereka terima jauh dari standar kesejahteraan minimal. Seringkali dipotong pajak, sehingga hanya tersisa sekitar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu,” ungkap Sudarno.

Persoalan anggaran pun turut menjadi pembahasan. Fatatoh mengatakan Komisi IV terus mendorong agar sektor pendidikan mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran daerah.

Untuk jangka pendek, penyesuaian anggaran pada 2027 diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk menangani persoalan tenaga P3K paruh waktu, terutama apabila terdapat kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat.

“Kami berharap ada kelonggaran anggaran APBD agar tahun 2027-2028 dapat diselesaikan untuk teman-teman paruh waktu, dengan harapan minimal mendekati Upah Minimum Regional (UMR),” jelas Fatatoh.

Blitar Masih Kekurangan Guru

Persoalan yang muncul dalam forum Sowan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan guru.

Kekurangan tenaga pengajar juga masih ditemukan di sejumlah lembaga pendidikan Kabupaten Blitar, baik wilayah barat maupun timur, khususnya pada jenjang SD dan SMP.

Fatatoh menyebut penyelesaian persoalan tenaga paruh waktu perlu berjalan beriringan dengan upaya memenuhi kebutuhan guru di sekolah.

“Setelah penanganan tenaga paruh waktu selesai, diharapkan tenaga pengajar di Kabupaten Blitar dapat diangkat kembali, serta membuka lowongan PNS pada tahun 2028 untuk menggantikan PNS yang memasuki masa pensiun,” papar Fatatoh.

Periodesasi Kepala Sekolah Turut Disoroti

Sementara itu, Sudarno menyoroti persoalan regulasi pusat terkait periodesasi kepala sekolah yang dibatasi maksimal dua periode atau delapan tahun.

Menurutnya, ketentuan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika seorang kepala sekolah yang masih produktif harus kembali menjalankan tugas sebagai guru setelah masa kepemimpinannya berakhir.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat berpengaruh terhadap aspek mental dan psikologis yang bersangkutan maupun harmonisasi di lingkungan sekolah.

PGRI Buka Ruang Kolaborasi

Menutup kegiatan, Sudarno menegaskan bahwa PGRI Kabupaten Blitar terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Termasuk dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur seperti Guntur Wahono, kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bersama untuk menyerap persoalan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai tantangan pendidikan di Kabupaten Blitar.

Kegiatan Sowan hari keenam ini pun menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi guru secara langsung, mulai dari kepastian status P3K paruh waktu, kesejahteraan tenaga pendidik, kekurangan guru, hingga persoalan regulasi kepala sekolah. *(Red)

Sosialisasi Pendidikan Blitar Menyongsong Indonesia Emas, Guru Soroti P3K hingga Kesejahteraan

Sosialisasi Pendidikan Blitar Menyongsong Indonesia Emas, Guru Soroti P3K hingga Kesejahteraan

By JN¹ On September 29, 2026

BLITAR, JAWA TIMUR | JNO — Persoalan kesejahteraan guru, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pemerataan tenaga pendidik, fasilitas sekolah hingga nasib guru TK menjadi sorotan dalam Sowan (Sosialisasi Dewan) Pendidikan: Menyongsong Indonesia Emas, yang digelar di Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Senin (28/9/2026).

Kegiatan Sowan (Sosialisasi Dewan) tersebut dipelopori oleh Guntur Wahono, S.E., Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, sebagai ruang dialog untuk menyerap langsung berbagai persoalan pendidikan dari para pendidik.

Kegiatan dihadiri ratusan anggota PGRI Kabupaten Blitar, unsur pemerintah daerah, legislatif dan bidang pendidikan. Turut hadir Slamet Sutanto, Anggota Dekopindo Wilayah Jawa Timur.

Antusiasme peserta begitu terasa. Satu per satu persoalan pendidikan disampaikan langsung kepada para anggota dewan, dengan harapan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan di ruang sosialisasi, tetapi diteruskan kepada pihak terkait dan segera menemukan jalan penyelesaian.

PGRI: Aspirasi Harus Berujung Tindak Lanjut

Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Bambang Dwi Cahyono, S.Pd., M.Pd., mengapresiasi PGRI yang dinilai mampu menjadi ruang kolaborasi dalam mencari solusi berbagai persoalan pendidikan.

Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah persoalan guru TK, mulai kenaikan pangkat hingga usulan perubahan status TK swasta menjadi negeri. Bambang menyebut persoalan kepemilikan tanah dan aset masih menjadi salah satu kendala.

Pemkab Blitar, lanjutnya, menargetkan minimal satu TK negeri di setiap kecamatan.

Ketua PGRI Kabupaten Blitar Sunarto berharap Sowan tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi. Ia menyoroti persoalan kenaikan pangkat, mutasi PPPK, kesejahteraan, pemerataan tenaga pendidik hingga perlindungan hukum.

Kehadiran BKN Regional II juga diharapkan memberikan kejelasan terkait regulasi PPPK dan P3K paruh waktu, sehingga berbagai persoalan status dan kepegawaian memiliki gambaran penyelesaian yang lebih jelas.

P3K dan Guru TK Jadi Sorotan

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga pendidikan, termasuk P3K paruh waktu.

Keterbatasan anggaran 2026 menjadi salah satu tantangan dalam melakukan terobosan kebijakan. Ia menyebut rencana alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar pada 2027 berada di kisaran Rp995 miliar.

Fatatoh juga menyoroti aspirasi sekitar 1.350 guru TK yang membutuhkan penyelesaian secara bertahap melalui koordinasi dengan PGRI dan IGTKI.

Guntur: Pendidikan Harus Disiapkan untuk Indonesia Emas

Sebagai penggagas Sowan, Guntur Wahono, S.E., menyoroti persoalan guru TK, fasilitas pendidikan dan pemerataan tenaga pendidik.

Ia menyebut masih terdapat guru TK swasta yang menerima honor sekitar Rp100 ribu per bulan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Guntur juga menyoroti fasilitas pendidikan yang belum memadai serta penempatan guru yang masih jauh dari domisili. Ia menyatakan akan mendorong dukungan melalui anggaran dan dana aspirasi APBD Jawa Timur untuk fasilitas pendidikan yang membutuhkan penanganan.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu segera diurai agar sektor pendidikan mampu menopang penyiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sowan: Dari Aspirasi Menuju Solusi

Sowan (Sosialisasi Dewan) yang dipelopori Guntur Wahono menjadi ruang pertemuan antara guru, pemerintah, legislatif dan pemangku kepentingan pendidikan untuk mengurai persoalan di lapangan.

Mulai dari P3K, P3K paruh waktu, kesejahteraan guru, guru TK, kenaikan pangkat, pemerataan tenaga pendidik, fasilitas sekolah hingga perlindungan hukum, seluruhnya menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan peserta.

Kini, tantangannya bukan hanya bagaimana aspirasi guru didengar, tetapi bagaimana aspirasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan, anggaran dan solusi nyata untuk memperkuat pendidikan Kabupaten Blitar menuju Indonesia Emas 2045. *(Red)