Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.

Search This Blog

Labels

Topik

Terpopuler

Trending

🔴 BREAKING
Memuat berita terbaru...
Pelantikan DPC PJS Belitung: Sinergi dan Profesionalisme Jadi Prioritas

By On Maret 08, 2025

Prosesi pelantikan DPC PJS Kab Belitung oleh Ketua DPD PJS Babel, Rikky Permana dihadiri Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba, Sabtu (08/03/2025).


Belitung, JinNewsOne.Com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pers Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Kabupaten Belitung resmi dilantik. Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS Provinsi Bangka Belitung, Rikky Permana, di Aula Kantor Bupati Belitung. Sabtu, (8/3/2025)

Momentum bersejarah ini turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba, serta sejumlah perwakilan unsur pimpinan daerah.

Hadir pula Kepala Dinas Kominfo yang mewakili Bupati Belitung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Kasi Humas Polres Belitung AKP Bambang, Kasi Intel Kejari Belitung, Ketua Pokja Belitung, serta perwakilan dari berbagai organisasi pers dan insan jurnalis di Kabupaten Belitung.

Mengusung tema “Solidaritas, Profesionalisme, dan Sinergi PJS Menuju Konstituen Dewan Pers 2025,” pelantikan ini menandai komitmen DPC PJS Belitung untuk terus memperjuangkan jurnalisme yang profesional, akurat, dan berimbang.

Dalam sambutannya, Ketua DPC PJS Belitung yang baru dilantik, Dedi Haryadi, menegaskan bahwa organisasi yang ia pimpin siap membangun hubungan harmonis dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan.

Tujuannya adalah memastikan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.

“Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam setiap pemberitaan. PJS Belitung akan selalu hadir sebagai garda terdepan dalam menyajikan informasi yang berimbang dan dapat dipercaya,” ujar Dedi Haryadi.

Sementara itu, Rikky Permana selaku Ketua DPD PJS Babel mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan organisasi.

Ia menekankan bahwa DPC PJS Belitung harus terus mengibarkan bendera PJS dan memastikan anggotanya selalu bekerja dengan standar jurnalistik yang tinggi.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, turut memberikan arahan penting bagi para jurnalis yang tergabung dalam PJS.

Menurutnya, kompetensi wartawan adalah harga mati dalam dunia jurnalisme.

“Seorang wartawan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi harus memahami etika jurnalistik, hukum pers, serta memiliki keterampilan yang mumpuni dalam menulis dan menyajikan berita yang akurat dan berimbang,” tegas Mahmud Marhaba.

Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pers di era digital, seperti hoaks dan misinformasi.

Oleh karena itu, menurutnya, jurnalis harus terus meningkatkan kompetensi agar tidak tergerus oleh arus informasi yang tidak terverifikasi.

“Jurnalis yang tergabung dalam PJS harus menjadi garda terdepan dalam menjunjung tinggi profesionalisme. Setiap berita yang diproduksi harus dapat dipercaya oleh publik dan menjadi sumber informasi yang berkualitas,” tambahnya.

Untuk memastikan standar profesionalisme yang tinggi, Mahmud Marhaba juga mendorong para anggota PJS, khususnya di Belitung, untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bentuk standarisasi profesi jurnalis di Indonesia.

Di akhir sambutannya, Mahmud Marhaba berharap agar DPC PJS Kabupaten Belitung bisa menjadi organisasi pers yang solid, profesional, dan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan ekosistem media yang sehat dan bertanggung jawab.

Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi PJS Belitung untuk semakin aktif dalam membangun jurnalisme yang kredibel, serta berperan dalam menciptakan ruang informasi yang lebih berkualitas di Kabupaten Belitung. (DPD PJS Babel/KBO Babel)

GRIB Lebak Gede Bagikan 200 Paket Takjil untuk Pengguna Jalan

By On Maret 07, 2025

 


Pulomerak, JinNewsOne.Com – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan 1446 H, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Ranting Lebak Gede menggelar aksi sosial dengan membagikan 200 paket nasi takjil kepada pengguna jalan di depan SPBU Pertamina Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Jumat (7/3/2025).

Ketua Ranting GRIB Lebak Gede, H. Ridwan, memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia didampingi Wakil Ketua Ali serta segenap anggota dan pengurus ranting Lebak Gede, bersama PAC GRIB Pulomerak. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Binmas dan Babinsa Pulomerak.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, terutama mereka yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba. Semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat dan mendapat keberkahan,” ujar H. Ridwan.

Antusiasme warga terlihat saat pembagian berlangsung. Pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, menyambut baik inisiatif ini.

Ketua PAC GRIB Pulomerak, Mahrufi, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap aksi serupa dapat terus dilakukan.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan berbagi takjil ini. Semoga ke depan, GRIB semakin solid dalam menjalankan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Mahrufi.

Aksi berbagi ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak komunitas dan organisasi untuk terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

(Red)

Pasien Keluhkan Pelayanan RSUD Jalur Dua Curup yang Kurang Maksimal

By On Maret 07, 2025

 


Rejang Lebong, JinNewsOne.Com – Seorang pasien yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jalur Dua Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Pasien merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh bidan yang bertugas, yang diduga kurang maksimal.

“Kami datang ke RSUD Jalur Dua untuk mengetahui kondisi kesehatan ayah kami, namun pelayanan yang kami terima justru kurang baik,” ujar anak pasien kepada media, Senin (03/02/2025).

Ia menjelaskan bahwa ayahnya sudah lama sakit dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang optimal. Namun, menurutnya, dua bidan yang bertugas, salah satunya bernama Eka, justru terkesan kurang peduli.

“Kami disuruh sendiri memasang oksigen di hidung ayah kami dan mengambil sampel darah dari ujung jarinya, seolah-olah mereka enggan atau jijik menangani pasien,” tambahnya.

Dalam dunia medis, bidan memiliki tanggung jawab utama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta harus bekerja sesuai kode etik profesinya, yang menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Jika terbukti melanggar kode etik, bidan dapat dikenakan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin praktik.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak RSUD Jalur Dua Kota Curup belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi terkait keluhan tersebut.

(Red/Tim)

Anggaran Milyaran Rupiah untuk SAUM di Dishub Banten, Terbuang Sa-sia Proses Hukum Akan Dikawal

By On Maret 06, 2025

 


BANTEN, JinNewsOne.Com – Sudah cukup rakyat Banten dipermainkan! Proyek Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) dengan menelan anggaran Milyaran Rupiah di Dishub Banten, terbuang sia-sia tanpa sasaran program dan target program yang jelas. Ini adalah bukti betapa bobroknya mental birokrasi di Dinas Perhubungan (Dishub) Banten, demikian dikatakan Kamaludin, pemerhati Kebijakan Publik dan Politik saat dikonfirmasi beberapa media online di kediamannya pada Kamis 6/02/25.

Dikatakannya, seluruh aspek pendukung untuk memenuhi kebutuhan terhadap program Sarana Angkutan Umum Massal dan pendukungnya sudah digelontorkan milyaran rupiah melalui APBD Provinsi Banten dari tahun 2018 hingga 2024, namun hingga kini baik uji coba hingga pengoperasionalannya tidak pernah terlihat.

 “Padahal bus sudah ada sejak APBD 2018 dengan pagu Rp. 1.7 M, Jasa konsultasi pengembangan transportasi massal di KSP KP3B dengan pagu APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 437.080.00, Belanja peralatan dan pendukung bus dengan Pagu APBD tahun 2019 sebesar Rp.188.716.000, belum lagi belanja modal pembangunan halte SAUM di beberapa titik yang totalnya milyaran rupiah,” ungkap Kamaludin sambil menegaskan bahwa pembangunan halte sudah dibangun sejak 2022, tetapi sampai detik ini tidak ada satupun yang beroperasi dan dua unit bus itu kini hanya menjadi etalase calon bangkai besi tanpa kejelasan.

Untuk itu, Kamaludin mempertanyakan, di balik semua ini, ada satu pertanyaan mendasar: Apakah ini murni ketidakmampuan atau justru kesengajaan? Kadishub Banten, Tri Nurtopo, dan jajarannya harus bertanggung jawab! Jika proyek ini benar-benar gagal tanpa alasan yang jelas, maka ini bukan sekadar ketidakmampuan, tapi sudah masuk kategori kejahatan birokrasi.

Lebih lanjut, Kamaludin juga mempertanyakan pada pos anggaran yang terlihat tumpang tindih, yaitu pada pos APBD DISHUB Tahun 2019, Belanja peralatan dan pendukung bus dengan Pagu APBD tahun 2019 sebesar Rp.188.716.000 di pihak ketigakan dan pada pos APBD Tahun 2021 yaitu pengadaan acesories dan perlengkapan pendukung bus sekolah/wisata sebesar Rp. 198.000.000,- yang di swakelolakan.

“Ada apa ini, bus belum pernah dioperasionalkan tapi pada pos anggaran yang sejenis di anggarkan pada tahun 2019 dan 2021, ini jadi ini potret buram perencanaan anggaran di APBD Banten yang tidak cermat dan teliti,” tegas Kamaludin.

Melihat kondisi ini, Kamaludin menyatakan bahwa kepemimpinan Tri Nurtopo gagal total! Dia bukan hanya tidak becus dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga terlihat tidak memiliki niat baik untuk memperbaiki situasi. Diamnya dia atas mangkraknya proyek ini adalah cerminan dari mental birokrat oportunis yang hanya peduli pada jabatan, proyek baru, dan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya.

Lebih gamblangnya Kamaludin menyatakan bagaimana mungkin fasilitas yang sudah siap pakai dibiarkan begitu saja? Apakah karena proyek ini tidak memberikan keuntungan pribadi? Apakah karena tidak ada komisi haram yang bisa dikantongi? Jika itu alasannya, maka ini bukan hanya soal kebodohan, tapi sudah menyentuh ranah korupsi terselubung!

Pada kesempatan ini juga Kamaludin mengungkapkan, rakyat berhak marah! Uang pajak yang mereka bayar bukan untuk menggaji pejabat pemalas yang hanya bisa duduk di kursi empuk tanpa hasil! Jika Tri Nurtopo masih punya sedikit harga diri, mundurlah sebelum dipermalukan lebih jauh! Jika dia tetap bertahan tanpa solusi, maka Gubernur Banten wajib mencopotnya!,” tandasnya.

Masih kata Kamaludin, mangkraknya proyek SAUM bukan sekadar kelalaian administratif, tapi bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang. Jika ada unsur kesengajaan untuk membiarkan proyek ini gagal demi kepentingan segelintir orang, maka ini sudah masuk kategori tindak pidana korupsi!

Bahkan, lanjut Kamaludin, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya hingga merugikan negara bisa dijerat hukum. Apakah Tri Nurtopo dan kroninya merasa kebal hukum? Apakah mereka berpikir rakyat akan diam saja? Jika iya, maka mereka sedang bermain api!

“Jangan biarkan bus-bus hantu ini menjadi monumen kegagalan dan pembodohan rakyat! Jika rakyat terus diam, maka pejabat rakus akan semakin berani menjarah uang negara!” Ujar Kamaludin seraya menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan membuat laporan pendahuluan secara komprehensif kepada aparat penegak hukum dan mengawal proses hukumnya agar hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Ditegaskan Kamaludin, jangan sampai rakyat berpikir bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jika ada indikasi korupsi dalam proyek ini, maka Tri Nurtopo dan semua pejabat Dishub yang terlibat harus diperiksa, diadili, dan jika terbukti bersalah harus menanggung konsekuensi resikonya.

“Banten butuh pemimpin yang benar-benar bekerja, bukan pejabat yang hanya pintar bermain proyek dan memperkaya diri sendiri! Jika Dishub Banten tidak segera bertindak, maka bersiaplah menghadapi amarah rakyat yang sudah muak dengan kebusukan ini!” ujar Kamaludin.

(Suprani)

Dugaan Pelanggaran Etika DPRD Kota Cilegon, Aliansi Pengusaha Gerem Geram!

By On Maret 06, 2025

 


Cilegon, JinNewsOne.Com - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Gerem menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Cilegon. Sebagai Korlap Suherdi menuntut transparansi dan akuntabilitas DPRD, menyusul dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam praktik bisnis yang melanggar kode etik serta tindakan yang berpotensi mencederai hak-hak rakyat kecil.

Aliansi Pengusaha Gerem menyoroti adanya oknum DPRD yang diduga menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok dalam proyek pengadaan barang, jasa konstruksi, serta perawatan industri di Cilegon.

Hal ini dinilai bertentangan dengan Peraturan DPRD Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik, khususnya Pasal 12 Ayat 4 yang melarang anggota DPRD memanfaatkan jabatan untuk kepentingan bisnis pribadi atau kelompok.

“Dewan itu seharusnya mengawasi kebijakan, bukan justru bermain dalam proyek yang mereka awasi. Ini jelas konflik kepentingan!” ujar Suherdi, salah satu perwakilan pengusaha yang turut serta dalam aksi, Cilegon, 5 Maret 2025.

Tak hanya dugaan pelanggaran etika, seorang warga bernama Wawan Ruswandi diduga menjadi korban kriminalisasi oleh oknum DPRD. Wawan yang memiliki sengketa perdata berupa utang Rp9 juta justru diarahkan ke ranah pidana oleh oknum anggota dewan.

“Ini bertentangan dengan Pasal 19 Ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh dipenjara hanya karena tidak mampu membayar utang,” kata salah satu orator aksi.

Kasus ini semakin mencurigakan karena ada dugaan intervensi oknum DPRD dalam proses hukum yang seharusnya netral dan independen.

Aliansi Pengusaha Gerem menyatakan sudah dua kali mengajukan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada pimpinan DPRD Kota Cilegon pada 21 Januari dan 19 Februari 2025. Namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari DPRD.

“Kami hanya meminta klarifikasi dan transparansi. Kenapa mereka diam? Ini bukti bahwa ada yang disembunyikan,” tegas seorang peserta aksi.

Dalam aksi ini, demonstran mengajukan tiga tuntutan utama:

1. Pimpinan DPRD Kota Cilegon harus menindak tegas anggotanya yang diduga melanggar kode etik.

2. Seluruh anggota DPRD Kota Cilegon wajib menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum dan etika.

3. DPRD Kota Cilegon harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Dedi Kusnadi sebagai salah satu peserta aksi menegaskan bahwa pihaknya akan membawa dugaan pelanggaran ini ke Ombudsman dan Komnas HAM jika tidak ada tindak lanjut dari DPRD.

“Kami tidak ingin DPRD diisi oleh orang-orang yang menginjak etika dan hak asasi manusia. Ini peringatan keras!” tegasnya.

Red

GRIB Ranting Suralaya PAC Pulomerak Gelar Aksi Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan 1446 H

By On Maret 04, 2025

 


Cilegon, JinNewsOne.Com - Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan 1446 H, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Ranting Suralaya bersama Pengurus Anak Cabang (PAC) Pulomerak di bawah pimpinan Abah Haji Sahruji selaku Ketua DPC GRIB Jaya Kota Cilegon menggelar kegiatan berbagi takjil di depan Taman Ekopak, Taman PLTU Suralaya, Selasa, (4/3/2025).

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para pengurus serta anggota GRIB yang turut serta dalam membagikan takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan.

Sebanyak 200 paket takjil disiapkan dan dibagikan secara gratis kepada warga yang melintas di kawasan tersebut menjelang waktu berbuka puasa. Ketua GRIB Ranting Suralaya, Ratam Batu Bara, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian GRIB terhadap masyarakat sekitar, khususnya di bulan penuh berkah ini.

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada sesama, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara GRIB dan warga sekitar," ujar Ratam Batu Bara.

Wakil Ketua GRIB Ranting Suralaya, Hendra Merdeka, menambahkan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan agenda rutin yang diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

"Kami berusaha menjadikan kegiatan ini sebagai tradisi tahunan, agar kehadiran GRIB semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Hendra Merdeka.

Ketua GRIB PAC Pulomerak, Kang Marufi, turut memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota yang telah berpartisipasi dalam aksi sosial ini.

"Saya sangat bangga dengan semangat kebersamaan dari seluruh anggota GRIB yang ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga keberkahan bulan Ramadhan membawa kebaikan bagi kita semua," ujar Kang Marufi.

Aksi berbagi takjil ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima, tetapi juga mempererat rasa solidaritas di antara anggota GRIB Ranting Suralaya dan PAC Pulomerak. Dengan semangat kebersamaan, GRIB berharap dapat terus berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

(*/Red)

Peresmian Kantor Baru LBH KKPMP Banten: Doa dan Buka Puasa Bersama Menjadi Momen Kebersamaan

By On Maret 04, 2025

 


Banten, JinNewsOne.Com – Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (LBH KKPMP) Markas Wilayah Provinsi Banten menggelar acara peresmian kantor baru yang dirangkaikan dengan doa bersama serta buka puasa bersama. Acara ini dihadiri oleh Kamawil KKPMP Jeri Kaspor, Sekretaris LBH KKPMP Iwan Setiawan, serta puluhan anggota KKPMP lainnya, Selasa 4 Maret 2025

Dalam kesempatan tersebut, Kamawil LBH KKPMP Ahmad Rosidin menyampaikan bahwa peresmian kantor baru ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran serta LBH KKPMP dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Banten.

“Dengan adanya kantor baru ini, kami berharap dapat semakin optimal dalam memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal penegakan keadilan,” ujar Ahmad Rosidin.

Selain menjadi momentum peresmian, acara ini juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian organisasi serta sebagai sarana mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan.

Sementara itu, Kamawil KKPMP Jeri Kaspor menambahkan bahwa keberadaan kantor baru ini akan menjadi pusat koordinasi bagi seluruh anggota KKPMP di Banten dalam menjalankan visi dan misi organisasi.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap keadilan, LBH KKPMP Banten berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

(*/red)

Peduli Sesama, GRIB JAYA PAC Pulo Ampel Bagikan Sembako dan Adakan Buka Puasa Bersama

By On Maret 03, 2025



Serang, JinNewsOne.Com – Dalam suasana penuh berkah bulan suci Ramadhan 1446 H, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pulo Ampel yang dipimpin oleh Ketua Izmam Gen’k kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Organisasi ini terus aktif melaksanakan berbagai program sosial guna meningkatkan kesejahteraan warga setempat, Senin (03/03/25).

Sejak awal bulan Ramadhan, PAC Pulo Ampel telah menggelar serangkaian kegiatan, termasuk bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga mengadakan buka puasa bersama dengan kaum dhuafa, anak yatim, serta membagikan Al-Qur’an ke pondok pesantren di Pulo Ampel.

Kegiatan ini juga melibatkan tokoh masyarakat guna mempererat tali silaturahmi. Selain program sosial, PAC Pulo Ampel juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka mengadakan pelatihan keterampilan bagi pemuda dan pemudi di Pulo Ampel, seperti pelatihan wirausaha dan keterampilan kerja, guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih mandiri dan produktif.

Dalam bidang keamanan dan ketertiban, GRIB JAYA PAC Pulo Ampel turut berperan aktif dengan bekerja sama dengan aparat setempat. Mereka mengadakan patroli keamanan di beberapa titik strategis untuk memastikan lingkungan tetap kondusif selama bulan Ramadhan, terutama menjelang waktu sahur dan tarawih. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan toleransi antarwarga juga dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

Ketua PAC Pulo Ampel, Izmam Gen’k, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. “Kami ingin Ramadhan ini menjadi momentum kebersamaan dan kepedulian sosial yang lebih besar. GRIB JAYA PAC Pulo Ampel akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk membantu dan mendukung kesejahteraan mereka,” ujar Izmam Gen’k.

Dedikasi PAC Pulo Ampel dalam menggerakkan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Banyak warga yang merasa terbantu dengan program-program yang telah dijalankan dan berharap agar kegiatan positif ini dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, GRIB JAYA PAC Pulo Ampel di bawah kepemimpinan Izmam Gen’k berupaya menjaga keberlanjutan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran organisasi ini semakin memperkuat solidaritas dan kebersamaan di tengah komunitas Pulo Ampel, terutama di bulan penuh berkah ini.

(*/Red)

PCNU Kota Serang Gelar Semarak Ramadhan 1446 H: Dukung Kebijakan Kepala Daerah Baru

By On Maret 02, 2025

 


Serang, JNO- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Serang menggelar acara Semarak Ramadhan 1446 H dengan mengusung tema ‘Apresiasi dan Mendukung Program serta Kebijakan Kepala Daerah Provinsi Banten’.


Acara berlangsung, Jumat 28 Februari 2025 di wilayah kota serang dihadiri oleh berbagai tokoh serta warga Nahdlatul Ulama.


Sekretaris PCNU Kota Serang, Akbarudin, dalam sambutannya mengajak seluruh warga NU untuk bersinergi dan mendukung kebijakan serta program kepala daerah yang baru.


Menurutnya, dukungan penuh dari masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan kondisi yang kondusif di Provinsi Banten.


"Dengan telah dilantiknya kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk masa jabatan 2025-2030, mari kita bersama-sama mendukung kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Akbarudin.


Ia juga menegaskan pentingnya menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah umat.


"Kami menolak dengan tegas segala bentuk hoaks dan ujaran kebencian. Mari kita jaga nilai-nilai toleransi antarumat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun, tenteram, dan damai," tambahnya.


PCNU Kota Serang berharap kepemimpinan kepala daerah yang baru dapat membawa kemajuan bagi Banten, serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

Unit Tipidter Satreskrim Polres Rejang Lebong Pantau Harga Sembako Jelang Ramadan

By On Maret 01, 2025

 


Bengkulu, JinNewsOne.Com – Unit II Tipidter Satreskrim Polres Rejang Lebong melakukan pengecekan stabilitas harga sembako menjelang Ramadan di Pasar Atas Curup pada Jumat, 28 Februari 2025.

Dari hasil pengecekan, beberapa bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying.

Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, Iptu Reno Wijaya, SE., MH., mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain daging sapi, ayam potong, telur, bawang merah, bawang putih, serta berbagai jenis cabai seperti cabai keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau.

“Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini sebagian besar mulai terjadi sejak satu bulan sebelum Ramadan,” ujar Kasat.



Meskipun ada kenaikan harga, Iptu Reno menegaskan bahwa secara umum harga sembako di Kabupaten Rejang Lebong masih dalam kondisi normal, dan stok bahan pokok tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan minyak goreng. “Stok minyak goreng di wilayah Kabupaten Rejang Lebong masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Pengecekan harga sembako ini dilakukan mulai pukul 09.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, Iptu Reno Wijaya, SE., MH., didampingi Kanit II Tipidter, Aipda Rinto Sahrizal, SH., serta anggota Brigpol A.R. Malau, SH., Brigpol Yuda P.U., dan Briptu Reno Saputra.

(Red/Nandar)

Pengusaha Lokal Gerem Akan Gelar Aksi di DPRD Kota Cilegon: Tuntut Transparansi dan Penegakan Kode Etik

By On Februari 27, 2025



Cilegon, JinNewsOne.Com – Pengusaha Lokal Gerem akan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Cilegon pada Rabu, 5 Maret 2025, sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD Kota Cilegon. Aksi ini juga menyoroti kurangnya respons lembaga legislatif terhadap aspirasi masyarakat dan pengusaha lokal, Kamis 27 Februari 2025

Latar Belakang Aksi Dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada Kapolres Kota Cilegon, Pengusaha Lokal Gerem menyampaikan kekhawatiran mereka atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD. Dugaan tersebut mencakup keterlibatan anggota dewan aktif dalam kegiatan usaha yang diduga melanggar Peraturan DPRD Kota Cilegon No. 2 Tahun 2015 Tentang Kode Etik, khususnya Pasal 12 Ayat 4 dan Ayat 5 yang berkaitan dengan Pasal 19 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Upaya membangun dialog telah dilakukan melalui dua kali pengajuan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat kepada pimpinan DPRD Kota Cilegon, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan resmi.

Aksi ini dilaksanakan berdasarkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai regulasi, antara lain:

- UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang – Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan DPRD Kota Cilegon No. 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD

Adapun detail Aksi Damai

Hari/Tanggal: Rabu, 5 Maret 2025

Waktu: 10.00 WIB – Selesai

Tempat: Gedung DPRD Kota Cilegon

Jumlah Peserta: ±200 orang

Perlengkapan Aksi: Mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan alat peraga lainnya

Tuntutan Aksi

1. Penindakan Tegas Terhadap Pelanggar Kode Etik

Mendesak Ketua DPRD Kota Cilegon untuk menindak tegas anggota dewan yang diduga melanggar kode etik dan terlibat dalam konflik kepentingan.

2. Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme DPRD

Meminta seluruh anggota DPRD Kota Cilegon menjadi teladan dalam menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengutamakan Aspirasi Masyarakat

Menuntut DPRD Kota Cilegon untuk lebih responsif dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tanpa terpengaruh oleh hubungan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.

“Kami tidak ingin DPRD menjadi lembaga yang lupa pada rakyat yang memilihnya. Kami menggelar aksi ini untuk menuntut transparansi, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Sudah saatnya DPRD Kota Cilegon mendengar suara kami,” ujar Suherdi, Direktur Utama PT Tekindo Jaya Karya, mewakili Pengusaha Lokal Gerem.

Lebih lanjut, Pengusaha Lokal Gerem menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendorong DPRD Kota Cilegon agar lebih terbuka, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Cilegon, khususnya dalam menjaga marwah dan kredibilitas DPRD sebagai representasi rakyat. Masyarakat berharap agar tuntutan ini segera ditindaklanjuti demi menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

(*/Red)

Forum Komunikasi PKBM Lampung Selatan Gelar Pelatihan Tata Kelola dan Bedah Dapodik 2025

By On Februari 27, 2025



Lampung Selatan, JinNewsOne.Com – Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lampung Selatan sukses menggelar kegiatan pelatihan tata kelola serta bedah Dapodik 2025, e-Ijazah, dan e-Raport. Acara ini menghadirkan narasumber nasional yang ahli di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), yaitu Bapak Drs. Eko Fauzie Pranyono, M.M., serta pakar Dapodik, Bapak Jalaludin, S.Pd.I.

Kegiatan yang berlangsung pada 18 Februari 2025 ini merupakan hasil dari iuran seluruh PKBM se-Lampung Selatan. Antusiasme peserta sangat tinggi, terlihat dari kehadiran perwakilan PKBM dari seluruh wilayah Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Ketua Forum Komunikasi PKBM Lampung Selatan, Asep Soleh, menekankan pentingnya tata kelola PKBM yang baik serta pemahaman yang mendalam terhadap sistem Dapodik, e-Ijazah, dan e-Raport. “Dengan pelatihan ini, diharapkan seluruh PKBM di Lampung Selatan semakin profesional dalam mengelola administrasi pendidikan dan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sesi pertama diisi oleh Drs. Eko Fauzie Pranyono, M.M., yang membahas strategi pengelolaan PKBM yang efektif serta regulasi terbaru dalam pendidikan non formal. Sementara itu, Bapak Jalaludin, S.Pd.I., memberikan pemaparan teknis terkait sistem Dapodik 2025, termasuk pembaruan dalam e-Ijazah dan e-Raport yang menjadi fokus utama dalam peningkatan mutu administrasi pendidikan.

Peserta yang hadir mendapatkan kesempatan berdiskusi langsung dengan narasumber, menggali berbagai permasalahan serta mencari solusi terkait implementasi sistem terbaru ini.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh PKBM di Lampung Selatan semakin siap dalam menghadapi tantangan pendidikan non formal ke depan, serta mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

(*/red)

Forum Komunikasi PKBM Lampung Selatan Gelar Bimtek Pemanfaatan Program PKW dan PKK

By On Februari 27, 2025



Lampung Selatan, JinNewsOne.Com – Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lampung Selatan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) mengenai tata cara pemanfaatan Program Pelatihan Kewirausahaan (PKW) dan Program Keterampilan Kerja (PKK) pada 26 Januari 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh PKBM se-Lampung Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas program pelatihan di daerah tersebut.

Bimtek ini merupakan hasil dari iuran bersama seluruh PKBM di Lampung Selatan, yang menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan nonformal. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pengelola PKBM untuk memahami lebih dalam bagaimana mengoptimalkan program PKW dan PKK agar memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.

Ketua Forum Komunikasi PKBM Lampung Selatan, Asep Soleh, hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya sinergi antar-PKBM dalam mengelola program kewirausahaan dan keterampilan kerja, sehingga mampu menciptakan lulusan yang siap bersaing di dunia usaha dan industri.

“Program PKW dan PKK memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik dalam implementasinya agar benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujar Asep Soleh dalam sesi diskusi.

Para peserta bimtek juga mendapatkan materi mengenai strategi pengelolaan program, metode pelatihan yang efektif, serta cara mengakses dan memanfaatkan dana yang tersedia untuk mendukung keberlangsungan program PKW dan PKK. Dengan demikian, diharapkan setiap PKBM mampu menjalankan program tersebut dengan lebih maksimal.

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga menjadi ajang diskusi dan berbagi pengalaman antar-PKBM. Beberapa pengelola PKBM berbagi kisah sukses dalam menerapkan program kewirausahaan dan keterampilan kerja, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi yang lain dalam mengembangkan program serupa.

Dengan terselenggaranya bimtek ini, Forum Komunikasi PKBM Lampung Selatan berharap seluruh PKBM di daerah tersebut semakin siap dalam mengimplementasikan program PKW dan PKK secara optimal. Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu pendidikan nonformal di Lampung Selatan.


(*/red) 

Mafia Tramadol Mengamuk! Wartawan Dianiaya dengan Samurai dan Stik Golf di Jakarta Timur

By On Februari 26, 2025


JAKARTA, JinNewsOne.Com – Dunia jurnalistik kembali berduka. Sebuah investigasi mendalam terkait peredaran gelap Tramadol di Jakarta Timur (Jaktim) berubah menjadi mimpi buruk ketika seorang wartawan menjadi korban kebrutalan mafia obat keras.

Tak hanya mengalami luka robek akibat sabetan samurai, sang jurnalis juga kehilangan ponsel yang dihancurkan oleh para pelaku. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 25 Februari 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Bukannya menjawab tudingan, para pelaku justru memilih cara biadab dengan menyerang dengan senjata!

Ketika Wartawan Jadi Sasaran, Hukum Diam?

Menurut sumber di lokasi, wartawan tersebut sedang mendokumentasikan aktivitas ilegal toko obat keras yang diduga menjual Tramadol tanpa izin. Tak butuh waktu lama, pemilik usaha ilegal itu naik pitam.

“Awalnya mereka hanya mengusir, tapi tiba-tiba menyerang dengan stik golf dan samurai. Saya lihat darah berceceran,” ujar saksi mata yang enggan disebut namanya.

Korban mengalami luka robek di punggung akibat sabetan senjata tajam dan sempat tersungkur akibat pukulan benda tumpul. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi kepolisian yang seolah lambat menangani kasus ini!


Kenapa mafia obat keras ini begitu berani? Apakah mereka merasa dilindungi?

Tramadol: Bisnis Haram yang Dilindungi Oknum?

Tramadol adalah obat daftar G yang hanya boleh dijual dengan resep dokter. Namun, kenyataannya, obat ini dijual bebas di pasar gelap—bahkan di toko-toko yang beroperasi terang-terangan!

Tramadol kerap digunakan sebagai narkotika murah oleh remaja dan pekerja dengan efek yang membuat mereka fly dan kecanduan. Siapa yang bertanggung jawab atas peredaran ini?

Warga sekitar mengaku, bisnis ini telah beroperasi cukup lama tanpa tersentuh hukum. Apakah ada oknum yang bermain? Jika benar, maka wajar jika para pelaku berani menyerang wartawan secara brutal—karena mereka merasa tak tersentuh hukum!

Undang-Undang Pers dan Kegagalan Aparat?

Serangan terhadap wartawan bukan sekadar kriminal biasa. Ini adalah upaya membungkam kebebasan pers dan kebenaran. Padahal, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 ayat (1) jelas menyatakan bahwa menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana hingga 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Namun pertanyaannya, apakah aparat akan benar-benar menegakkan hukum? Ataukah kasus ini akan dibiarkan seperti kasus-kasus lainnya yang berakhir tanpa kejelasan?

Tantangan untuk Penegak Hukum

Kami menuntut kepolisian segera menangkap pelaku penganiayaan dan mengusut siapa dalang besar di balik bisnis haram ini.

Jika aparat masih diam, maka jelas bahwa peredaran Tramadol ini bukan sekadar bisnis gelap biasa, tetapi bisnis yang memiliki pelindung kuat di balik layar!

Jika wartawan yang mencoba membongkar kebenaran saja bisa diserang tanpa konsekuensi, lalu bagaimana dengan masyarakat biasa?

Kami tidak akan diam!


(*/red)

Gerakan Rakyat Cilegon Minta Mayora Buka Peluang Kerja dan Usaha Bagi Masyarakat Lokal

By On Februari 26, 2025

 


Cilegon, JinNewsOne.Com - Ratusan masa dari sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Cilegon (GRC), Rabu (26/2), menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Nutrindo Bogarasa Mayora Group Cilegon Flour Mills yang berada di lingkungan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten.

Tokoh masyarakat Kota Cilegon, Muhammad Ibrohim Aswadi mengatakan, kedatangan warga masyarakat untuk menuntut tiga hal kepada Mayora Group yakni agar mengakomodir masyarakat sekitar untuk dapat bekerja, memberikan peluang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha lokal dan berkontribusi program Coorporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) nya kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan pabrik.

"Aspirasi yang tergabung dalam gerakan rakyat Cilegon GRC kita turun aksi hari ini ke PT Mayora ini ada berapa hal tuntutan yang pertama tentu kaitan dengan masalah agar PT Mayora membuka peluang seluas-luasnya bagi para pengusaha lokal. Yang kedua PT Mayora juga memberikan kontribusi CSR kepada masyarakat wabil khusus di lingkungan Mayora, yang ketiga yang ketiga Bagaimana Mayora mengakomodir kaitan dengan masalah pengangguran yang ada agar bisa membantu penyerapan tenaga kerja lokal," kata Ibrohim.

Ibrohim Aswadi menambahkan, aksi unjuk rasa ini juga akan dilakukan ke sejumlah perusahaan mengingat masih banyak industri di Kota Cilegon belum melaksanakan kewajiban aturan pemerintah Kota Cilegon kaitan perekrutan tenaga kerja lokal sebanyak 70 persen dari jumlah kebutuhan.

"Di Cilegon ini masih banyak perusahaan yang tujuannya datang hanya untuk membangun di Kota Cilegon, bukan membangun Kota Cilegon. Makanya banyak perusahaan yang belum mengakomodir tenaga kerja lokal sesuai dengan aturan yang dimintakan pemerintah yakni sebesar 70 persen tenaga kerja lokal dari total kebutuhan tenaga kerja. Begitu juga dengan kontribusi CSR kepada masyarakat di lingkungan perusahaan dan peluang usaha bagi pengusaha lokal itu masih minim," jelas Ibrohim.

Hal senada juga disampaikan Korlap aksi, Eko Budi S, di mana aksi unjuk rasa ini sebagai upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

"Tujuan kami seperti disampaikan rekam kami, bahwa kami menuntut tiga hal, peluang usaha bagi pengusaha lokal, penyerapan tenaga kerja lokal dan penyaluran CSR. Misalnya pada peluang usaha bagi pengusaha lokal kami harap digelar tender di Cilegon tidak dilakukan tender di Jakarta agar kami juga berpeluang berusaha. Saat ini memang ada pengusaha Cilegon yang dilibatkan tapi dimonopoli, maka kami harap ini terbuka untuk pengusaha lokal," kata Eko.

Sementara itu, Teja, Perwakilan perusahaan PT Nutrindo Bogarasa Mayora Group Cilegon Flour Mills yang menemui masa aksi, mengatakan pihaknya akan berupaya untuk menjembatani untuk bisa mengakomodir aspirasi yang disampaikan warga.

"Saya sengaja datang dari Jakarta dari kantor pusat untuk menemui masyarakat. Tujuan kami membangun tentu untuk juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami akan berupaya untuk menjembatani untuk bisa mengakomodir aspirasi yang disampaikan," kata Teja, saat menemui masa aksi untuk audiensi di dalam kantor Nutrindo Bogarasa Mayora Group Cilegon Flour Mills.

(Red)

Penyaluran PKH dan BPNT di Desa Curugciung Berjalan Kondusif Tanpa Pungutan Liar

By On Februari 26, 2025

 


Pandeglang, JinNewsOne.Com – Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di awal tahun 2025 melalui Kementerian Sosial. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya di Desa Curugciung, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Penyaluran bantuan yang berlangsung pada Rabu, 26 Februari 2025, diberikan kepada 372 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan ini turut dihadiri oleh tim monitoring kecamatan, Ade Supardi, Idam selaku pendamping PKH, serta perangkat desa Curugciung.

Idam menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan sesuai ketentuan, dengan jumlah KPM sebanyak 372. Ia juga mengingatkan para penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan dengan bijak, terutama untuk keperluan pendidikan anak, seperti pembelian buku, tas, dan alat tulis. Selain itu, bagi keluarga yang memiliki balita dan ibu hamil, diharapkan agar memperhatikan pemenuhan gizi yang cukup.

Lebih lanjut, Idam menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengembangkan sistem Data Terpadu Ekonomi Sosial Nasional (DTESN), yang akan menjadi basis data kesejahteraan sosial ke depan. Perubahan ini akan berdampak pada kepesertaan bansos, sehingga masyarakat dan para pemangku kebijakan perlu memahami sistem baru tersebut sejak dini.

Salah satu penerima manfaat, Mak Ijot, mengucapkan terima kasih kepada pendamping sosial dan aparat desa atas tersalurnya bantuan ini. “Bantuan ini sangat berarti bagi kehidupan saya,” ungkapnya.

Dengan penyaluran yang berlangsung kondusif dan tanpa pungutan liar, diharapkan bantuan sosial ini dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Curugciung.

(*/red)

GRIB PAC Citangkil Terima SK Definitif, Siap Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

By On Februari 23, 2025



Cilegon, JinNewsOne.Com – GRIB PAC Citangkil secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Definitif, menandai legalitas dan pengakuan resmi atas keberadaannya dalam struktur organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Acara penyerahan SK ini digelar dengan khidmat di Sorum NNT, Kecamatan Citangkil, dan dihadiri oleh Ketua GRIB DPC Kota Cilegon Abah H. Sahruji, para Ketua GRIB PAC se-Kota Cilegon, serta perwakilan dari Kecamatan Citangkil. Minggu (23/02/25).

Ketua GRIB PAC Citangkil, Trigiyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyerahan SK Definitif ini bukan sekadar legalitas administratif, tetapi juga simbol komitmen untuk terus menjaga marwah dan tujuan organisasi. Ia mengajak seluruh pengurus serta anggota untuk tetap solid dan aktif dalam menjalankan visi dan misi GRIB Jaya.

“Penyerahan SK ini bukan hanya pengakuan resmi atas keberadaan kami, tetapi juga amanah besar yang harus dijaga. GRIB PAC Citangkil harus terus menjadi organisasi yang berkontribusi nyata bagi masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah,” ujar Trigiyanto.

Selain itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada DPC GRIB Kota Cilegon, yang selama ini memberikan dukungan penuh bagi keberlangsungan PAC Citangkil.

Sebagai organisasi yang berperan aktif dalam pembangunan sosial dan kemasyarakatan, GRIB PAC Citangkil berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak. Trigiyanto menekankan bahwa kehadiran GRIB bukan hanya sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap dengan diterbitkannya SK ini, GRIB PAC Citangkil dapat semakin berperan dalam membangun masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan harmonis. Kami siap berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial serta mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya.

Selain prosesi penyerahan SK, acara ini juga diisi dengan pertunjukan seni Gembrung, sebagai bentuk pelestarian budaya lokal yang sarat dengan nilai kebersamaan. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan koordinasi antara pemerintah kecamatan dan GRIB PAC se-Kota Cilegon. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya pengakuan resmi dan dukungan yang semakin kuat, diharapkan GRIB PAC Citangkil dapat terus berkembang, berinovasi, dan menjadi organisasi yang memberi dampak positif bagi daerah serta nasional.

(Red)

GRIB JAYA Kota Cilegon dan YBBN Tingkatkan Gizi Anak Melalui Program Makan Gratis di SD Negeri Tembulun

By On Februari 20, 2025



Cilegon, JinNewsOne.Com – Dalam upaya mendukung gerakan Bela Negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Yayasan Bhakti Bela Negara (YBBN) bersama DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA Kota Cilegon mengadakan program makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri Tembulun, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak.

Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari program kepedulian GRIB JAYA yang dipimpin oleh H. Sahruji, S.H., Ketua DPC GRIB JAYA Kota Cilegon, serta didukung oleh H. Prabowo Subianto selaku Dewan Pembina GRIB JAYA.

Acara yang berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, ini dihadiri oleh ratusan siswa, tenaga pendidik, serta tokoh masyarakat setempat. Hadir pula dalam kegiatan ini Lurah Taman Sari, Kapolsek Pulomerak, dan Camat Pulomerak.

Dalam kesempatan tersebut, Mahrufi, Ketua PAC GRIB Pulomerak, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan serta mendukung pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah dasar.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan adik-adik di SD Negeri Tembulun. Semoga kegiatan ini dapat membantu mereka mendapatkan asupan gizi yang baik serta menambah semangat dalam belajar,” ujar Mahrufi.

Selain pembagian makanan bergizi gratis, kegiatan ini juga diramaikan dengan berbagai permainan edukatif serta pembagian buku dan alat tulis kepada para siswa. Para siswa terlihat antusias mengikuti rangkaian acara, sementara para guru dan orang tua murid menyambut baik inisiatif tersebut.

Kepala Sekolah SD Negeri Tembulun, Ibu Hj. Rodiah, S.Pd., menyampaikan apresiasinya terhadap kepedulian yang ditunjukkan oleh GRIB JAYA dan YBBN.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan. Program ini sangat bermanfaat bagi para siswa kami, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka untuk mendukung proses belajar,” tuturnya.

Sebagai organisasi yang berkomitmen dalam gerakan sosial, GRIB JAYA Kota Cilegon berencana untuk terus mengadakan kegiatan serupa di berbagai sekolah dan komunitas lainnya di wilayah Cilegon. Dengan semangat Bela Negara, mereka berharap dapat berkontribusi lebih banyak bagi kesejahteraan masyarakat.

(*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *