Guntur Wahono Dorong Transformasi Pertanian Blitar Menuju Sistem Modern
On September 23, 2026
Blitar, Jawa Timur | JNO — Pendidikan dan penerapan pertanian modern didorong menjadi salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Blitar. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pertanian Modern untuk Menunjang Ketahanan Pangan Nasional yang digelar di Feeling Cafe, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Guntur Wahono, SE, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama sejumlah pemangku kepentingan sektor pertanian, di antaranya Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur Slamet Sutanto, SE, MM; Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Suwito; Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar Ir. Setiyana; Kepala Bidang DKPP Kabupaten Blitar Siswoyo; Ketua Gapoktan Kabupaten Blitar Maskuri, ST., serta perwakilan Gapoktan kecamatan dan desa wilayah timur Kabupaten Blitar.
Agenda diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang diikuti seluruh peserta kegiatan.
Forum tersebut menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, legislatif, penyuluh pertanian, Gapoktan dan kelompok tani untuk menyelaraskan kebutuhan di lapangan dengan arah kebijakan pengembangan pertanian modern.
Pertanian Modern dan Ancaman Tanah Kerusakan
Kepala DKPP Kabupaten Blitar Ir. Setiyana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi pendidikan pertanian modern untuk menunjang ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, peningkatan produksi pertanian harus tetap memperhatikan keseimbangan alam. Ia mengingatkan penggunaan pupuk secara berlebihan dalam mengejar hasil produksi justru berpotensi meninggalkan dampak buruk ekologis pada generasi berikutnya.
“Dunia pertanian tidak lepas dari keseimbangan alam kita. Hari ini petani mengejar hasil dengan penggunaan pupuk yang ekstrem, namun pada akhirnya akan meninggalkan warisan tanah yang rusak dan tandus,” ujar Setiyana.
Ia menilai target peningkatan hasil pertanian harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kesuburan tanah dan lingkungan.
Terlebih lagi, kondisi pertanian saat ini menghadapi tantangan musim kemarau. Menurutnya, penerapan sistem dan formulasi pertanian modern diharapkan mampu membantu petani mempertahankan bahkan meningkatkan hasil produksi dengan biaya yang lebih efisien.
Dukungan pemerintah, termasuk melalui program Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong penerapan teknologi dan metode pertanian tersebut.
PM-AAS Jadi Model Pengembangan Padi
Sementara itu, Kepala Bidang DKPP Kabupaten Blitar Siswoyo memaparkan pentingnya sinergitas antara DKPP, penyuluh pertanian, Gapoktan dan kelompok tani dalam pengembangan padi menggunakan model Pertanian Modern–Advance Agriculture System (PM-AAS).
Menurut Siswoyo, penerapan PM-AAS diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan pertanian yang lebih terukur dan modern.
Ia menyebut pencapaian produksi pangan nasional pada tahun 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat produktivitas pertanian. Dalam paparannya, swasembada pangan 2026 disebut mencapai sekitar 31 juta ton hasil pertanian nasional, yang diklaim sebagai pencapaian tertinggi dalam sejarah.
Di Kabupaten Blitar, bantuan berupa benih padi, pupuk, pestisida, herbisida hingga alat pertanian diprioritaskan bagi kelompok tani yang menerapkan model PM-AAS.
Target penerapan PM-AAS di Kabupaten Blitar mencapai 5.932 hektar untuk periode Agustus–Desember 2026. Saat ini, model penerapan tersebut antara lain telah dilakukan melalui demplot seluas 4 hektar di wilayah Kabupaten Blitar.
Dengan penuh optimisme, Siswoyo bahkan menyampaikan seruan, “Salam 10 Ton!”
Seruan tersebut mewakili dorongan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi dan tata kelola budidaya yang lebih modern.
Petani Organik Terkendala Pemasaran
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Suwito turut menyampaikan perhatian terhadap pengembangan pertanian organik, termasuk mengenai regulasi daerah yang berkaitan dengan pertanian organik.
Persoalan pertanian organik bukan hanya menyangkut teknik budidaya, tetapi juga bagaimana produk yang dihasilkan memperoleh pasar dan nilai ekonomi yang layak.
Hal senada disampaikan Guntur Wahono dalam wawancara terkait tantangan pengembangan pertanian organik di Blitar.
Menurut Guntur, sebenarnya terdapat masyarakat yang memiliki minat untuk beralih menuju sistem pertanian organik, baik dari sisi penggunaan pupuk maupun proses budidayanya. Namun, persoalan pemasaran masih menjadi salah satu kendala utama.
Petani yang telah menghasilkan produk organik berpotensi menghadapi permasalahan ketika harga jual produknya masih mengikuti harga komoditas konvensional.
“Kalau pemerintah tidak ikut campur tangan dalam membeli atau membantu memasarkan produk organik, petani akan merugi karena harga jualnya tetap mengikuti harga pasar konvensional dan tidak bernilai tinggi,” jelas Guntur.
Oleh karena itu, menurutnya, pengembangan pertanian organik memerlukan keterlibatan pemerintah agar produk petani memperoleh akses pasar dan nilai tambah yang dibarengi dengan proses produksinya.
Koordinasi dimulai dari Pemerintah Kabupaten
Guntur mengatakan, penanganan permasalahan tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan melalui dinas terkait di tingkat kabupaten, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Apabila permasalahan yang dihadapi memerlukan fasilitas lebih lanjut, koordinasi dapat dilakukan melalui pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Provinsi Jawa Timur.
Pola koordinasi tersebut dinilai penting agar kebutuhan petani yang muncul di lapangan dapat dipetakan terlebih dahulu sebelum mendapatkan dukungan anggaran maupun program.
Petani Didorong Perkuat Mekanisasi
Selain pertanian organik, kebutuhan terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Guntur menyebut bantuan alsintan masih sangat dibutuhkan petani, khususnya di wilayah daerah pemilihan (dapil) 7 yang meliputi Blitar dan Tulungagung.
Menurutnya, kebutuhan alsintan perlu diinventarisasi oleh Gapoktan. Jumlah dan jenis alat yang diperlukan kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dengan demikian, bantuan diharapkan tidak sekedar bersifat distribusi, namun benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.
Gapoktan Soroti Krisis Air dan Infrastruktur Irigasi
Ketua Gapoktan Kabupaten Blitar Maskuri menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut juga menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi petani sekaligus menyamakan persepsi mengenai pembangunan kelembagaan tani, penerapan pertanian modern dan mekanisasi pertanian.
Menurut Maskuri, kondisi pertanian Kabupaten Blitar saat ini menghadapi tantangan serius akibat fenomena El NiƱo Godzilla, yang ditandai dengan minimnya curah hujan dan menurunnya debit air secara drastis.
Dalam kondisi tersebut, kebutuhan terhadap pengairan infrastruktur menjadi sangat penting.
Petani di wilayah utara Kabupaten Blitar membutuhkan dukungan pompa air dan jaringan irigasi, sedangkan wilayah selatan membutuhkan sumur bor maupun irpom untuk memenuhi kebutuhan air pertanian.
Selain pembangunan infrastruktur, Maskuri juga menekankan pentingnya reboisasi kawasan sumber air agar keberlangsungan sumber daya air dapat terjaga dalam jangka panjang.
Kelembagaan Tani Terus Diperkuat
Dari sisi kelembagaan, Kabupaten Blitar disebut memiliki 22 Gapoktan tingkat kecamatan, dengan data sebelumnya mencatat sekitar 536 Gapoktan desa dan 2.600 kelompok tani. Data tersebut masih terus diperbarui.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya jaringan kelembagaan petani di Kabupaten Blitar yang dapat menjadi kekuatan dalam penerapan program pertanian modern.
Menurut Maskuri, sinkronisasi antara Gapoktan, kelompok tani, penyuluh dan pemerintah menjadi penting agar program pertanian tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan berupa alsintan, irigasi serta program pertanian yang telah dilakukan melalui Guntur Wahono.
Usulan Bantuan Rp2,5 Miliar untuk Gapoktan
Dalam forum tersebut juga muncul usulan bantuan senilai sekitar Rp2,5 miliar bagi Gapoktan yang akan diajukan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2027, dan akan realisasi pada tahun 2028.
Usulan tersebut menjadi bagian dari penguatan kebutuhan sektor pertanian, terutama dalam mendukung mekanisasi, infrastruktur pertanian dan peningkatan kapasitas kelompok tani.
Pengajuan bantuan tersebut diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan sehingga anggaran yang nantinya tersedia dapat memberikan manfaat langsung kepada petani.
Kebijakan Pertanian Harus mengikuti Regulasi Dinamika
Selain masalah teknis, kegiatan juga membahas dinamika pemerintahan dan regulasi yang berkaitan dengan sektor pertanian.
Kebijakan pemerintah dapat mengalami perubahan mengikuti arah pemerintahan dan regulasi yang baru. Kondisi tersebut menuntut kelompok tani maupun kelembagaan pertanian untuk terus menyesuaikan diri.
Oleh karena itu, pendidikan pertanian modern tidak hanya dipandang sebagai transfer pengetahuan mengenai teknologi budidaya, tetapi juga sebagai sarana membangun pemahaman petani terhadap kebijakan, kelembagaan, mekanisasi, pemasaran dan tata kelola pertanian.
Dari Modernisasi Menuju Kemandirian Pangan
Rangkaian pembahasan dalam kegiatan tersebut menyoroti bahwa persoalan pertanian di Kabupaten Blitar memiliki cakupan yang luas.
Produktivitas tidak cukup hanya dikejar melalui peningkatan penggunaan input pertanian. Kesuburan tanah, ketersediaan air, teknologi, mekanisasi, kualitas sumber daya manusia, kelembagaan petani hingga kepastian pasar menjadi bagian yang saling berkaitan.
Pertanian modern dengan pendekatan PM-AAS menjadi salah satu model yang tengah didorong untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Di sisi lain, pengembangan pertanian organik memerlukan dukungan pemasaran agar petani tidak kehilangan insentif ekonomi ketika beralih dari pola pertanian konvensional.
Sementara itu, persoalan air dan irigasi menjadi pekerjaan penting di tengah kondisi iklim kemarau dan fenomena El NiƱo Godzilla.
Sinergi antara DKPP, penyuluh pertanian, Gapoktan, kelompok tani, legislatif dan pemerintah daerah maupun provinsi menjadi kunci agar berbagai program tersebut dapat berjalan secara terintegrasi.
Kegiatan pendidikan pertanian modern di Talun pada akhirnya bukan sekadar forum sosialisasi, namun menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan petani dengan kebijakan pemerintah serta dukungan anggaran.
Dengan penguatan teknologi, mekanisasi, kelembagaan, pengairan infrastruktur dan akses pasar, sektor pertanian Kabupaten Blitar wilayah Timur diharapkan semakin mampu menghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan produktivitas.
Tujuan akhirnya bukan sekedar mengejar angka produksi, namun membangun sistem pertanian yang produktif, efisien, berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi petani, sebagai bagian dari kemandirian dan ketahanan pangan nasional. *(Red)
