Dana Desa Terpangkas 70 Persen, Kades di Blitar Hadapi Tekanan Pembangunan dan Pilkades
On Oktober 01, 2026
Blitar, Jawa Timur — Pemerintah desa di Kabupaten Blitar menghadapi tantangan berlapis menjelang 2027. Selain harus mempertahankan keberlanjutan pembangunan di tengah pemotongan Dana Desa, pemerintah desa juga bersiap menghadapi pergantian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemilihan kepala desa, hingga kewajiban memenuhi hak purna tugas.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dewan (Sowan) yang dihadiri lebih dari 100 kepala desa. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur F-PDIP, Guntur Wahono, menyoroti pemotongan Dana Desa hingga 70 persen yang dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan desa menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut Guntur, ketika anggaran Dana Desa masih tersedia secara penuh saja, sejumlah sektor kebutuhan masyarakat belum seluruhnya dapat terdanai. Karena itu, pengurangan anggaran hingga 70 persen menjadi tantangan serius bagi pemerintah desa.
“Dengan anggaran yang sebelumnya 100 persen cair saja masih banyak sektor masyarakat yang belum terdanai,” ujar Guntur.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut berkaitan dengan sejumlah program strategis pemerintah pusat, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, diperlukan alternatif sumber pembiayaan agar pelaksanaan program strategis nasional tidak semakin membebani Dana Desa.
Hadapi Pilkades dan Beban Desa 2027
Selain persoalan anggaran, tahun 2027 juga diperkirakan menjadi periode penuh tantangan bagi pemerintah desa.
Guntur menyebut adanya agenda pergantian BPD, pemilihan kepala desa, kewajiban pemberian pesangon bagi kepala desa yang purna tugas, serta kebutuhan melanjutkan pembangunan desa.
Dalam kondisi tersebut, sejumlah kepala desa disebut mulai melihat sumber pembiayaan alternatif, termasuk melalui dana aspirasi anggota DPRD, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Namun, Guntur mengakui bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut membatasi kemampuan anggota dewan dalam merealisasikan seluruh usulan aspirasi masyarakat yang telah ditampung.
PKDI Dorong Petahana Tetap Bijak
Sementara itu, Rudi Purwono, S.Sos., M.AP., Kepala Desa Karanggondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Blitar, menyampaikan bahwa organisasi PKDI terus melakukan persiapan menghadapi pemilihan kepala desa serentak.
Menurutnya, organisasi memberikan masukan dan motivasi kepada para kepala desa petahana yang kembali mencalonkan diri. Pesan yang diberikan adalah agar para incumbent memahami bahwa mempertahankan jabatan bukan perkara mudah.
“Melakukan sesuatu harus dengan kearifan. Yang negatif diubah menjadi positif,” ujarnya.
Dari 30 desa yang mengikuti pemilihan tahun ini, tercatat 16 desa di antaranya diikuti oleh petahana.
PKDI, lanjut Rudi, berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mendorong netralitas kepala desa. Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan kepolisian, juga disiapkan untuk memastikan proses pemilihan berlangsung secara aman dan adil.
PKDI bahkan berencana menggelar kegiatan bersama para calon kepala desa sebagai bagian dari upaya menjaga suasana demokrasi tetap sehat.
Prinsip yang dikedepankan sederhana: yang menang tidak jumawa, sementara yang kalah tidak dikuyo-kuyo.
Kepala Desa Antusias Sampaikan Aspirasi
Rudi juga mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dinilainya memberikan manfaat besar bagi pemerintah desa. Ia menyebut Guntur Wahono sebagai salah satu tokoh yang selama ini dinilai memiliki perhatian terhadap persoalan pemerintahan desa.
Antusiasme terlihat dari jumlah peserta yang hadir. Lebih dari 100 kepala desa mengikuti kegiatan tersebut, bahkan jumlahnya melampaui kuota yang sebelumnya disiapkan.
Menurut Rudi, kondisi internal PKDI sendiri relatif solid. Tidak terdapat persoalan berarti di tubuh organisasi, sementara kepala desa yang belum bergabung disebut mulai menunjukkan ketertarikan untuk ikut menjadi bagian dari organisasi.
Bagi Guntur, tingginya kehadiran kepala desa menunjukkan pentingnya ruang dialog antara pemerintah desa dan wakil rakyat.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sehingga kepala desa memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan, persoalan, sekaligus harapan terkait pembangunan dan pemerintahan desa.
Di tengah tekanan anggaran dan agenda politik desa yang semakin kompleks, komunikasi lintas pemerintahan dinilai menjadi bagian penting agar persoalan desa tidak berhenti sebagai daftar aspirasi, tetapi dapat diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia. *(Red)
